RANTAU, – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tapin optimis dapat mencapai target pemerintah bahkan bisa melebihi dari yang ditargetkan pemerintah mengingat luas areal persawahaan padi di Kabupaten Tapin mencapai 61.500 hektar terdiri diantaranya lahan lebak/rawa, dan tadah hujan.
Hall tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikutura Tapin, H Masraniansyah SP, kepada sejumlah wartawan belum lama tadi.
“Dari yang ditargetkan Pemerintah kita optimis dengan luas lahan yang ada di Tapin dan produksi bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah bahkan bisa melebihi, terutama dengan mengandalkan lahan tadah hujan dan lebak/rawa itu bisa mencapai apa yang ditargetkan, “katanya optimis.
Memasuki musim tanam 2011-2012 ini sekaligus menyiapkan panen raya secara besar-besaran telah disiapkan lahan seluas 61.500 hektar yang tersebar dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Bungur, Kecamatan Hatungun dan Kecamatan Candi Laras Selatan.
Dari luasan lahan tersebut, untuk panen dari bulan maret-april seluas 39.969 hektar, kemudian panen bulan Agustus - September seluas 21.531 hektar, dengan total produksi padi mencapai 246.437 ton padi.
Selain mengadalkan lahan tadah hujan, kita juga turut didukung dengan program percepatan tanam di lahan lebak/rawa rendah, seperti di wilayah Matang Asam Desa Lawahan Kecamatan Tapin Selatan dan Desa Masta Kecamatan Bakarangan dengan luasan lahan 2.450 hektar.
Saat ini kondisinya sebagian sudah melakukan aktifitas penanaman padi, juga diantaranya masih ada yang melakukan penyemaian benih padi. Menurut H.Uning, diperkirakan pada pertengahan Januari 2012 sudah selesai musim tanam penanaman padi dengan usia dari 100-105 hari itu sudah bisa panen. Selain itu, selama masa tanam hingga panen nanti itu tetap dalam pengawasan penyuluh, dimana penyuluh pertanian dengan kelompok tani dan petani melaksanakan pertemuan sebanyak sepuluh kali, pertemuan di gelar dan dijadwalkan dua minggu sekali. Demikian H.Uning. (Rull)
Jumat, 20 Januari 2012
Kamis, 12 Januari 2012
Kebun Karet Warga Tercemar Libah Batubara Diduga Milik KPP
(Diduga Milik Perusahaan Nasional PT.Kalimantan Prima Persada (KPP)
Rantau, Kalimantan Selatan - Menjelang akhir tahun 2011 gedung DPRD kabupaten Tapin belakangan ini sering didatangi oleh warga yang ingin menyampaikan keluhan yang melanda perkebunan mereka dalam beberapa hari terakhir.
Rabu (21/12) lalu sejumlah warga desa Salam Babaris kecamatan Salam Babaris kabupaten Tapin kembali datangi rumah rakyat atau gedung DPRD Tapin, kedatangan sejumlah warga ini menyampaikan masalah kebun karetnya yang tidak mengalami perkembangan, bahkan ada sebagian yang mati. Diduga penyebabnya karena terjadi pencemaran oleh limbah batubara milik salah satu perusahaan Nasional, mengingat di kawasan tersebut banyak lokasi tambang batubara dan lintasan angkutan tambang.
Kedatangan sejumlah warga desa Salam Babaris ke DPRD Tapin ini dipimpin oleh kepala desanya Saidi Noor yang didampingi empat orang warganya. Keempat warga tersebut adalah Soeryoto, Prayoga, Mukmin dan Supri.
Dikatakan warga tersebut di hadapan komisi II yang dipimpin oleh M Padli, didampingi oleh anggota komisi II lainnya antara lain Bachtiar Effendi dan Syamsul Bahar serta perwakilan dari Dinas pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Tapin, bahwa kedatangan mereka ke dewan ini hanyalah untuk menyampaikan keluhan lantaran lahan kebun karet mereka tercemar limbah batubara.
“ Karet kami produksinya mulai berkurang dan bahkan ada sebagian yang mati karena adanya libah batubara yang mengenai perkebunan kami, ”kata Prayoga.
Menurutnya permasalahan ini sudah berlangsung setahun yang lalu bahkan pihaknya sudah menyampaikan beberapa pucuk surat kepada dinas terkait dan juga kepada sejumlah perusahaan tambang, namun hingga kini belum ada tanggapan.
“ Karena itu kami hari ini datang ke dewan guna menyampaikan permasalahan ini agar bisa segera disikapi, Karena kami hanyalah sebagai petani karet yang hanya mengandalkan hasil perkebunan, ”katanya.
Sementara itu kepala desa Salam Babaris Saidi Noor menambahkan bahwa pencemaran limbah batubara ini diduga berasal dari jalan tambang batubara yang dilalui oleh PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) yang limbahnya mengalir pada lahan karet milik masyarakat.
“ Kami berharap pihak perusahaan bertanggung jawab dan bersedia melakukan ganti rugi terhadap gangguan limbah batubara tersebut, berdasarkan pendataan ada 40 petani yang dirugikan karena pencemaran ini,” katanya.
Untuk memastikan terjadinya kerusakan lahan kebun karet milik petani ini anggota Dewan bersama sejumlah instansi terkait melakukan peninjauan langsung dilapangan dan tepatnya di desa Salam Babaris Km 45 hingga Km 47 dilakukan peninjauan.
Dan oleh anggota komisi II DPRD Tapin M. padli dan Bachtiar Effendi, untuk menyikapi masalah ini Ia minta kepada dinas Pertambangan dan Badan lingkungan Hidup setempat untuk menginventariser para pengusaha tambang yang ada di wilayah tersebut untuk dipertemukan dengan warga agar bisa segera dicarikan solusinya. (Rull)
Batu Bara Kalimantan Selatan
Bindrang
Selama ini batubara di Kalimantan Selatan merupakan mahkota emas di mata Nasional maupun Internasional. Betapa tidak, jika hasil batubara bara yang diekspor sampai keluar negeri sudah melampaui target yang ditentukan. Batubara juga sudah banyak menyerap investor investor asing yang sudah menanamkan modalnya diusaha pertambangan di Kalimantan Selatan ini.
Akan tetapi batubara juga sudah banyak menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Walaupun mereka para pengusaha selalu mengatakan kami sangat memperhatikan lingkungan. Kami sudah melakukan reklamasi, reboisasi dan macam macamlah.
Namun kenyataannya tidak seperti itu, kejadian yang selama ini dirasakan Masyarakat adala bukti bahwa pertambangan sudah banyak merugikan Masyarakat daripada menguntungkan.
Namun kalau kita mau bicara untung rugi, maka sudah jelas Masyarakatlah yang paling dirugikan. Betapa tidak, debu yang ditimbulakan oleh aktivitas pertambangan sudah banyak menyebabkan munculnya penyakit gangguan pernapasan/ isfa.
Sedangkan Pemerintah, sepertinya tidak peduli dengan kenyataan yang sudah menimpa Masyarakatnya. Hanya demi PAD masyarakat harus dikalahkan, masyarakat harus menerima dampak burknya.
Ternyata dampak yang ditimbulkan oleh pertamabangan bukan hanya menurunnya kualitas kesehatan fisik akan tetapi juga berdampak pada kesehatan jiwa dan cara berpikir yang sehingga tidak ada lagi nurani.
Sudah jelas batubara sangat merugikan Masyarakat, mulai dari aktivitas dilokasi pertambangan, pengangkutan, sampai stockpile. Namun mungkin dengan alasan PAD Pemerintah jadi buta. Walaupun tercatat kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh truk batubara selama ini sangat besar.
Lalu pertanyaannya adalah, sampai kapan kejadian ini terus berlangsung. Apakah sampai bumi Antasari ini berubah menjadi gurun, atau sampai Masyarakat mati. Tidak cukupkah bukti yang ada, sehingga Pemerintah masih mencari cari dan meraba raba bahwa tambang adalah penyumbang kerusakan lingkungan dan mental Masyarakat di Kalsel.
Teragis memang tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi, apakah kita harus diam sambil menunggu mereka para pemimpin dan wakil rakyat sadar. Dan membuka mata yang sudah ditutupi oleh uang dengan bahasa lainnya adalah PAD.
Sebuah kalimat yang pantas diucapkan dan dilakukan adalah, mari kita Masyarakat Kalsel bersama sama tolak tambang, dan semua bentuk kekerasan.
Rantau, Kalimantan Selatan - Menjelang akhir tahun 2011 gedung DPRD kabupaten Tapin belakangan ini sering didatangi oleh warga yang ingin menyampaikan keluhan yang melanda perkebunan mereka dalam beberapa hari terakhir.
Rabu (21/12) lalu sejumlah warga desa Salam Babaris kecamatan Salam Babaris kabupaten Tapin kembali datangi rumah rakyat atau gedung DPRD Tapin, kedatangan sejumlah warga ini menyampaikan masalah kebun karetnya yang tidak mengalami perkembangan, bahkan ada sebagian yang mati. Diduga penyebabnya karena terjadi pencemaran oleh limbah batubara milik salah satu perusahaan Nasional, mengingat di kawasan tersebut banyak lokasi tambang batubara dan lintasan angkutan tambang.
Kedatangan sejumlah warga desa Salam Babaris ke DPRD Tapin ini dipimpin oleh kepala desanya Saidi Noor yang didampingi empat orang warganya. Keempat warga tersebut adalah Soeryoto, Prayoga, Mukmin dan Supri.
Dikatakan warga tersebut di hadapan komisi II yang dipimpin oleh M Padli, didampingi oleh anggota komisi II lainnya antara lain Bachtiar Effendi dan Syamsul Bahar serta perwakilan dari Dinas pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Tapin, bahwa kedatangan mereka ke dewan ini hanyalah untuk menyampaikan keluhan lantaran lahan kebun karet mereka tercemar limbah batubara.
“ Karet kami produksinya mulai berkurang dan bahkan ada sebagian yang mati karena adanya libah batubara yang mengenai perkebunan kami, ”kata Prayoga.
Menurutnya permasalahan ini sudah berlangsung setahun yang lalu bahkan pihaknya sudah menyampaikan beberapa pucuk surat kepada dinas terkait dan juga kepada sejumlah perusahaan tambang, namun hingga kini belum ada tanggapan.
“ Karena itu kami hari ini datang ke dewan guna menyampaikan permasalahan ini agar bisa segera disikapi, Karena kami hanyalah sebagai petani karet yang hanya mengandalkan hasil perkebunan, ”katanya.
Sementara itu kepala desa Salam Babaris Saidi Noor menambahkan bahwa pencemaran limbah batubara ini diduga berasal dari jalan tambang batubara yang dilalui oleh PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) yang limbahnya mengalir pada lahan karet milik masyarakat.
“ Kami berharap pihak perusahaan bertanggung jawab dan bersedia melakukan ganti rugi terhadap gangguan limbah batubara tersebut, berdasarkan pendataan ada 40 petani yang dirugikan karena pencemaran ini,” katanya.
Untuk memastikan terjadinya kerusakan lahan kebun karet milik petani ini anggota Dewan bersama sejumlah instansi terkait melakukan peninjauan langsung dilapangan dan tepatnya di desa Salam Babaris Km 45 hingga Km 47 dilakukan peninjauan.
Dan oleh anggota komisi II DPRD Tapin M. padli dan Bachtiar Effendi, untuk menyikapi masalah ini Ia minta kepada dinas Pertambangan dan Badan lingkungan Hidup setempat untuk menginventariser para pengusaha tambang yang ada di wilayah tersebut untuk dipertemukan dengan warga agar bisa segera dicarikan solusinya. (Rull)
Batu Bara Kalimantan Selatan
Bindrang
Selama ini batubara di Kalimantan Selatan merupakan mahkota emas di mata Nasional maupun Internasional. Betapa tidak, jika hasil batubara bara yang diekspor sampai keluar negeri sudah melampaui target yang ditentukan. Batubara juga sudah banyak menyerap investor investor asing yang sudah menanamkan modalnya diusaha pertambangan di Kalimantan Selatan ini.
Akan tetapi batubara juga sudah banyak menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Walaupun mereka para pengusaha selalu mengatakan kami sangat memperhatikan lingkungan. Kami sudah melakukan reklamasi, reboisasi dan macam macamlah.
Namun kenyataannya tidak seperti itu, kejadian yang selama ini dirasakan Masyarakat adala bukti bahwa pertambangan sudah banyak merugikan Masyarakat daripada menguntungkan.
Namun kalau kita mau bicara untung rugi, maka sudah jelas Masyarakatlah yang paling dirugikan. Betapa tidak, debu yang ditimbulakan oleh aktivitas pertambangan sudah banyak menyebabkan munculnya penyakit gangguan pernapasan/ isfa.
Sedangkan Pemerintah, sepertinya tidak peduli dengan kenyataan yang sudah menimpa Masyarakatnya. Hanya demi PAD masyarakat harus dikalahkan, masyarakat harus menerima dampak burknya.
Ternyata dampak yang ditimbulkan oleh pertamabangan bukan hanya menurunnya kualitas kesehatan fisik akan tetapi juga berdampak pada kesehatan jiwa dan cara berpikir yang sehingga tidak ada lagi nurani.
Sudah jelas batubara sangat merugikan Masyarakat, mulai dari aktivitas dilokasi pertambangan, pengangkutan, sampai stockpile. Namun mungkin dengan alasan PAD Pemerintah jadi buta. Walaupun tercatat kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh truk batubara selama ini sangat besar.
Lalu pertanyaannya adalah, sampai kapan kejadian ini terus berlangsung. Apakah sampai bumi Antasari ini berubah menjadi gurun, atau sampai Masyarakat mati. Tidak cukupkah bukti yang ada, sehingga Pemerintah masih mencari cari dan meraba raba bahwa tambang adalah penyumbang kerusakan lingkungan dan mental Masyarakat di Kalsel.
Teragis memang tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi, apakah kita harus diam sambil menunggu mereka para pemimpin dan wakil rakyat sadar. Dan membuka mata yang sudah ditutupi oleh uang dengan bahasa lainnya adalah PAD.
Sebuah kalimat yang pantas diucapkan dan dilakukan adalah, mari kita Masyarakat Kalsel bersama sama tolak tambang, dan semua bentuk kekerasan.
Selasa, 10 Januari 2012
Margasari Baru
RANTAU, – Pemerintah Kabupaten Tapin saat ini masih terus mengembangkan tiga kawasan cepat tumbuh di daerah ini, salah satunya yakni kawasan Margasari Baru.
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP mengatakan, “Margasari Baru merupakan satu diantara tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Sebagaimana diketahui didaerah ini sangat banyak potensi sumber daya alam seperti di sektor perikanan, industri kerajinan, perkebunan, dan juga pelabuhan lintas batu bara sungai Putting. Dikawasan ini akan dibangun rumah sakit mini yang dikelilingi unit perkantoran. Dan saat ini telah dimulai pengerjaannya diantaranya Pembangunan rumah sakit mini yang di bangun Pemerintah dengan dana senilai Rp.20 miliar bersumber dari pos anggaran Kesehatan. Selain itu, di kawasan Margasari Baru ini juga telah berdiri kantor Camat Candi Laras Selatan dan Balai Penyuluh Pertanian. Nantinya dikawasan ini akan dibangun pasar Margasari dan juga terminal, ruang terbuka hijau, unit pendidikan, gedung serba guna, dan sentra industri kerajinan, “katanya kepada sejumlah wartawan.
Selain itu dikawasan Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara juga direncanakan Pemerintah Daerah setempat sebagai pusat pelabuhan yang ada di Tapin. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dan investor yang membangun pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan sungai Putting maupun jalur air di Kabupaten Tapin.
Saat ini pelabuhan sungai putting sudah mulai dikerjakan oleh beberapa investor perusahaan batubara menyusul setelah pemerintah provinsi Kalsel melarang angkutan truk batu bara melintasi jalan Negara dan tidak ada lagi stockpile batubara yang beroperasi di kota Banjarmasin.
Melihat kondisi tersebut, ke depannya Margasari Baru dirancang Pemerintah Daerah secara khusus. Dan multiefek pembangunan ini diyakni secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di daerah ini, juga masyarakatnya akan tumbuh cepat berkembang, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat juga meningkatkan pendapatan asli daerah Tapin.
Sementara warga Tapin di Binuang Serawi, H.Hermansyah,SKM,Mph, mengatakan, “Pembangunan pelabuhan di daerah Margasari merupakan prospek cerah kedepan bagi Kabupaten Tapin dimana multiefek dari pembangunan tersebut dapat meningkatkan perekonomian didaerah ini sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya, pelabuhan tersebut nantinya dapat juga digunakan untuk umum, dimana kapal-kapal dagang dari luar daerah bisa masuk ke Tapin dan berani menaruh harga pasar di bawah harga yang dijual di kota Banjarmasin. Tentunya bila kondisi itu terjadi, pedagang-pedagang dari Banua Lima di Kalsel tidak perlu lagi mengambil barang jauh-jauh ke Banjarmasin, cukup di Tapin saja dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian di Tapin, “katanya. (Rull)
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP mengatakan, “Margasari Baru merupakan satu diantara tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Sebagaimana diketahui didaerah ini sangat banyak potensi sumber daya alam seperti di sektor perikanan, industri kerajinan, perkebunan, dan juga pelabuhan lintas batu bara sungai Putting. Dikawasan ini akan dibangun rumah sakit mini yang dikelilingi unit perkantoran. Dan saat ini telah dimulai pengerjaannya diantaranya Pembangunan rumah sakit mini yang di bangun Pemerintah dengan dana senilai Rp.20 miliar bersumber dari pos anggaran Kesehatan. Selain itu, di kawasan Margasari Baru ini juga telah berdiri kantor Camat Candi Laras Selatan dan Balai Penyuluh Pertanian. Nantinya dikawasan ini akan dibangun pasar Margasari dan juga terminal, ruang terbuka hijau, unit pendidikan, gedung serba guna, dan sentra industri kerajinan, “katanya kepada sejumlah wartawan.
Selain itu dikawasan Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara juga direncanakan Pemerintah Daerah setempat sebagai pusat pelabuhan yang ada di Tapin. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dan investor yang membangun pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan sungai Putting maupun jalur air di Kabupaten Tapin.
Saat ini pelabuhan sungai putting sudah mulai dikerjakan oleh beberapa investor perusahaan batubara menyusul setelah pemerintah provinsi Kalsel melarang angkutan truk batu bara melintasi jalan Negara dan tidak ada lagi stockpile batubara yang beroperasi di kota Banjarmasin.
Melihat kondisi tersebut, ke depannya Margasari Baru dirancang Pemerintah Daerah secara khusus. Dan multiefek pembangunan ini diyakni secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di daerah ini, juga masyarakatnya akan tumbuh cepat berkembang, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat juga meningkatkan pendapatan asli daerah Tapin.
Sementara warga Tapin di Binuang Serawi, H.Hermansyah,SKM,Mph, mengatakan, “Pembangunan pelabuhan di daerah Margasari merupakan prospek cerah kedepan bagi Kabupaten Tapin dimana multiefek dari pembangunan tersebut dapat meningkatkan perekonomian didaerah ini sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya, pelabuhan tersebut nantinya dapat juga digunakan untuk umum, dimana kapal-kapal dagang dari luar daerah bisa masuk ke Tapin dan berani menaruh harga pasar di bawah harga yang dijual di kota Banjarmasin. Tentunya bila kondisi itu terjadi, pedagang-pedagang dari Banua Lima di Kalsel tidak perlu lagi mengambil barang jauh-jauh ke Banjarmasin, cukup di Tapin saja dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian di Tapin, “katanya. (Rull)
PKB Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil BUpati
RANTAU, – Tim Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tapin membuka pendaftaran untuk calon Bupati dan wakil bupati Tapin periode 2013-2018.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Tapin, AbduSahid, Minggu (8/1), mengatakan, proses pendaftaran dibuka pada tanggal 6 - 21 Januari 2012. Terbagi dua tahapan, pertama dari tanggal 6-14 januari 2012 itu masa pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Dilanjutkan kembali dari tanggal 15-21 januari 2012 bakal calon yang administrasinya belum lengkap diberi kesempatan untuk memperbaiki berkasnya.
“Pendaftaran ini sifatnya umum dan dilakukan secara terbuka baik untuk kalangan internal maupun dari luar partai, siapapun yang berminat mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati Tapin melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipersilahkan mendaftar. Baik itu warga Tapin maupun warga luar daerah sekalipun, “katanya.
Pendaftaran dibuka di Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tapin, jl.Brigjen H.Hasan Basry Nomor 6B Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
Menurutnya, menjelang massa jabatan bupati Tapin periode 2008-2012 akan segera berakhir, kami DPC PKB Tapin diberi amanah partai yang akan dijalnkan secara transparan dan objektif. Dimana DPP PKB pusat mengarahkan ke DPC Kabupaten untuk proses tahapan awal adalah membentuk tim pilkada. Dan tim pilkada yang dibentuk ini yang akan melaksanakan proses tahapan mulai dari pelaksanaan pendaftaran calon, sekaligus juga menetapkan jadwal pendaftaran yang dibagi dua tahap pertama sebagaimana dijadwalkan.
Dikatakannya, seluruh berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh tim pilkada yang diserahkan ke DPP PKB pusat. “Seluruh calon yang mendaftar akan diukur tingkat popularitas dan elektabilitas melalui survei yang dilakukan oleh lembaga independen, selanjutnya pemaparan visi misi, dialogis dan pemberian dukungan politik. Termasuk juga dilakukannya fit and propertest terhadap bakal calon atau pasangan balon, “katanya.
Dia mengatakan pada minggu pagi kemarin sudah ada beberapa nama yang mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Tapin. “Diantaranya Drs.HM.Arifin Arpan, MM yang mendaftar sebagai calon bupati Tapin periode 2013-2018, di kantor Sekretariat PKB pada minggu kemarin. Dan juga ada beberapa nama yang menyampaikan ingin mendaftar menjadi calon wkail bupati Tapin, “katanya.(Rull)
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Tapin, AbduSahid, Minggu (8/1), mengatakan, proses pendaftaran dibuka pada tanggal 6 - 21 Januari 2012. Terbagi dua tahapan, pertama dari tanggal 6-14 januari 2012 itu masa pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Dilanjutkan kembali dari tanggal 15-21 januari 2012 bakal calon yang administrasinya belum lengkap diberi kesempatan untuk memperbaiki berkasnya.
“Pendaftaran ini sifatnya umum dan dilakukan secara terbuka baik untuk kalangan internal maupun dari luar partai, siapapun yang berminat mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati Tapin melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipersilahkan mendaftar. Baik itu warga Tapin maupun warga luar daerah sekalipun, “katanya.
Pendaftaran dibuka di Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tapin, jl.Brigjen H.Hasan Basry Nomor 6B Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
Menurutnya, menjelang massa jabatan bupati Tapin periode 2008-2012 akan segera berakhir, kami DPC PKB Tapin diberi amanah partai yang akan dijalnkan secara transparan dan objektif. Dimana DPP PKB pusat mengarahkan ke DPC Kabupaten untuk proses tahapan awal adalah membentuk tim pilkada. Dan tim pilkada yang dibentuk ini yang akan melaksanakan proses tahapan mulai dari pelaksanaan pendaftaran calon, sekaligus juga menetapkan jadwal pendaftaran yang dibagi dua tahap pertama sebagaimana dijadwalkan.
Dikatakannya, seluruh berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh tim pilkada yang diserahkan ke DPP PKB pusat. “Seluruh calon yang mendaftar akan diukur tingkat popularitas dan elektabilitas melalui survei yang dilakukan oleh lembaga independen, selanjutnya pemaparan visi misi, dialogis dan pemberian dukungan politik. Termasuk juga dilakukannya fit and propertest terhadap bakal calon atau pasangan balon, “katanya.
Dia mengatakan pada minggu pagi kemarin sudah ada beberapa nama yang mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Tapin. “Diantaranya Drs.HM.Arifin Arpan, MM yang mendaftar sebagai calon bupati Tapin periode 2013-2018, di kantor Sekretariat PKB pada minggu kemarin. Dan juga ada beberapa nama yang menyampaikan ingin mendaftar menjadi calon wkail bupati Tapin, “katanya.(Rull)
Minggu, 08 Januari 2012
Perwakilan SKPD di Latih Gunakan Sistem Linux
RANTAU, – Applikasi perangkat lunak berbasis sistem operasi linux yang dikenal open source code akan digunakan di tahun 2012 oleh seluruh masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Tapin. Untuk itu seluruh perwakilan masing-masing SKPD dibekali pengenalan dan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis unix dalam bimbingan teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi, yang dilaksanakan di Aula Sanggar jl.Bypass Sudirman Rantau.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi melalui Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, Sarana dan Prasarana, M.Yusuf, mengatakan, “Bimtek ini dinilai penting dan wajib diikuti peserta masing-masing SKPD. Karena di tahun 2012 nanti seluruh program komputer mereka dilengkapi dengan sistem operasi sistem berbasis linux. Tidak seperti sebelumnya, kita menggunakan operasi sistem windows yang sangat familiar, kami juga menghargai hak cipta program operasi sistem windows itu sendiri. Sebab kebanyakan program yang sudah ada dan beredar untuk windows itu masih diantaranya belum berlisensi dari microsoft alias masih bajakan. Begitu juga dengan Linux, memang masih banyak yang beredar namun masih bajakan dan harganya murah. Nah kita coba beralih dengan menggunakan program linux yang dikenal open source Dengan menggunakan linux kita ingin menghargai hak ciptanya. Adapun kelebihan menggunakan sistem operasi Linux ini disamping harganya murah juga diantaranya operasi sitem linux tidak mudah terinfeksi virus komputer sejenis worm atau trojan. Begitu juga dari segi keamanan komputer mereka dinilai lebih aman, kendati diakui operasi sistem Linux juga masih memiliki kekurangan yakni masih belum familiar ditengah masyarakat juga program ini belum support pada semua hardware, “katanya (Rull)
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi melalui Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, Sarana dan Prasarana, M.Yusuf, mengatakan, “Bimtek ini dinilai penting dan wajib diikuti peserta masing-masing SKPD. Karena di tahun 2012 nanti seluruh program komputer mereka dilengkapi dengan sistem operasi sistem berbasis linux. Tidak seperti sebelumnya, kita menggunakan operasi sistem windows yang sangat familiar, kami juga menghargai hak cipta program operasi sistem windows itu sendiri. Sebab kebanyakan program yang sudah ada dan beredar untuk windows itu masih diantaranya belum berlisensi dari microsoft alias masih bajakan. Begitu juga dengan Linux, memang masih banyak yang beredar namun masih bajakan dan harganya murah. Nah kita coba beralih dengan menggunakan program linux yang dikenal open source Dengan menggunakan linux kita ingin menghargai hak ciptanya. Adapun kelebihan menggunakan sistem operasi Linux ini disamping harganya murah juga diantaranya operasi sitem linux tidak mudah terinfeksi virus komputer sejenis worm atau trojan. Begitu juga dari segi keamanan komputer mereka dinilai lebih aman, kendati diakui operasi sistem Linux juga masih memiliki kekurangan yakni masih belum familiar ditengah masyarakat juga program ini belum support pada semua hardware, “katanya (Rull)
Tahun 2012 Dana Belanja Hibah dan Belanja Bansos di Batasi
RANTAU, – Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP secara bijak meminta maaf kepada warga masyarakat Tapin jika tahun anggaran 2012 ini, untuk permohonan bantuan sosial belanja hibah itu dibatasi oleh Pemerintah. Belanja hibah yang dibatasi pemerintah pusat di tahun anggaran 2012, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 pada tanggal 23 Mei 2011 lalu oleh Menteri dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang salah satu point permen itu diantaranya mengatur belanja daerah. Dana hibah disarankan pemerintah pusat untuk dibatasi presentase atau jumlah dari total APBD. Sehingga banyak Gurbenur, Bupati, Walikota keberatan untuk dibatasi.
Salah satu kepala daerah yang keberatan diantaranya Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang mengatakan, “Dana hibah itu merupakan hubungan keeratan antara Pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerahnya. Apalagi untuk mengwujudkan visi dan misi Kabupaten Tapin yang ingin menuju Serambi Madinah dan masyarakat religius dan sejahtera tentunya dengan diterbitkannya Peraturan itu jelas akan berbeda dibandingkan sebelumnya, konsekuensinya pembangunan didaerah antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin jauh, yang sebelumnya masyarakat mengajukan permohonan dana untuk pembangunan berbasis religi didaerah kita itu dinilai dapat dikatakan mudah. Sekarang tidak lagi, melainkan akan dibatasi. Hal ini, tidak dikehendaki hampir seluruh kepala daerah mulai dari Gurbenur hingga Bupati di daerah lain. Pembahasan dana hibah ini, juga sudah melalui Panitia Anggaran (Panggar) dari pihak pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) dari dewan. Tugas DPRD adalah membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD bersama dengan kepala daerah, sedangkan tugas kepala daerah juga menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Jadi, sudah melalui proses yang panjang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan pengembangan dari visi-misi kepala daerah, selanjutnya ditetapkan melalui Perda menjadi RPJMD kabupaten. “katanya saat bersilahturahmi bersama ulama dan tokoh masyarakat Tapin di Masjid Raya Nurul Falah Rantau dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Silahturahmi bersama Jamaah Haji Tapin 2011.
Untuk itu, “kami selaku kepala daerah dan jajaran Pemerintah daerah meminta maaf jika tahun ini untuk permohonan dana hibah itu dibatasi. Hal itu bukan berarti Pemerintah Daerah tidak perhatian lagi kepada warganya, jadi mohon maaf jika tahun anggaran 2012 ini akan terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Untuk itu jangan berburuk sangka dahulu, ”katanya.
Dijelaskan Bupati, “Pada tahun anggaran sebelumnya kita memposkan anggaran untuk hibah pembangunan berbasis keagamaan dari dana belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Jika ada warga Tapin yang mengajukan permohonan dana untuk pembangunan berbasis religius kepada pemerintah daerah, jika dananya tersedia itu langsung bisa dicairkan. Peraturan baru tidak demikian lagi, melainkan mengajukan tahun ini dan dicairkan tahun depan. Perlu proses menunggu selama setahun. “katanya.
Contohnya, sambung Bupati, “Misalnya warga memohon dana 10 juta untuk pembangunan masjid tahun 2011 ini, dan harus melalui mekanisme proses panjang dan menunggu selama setahun baru dapat dicairkan. Mengajukan tahun ini, dicairkan tahun berikutnya, “katanya. (Rull)
Salah satu kepala daerah yang keberatan diantaranya Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang mengatakan, “Dana hibah itu merupakan hubungan keeratan antara Pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerahnya. Apalagi untuk mengwujudkan visi dan misi Kabupaten Tapin yang ingin menuju Serambi Madinah dan masyarakat religius dan sejahtera tentunya dengan diterbitkannya Peraturan itu jelas akan berbeda dibandingkan sebelumnya, konsekuensinya pembangunan didaerah antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin jauh, yang sebelumnya masyarakat mengajukan permohonan dana untuk pembangunan berbasis religi didaerah kita itu dinilai dapat dikatakan mudah. Sekarang tidak lagi, melainkan akan dibatasi. Hal ini, tidak dikehendaki hampir seluruh kepala daerah mulai dari Gurbenur hingga Bupati di daerah lain. Pembahasan dana hibah ini, juga sudah melalui Panitia Anggaran (Panggar) dari pihak pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) dari dewan. Tugas DPRD adalah membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD bersama dengan kepala daerah, sedangkan tugas kepala daerah juga menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Jadi, sudah melalui proses yang panjang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan pengembangan dari visi-misi kepala daerah, selanjutnya ditetapkan melalui Perda menjadi RPJMD kabupaten. “katanya saat bersilahturahmi bersama ulama dan tokoh masyarakat Tapin di Masjid Raya Nurul Falah Rantau dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Silahturahmi bersama Jamaah Haji Tapin 2011.
Untuk itu, “kami selaku kepala daerah dan jajaran Pemerintah daerah meminta maaf jika tahun ini untuk permohonan dana hibah itu dibatasi. Hal itu bukan berarti Pemerintah Daerah tidak perhatian lagi kepada warganya, jadi mohon maaf jika tahun anggaran 2012 ini akan terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Untuk itu jangan berburuk sangka dahulu, ”katanya.
Dijelaskan Bupati, “Pada tahun anggaran sebelumnya kita memposkan anggaran untuk hibah pembangunan berbasis keagamaan dari dana belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Jika ada warga Tapin yang mengajukan permohonan dana untuk pembangunan berbasis religius kepada pemerintah daerah, jika dananya tersedia itu langsung bisa dicairkan. Peraturan baru tidak demikian lagi, melainkan mengajukan tahun ini dan dicairkan tahun depan. Perlu proses menunggu selama setahun. “katanya.
Contohnya, sambung Bupati, “Misalnya warga memohon dana 10 juta untuk pembangunan masjid tahun 2011 ini, dan harus melalui mekanisme proses panjang dan menunggu selama setahun baru dapat dicairkan. Mengajukan tahun ini, dicairkan tahun berikutnya, “katanya. (Rull)
Langganan:
Postingan (Atom)
