Tapin Memiliki Hutan Dengan Tujuan Khusus

RANTAU, Kabupaten Tapin memiliki Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) seluas 180 hektar. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus letaknya
di desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Dikawasan hutan
khusus ini akan dikembangkan berbagai fungsi hutan, diantaranya adalah
hutan sebagai fungsi pendidikan, penelitian, wisata, dan lingkungan.
“Ini patut disyukuri karena dari 13 kabupaten/kota di provinsi Kalsel
salah satunya kabupaten Tapin telah memiliki kawasan hutan dengan
tujuan khusus atau KHDTK, “tegas kepala dinas kehutanan dan perkebunan
kabupaten Tapin Ir Sufian Noor di Rantau.

Dikatakannya, KHDTK ditetapkan melalui SK Menhut
Nomor177/Menhut-11/2005 pada tanggal 29 Juni 2005 dengan luas areal
180 hektar yang berlokasi di wilayah desa Bramban kecamatan Piani.
“ Dikawasan ini selain berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan
khususnya untuk penyerapan CO2 juga berfungsi sebagai hutan
pendidikan, sebagai penelitian tanaman kehutanan, tempat pengembangan
wisata dan mengatur lingkungan alam, “katanya.

Dijelaskannya pula bahwa di kawasan HKDTK ini juga kedepannya akan
dikembangkan berbagai bibit tanaman kehutannya seperti treumbesi,
jati, mahoni, sengon, meranti dan berbagai bibit pohon kehutanan
lainnya. Menurut Sufian Noor dikawasan ini tidak hanya pihak pemerintah daerah
semata yang melakukan pengembangan kawasan hutan ini tetapi juga
terbuka bagi pihak ketiga yaitu pihak swasta maupun
perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan maupun
perkebunan yang mau mengembangkan kawasan ini.

“ Dengan banyak pihak yang mengembangkan tanaman kehutanan di kawasan
ini maka diharapkan dikawasan ini juga menjadi hutan arbiritum atau
hutan koleksi tanaman langka nasional,” terangnya.

Dikatakannya pula bahwa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ini
pengelolaannya langsung di bawah koordinator pihak Balai Penelitian
Kehutanan (BPK) Banjarbaru selaku pengelolanya dan bekerjasama dengan
pemkab Tapin khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Tapin.
Dengan adanya kawasan hutan dengan tujuan khusus ini maka akan banyak
koleksi tanaman langka nasional dan lokal yang ditanam di kawasan
tersebut, dan juga fungsi kawasan hutan ini benar dapat berfungsi
sesuai dengan tujuan di tetapkannya.

Kawasan ini juga tetap akan dijaga dan dipelihara sesuai fungsinya dan
juga sebagai kawasan hutan yang bertujuan untuk penyeimbang pemanasan
global sehingga kawasan ini tetap dijaga dan dipelihara secara
bersama-sama dan berkelanjutan. (Rull)

Dinas Pertanian Tapin Buka Sekolah LPTT

RANTAU, Tahun 2011 ini dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah Tapin melalui Dinas Pertanian membuka sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) bagi 345 kelompok tani di Kabupaten Tapin. SLPTT ini diselenggarakan setiap memasuki musim tanam dengan tujuan agar para petani mendapatkan pengetahuan sistem budidaya di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura secara baik dan benar. Program ini dilaksanakan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I dan juga dari APBN, ada 400 unit Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) di Tapin, setiap unit beranggotakan 25 orang dan dikerjakan diatas lahan seluas 10.000 hektar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura melalui Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman, Sugeng Tri Hudoyo, Senin (25/4) kemarin.

Lanjut Sugeng, 345 kelompok tani tadi diberikan sosialisasi dalam sekolah lapang yang diselenggarakan. “Mereka langsung dibina dan dibimbing oleh petugas kita seperti mantri tani, petugas pengelolaan hama terpadu, dan petugas PPL. Selain itu setiap kelompok tani mendapatkan bantuan senilai Rp.2.905.000,- per kelompok yang disalurkan langsung ke rekening kelompok tani. Dananya bersumber dari APBN dan APBD I, dan Insya Allah terealisasi di bulan April dan Oktober 2011, seiring dengan musim tanam, “katanya.

400 unit SLPTT di Kabupaten Tapin tersebar di beberapa kecamatan di daerah ini, dikatakan Sugeng, diantaranya, “Kecamatan Candi Laras Utara ada 126 unit SLPTT, 70 kelompok tani. Kecamatan CLS ada 11 Unit SLPTT, 11 kelompok tani, juga di Kecamatan Hatungun 15 unit SLPTT, 15 kelompok tani. Selanjutnya di Kecamatan Binuang ada 12 unit SLPTT, 32 kelompok tani. Tapin Utara ada 32 unit SLPTT, 32 kelompok tani.
Kecamatan Bungur ada 35 unit SLPTT, 35 kelompok tani. Kecamatan Lokpaikat 6 unit SLPTT, 7 kelompok tani. Kecamatan Tapin Selatan ada 40 unit SLPTT, 33 kelompok tani. Kecamatan Bakarangan ada 48 unit SLPTT, 56 kelompok tani, “katanya.

Sementara ditambahkan Masrani, Kordinator Petugas Pengelolaan Hama Terpadu (PHP) di Dinas Pertanian Tapin. “Beberapa waktu lalu di kecamatan Candi Laras Selatan itu telah dibuka Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Terpadu (SL-PHT) di beberapa kecamatan di Tapin. Diantaranya Binuang 2 unit, Tapin Selatan 3 unit, Tapin Tengah 5 unit, Bungur 4 unit, Tapin Utara 1 unit, Lokpaikat 2 unit, Bakarangan 1 unit, Candi Laras Selatan 2 unit, dan Candi Laras Utara 1 unit, “katanya.

Ada 836 kelompok tani yang mengikuti SLPTT ini, lanjut Masrani, dan petani terlihat sangat antusias mengikutinya. “Mereka berupaya mengetahui bagaimana cara melindungi tanaman mereka dari serangan hama. Untuk melindungi tanaman tersebut tentunya harus memberikan pupuk secara berimbang, juga harus memperhatikan tanaman agar tidak
terserang hama penyakit tidak berkembang, “pungkasnya. (Rull)

Sekdes dan Bendahara Desa Di Latih

RANTAU, Semenjak bulan Desember 2010 lalu hingga bulan April 2011 ini ada sekitar 250 aparatur desa seperti Sekdes, dan Bendahara Desa dilatih mengenai pengelolaan administrasi desa. Pelatihan ini digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin, bertempat di Gedung SKB Bypass Rantau dalam rangka menyongsong kewajiban Pemerintah Daerah menjadikan kawasan desa membentuk otonominya sendiri.

Hal tersebut diungkapkan H.Abdul Hamid, S,Sos M,AP, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kemarin kepada wartawan.

Aparatur desa ini dilatih agar dapat mengatur keuangan mereka dengan bijak, karena mulai tahun 2011 ini pemerintahan desa akan diberlakukan, dan desa menjadi kawasan otonom. Jadi kita persiapkan mulai sekarang, dan kita beri pelatihan kepada aparatur desa mengenai tata cara peraturan pemerintahan serta kebijakannya tentang desa. Nanti dana yang masuk ke desa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten langsung ke rekening kelompok desa, sehingga mereka harus siap dalam rangka otonomi desa. Sementara tugas kita di Bapemdes hanya membina mereka.

Setiap satu desa di Kabupaten Tapin diwakilkan oleh dua orang aparatur desa, yakni Bendahara Desa dan Sekretaris Desa. 250 aparatur desa tersebut berasal dari 12 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Piani sebanyak 40 orang, Kecamatan Bungur dan Hatungun sebanyak 40 orang, Kecamatan Tapin Tengah dan Salam Babaris sebanyak 46 orang, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Binuang sebanyak 38 orang, Kecamatan Bakarangan dan tapin Selatan sebanyak 42 orang, dan Kecamatan Candi Laras Utara dan Lokpaikat sebanyak 44 orang. Dalam waktu tersebut 250 aparatur desa terbagi dengan beberapa angkatan didalam mengikuti pelatihan itu. Mereka diberi pelatihan seputar materi kegiatan dengan beberapa topik. Diantaranya kebijakan pemerintahan tentang desa. Juga topik lainnya yakni Administrasi Desa, APBD Desa, Simulasi Penyusunan APBD Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan narasumber Yumanto, Ap, M,Ap, Rini Yusnita, S,STP,M,M, Sapuani, S,Sos, dan H.Khairani Farzi,S,Ip, dan Drs.H.Abdul Hamid. (Rull)

Dinas Perternakan dan Perikanan Lirik Desa Banua Hanyar

RANTAU, Tahun 2011 ini, Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin memfokuskan pengembangan budidaya perikanan di Desa Masta kecamatan Bakarangan, dan juga melirik sebuah kawasan desa di kecamatan Tapin Utara tepatnya di Desa Banua Hanyar Dusun Taibah. Alasannya didusun Taibah memiliki potensi lahan dan pengairan yang sangat bagus dan cocok untuk pengembangan usaha perikanan.

Hal tersebut diungkapkan, Ir.H.Bastian, Kepala Dinas Pertern akan dan Perikanan Kabupaten Tapin kemarin.

“Sebagaimana keinginan Bupati Tapin, bahwa kawasan daerah Masta itu pada tahun ini difokuskan sebagai pengembangan budidaya perikanan untuk konsumsi. Ikan jenis Nila dan Mas dibudidayakan, dan dipelihara hingga dijual ke pasaran yang selanjutnya dikonsumsi. Bibit ikan diambil dari Balai Benih Ikan (BBI) Di Desa Linuh Kecamatan Bungur, sementara untuk pengembangan dan pembesaran di Desa Masta Kecamatan Bakarangan, “katanya.

Dikatakan Bastian, “Dalam rangka memenuhi target pemerintah mengenai budidaya ikan sejak tahun 2010 hingga 2014. Sebagai upaya kita untuk memenuhi target tersebut adalah dengan memperluas lahan perikanan dan menambah prasarana ikan. Pihaknya juga akan meningkatkan teknologi di sektor perikanan, khususnya pengadaan bibit unggul dan teknik budidaya, guna mencapai peningkatan produksi yang besar itu komoditas perikanan budidaya akan didorong dan di pacu peningkatanya melalui perluasan lahan pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan. Di Desa Masta Kecamatan Bakarangan saat ini sebagaimana diketahui sudah banyak pelaku usaha pengembangan dan budidaya ikan. Dimana dahulu itu hanya 1 pelaku usaha budidaya ikan. Kini seiring dengan majunya waktu, pelaku usaha pengembangan ikan di sana sudah banyak bahkan terhitung jumlahnya ratusan. Pada tahun 2011 ini kita memfokuskan Desa Masta sebagai kawasan untuk pengembangan budidaya perikanan konsumsi. Di tahun yang sama kita juga melirik daerah Paku Dusun Taibah Desa Banua Hanyar Kecamatan Tapin Utara untuk dikembangkan usaha budidaya ikan. Alasanya, karena potensi air dikawasan tersebut sangat bagus dan sealiran dengan sungai yang mengaliri air ke Desa Masta, “katanya.

Di kabupaten Tapin terdapat dua lokasi yang menjadi sentral perikanan dan menjadi binaan Dinas Perternakan dan Perikanan Tapin yakni di Desa Pampain Kecamatan Bungur untuk pembibitan dan Desa Masta Kecamatan bakarangan untuk produksi ikan konsumsi.
“Pada tahun 2009 lalu didesa pampain telah menghasilkan 2 juta bibit ikan yang dibagikan ke beberapa tempat di Kabupaten Tapin, sedangkan di Desa Masta saat ini telah ada 400 keramba apung yang dikelola petani ikan setempat, adapun ikan yang dibudidayakan jenis ikan nila dan ikan mas serta patin, “katanya.

Bibit Ikan di Kabupaten Tapin nampaknya masih menjadi idola. Pasalnya, bibit ikan dari Tapin tahan penyakit sehingga banyak bibit ikan jenis nila dan mas tembus pasarannya sampai ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Lanjut, Bastianoor, “itulah satu point diantara dua point kenapa bibit ikan kita sampai tembus pasarannya keluar daerah. Pertama, dikatakan Bastian, faktor bibit ikannya yang tahan akan penyakit sehingga resiko kematian ikan sangat tipis. Kedua, sifat alamnya yang mendukung sehingga ikan cepat tumbuh dan besar.“(Rull)

HUT PERSIT KE-65 Di Warnai Musik Tradisional Panting

RANTAU, HUT PERSIT Ke-65 DIM 33 Rantau diwarnai sejumlah hiburan musik tradisional panting, juga berbagai perlombaan menarik dan unik. Pada Rabu (20/4) pekan kemarin, pucak HUT PERSIT (Persatuan Istri TNI AD) di gelar di Aula Kantor KODIM 1010 Rantau, dan dihadiri Komandan KODIM 1010 Rantau, Joko Suparyato selaku Pembina Istri-Istri TNI yang tergabung dalam organisasi PERSIT DIM 33 Rantau.

Ketua PERSIT Kartika Chandra KIRANA di KODIM 1010 Rantau, Ny.Veri Santi mengatakan dalam sambutannya, “Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT PERSIT ke-65, yang puncak acaranya dilaksanakan pada Rabu (20/4) pekan kemarin bertempat di Aula kantor KODIM 1010 Rantau yang dihadiri oleh seluruh istri TNI di KODIM 1010 Rantau. Selain itu, kegiatan berupa ziarah ke maqam pahlawan Puspa Raya dan berbagai event perlombaan seperti diantaranya pertandingan, sepak bola, volli, dan lomba senam cacat, “katanya.

Let.Inf.Joko Suparyoto, Komandan Kodim 1010 Rantau mengatakan, HUT PERSIT ke 65 tahun ini bertemakan dengan kebersamaan PERSIT KARTIKA Chandra Kirana senantiasa mengoptimalkan pengabdian sebagai wujud keperdulian terhadap keluarga besar TNI AD.
Dandim 1010 Rantau berharap kepada seluruh anggota PERSIT DIM 33 Rantau mampu berperan ditengah masyarakat dengan sebuah karya dan memiliki keperdulian sosial yang tinggi dilingkungannya masing-masing. Untuk itu setiap anggota PERSIT haruslah mempertajam kepekaannya terhadap sebuah permasalahan baik itu permasalahan keluarga, maupun masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Dengan mempercepat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Sebagaimana diketahui bangsa ini telah menghadapi berbagai permasalahan baik itu berupa bencana alam dan lain sebagainya, sebagai istri prajurit sudah sepatutnya terpanggil untuk turut serta meringankan bangsa ini.

Perkembangan jaman saat ini tentunya menimbulkan dampak positif dan pengaruh negative bagi kehidupan keluarga, untuk itu seluruh anggota PERSIT diimbau agar semakin kritis dan waspada terhadap pengaruh negative tersebut sehingga mampu menangkis dan membentengi diri dan keluarga terhadap pengaruh yang menyesatkan. Disamping itu tingkatkan ketakwaan dan keimanan bagi keluarga PERSIT. Demikian Dandim 1010 Rantau.

Acara tersebut dirangkai dengan pemotongan kue oleh Dandim 1010 Rantau beserta istrinya dan juga anggota TNI AD lainnya. Selain itu juga dihibur dengan musik pantin group Kambang Melati pimpinan dalang Idrus dan juga group binaan KODIM 1010 Rantau yang beberapa waktu lalu di Banjarmasin mendapatkan prestasi juara harapan satu. (RULL)

Pemerintah Daerah Bebaskan Lahan Hutan Kota

RANTAU, Hutan Kota di Kawasan Rantau Baru yang direncanakan Pemerintah Daerah Tapin bakal menjadi kawasan penghijauan yang nantinya dapat mensejukan daerah. Di tahun 2011 ini Pemerintah Daerah melanjutkan kembali pembangunan hutan kota dengan melaksanakan pembebasan lahan kepemilikan dari warga masyarakat. Berdasarkan platform anggaran dana di tahun 2011, Pemerintah kabupaten Tapin kembali membebaskan kepemilikan lahan dari masyarakat teruntuk pembangunan kawasan hutan kota di Rantau Baru yang direncanakan seluas 2 hektar lebih.

Hal tersebut diungkapkan Sufian Noor, Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin, belum lama tadi di Rantau Kabupaten Tapin Kalsel.

“Tahun ini ada dana dialokasikan untuk pembangunan hutan kota di Rantau Baru senilai Rp.3 Miliar. Dari dana tersebut kita membebaskan lahan seluas 24 borongan atau 2 hektar lebih, “katanya.

Sosialisasi pembebasan lahan bersama pemilik lahan dikawasan yang dilirik Pemerintah daerah Tapin untuk dibangunnya kawasan hutan kota, telah dilaksanakan. Pembebasan lahan teruntuk pembangunan kawasan hutan kota merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 kemarin Pemerintah daerah telah melaksanakan pembebasan lahan untuk kawasan hutan kota yang sebagian sudah dibebaskan kepemilikannya dari masyarakat. Bahkan pohon yang sudah ada seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga tinggal membenahi dan menambah tanamannya serta perluasannya lagi. Bahkan waktu itu sempat terkendala dengan minimnya anggaran dana untuk pembebasan lahan di tahun 2010 kemarin. Dan di tahun 2011 ini, Pemerintah Daerah melanjutkan kembali perluasannya dengan melaksanakan pembebasan lahan kawasan hutan kota dengan anggaran tersedia senilai Rp.3 miliar, “katanya.

Memang tahun ini kita membebaskan lahan teruntuk perluasan kawasan hutan kota, dimana di kawasan tersebut terus dikembangkan dan dikhususkan untuk pembangunan kawasan hutan kota di Rantau Baru. “Jadi seiring dengan melaksanakan pembebasan lahan, kita juga melaksanakan pembenahan dengan menanami kawasan hutan kota tersebut dengan berbagai tanaman pohon, “pungkasnya. (Rull)

Ribuan Siswa SD MI Khataman Qur’an di Bitahan

RANTAU, Ribuan siswa SD dan MI se-Kabupaten Tapin pada Selasa (19/4) pekan kemarin hadiri khataman massal Al-Qur’an bertempat di Masjid Al Amanah Polres Tapin, Jln.Daeng Suganda Bitahan Kecamatan Lokpaikat. Sebanyak 2781 siswa yang mengikuti khataman qur’an ini seluruhnya adalah siswa yang masih duduk di Sekolah Dasar dan MI di Kabupaten Tapin. Acara khataman Al-Qur’an 2011 tingkat Kabupaten tersebut diresmikan Sekretaris Daerah Tapin, Dr.Rachmadi, M,Si. Selain itu juga dihadiri Kepala Kementerian Agama Tapin, HM.Yamani, Kepala Dinas Pendidikan Tapin, H.Akhmad Nabhani, Aparat Kecamatan, Guru SD dan MI di Tapin, Pengawas sekolah tingkat SD dan MI.

Khataman Qur’an 2011 se-Kabupaten Tapin bertemakan ‘dengan khataman al-qur’an kita ciptakan insan qur’ani siap menyongsong massa depan yang gemilang’ ini diikuti sekitar 2781 orang peserta khatam Al-qur’an di tingkat SD dan MI.
Kegiatan khataman al-qur’an merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah setempat, sesuai instruksi Gurbenur Kalsel tentang siswa SD dan MI harus menamatkan Al-Qur’an, dan kegiatan ini juga merupakan pogram Kementerian Agama.

Sekretaris Daerah Tapin, Dr.H.Rachmadi, M.Si mengatakan dalam sambutannya Diselenggarakan khataman qur’an tahun 2011 ini Pemkab Tapin merasa bangga dan bahagia karena khataman yang diselenggarakan dinilai sukses karena dihadiri oleh ribuan peserta khataman qur’an setingkat SD dan MI se-Kabupaten Tapin. “Dengan diselenggarakan acara ini semoga anak-anak kita dapat mengenal dan mencintai al-qur’an, setelah dewasa mereka akan lebih mengagumi dan mencintai qur’an sehingga menjadikannya sebagai pedoman dalam segala tindakan dan perilakunya. Jika hal ini tercipta, kita yakin masyarakat Tapin akan menjadi warga yang baik, dengan manajemen qalbu yang terpelihara pada akhirnya melahirkan akhlak mulia, cinta, damai dan kebersamaan. Juga saling menghargai dan menghormati satu sama lain. “Akhlak-akhlak yang disebutkan tadi merupakan salah satu ciri masyarakat serambi madinah, “katanya.

Dengan mengenal pengetahuan yang bersumber dari al-qur’an itu akan ada sifat iman dan ketakwaan kepada Allah sehingga mereka menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari. “Saya ingin mereka tidak hanya dapat diandalkan dibidang IPTEK saja, melainkan kita ingin mereka juga tumbuh dan lahir sebagai cendikiawan-cendikiawan muslim.Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua aspek ini dinilai yang membuat seseorang menjadi insan yang berkualitas dan berakhlakul karimah, “katanya.

Sementara H.Yamani, Kepala Kementerian Agama Tapin berpesan kepada ribuan peserta khataman qur’an agar mereka selalu membaca dan mengamalkan al-qur’an setiap harinya. Bahkan bila perlu tumbuhkan motto tiada hari tanpa membaca al-qur’an. “Bukan berarti setelah melaksanakan khataman qur’an mereka tak membaca lagi. Bukan itu !, “kata Yamani. Melainkan, lanjut Yamani, siswa terus membaca dan mengamalkan al-qur’an dalam kehidupannya sehari-hari, “katanya.

Acara dimulai pukul 09:00 Wita dengan diawali penyambutan Sekretaris Daerah Tapin memasuki masjid Al-Amanah Polres Tapin, disusul kemudian pembacaan qur’an missal sejumlah siswa SD dan MI di Tapin. (Rull)

Petugas IB Paham Birahi Diam

RANTAU, Di Kabupaten Tapin ada 8 petugas inseminator yang khusus mengawinkan sapi dan paham tentang birahi diam sapi yang sedang minta kawin. Di Tapin ini terutama di daerah yang banyak perternakan sapi juga tebangun 8 buah Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan (IB) ternak sapi di daerah ini yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bungur, Binuang, Hatungun, Tapin Utara, Piani, dan Salam Babaris.

Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Tapin, Bastian Noor, menjelaskan, Inseminasi Buatan (IB) ini macam-macam, namun untuk saat ini kita hanya bisa melayani IB ternak besar atau ternak sapi kepada perternak di Tapin. Dikatakannya, ternak ada tiga golongan, pertama ternak besar, kedua ternak kecil, dan ketiga aneka perternakan.

Seperti di Hatungun salah satunya, di Hatungun ada 3 ULIB yang tersebar dikawasan itu, juga di Hatungun populasi ternak di nilai sangat tinggi. Selain itu juga luasan dan jangkauan lahan ternak sangat luas sehingga tak cukup kalau hanya ditempatkan hanya 1 ULIB saja. Alasanya karena bahan yang disuntikan dan dibawa oleh petugas IB berupa semen beku mampu bertahan dengan durasi waktu yang ditentukan, juga jangkauan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga dibangunlah 3 ULIB di daerah Hatungun guna memudahkan petugas IB.

Setiap 1 ULIB ini dihuni oleh 1 orang petugas inseminator yang telah mendapatkan pendidikan khusus inseminator diluar daerah seperti pulau Jawa dan telah mengantongi sertifikasi bagus. Mereka bertugas mengawinkan sapi pada waktu-waktu yang ditentukan yakni disaat sapi dilanda birahi dan minta kawin. Misalnya, ketika perternak mengetahui gejala-gejala sapi minta kawin, langsung perternak itu menghubungi petugas Inseminator yang berkantor di ULIB terdekat dengan imbalan Rp.50 ribu perkali mengawinkan. Sapi-sapi tersebut dikeroyok dikawinkan agar berkembang biak sehingga populasi sapi meningkat.

Dalam mengawinkan sapi, pemilik sapi atau perternak lebih dahulu menghubungi dan minta dilayani petugas IB yang dihubungi melalui sistem telepon selular. “Setelah mengetahui tanda-tanda yang diberitahu oleh pemilik atau peternak sapi akan gejala-gejala sapi minta kawin, selanjutnya petugas IB langsung menuju lokasi perternakan yang lengkap dengan bawaan alat-alat medis selayaknya bidan sapi. Alat-alat tersebut seperti gunting, termos, straw, dan alat suntik, “katanya.

Straw ini dimasukan dalam termos yang berisi air atau disebut semen beku, selanjutnya dimasukan dalam suntikan, yang selanjutnya disuntikan ke didubur sapi yang sedang minta kawin. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda gejala sapi minta kawin itu dari dahulu kita menerapkan pola A3 atau disebut Abu, Abeng, Anget. Disini perternak atau pemilik sapi diminta untuk waspada mengawasi sapinya, apakah sapi sedang dilanda birahi atau tidak. Kalau Sapi sedang dilanda birahi biasanya dubur sapi berwarna merah, dan hangat saat dipegang. Juga waktu demikian sayang kalau terlewatkan, sebab birahi sapi beda dengan manusia. Kalau sapi setelah dilanda birahi itu nanti dengan jangka waktu 21 hari kedepan baru minta kawin lagi. Dan hanya pada waktu birahi diam potensi sapi bisa berkembang biak. Demikian Bastian. (rull)

Wanita Rawan Sosial di Beri Keterampilan

RANTAU, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Tapin pada tahun 2011 telah memprogramkan penanganan terhadap mantan narapidana, juga pemberian bantuan terhadap wanita rawan ekonomi sosial.
Wanita rawan ekonomi sosial dinilai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Drs.Mahyudin, mudah terjerumus. Alasannya faktor ekonomi. Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah memberikan bantuan kepada wanita rawan ekonomi sosial berupa pelatihan keterampilan dengan harapan mereka menjadi wanita yang mandiri. “Ada sekitar 40 orang wanita rawan sosial di Tapin yang diberikan pelatihan keterampilan sejak awal bulan Maret kemarin, mereka dilatih selama 6 bulan di Panti Sosial Bina Wanita, Banjarbaru “katanya.
Kategori wanita rawan sosial diantaranya wanita yang catatannya masih produktif baik wanita yang menjadi tanggungan keluarga para suami maupun para janda. Mereka direkrut dan terlebih dahulu di data oleh kader-kader sosial di Tapin, baik di tingkat kecamatan hingga desa, karang taruna, dan Tagana sebagai wujud keperduliannya terhadap wanita-wanita di Tapin yang kondisi sosial perekonomiannya dinilai rawan. Selanjutnya kita serahkan wanita ini kepada panti sosial Bina Wanita di Banjarbaru untuk dilatih keterampilannya dengan harapan agar mereka dapat menjadi wanita yang mandiri nantinya, “katanya.
Wanita rawan sosial ini dilatih sesuai minat bakat mereka. Misalnya, minatnya dalam keterampilan tata rias salon, keterampilan menjahit, dan lain sebagainya. Mereka selama 6 bulan berjalan ini mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya usai mengikuti pelatihan yang dijadwalkan selama 6 bulan itu, mereka akan dibantu lagi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial berupa peralatan untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus juga modal kerja sebagai langkah awal merintis usaha. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan dan bantuan peralatan ini, para wanita rawan sosial di Tapin dapat menjadi wanita yang mandiri. (Rull)

Setelah SLTA Giliran SLTP Melaksanakan UN

RANTAU, Ujian Nasional sekolah setingkat SLTA sudah terlaksana dan terakhir pada Kamis (21/4) kemarin. Dan kini panitia pelaksana UN memfokuskan kembali pada UN untuk siswa SLTP sederajat yang dilaksanakan Senin 25 April 2011 (red.hari ini) sampai dengan Kamis 28 April 2011 (red.lusa besok).
“Soal UN untuk siswa sekolah setingkat SLTP sederajat telah didistribusikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel kepada seluruh Kabupaten kota di Kalsel, termasuk diantaranya Kabupaten Tapin. Pada Kamis (21/4) kemarin soal UN sudah masuk ke Kabupaten Tapin, “Kata Hj.Pramitha, Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Tapin sebagaimana dikutip dari MataBanua.
“Pendistribusian soal dikawal dengan pengamanan dari pihak aparat kepolisian, soal UN sejak Kamis disimpan di Polres Tapin. Soal UN tersimpan kurang lebih 3 hari di Polres Tapin. Sebelum di distribusikan kembali ke Polsek, materi soal UN diseleksi lebih dahulu oleh panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yang tentunya turut diawasi pengawas bersama aparat kepolisian dalam hal ini Polres Tapin. Selanjutnya pada Minggu (24/4), soal UN beserta lembar jawaban komputer dan sampulnya di distribusikan kembali dari Polres Tapin menuju ke polsek di kecamatan dekat dengan sekolah penyelenggara UN setingkat SLTP sederajat di daerah ini.“
Dikatakanya, Di Kabupaten Tapin ada sekitar 44 sekolah setingkat SLTP sederajat. Ujian Nasional tingkat SLTP sederajat dilaksanakan mulai hari ini Senin (25/4) sampai dengan Kamis (28/4) lusa besok. Diawali dengan materi soal mata pelajaran utama Bahasa Indonesia berdurasi waktu sekitar 2 jam. Dalam sehari siswa SLTP ini diberi materi soal UN satu mata pelajaran, dimulai Bahasa Indonesia, dilanjutkan mata pelajaran lainnya diantaranya seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). “Jumlah siswa SLTP di Kabupaten Tapin yang mengikuti UN itu berjumlah 2.086 orang, “katanya.
Masih sama dengan pelaksanaan UN setingkat SLTA, ”Usai siswa menjawab lembar jawaban soal materi ujian nasional, pihak sekolah menghimpun dan mengantar langsung lembar jawaban siswa ke panitia UN di Dinas Pendidikan Tapin dalam hal ini dibagian Dikmen, dihari yang sama lembar jawaban siswa langsung didistribusikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, “pungkasnya. (Rull)

Selamatkan Bakantan Di Tapin Dari Degradasi Hutan

RANTAU, Siapa sangka di Kabupaten Tapin masih ada Bakantan. Untuk jumlahnya masih belum diketahui berapa banyak. Namun dikatakan Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP masih ada didaerah Tatakan Kecamatan Tapin Selatan. “Waktu itu kami dan rombongan meninjau lokasi jalan khusus di daerah Tatakan dekat Underpas 101 Tatakan. Namun tidak disangka dan sedikit terkejut bahwa di Kabupaten Tapin masih ada satwa yang dinilai ilmuwan dalam jangka waktu 14 tahun kedepan bakal punah ada di Kabupaten Tapin, “katanya dalam rapat di DPRD Tapin beberapa waktu lalu.
Begitupun Rabu (13/04) kemarin, Bupati melontarkan kembali keberadaan satwa tersebut kepada sejumlah wartawan. “Di Kabupaten Tapin masih ada Bakantan yang dinilai sebagai satwa langka di Kalimantan, untuk itu diminta agar menjaga dan merawatnya dengan baik. Dan bila satwa itu memang banyak di lokasi tersebut, kita akan membuatkan lokasi khusus untuk menampung satwa tersebut dan meminta perusahaan pertambangan tidak merambah kawasan hutan dan pohonan yang menjadi tempat bernaung satwa Bakantan yang mulai langka itu, “katanya.

Tahukah apakah itu Bakantan ? Dari informasi yang dirangkum bahwa Bakantan adalah seekor monyet berhidung mancung atau dikenal dengan monyet belalai merah dengan bahasa latinnya (Narsalis Larvatus). Populasinya kini dinilai semakin hari semakin berkurang bahkan menjadi salah satu satwa langka di Kalsel. Tak heran, Bupati Tapin jika lebih memperhatikannya ketimbang berubah kawasan hutan tempat satwa itu bernaung menjadi kawasan pertambangan areal batu bara.

Sebagaimana dikutip dari media Nasional, “Satwa ini hanya di temukan di Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Brunei Darusalam. Satwa ini lebih suka berdiam di hutan tepi sungai, padahal hutan jenis ini cepat terdegradasi. Karena daerah pesisir dan sungai menjadi tujuan utama untuk dihuni, “kata Stanislav Lhota, Ilmuan dari Departemen Zoologi Univeristas South Bohemia Republik Chechnya.

Satwa ini menjadi penelitiannya sejak tahun 2006, analisa populasi dan viabilitas habitat (Population and Habitat Viability Analysis/PHVA) dengan menggunakan program komputer VORTEX menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Jika tidak ada perlindungan yang dilakukan, maka jumlah bekantan di Kalimantan akan punah dalam waktu 14 tahun ke depan. (Rull)

Duh Tiang Listrik PLN Di Rantau Berbahaya

RANTAU, Tiang listrik PLN di kota Rantau nampaknya bermasalah bahkan membahayakan bagi warga masyarakat sekitar. Pasalnya sudah banyak terjadi keluhan masyarakat karena ada warga yang kesetrum lantaran tiang listrik korslet. Juga ada sebagian warga yang melihat asap secara tiba-tiba keluar dari dalam tanah seperti yang terjadi di Jalan Pelita Kelurahan Rangda.

Acil Eri, Warga Perintis Raya “Sempat kesetrum saat sedang membasuh sepeda di halaman rumahnya. Secara tiba-tiba ia kesetrum seperti digigit semut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak PLN setempat. Selanjutnya pihak PLN datang dan langsung memperbaiki kabel listrik yang rusak. Teknisi PLN mengakui bahwa ada kabel listrik yang rusak karena lama tak diperbaiki, “katanya.

Sementara di Pelita Kelurahan Rangda juga terjadi di halaman rumah H.Husni (46) dan Mertuanya Hj.Kurniah (55) pada minggu (3/4) kemarin mengeluarkan asap tebal dari bawah tanah. Kejadian ini sempat menghebohkan warga sekitar, bahkan pihak aparat kepolisian langsung turun dan menutup lokasi dengan garis polisi. Menurut informasi pemicu keluarnya asap dari bawah tanah terdapat korsleting kabel listrik bawah tanah karena asap keluar didekat tiang listrik PLN.

“Pada sabtu (2/4) usai sholat Ashar mertua saya Hj.Kurniah (55) melihat pertama kali asap keluar dari tepi drainase di halaman rumahnya. Ada 1 titik asap keluar dekat berada tiang listrik PLN. Kemudian asap tersebut disiram air namun tak kunjung hilang sehingga timbulah kekuatiran kalau terjadi apa-apa lantas dihubungilah pihak Tim Emergensi 922 Tapin, sontak langsung berdatangan warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, “katanya.

Sementara pihak PLN ketika dikonfirmasi permasalahan tersebut didapati justru pimpinan PLN Ranting Rantau tak ada di tempat. Begitu pun dengan pihak Humas PLN, menurut petugas keamanan kantor PLN pada Senin (4/4) kemarin, “Wahid Junaedi, Manager PLN Ranting Rantau sedang berada diluar kota dan beliau sedang berada di Bandung Jawa Barat. Sementara Rifani, Humas PLN Rantau sedang menghadiri kegiatan sosialisasi di kecamatan Lokpaikat, “kata petugas tersebut kepada MataBanua. (Rull)

Bupati Tapin dapat PIN Emas dari PWI

RANTAU, Puncak Hari Pers Nasional Daerah (HPND) Kabupaten Tapin 2011 dihadiri oleh Wakil Gurbenur Kalsel, H.Rudi Resnawan dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat pada Kamis (14/04) kemarin bertempat di Gedung Sultan Kuning Rantau. Selain itu juga dihadiri oleh Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan Ketua PWI Kalsel, Drs.Fathur Rahman dan sejumlah wartawan media cetak maupun elektronik se-Kalimantan Selatan. Puncak acara Hari Pers Nasional Daerah 2011 di Kabupaten Tapin juga dirangkai dengan pemberian beberapa penghargaan kepada Bupati Tapin berupa PIN Emas dari PWI yang diserahkan oleh sekjen PWI pusat secara simbolis kemarin.

Bupati Tapin, Drs.H.Idis Nurdin Halidi MAP menyampaikan beberapa kata dalam sambutannya terhadap para undangan disela Ia memberikan sambutan terhadap para tamu yang hadir di bumi Serambi Madinah. “Bakantan binatang langka yang menawan, Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan wartawan, “katanya mengawali sambutannya. Dilanjutkan kembali, “Datu Sanggul Datu Nuraya, Datu Suban guru Mereka, Bila kalian senang semua, Kami tuan rumah jadi gembira, “ujarnya kembali.

Menurutnya, ditahun 2011 ini Kabupaten Tapin dipercaya menjadi tuan rumah untuk perayaan Hari Pers Nasional Daerah (HPND) 2011 yang sekaligus dirangkai dengan HUT PWI Kalsel ke 65. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini tentunya sangat banyak manfaat yang diterima Pemerintah Daerah Tapin. Salah satunya Kabupaten Tapin dikunjungi oleh tokoh-tokoh Pers berkaliber Nasional. Dimana menurutnya, “kunjungan para jurnalis Nasional tersebut Kabupaten Tapin akan lebih terkenal. Selain itu manfaat lainnya adalah dengan diadakannya workshop atau pelatihan jurnalis bagi para pelajar dan seluruh SKPD tentunya akan membuka wawasan mereka di bidang jurnalis, “katanya.

Acara puncak kegiatan Hari Pers Nasional Daerah 2011 ini juga dihibur dengan atraksi kesenian daerah seperti kuda gepang, wayang orang, musik panting salawat, dan pameran foto hasil bidikan fotografer media cetak. Ditengah kegiatan tersebut, wakil gurbenur kalsel bersama sekjan PWI dan Ketua PWI Kalsel turut berperan dalam tokoh pewayangan dengan jingkrak-jingkrak kaku dan tak jelas. Kontan buat tamu undangan sedikit tertawa lepas. Namun lain halnya Janderi, ketua kelompok pewayangan asli Tapin yang bermukim di Lawahan Kecamatan Tapin Selatan ini berpantul dihadapan para pejabat terkait kondisi jalan di desanya yang tergolong rusak dan belum beraspal. “Kami minta tolong terhadap bapak ibu pejabat pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi daerah kami. Terutama pada jalan menuju desa kami itu belum diaspal, “katanya.

Acara puncak HPND 2011 yang berlangsung kemarin juga dirangkai dengan pemberian bantuan berupa buku dan mobil pintar bagi perpustakaan di kecamatan yang diserahkan oleh wakil gurbenur Kalsel, Rudy Resnawan didampingi Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP terhadap Kepala Desa, dan pelajar prestasi yang unggul dalam pelatihan jurnalis kemarin. (Rull)

Pemkab Tapin Terapkan LPSE

(Sosialisasi LPSE e-Proc)

RANTAU, Usai dilaksanakan peresmian LPSE oleh Bupati Tapin dan Ketua DPRD Tapin di Pendopo Balahendang Rantau, Selasa (12/04) kemarin. Acara peresmian LPSE ini juga dirangkai sosialisasi mengenai LPSE oleh Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc,DFT,APU , Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Para peserta dapat berpartisipasi dalam forum diskusi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement dan LPSE.
Menurut Profesor, penerapan LPSE atau e-procurement menjadi kebutuhan penting dalam mengwujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, disamping itu banyak keuntungan lainnya baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia biaya dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi, konsolidasi dan biaya cetak dokumen. Sehingga penyedia dapat memiliki ruang untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa. Dari sisi pengguna, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.

Sebagaimana di ungkapkan, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc, “Sistem E-Proc dan LPSE dapat menghapus kongkalikong oknum-oknum terkait, bersih dari KKN. Dan juga tercipta iklim persaingan yang sehat. Jika dibandingkan sebelum menggunakan LPSE, seorang pengguna untuk dapat tender lelang ada yang menerapkan sistem pemberian amplop lebih dahulu dengan imbalan menangkan tender lelang. Dengan e-Proc, semua itu dikatakan tidak akan ada lagi, yang ada justru hantu di dunia maya seperti kuntilanak dan para dedemit lainnya, “katanya.

Di Kalsel sudah ada 3 daerah yang telah menerapkan LPSE diantaranya Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. “Sejauh ini setelah kedua daerah seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menerapkan program LPSE, alhamdulilah sampai saat ini belum ada masalah yang terjadi, “katanya.

LPSE ini ditampilkan online di Internet (International Network) melalui sebuah media berbasis website yang di kelola pemerintah setempat melalui Bappeda Tapin bekerjasama dengan developer IT terkemuka. Situs LPSE itu beralamatkan di http://lpse.tapinkab.go.id.(Rull)

APBD Telat Dana BOS Belum Cair

RANTAU, Proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tapin dinilai terlambat lantaran pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Tapin masih tertidur pulas dan terkesan rumit.

Kepala Dinas Pendidikan Tapin, HM.Akhmad Nabhani mengakui perihal keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alasannya APBD Pemkab Tapin belum di ketuk dan masih dalam proses evaluasi, sehingga penyaluran dana BOS menjadi terlambat. Namun saat ini masih dalam proses, dimana kita telah mengusulkan pencairan dananya ke PPKAD Tapin untuk pencairannya. “Tahun 2011 ini ada sekitar Rp.10 miliar dana BOS yang akan dicairkan dan diserahkan kepada pihak sekolah. Dimana sesuai menteri keuangan RI dana BOS itu masuk setiap triwulan. Dalam satu tahun itu dibagi 4 tahapan pencairan. Tahap pertama itu dibulan Maret dan April.
Selanjutnya pihak sekolah penerima dana BOS itu diminta dan diwajibkan membuat RKS (Rencana Kerja Sekolah), juga harus sesuai dengan buku petunjuk sekolah masing-masing. Dana BOS digunakan pada 13 macam kegiatan, secara spesifikasi macam-macam kegiatannya saya lupa, kata Nabhani dan terdapat di buku petunjuknya, “katanya.

“Tahap pertama yang Insya Allah Akhir Maret ini, kita akan menyalurkan dana BOS senilai Rp.2,5 miliar rupiah. Dimana kita tengah mengusulkan dan berkordinasi dengan Dinas PPKAD Tapin dalam proses pencairannya. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan baru kita salurkan kepada rekening sekolah masing-masing, “katanya.

Adapun mengenai sanksi keterlambatan penyaluran dana BOS dari kemendiknas RI, Nabhani mengaku belum mengetahui sanksi itu. “Saya belum tahu itu, “katanya melalui pesan sms-nya kepada wartawan. Kemendiknas RI mempertegas kepada daerah dalam menyikapi keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Pemerintah daerah yang belum menyalurkan dana BOS dipastikan akan menerima sanksi berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah di tahun 2012 mendatang, “ungkap M.Nuh Kemendiknas RI di Depok Jawa Barat. (Rull)

Prajurit Kodim 1010 Rantau Ikut UTP

(Pasang Bongkar Senjata dan Merayap dalam Taktik Perang )
RANTAU, 280 Prajurit Bintara Tamtama KODIM 1010 Rantau mengikuti Uji Terampil Perorangan (UTP) di kebun karet belakang kantor KODIM 1010 Rantau pada Rabu (16/3) kemarin. UTP yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan militer para anggotanya sekaligus juga sebagai persyaratan UKP.

Dandim 1010 Rantau, Let.Inf.Joko Suparyoto, menyatakan, “280 Prajurit Bintara Tamtama di Kodim 1010 Rantau ini mengikuti Uji Terampil Perorangan untuk mengevaluasi kemampuan personil kita, tujuannya untuk memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan militer anggotanya. Dari jumlah peserta tersebut terbagi pada 6 pos, dimana setiap pos itu diberikan masing-masing 2 materi soal dan ujian kemampuan dasar militer dan kemampuan umum oleh seorang instruktur, “katanya.

“Ada 12 materi yang diujikan dalam UTP, dijelaskannya bahwa setiap pos itu diberikan 2 materi soal ujian diantaranya sebut Dandim 1010 Rantau, “ada pertolongan terhadap para korban, membaca kompas, merayap dan menggeledah mayat musuh dalam taktik pertempuran, kemampuan bongkar senjata dan mengetahui nama-nama senjata, tugas-tugas kewilayahan, “katanya.

Ditambahkan Kapten Inf, Khairul, S, Kordinator UTP, “Sebelum dilaksanakan kegiatan latihan UTP ini, Dandim 1010 Rantau pimpin upacara pembukaan latihan Uji Terampil Perorangan di halaman kantor Kodim 1010 Rantau pagi harinya. Selanjutnya mulailah prajurit melaksanakan kegiatan UTP dengan menempati pos-nya masing-masing. Kegiatan UTP ini dilaksanakan oleh Kodim 1010 Rantau setiap 1 tahun sekali dengan tujuan melaksanakan program kerja triwulan, dan mengingat kembali materi dasar kemiliteran bagi para prajurit, “katanya.

Ada 12 materi soal dan ujian yang disampaikan dalam UTP tersebut, dikatakan prajurit TNI ini diantaranya kemampuan taktik perang, bongkar pasang senjata pistol jenis FN dan Senapan M-16 A, dan penanganan kesehatan darurat seperti patah tulang akibat kecelakaan, pelatihan intelejen teritorial.

Sementara salah satu peserta UTP bernama Sertu Shalim, S mengatakan, “dengan mengikuti UTP ini prajurit TNI khususnya anggota KODIM 1010 Rantau dapat mengingat kembali pengetahuan kemampuan militernya, disamping itu dapat memelihara sekaligus meningkatkan dan memperdalam kemampuan militer yang dimiliki, seperti kemampuan personil di bidang teritorial, “pungkasnya. (Rull)

Instrumen Sekolah DiSosialisasikan Pelaksanaan UN

RANTAU, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin gelar acara sosialisasi Ujian Nasional belum lama tadi. Sosialisasi UN yang dilaksanakan kemarin bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan UN teruntuk sekolah setingkat SD/MI, dan SDLB. Serta teruntuk sekolah tingkat SMP/ MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB. Acara sosilisasi ini di hadiri oleh Kepala Sekolah SMP. SMA sederajat dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) se Kabupaten Tapin dengan nara Sumber Disdik Provinsi Kalsel Gusnanda Effendi

Gusnanda Effendi Kasi Jar dan Sisjian Disdik Provinsi KalSel disela-sela kegiatan sosialisasi menyatakan, ”terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan UN yang akan datang dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti mengenai Kreteria kelulusan, Ketiadaan Ujian Ulangan, Ketiadaan TPI, dan jadwal Ujian. Berdasarkan peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 standar penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan ketiga penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Untuk kreteria kelulusan dari satuan pendidikan harus memperhitungkan, yakni hasil ujian sekolah, Hasil ujian nasional serta penilaian dari guru. Dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini, hanya dilakukan satu kali dan tidak ada Ujian Ulangan, hanya ada ujian susulan dilanjutkan setelah satu minggu dilaksanakan ujian utama, jadi peserta tidak memiliki kesempatan kedua untuk memproleh nilai yang maksimal, “katanya.

Kegunaaan hasil Ujian Nasional sebagai salah satu pertimbangan untuk Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan dan sebagai dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Tapin H Akhmad Nabhani Spd, mengatakan, “nilai kelulusan siswa dari sekolah, porsi sekolah maupun ujian Nasional(UN) tetap tinggi, Porsi nilai UN untuk menentukan nilai akhir siswa sebesar 60 persen, demikian juga dengan nilai ujian sekolah untuk menentukan nilai sekolah/madrasah dipatok 40 persen. Jadi dalam hal ini kreteria penilaian peserta didik utuk SD Sederajat, SMP sederjata dan SMA sederajat, serta SMLB serta SMALB, sekolah diberi hak penuh untuk memberi nilai sekolah atau madrasah yang nantinya digabung dengan nilai UN untuk menentukan nilai akhir siswa. Rata-rata nilai akhir siswa yang merupakan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah harus memenuhi nilai minimum 5,5. Nilai setiap mata pelajaran UN paling rendah 4,0. Kemudian untuk penentuan nilai sekolah untuk siswa kelas 3 SMP dihitung dari 60 persen nilai ujian sekolah ditambah 40 persen nilai rata-rata rapor semester 1-5. Adapun untuk siswa kelas 3 SMA sederajat, nilai rata-rata rapor yang dipakai mulai semester 3-5. Nilai akhir siswa juga turut menentukan kelulusan, kehadirannya, moralnya, serta prestasi tetap menjadi pertimbangan, namun nantinya kelulusan siswa ditentukan lewat rapat dewan guru di sekolah masing-masing dengan tetap mengacu pada ketetuan Peraturan PP no 45 Tahun 2010, “katanya.

Hal senada diungkapkan Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mengatakan,” Pelaksanaan UN tahun 2010-2011 berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2009-2010 yang rencananya untuk tingkat SLTA dilaksanakan pada 18-21 April 2011 mendatang akan berlangsung serentak secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2010 ini terdapat 4 kriteria siswa yang dinilai dapat lulus dalam pelaksanaan UN mendatang. Pertama, menyelesaikan program mata pelajaran. Kedua, Memiliki akhlak mulia yang baik. Ketiga, lulus ujian sekolah dengan bobot presentasi untuk hasil ujian sekolah serta penilain guru 40 persen. Keempat, mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan nanti.

Kriteria siswa dapat lulus UN tahun 2011 ini dengan standar nilai minial 5,5 persen . Nilai tersebut diperoleh dari nilai yang tergabung antara hasil UN dan hasil nilai sekolah. Presentasinya nilai UN 60 persen dan hasil nilai ujian sekolah termasuk penilaian guru dan raport itu 40 persen. Nilai 40 persen tersebut nilai rata-rata yang diperoleh selama siswa belajar selama 3 tahun dari mulai hasil ujian sekolah, nilai rapor untuk setiap mata pelajaran diluar yang tidak di UN-kan.

“Jadi perjuangan siswa selama tiga tahun dinilai dan menentukan kelulusan, kalau pelaksanaan UN sebelumnya kan tidak seperti itu karena semua tergantung hanya pada nilai UN saja, sehingga usaha siswa selama 3 tahun belajar disekolah dan dinilai guru tanpa dinilai hingga terkesan sia-sia, “katanya.

Adapun peserta UN tahun 2011 di Kabupaten Tapin ini untuk tingkat SLTA itu ada sekitar 1.666 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP itu ada 2.098 siswa. “Untuk pelaksanaan UN buat SMP sederajat kami belum berani berkomentar hal itu, “katanya.
Standar kelulusan tahun sebelumnya, untuk SMP, MTS dan sederajat kita memperoleh nilai presentasi 7,52 persen. Dan mendapatkan perinngkat ke 3 se-Kalsel. Adapun untuk SMA sederajat presentasi nilainnya mencapai 7,06 persen dan mendapatkan peringkat ke 6 se Kalsel. Demikian Kabidikmen didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen di Dinas Pendidikan Tapin. (Rull)

Targetkan WTP BPK Pemkab Tapin Siapkan 5 Pejabat Fungsional Auditor

Siapkan 5 Fungsional Auditor

RANTAU, Kepala Inspektorat Tapin Drs Samsuni mengatakan, “ Untuk memaksimalkan upaya pencapaian target opini wajar tanpa pengecualian daerah ini oleh BPK bukanlah hal yang mudah seperti membalik telapak tangan. Melainkan haruslah ada upaya yang mesti ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan pencapaian opini tersebut. Diantaranya dengan memberikan beasiswa terhadap 5 orang auditor atau Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk mendapat sertifikat. Ke 5 auditor tersebut disekolahkan agar mereka siap melaksanakan tugasnya nanti, “katanya.

Nantinya para JFA itu memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam hal pengawasan instansi pemerintah atau aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dengan harapan tahun 2012 kabupaten Tapin bisa mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terkait WTP ini, untuk pencapaian-nya merupakan proritas utama yang harus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Tapin saja melainkan di seluruh Indonesia.

“Ke 5 auditor ini bertugas dan memiliki jabatan fungsional, sebagaimana dikatakannya jabatan fungsional itu tujuannya untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan karier PNS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, ”pungkas Samsuni. (Rull)

Pemerintah Daerah Bebaskan Lahan Hutan Kota

RANTAU, Tahun 2011 ini Pemerintah Daerah kembali melanjutkan pembangunan hutan kota dengan melaksanakan pembebasan lahan kepemilikan dari warga masyarakat. Berdasarkan platform anggaran dana di tahun 2011 ini, Pemerintah kabupaten Tapin kembali membebaskan kepemilikan lahan dari masyarakat teruntuk pembangunan kawasan hutan kota di Rantau Baru.

“Tahun 2011 ini Pemerintah Kabupaten Tapin membebaskan lahan seluas 24 borongan atau 2 hektar lebih untuk pembangunan kawasan hutan kota di Rantau Baru dengan anggaran sekitar Rp.3 Miliar, “kata Sufian Noor, Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin, sebagaimana dikutip dari MataBanua Jum’at (24/3) sore kemarin.

Pada jum’at sore kemarin pemerintah daerah Tapin melaksanakan sosialisasi terhadap pemilik lahan terkait pembebasan lahan dikawasan yang akan dibangun hutan kota di Rantau Baru. Sosialisasi pembebeasan lahan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara yang dihadiri oleh seluruh pemilik lahan dan juga Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin, Camat Tapin Utara, perwakilan Badan Pertanahan Nasional, Tokoh Masyarakat, dan sejumlah LSM.

Menurut Sufian Noor, pembebasan lahan teruntuk pembangunan kawasan hutan kota merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2010 kemarin Pemerintah daerah telah melaksanakan pembebasan lahan teruntuk kawasan hutan kota di Rantau Baru. “Sempat terkendala dengan minimnya anggaran dana untuk pembebasan lahan di tahun 2010 kemarin. Dan di tahun 2011 ini, Pemerintah Daerah melanjutkan kembali pembebasan lahan kawasan hutan kota dengan anggaran tersedia senilai Rp.3 miliar, “katanya.

Memang tahun ini kita membebaskan lahan teruntuk perluasan kawasan hutan kota, dimana di kawasan tersebut terus dikembangkan dan dikhususkan untuk pembangunan kawasan hutan kota di Rantau Baru. “Jadi seiring dengan melaksanakan pembebasan lahan, kita juga melaksanakan pembenahan dengan menanami kawasan hutan kota tersebut, “katanya.

Sekitar 2 hektar lahan yang terletak di kawasan Rantau Baru tepatnya disamping taman pemancingan (fishing park) Rantau Baru akan berdiri sebuah hutan kota. Dan hutan kota ini sudah diresmikan tahun lalu, dimana Gurbenur Kalsel, Bupati Tapin, dan Ketua DPRD Tapin telah melaksanakan tanam perdana pohon.

Menurut Sufian, “lahan untuk kawasan hutan kota sudah dibebaskan kepemilikannya dari masyarakat. Bahkan pohon yang sudah ada seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga tinggal membenahi dan menambah tanamannya lagi serta perluasannya lagi, “katanya.

Kedepannya hutan kota yang dibangun di kawasan Rantau Baru itu rencananya akan menjadi hutan kota yang fungsinya disamping menyejukan daerah ini sekaligus juga sebagai tempat pembelajaran. Demikian Sufian Noor. (Rull)

BKBN Tapin Tekan Angka Kawin Muda

RANTAU, Di Kabupaten Tapin angka usia kawin muda antara usia 15 tahun sampai 20 tahun, dan tak dipungkiri didaerah ini masih ada yang kawin muda terutama di kawasan kecamatan seperti Candi Laras Utara, Salam Babaris, dan Binuang. Sejumlah faktor penyebabnya mereka kawin muda diantaranya ketidak mengertian mereka akan dampak dari kawin muda. Dimana pada usia seperti itu dinilai secara mental belum siap, secara ekonomi mereka masih bergantung dengan orang tua, sehingga tak jarang lantaran kawin muda rumah tangga mereka kerap dihinggapi masalah.

Ir.Raumayanti, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin mengatakan, “Salah satu upaya kita untuk menekan angka kawin muda yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas terutama remaja dibawah umur terkait dampak akibat dari kawin muda, “katanya.

Selain itu, “keberhasilan program-program kita di KB Kabupaten Tapin tak hanya mengandalkan peran BKKB. Keberhasilan program KB juga tergantung dengan program dinas atau lembaga lain. Misalnya seperti TP-PKK Kabupaten Tapin dalam program posyandu balita dan posyandu lansia, dan juga Dinas Kesehatan setempat, “katanya.

Kita juga memiliki program informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR), dimana dengan terus menerus penyuluh kita melaksanakannya dengan merambah ke desa-desa yang ada di daerah ini. Penyuluhan kepada para remaja terkait alat reproduksi, dimana para remaja dikenalkan tentang bahaya dampak dari alat reproduksi itu sendiri, dengan di berikannya penyuluhan seperti ini terus menerus diharapkan dapat menekan angka kawin muda yang diantara para pelakunya adalah remaja dibawah umur 20 tahun. Ideal usia kawin itu bagi wanita berumur 21 tahun, dan pria 25 tahun. Dimana diusia itulah yang dianjurkan pemerintah.

Ditambahkan Hidayat, Kabid Pendataan KB, Di Kecamatan Candi Laras Utara adalah daerah yang banyak yang melakukan perkawinan diusia dini, hal ini dinilai karena kurangnya pemahaman tentang alat reproduksi dan seputar pengetahuan KB. “Di Kecamatan CLU sudah dari dulu, dimana setelah mereka lulus sekolah langsung menikah. Selain di CLU juga terjadi di Binuang, dan Salam Babaris bahkan di kecamatan lainnya, dimana ke tiga kecamatan inilah yang paling banyak, “katanya. (Rull)

Harga Karet Anjlok Lagi

RANTAU, Gempa dan tsunami jepang nampaknya mulai berimbas kepada para petani karet. Bahkan pasar Rantau pun yang setiap pagi harinya ramai kini terlihat sepi. Pasalnya, dua hari terakhir harga karet anjlok lagi dan turun drastis dari harga sebelumnya berkisar Rp.14.000 perkilo. Harga karet kini turun menjadi Rp.4.000 hingga Rp.6.000 per kilo.

“Turunnya harga karet ini disebabkan Jepang diterjang gempa dan tsunami, dan turunnya harga karet untuk ketiga kalinya semenjak akhir bulan 2010 kemarin. Meskipun sempat naik dan harga normal beberapa waktu lalu, kini setelah adanya informasi jepang dilanda gempa dan tsunami akibatnya harga karet anjlok lagi, “kata Sapriannor di Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat.

Menurutnya, harga karet yang turun kembali ini membuat para petani enggan menyadap karetnya. Padahal baru beberapa bulan harga karet baru normal setelah anjlok di harga yang hampir sama rendahnya.

Selain itu disisi lain, Acil Jumi pedagang pasar Rantau menyatakan bahwa pasar Rantau sunyi pembeli yang biasanya ramai pada pagi harinya kini terlihat sepi, penyebabnya adalah harga karet anjlok, sehingga petani karet yang di biasa ke pasar, kini tak terlihat. “Harga karet rendah sehingga pelanggan yang biasa dari kawasan atas di Kabupaten Tapin ini tidak turun ke pasar. Alasannya harga karet murah, sehingga mereka lebih memilih berdiam diri dirumah, “katanya. (Rull)

Empat Sektor kegiatan PNPM

RANTAU, Pada tahun 2010 kemarin ada 4 sektor pembangunan yang terealisasi dari program PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan Tapin Utara.Diantaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pendidikan, Kesehatan dan SPP. Sebagaimana diketahui tujuan program PNPM ini untuk menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat utamanya masyarakat miskin, sehingga dengan adanya pembangunan dari PNPM ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Camat Tapin Utara Harliansyah SE, mengatakan, “realisasi Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tapin Utara, sudah selesai dilaksanakan untuk tahun 2010. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya prasarana dan prasarana umum, meliputi Rabat beton dan siring, di Desa Banua Halat Kiri, Desa Antasari, Perintis Raya, dan Kelurahan Rangda Malingkung. kemudian Bidang pendidikan berupa pelatihan menjahit di Desa Rantau Kanan dan pelatihan tata boga di Desa Banua hanyar, “katanya kepada wartawan.

“Di bidang kesehatan, berupa pembangunan gedung posyando beserta kelengkapannya, yakni di Kelurahan Kupang sebanyak 2 buah dan 1 buah di Desa Jingah Babaris, selain itu juga ada simpan pinjam perempuan (SPP) yang beroperasi di lima kelompok seperti di Rantau Kanan, Kelurahan Kupang, dan Kelurahan Rangda Malingkung. Dalam realisasi pembangunan yang didanai PNPM juga dibantu oleh warga masyarakat setempat dengan cara swadaya untuk memperlancar pembangunan tersebut, “katanya.

Fasilitator Kecamatan untuk PNPM di Kecamatan Tapin Utara, Serlia Noor, menambahkan, “proyek pembangunan tersebut merupakan program sisa tahun 2009 yang tidak terlaksana kemudian dilanjutkan di berikutnya pada tahun 2010 tadi, jadi hanya meneruskan program yang ada saja. Menurutnya semuanya telah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana apa yang di programkan, “katanya.

Dijelaskan, Selia Di tahun 2011 ini,untuk Program PNPM kita menghimpun semua kepala Desa dan Lurah se Tapin Utara, sebagai rekomendasi awal untuk arah pembangunan kedepanya,”katanya.(Rull)

Pihak Kecamatan Melaksanakan Musrembang

RANTAU, Dimulai akhir Febuari 2011 ini pihak kecamatan mulai melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di wilayahnya masing-masing. 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin ini melaksanakan musrembang tingkat kecamatan guna menyusun program pembangunan yang tetap memperhatikan skala prioritas dengan tetap mengacu pada RPJMD.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Tapin, Ir.M.Yunus Aziz kepada sejumlah wartawan kemarin.

Dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan ini intinya menyusun rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatannya masing-masing. Disitu terdapat masukan, saran maupun kritik dari aparatur kecamatan yang hadir dalam musrembang. Mereka merumuskan untuk membuat dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang nantinya diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Tapin pada tahun berikutnya. Hasilnya akan menjadi bahan dalam pembahasan musrembang di tingkat kabupaten, selanjutnya dibawa ke tingkat lebih atas dari itu pada musrembang Provinsi, bahkan musrembang Nasional.

“Para pemangku kepentingan, baik itu yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa mendapatkan masukan dan saran mengenai kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan, serta menyepakati rencana kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, “katanya.

Salah seorang camat yang bertugas di wilayah kecamatan, Tajuddin menyatakan sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) diwilayahnya, dan musrembang ini merupakan tindak lanjut dari musrembang di tingkat desa. “Secara bertahap dari mulai menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa, kembali disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, “katanya.
Seraya berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan warga sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga nantinya sejumlah usulan yang terserap dari aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dengan baik. (Rull)

9.589 Penerima Raskin

RANTAU, Sebanyak 9.589 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 133 desa di Kabupaten Tapin bakal menerima beras untuk masyarakat miskin yang penyalurannya dilaksanakan setiap bulan sekali.

Kepala Bagian Kesra Pemkab Tapin, H.Syarkawie mengatakan di tahun 2011 ini Pemkab Tapin telah menetapkan akan menggelontorkan beras bagi warga miskin sebesar 1.726.020 kilogram. Bantaun pangan berupa beras untuk keluraga miskin (Raskin) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No/188.44/018/KUM/2011, kemudian yang ditindak lanjuti dengan di buatkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/022/KUM/2011, yang ditetapkan pada tanggal 16 februari 2011.

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapin, kata Sarkawei, diminta kepada Camat, petugas Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah agar melaksanakan pendistribusian beras untuk keluarga miskin sesuai dengan pagu yang telah di tetapkan. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) guna untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagaian beban pada pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan.

Dalam penyalurannya tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya dimana masing-masing RTS mendapatkan jatah 15 Kilogram per RTS setiap bulannya. Harga perkilogram beras itu Rp.1.600. Pihaknya berharap agar pendistribusian raskin tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yakni Raskin yang sudah diberikan kepada RTS itu jangan sampai di jual lagi ke orang lain. Juga dari 15 kilogram perbulannya yang dibagikan kepada rumah tangga miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dengan bantuan raskin oleh pemerintah ini mereka tak membeli beras lagi ke luar sekaligus juga dapat mensejahterakan rumah tangga sasaran (RTS), demikian Syarkawie. (Rull)

Kecamatan Tapin Utara Selenggarakan Musrembang

RANTAU, Kecamatan Tapin Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Pada jum’at (25/2) kemarin, bertempat di Aula Kantor kecamatan Tapin Utara. Musrembang yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi program pembangunan desa yang menjadi prioritas untuk diusulkan pada musrembang tingkat Kabupaten.

Musrembang ini mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, terutama tokoh masyarakat yang mengusulkan program-program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun ini.

Musrembang yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara, Harliasnyah, juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Tapin, seperti H.Sulaiman Noor, S,Pd, dan Hamdi,BN. Turut serta Kepala Dinas Tata Kota dan kebersihan Tapin, Rajuddin Noor, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Saiful Bahrin, dan aparatur pemerintah daerah Tapin.
Menurut, Harliansyah, Camat Tapin Utara mengatakan, “hasil pertemuan dalam musrembang tingkat kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan Jum’at kemarin, ada beberapa prioritas hasil usulan di tingkat kecamatan. Pertama pembangunan siring atau bronjong di seputar sungai Tapin dalam kawasan kecamatan Tapin Utara, karena banyak didaerah perumahaan tersebut ada diantaranya rumah atau tempat ibadah yang memerlukan pembangunan siring atau bronjong. Berikutnya, menyingkapi dari pelaksanaan maulid dan prosesi beayun anak itu yang kita usulkan adalah pembangunan siring jalan atau pembuatan drainase jalan. Selama ini di tahun 2010 itu telah dilaksanakan renovasi drainase dari dana PNPM di Desa Perintis Raya dan Lumbu Raya, selanjutnya tahun ini kita sambung renovasi drainase ke Desa Keramat dan Banua Hanyar. Selain itu juga di tahun 2011 ini, Pemkab Tapin bekerjasama dengan Kodim 1010 Rantau berencana akan melaksanakan kegiatan TMMD untuk pembuatan badan jalan dari simpang tiga Banua Halat Kiri menuju ke Kelurahan Rantau Kanan tepatnya di muka SMKN 1 Rantau, Insya Allah semoga ini dapat terlaksana amin, “katanya.
Selain di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan juga telah melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan.

Camat Bakarangan Tajudin Noor mengatakan, 12 desa yang ada di Kecamatan Bakarangan, sepakat meminta untuk dilaksanakan perbaikan ruas jalan serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut. “Perbaikan jalan itu diantaranya di jalan Desa Paul, Jalan Desa Tangkawang Baru, dan Jalan Parigi Simbar, “katanya.

“Usulan tersebut terlontar dalam Musrembang yang dilaksanakan kemarin, menyusul adanya ruas jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga terdapat pembangunan jembatan, di Desa Paul dan Desa Parigi Simbar. Sementara pembangunan drainase kita fokuskan di Desa Gadung, “katanya.

Pihaknya berharap usulan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya dapat terealisasi. Mengingat harapan serupa warga setempat, dengan adanya pembangunan tersebut sehingga warga semakin mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan demikian kemajuan dan perkembangan ekonomi lebih membaik untuk Tapin sejahtera dan menuju serambi madinah. (Rull)

DAK Untuk Fisik Direalisasikan 2011

RANTAU, Terjadinya perubahan regulasi DAK 2010 pada petunjuk teknisnya, dan terjadi hampir diseluruh Kabupaten / Kota di Kalsel menjadikan rehabilitasi fisik baru akan dilaksanakan di tahun 2011 ini. Sementara realisasi penggunaan DAK 2010 itu baru digunakan untuk pengadaan alat pendidikan dan buku-buku untuk perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan, H.Akhmad Nabhani, kepada wartawan kemarin, diruang kerjanya.

Rehabilitasi fisik yang baru direalisasikan di tahun 2011 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dianggarkan sebesar Rp.9.647.337.000, dari total DAK 2010 yang besarannya mencapai Rp.15.841.210.000. Sedangkan untuk pengadaan alat pendidikan dianggarkan senilai Rp6.647.337.00. Sementara kalau di tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Tapin sudah mengetahui alokasi dana DAK, namun kami belum bisa membeberkan rincian untuk apa saja alokasi dana tersebut.

”Dalam pelaksanaan DAK di kelola oleh sekolah, persyaratannya harus melalui tender atau proses lelang untuk pembangunan fisiknya, karena ada perubahan peraturan tentang juknis pelaksanaan, ditambah lagi waktunya yang sempit sehingga terpaksa kami tidak bisa melaksanakan proses pelelangan. Sementara untuk pengadaan alat-alat pendidikan berupa alat olahraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk SD dan SMP. Begitu juga untuk buku-buku kelengkapan perpustakaan sekolah bagi SD dan SMP. Pengadaan alat-alat pendidikan dan pengadaan buku ini sudah selesai direalisasikan pada bulan Desember 2010 tadi, ”katanya. (Rull)

Bupati Tapin Saksikan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

RANTAU, Sebanyak 315 orang PNS dan CPNS di lingkungan pemkab Tapin, pada Senin (28/02) pagi kemarin diambil sumpah janjinya yang disaksikan sekaligus dipimpin langsung oleh Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tapin, bertempat di halaman kantor Bupati Tapin. Pengambilan sumpah jabatan ini dirangkai dengan penyerahan SK CPNS angkatan tahun 2009.

Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP menyatakan dalam sambutannya kepada PNS yang baru saja diambil sumpah jabatannya ini untuk benar-benar bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara. Setelah diambil sumpah janji, PNS diminta untuk dapat bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara “Juga kepada BKD Tapin dalam kepengurusan CPNS minimal dalam setahun itu sudah diangkat seluruhnya, dan tidak ada lagi keterlambatan, “katanya.

Kepala BKD Tapin, Rusliansyah mengatakan, “Ada 315 orang PNS yang diambil sumpah dan janjinya, karena setiap CPNS yang sudah diangkat itu diwajibkan untuk bersumpah dan janji sebagaimana dilaksanakan Senin (28/2) pagi kemarin, “katanya.

Dari 315 PNS itu terdiri dari 131 orang golongan III, 184 orang golongan IV. Dan diantaranya sebanyak 235 CPNS diberikan SK CPNS yang diserahkan dihari itu, 3 orang diantaranya diserahkan secara simbolis. “Dengan jangka waktu 1 sampai dengan 2 hari SK CPNS sudah seluruhnya dibagikan, “katanya.

Usai pemberian SK dan penempatan tugas yang dimulai 1 Januari pengangkatanya, sesuai prosedur BKN tentang pemberian CPNS mereka diberikan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan pada 1 Maret 2011 ini (Red.Hari Ini) mereka mulai melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Demikian Rusliansyah. (Rull)

Perlu Keselarasan Antara SK Bupati Dan SK Kementerian Pertanian RI

(Dalam Hal Bantuan Dana Pada Program Usaha Agri Bisnis Perdesaan)

RANTAU, Bergulirnya dana bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Program Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) ke setiap Gapoktan tidak serempak dilakukan mengakibatkan keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan kepada PMT, jadi hal ini PMT kesulitan dalam membuat laporan secara tepat waktu kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. Selain itu juga dalam hal kurang aktif peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan perguliran dana PUAP tersebut mengakibatkan permasalahan yang krusial. Selain itu ditinjau dari segi sumber daya manusia, nampaknya perlu pembinaan dan penguatan dalam hal mengelola simpan pinjam terkait dengan masalah administrasi dan manajerial lembaga keuangan mikro, serta desa sasaran PUAP yang diputuskan dalam SK menteri Pertananian RI dinilai masih belum mengakomodir aspirasi Kabupaten. “Hal ini ditandai dengan tidak adanya keselarasan antara usulan desa penerima dari SK Bupati dengan SK yang dikeluarkan Menteri Pertanian, sehingga desa yang seharusnya menjadi proritas justru tidak termasuk dalam SK tersebut, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin.

“Memasuki tahun 2011 ini sudah kita usulkan dari 36 desa di Tapin, namun hanya 19 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan mendapat dana alokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang saat ini masih dalam proses di Kementrian Pertanian Pusat, jadi pihaknya masih menunggu SK, yang nantinya diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin. (Rull)

Perda No 04 Tahun 1994 Segera di Revisi

RANTAU, Untuk menyesuaikan kondisi tata ruang wilayah saat ini yang dinilai sejumlah fraksi di DPRD Tapin perlu dibenahi terutama Peraturan Daerah No.4 Tahun 1994 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang perlu segera direvisi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya didampingi Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ikhwanuddin, kemarin di Rantau.

Dari pengamatan anggota DPRD Tapin perlu direvisi peraturan tersebut yakni sudah banyak investor yang masuk ke Tapin, dan diantaranya banyak yang melirik suatu wilayah. Kendati tidak secara menyeluruh dan hanya di beberapa kondisi tertentu, namun peraturan tersebut dinilai perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah saat ini. Tujuannya untuk mengayomi masyarakat Tapin khususnya, kedepan agar tidak ada lagi muncul permasalahan-permasalahan, juga tidak terjadi lagi alih pungsi lahan dari apa yang sudah dipetakan. Dengan demikian, permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi, sehingga terwujud ruang aman, produktif dan berkelanjutan.

Misalnya, dijelaskan H.Rian Jaya, “Di Kecamatan Bakarangan yang sekarang banyak dilirik para investor untuk menanamkan modal investasinya pada sektor perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui di kecamatan tersebut banyak potensi daerah yang dihasilkan baik itu di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pangan. Sehingga patut diantisipasi nantinya jangan sampai di kawasan tersebut dimasuki oleh investor-investor ke lokasi tersebut untuk menguasainya “katanya.

Selain di kawasan itu, “ada juga seperti di Desa Pampain yang terkenal dengan pembibitan ikan (BBI). Dilokasi ini kalau di lihat sekarang, menurutnya sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena airnya sudah tidak bagus lagi untuk budidaya pembibitan ikan, “katanya. (Rull)

235 CPNS Ambil SK di BKD

RANTAU, Sehari setelah diambil sumpah dan janji PNS dan pemberian SK CPNS secara simbolis oleh Bupati Tapin, sebanyak 235 CPNS menerima SK kelulusan formasi pengadaan tahun 2010, Selasa (1/3) kemarin. Dari 235 CPNS tersebut terdiri 66 tenaga teknis, 71 tenaga kesehatan, dan 104 tenaga guru.

Hal tersebut diungkapkan Rusliansyah, Kepala BKD Tapin, selasa kemarin di Rantau.
Dikatakannya, “Dari 244 formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Tapin ada 9 formasi yang tidak terpenuhi, sehingga 235 orang yang dinyatakan lulus. 3 orang dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh ranking dibawahnya, “katanya.

CPNS tahun 2010 ini, di BKN Pusat terhitung mulai tanggal masuk 1 Januari 2011, kemarin dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya mereka masuk kerja dan membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas (SPMT) di lingkungan SKPD masing-masing, demikian Rusliansyah. (Rull)

Penilaian UN Tahun 2011 Akan Berbeda di bandingkan Tahun Sebelumnya

RANTAU, Dinas Pendidikan Tapin menyatakan untuk UN di tahun 2011 ini bukanlah satu-satunya penentu kelulusan siswa. Melainkan tahun ini kelulusan juga ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Dan sekolah patut dicermati kejujurannya dalam memberikan nilai terhadap siswa karena tahun ini sekolah menentukan kelulusan siswa sekitar 40 persen. Perbandingan nilai presentasi kelulusan hasil UN tahun 2011 ini, dengan presentasi hasil nilai UN sekitar 60 persen dan nilai sekolah 40 persen, termasuk penilaian guru, penilaian raport, penilaian ujian sekolah yang dilaksanakan. Ke 40 persen tersebut nilai yang diperoleh siswa selama 3 tahun belajar.

Hal tersebut diungkapkan, Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, Senin (21/2) kemarin diruang kerjanya.

Menurutnya, UN tahun 2010-2011 berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2009-2010 yang rencananya untuk tingkat SLTA dilaksanakan pada April 2011 mendatang akan berlangsung serentak secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2010 ini terdapat 4 kriteria siswa yang dinilai dapat lulus dalam pelaksanaan UN mendatang. Pertama, menyelesaikan program mata pelajaran. Kedua, Memiliki akhlak mulia yang baik. Ketiga, lulus ujian sekolah dengan bobot presentasi untuk hasil ujian sekolah serta penilain guru 40 persen. Keempat, mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan nanti. Kriteria siswa dapat lulus UN tahun 2011 ini dengan standar nilai minial 5,5 persen . Nilai tersebut diperoleh dari nilai yang tergabung antara hasil UN dan hasil nilai sekolah. Presentasinya nilai UN 60 persen dan hasil nilai ujian sekolah termasuk penilaian guru dan raport itu 40 persen. Nilai 40 persen tersebut nilai rata-rata yang diperoleh selama siswa belajar selama 3 tahun dari mulai hasil ujian sekolah, nilai rapor untuk setiap mata pelajaran diluar yang tidak di UN-kan.

“Jadi perjuangan siswa selama tiga tahun dinilai dan menentukan kelulusan, kalau pelaksanaan UN sebelumnya kan tidak seperti itu karena semua tergantung hanya pada nilai UN saja, sehingga usaha siswa selama 3 tahun belajar disekolah dan dinilai guru tanpa dinilai hingga terkesan sia-sia, “katanya.

Adapun peserta UN tahun 2011 di Kabupaten Tapin ini untuk tingkat SLTA itu ada sekitar 1.666 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP itu ada 2.098 siswa. “Untuk pelaksanaan UN buat SMP sederajat kami belum berani berkomentar hal itu, “katanya.

Standar kelulusan tahun sebelumnya, untuk SMP, MTS dan sederajat kita memperoleh nilai presentasi 7,52 persen. Dan mendapatkan perinngkat ke 3 se-Kalsel. Adapun untuk SMA sederajat presentasi nilainnya mencapai 7,06 persen dan mendapatkan peringkat ke 6 se Kalsel. Demikian Kabidikmen didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen di Dinas Pendidikan Tapin. (Rull)

UU No.53 Tahun 2010 PNS Diminta Disiplin Bekerja

RANTAU, Mendasari peraturan UU Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diantaranya di dalamnya berisikan jika dalam setahun PNS tidak hadir selama 46 hari, PNS tersebut terancam dipecat. Bahkan bisa dipecat secara tidak hormat jika selama 46 hari dalam setahun tersebut tidak ada kabar dari si PNS tersebut. Selain itu juga peraturan tersebut mengatur jadwal PNS kapan waktu kerja dan kapan waktu pulang kerja, bahkan kapan waktunya istirahat. Jika PNS terlihat pada saat jam kerja keluyuran di pasar, tempat umum selain kantor atau duduk-duduk di warung mereka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 53 tahun 2010.

“Peraturan yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2010 tahun lalu telah di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama PNS di SKPD Pemkab Tapin, dimana pada saat itu Badan Kepegawaian Provinsi Kalsel yang turun langsung memberikan materi soal seputar peraturan yang baru tersebut, “ungkap Zainal Abidin, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Kedudukan Hukum dan kesejahteraan Pegawai, Di Badan Kepegawaian Daerah Tapin, Senin (21/2) kemarin.

Peraturan Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010 adalah peraturan pengganti PP Nomor 33 tahun 1980 yang isinya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tak lepas kemungkinan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, lantas BKD bakal membentuk tim guna melaksanakan sidak PNS, jika kedapatan PNS yang terlihat keluyuran dipasar, jalan dan duduk diwarung pada jam kerja, mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan tersebut.

Saat ini ada 4 orang PNS yang dipecat secara tidak terhormat, seperti 1 orang tersandung kasus perkosaan anak, 1 orang kasus tanah, dan 2 orang tersandung kasus ketidakhadiran. Pada undang-undang yang baru ini, seorang PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi itu dipertegas undang-undang pasti di pecat. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, katanya.

Bupati Tapin Imbau PNS agar Taat Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan

Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP berkali-kali mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin agar lebih berhati-hati didalam bekerja, dan disiplin serta taat pada peraturan undang-undang. “Kenalilah dan taati peraturan di setiap pekerjaan yang dilakoni. Karena bukan jamannya lagi sekarang bekerja menurut kebiasaan. Hendaknya bekerja selalu bedasarkan dan berlandaskan peraturan, apalagi peraturan sekarang bersifat dinamis, dalam setahun dapat berubah-ubah, “kata Bupati Tapin Drs.Idis Nurdin Halidi M,AP memberi saran kepada rekan-rekan PNS.

“Untuk itu, Seluruh PNS di Tapin, hendaknya jangan pernah berhenti memahami dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan. Mengetahui peraturan tentunya bekal diri ibarat rem, hal itu berguna agar tak tergelincir ke ronah hukum nanti. Juga apabila di dalam setiap pekerjaan, PNS kerap terkendala di karenakan tak mengerti, hendaknya jangan malu bertanya kepada rekan atau orang yang lebih mengerti terhadap perihal itu. Atau bila perlu tanya langsung keatasan, “katanya.

Bupati juga mengimbau seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin untuk sholat di lingkungan terdekat ketika istirahat siang, ketika sirene kantor berbunyi. Dengan sholat dan menghadiri tausiah awal bulan bagi para PNS yang telah dijadikan agenda rutin pemerintah daerah diharapkan akan membentuk mental dan kesadaran sekaligus membentuk kedisiplinan bagi pegawai itu sendiri, sehingga kinerja yang baik dan taat pada aturan bagi PNS dilingkungan Kabupaten Tapin akan tumbuh. Demikian Bupati. (Rull)

Dinas Pendidikan Imbau 3 Komponen Pelaksana UN 2011

RANTAU, Dinas Pendidikan Tapin, HM.Akhmad Nabhani telah mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Tapin dalam mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional yang akan diselenggarakan pada bulan April 2011 nanti. Selain mengimbau kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang di UN-kan, kita juga mengimbau kepada orang tua murid dan siswa yang mengikuti UN di tahun 2011 ini.

Menurut Akhmad Nabhani, Kepala Dinas Pendidikan Tapin telah kita mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Tapin dan guru mata pelajaran yang di UN-kan agar mempersiapkan matapelajaran untuk lebih dioptimalkan. “Kalau bisa sebelum di UN-kan, pembelajaran yang di UN-kan itu kepada siswa-siswi disetiap sekolah sudah selesai semuanya, “katanya.

“Kedua kami juga mengimbau kepada orang tua siswa agar selalu memonitoring dan memberikan arahan kepada siswa supaya belajar lebih giat dan optimal sehingga didalam menghadapi UN di tahun 2011 ini merasa siap dan mendapatkan kemudahan didalam melaksanakan UN nanti. Ketiga imbauan terhadap siswa agar mempersiapkan diri pada UN di tahun 2011 ini, sehingga hasil UN dapat lebih baik. Terutama rajin-rajinlah belajar, menambah jam pelajaran. Ketiga komponen tersebut seperti orang tua, guru, kepala sekolah, dan siswa sudah kita sampaikan jauh hari sebelumnya, “katanya.

Ditambahkan Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, kemarin.

Menurutnya, para siswa yang melaksanakan UN disamping rajin belajar juga siswa harus beribadah dan berdoa. “Sebelum pelaksanaan UN, kita juga seperti tahun sebelumnya melaksanakan solat hajat berjamaah di masjid raya Nurul Falah Rantau, dan itu telah menjadi agenda rutin kita setiap menjelang pelaksanaan UN, sehingga siswa di dalam menghadapi UN merasa tenang dan damai, “katanya.

Selain itu di tahun ini, kita juga mulai memprogramkan bagi setiap sekolah dan kepala sekolah berprestasi dalam UN tahun 2011, mereka yang berhasil mendapatkan bobot nilai yang tinggi bakal diberangkatkan keluar daerah untuk melaksanakan tour studi ke sekolah-sekolah yang elit dan berprestasi di luar daerah Kalimantan. Demikian Dikmen.(Rull)

Peserta KB Tahun 2010 Tercapai

RANTAU, Data dari Badan Keluarga Berencana Tapin mencatat pencapaian peserta KB baru di tahun 2010 kemarin mencapai 5.210 akseptor atau 93,39 persen dari target pencapaian KB baru sekitar 5.957 akseptor di Kabupaten Tapin. Pencapaian tahun 2010 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Ir.Raumayanti melalui Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi, Hidayat, Selasa (22/2) kemarin diruang kerjanya.

Program KB di tahun 2010 kemarin dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian jumlah peserta KB Baru yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan. “Rata-rata yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan itu ada 124 orang akseptor yang dibawa oleh masing-masing penyuluh KB, “katanya.

Penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu langkah untuk memproteksi dari kehamilan bagi pasangan usia subur. Dari 7 metode penggunaan KB, nampaknya pil dan suntikan paling banyak digunakan oleh peserta KB di Tapin. Data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Tapin mencatat pengguna KB jenis Pil itu ada 14.229 orang, dan 10.823 melalui suntikan.

7 Metode KB tadi terdiri dari IUD dengan 2 jenisnya berupa spiral dan kontrasepsi, disusul MOP (Metode Operasi Pria), Metode Operasi Wanita (MOW), Implant, Suntikan, Pil, dan Kondom. Selain itu ada juga diantaranya peserta KB pria di Kabupaten Tapin, dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin kontribusi peserta KB pria yang turut ikut dalam program pemerintah ini berada diantaranya Binuang 13 orang, Tapin Tengah 3 orang, Tapin Utara 2 orang, Bakarangan 2 orang, dan Salam Babaris 3 orang. Demikian Hidayat. (rull)

2011 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin Fokus di Karet

RANTAU, Tahun 2011 ini, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin melalui alokasi dana dari APBD Pemkab Tapin maupun APBN, akan diarahkan dan di fokuskan pada sektor perkebunan karet. Mengingat di tahun 2011 ini kita memiliki terobosan baru yang ingin meningkatkan kualitas mutu karet di Kabupaten Tapin.

Hal tersebut diungkapkan Sufian Noor, Kepala dinas Perhutanan dan perkebunan Tapin, Selasa (22/2) kemarin.

Tahun 2011 ini kita akan gencar melaksanakan sosialisasi terhadap petani karet di Kabupaten Tapin terkait meningkatkan mutu kualitas karet di daerah ini. “Untuk perihal tanam menanam karet, saya rasa petani karet sudah banyak mengerti. Namun dalam pengolahan mutu kualitas karet saya rasa masih perlu di tingkatkan kembali, dan diberikan penyuluhan melalui sosialisasi yang rencananya akan kita laksanakan, “katanya.

“Kita akan fokus kesana di tahun 2011 ini, hal ini mengingat lahan karet di Tapin sampai saat ini ada sekitar 18.000 hektar lahan di Tapin yang di tanami karet, terutama di kawasan atas. Dengan potensi lahan seluas 18.000 hektar tersebut, kita melakukan terobosan dengan meningkatkan mutu kualitas karet di Tapin ke depannya, “katanya.

Diharapkan juga ada investor yang berani masuk ke Kabupaten Tapin untuk membangun pabrik karet. Memang selama ini belum ada pabrik karet di Tapin, hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap harga karet di petani. Alasan demikian karena selama ini petani dalam menjual karet itu melalui tengkulak atau pihak ketiga, dan tengkulak tadi menjual kembali di pabrik karet yang ada diluar daerah Tapin. Sehingga harga karet petani tadi rendah jika dibandingkan dengan harga karet petani di luar daerah Tapin. Untuk itu dengan adanya investor yang berani masuk ke Tapin dan membangun pabrik karet di daerah ini secara tidak langsung akan mendekatkan pembeli dari perusahaan atau pemilik pabrik karet tersebut dengan petani karet di Tapin, sehingga harga petani karet tentunya akan lebih tinggi yang transaksinya tanpa melalui pihak ketiga atau tengkulak. Secara tidak langsung terobosan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para petani karet tadi, demikian Sufian Noor. (Rull)

Terjebak Pada Kerumunan Massa

RANTAU, Terjebak dikerumunan massa yang menghadiri pelaksanaan beayun di desa Banua Halat beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PU, Sekretaris PU, dan Kabag Penanaman Modal hanya bisa berdiri di luar panggung. Panggung yang secara khusus diperuntukan bagi para muspida dan undangan secara khusus ditempatkan. “Bagaimana saya mau masuk karena ribuan orang berdesak-desakan berjalan, jadi kami hanya bisa berdiri disini dan tak masuk ke panggung bersama pejabat lainnya, “kata H.Masraniansyah, Sekretaris Dinas PU Tapin kepada MataBanua kemarin saat pelaksanaan.

Kegiatan beayun mauled di desa Banua Halat itu berlangsung sangat meriah, dan dihadiri ribuan pengunjung dari dalam dan luar daerah Tapin. Mereka sengaja datang untuk mengikuti pelaksanaan prosesi beayun. Mereka datang dengan membawa harapan agar tujuan yang dikehendakinya dapat tercapai dengan menghadiri prosesi beayun, terutama saat asrakal maulid dibacakan. Sebab pada saat asrakal maulid itu dimana doa sangat mustajab.

Sementara disisi lain, Fraksi Amanat Pembangunan, PAN menyatakan pendapatnya terkait pelaksanaan maulid di Kabupaten Tapin terutama dari segi aspek budaya beayun mauled yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurut, H.Nasrullah, “Dalam upaya mengwujudkan kabupaten Tapin menjadi kota religious, fraksi PAN di DPRD Tapin menyambut baik dan mendukungnya, diantaranya dengan diselenggarakan kegiatan beayun setiap tahunnya, dan juga semakin bertambahnya peserta dari tahun ke tahun. Namun fraksi PAN berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar tujuan yang di kehendaki dapat tercapai bukan sebaliknya masyarakat yang hadir justru menggosok gosokan uang ketiang guru dengan tujuan mendapat untung dan rezeki, hal ini menurutnya dikuatirkan akan menjadi kesyirikan massal, “katanya.

Sementara salah seorang yang hadir dalam majlis mauled di Banua Halat, Julak Iyus, mengatakan, “Bulan maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, SAW, dimana pada bulan tersebut seluruh rahmat, cinta dan kasih sayang Allah tercurah terhadap Nabi dan ummatnya. Mahkluk hidup dialam semesta berzikir menyambut pemimpin mereka yang membawa dan membimbing dengan cinta kasih sayang. Tradisi beayun merupakan warisan datu kita setiap bulan Rabiul awal, dan warga pada umumnya jamaah majelis Rasulullah menggelar maulidan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau, dulu beayun adalah anak-anak, sebagaimana diketahui sosok anak-anak polos, ketika anak itu diayun si anak mendapatkan curahan asuhan berupa cinta, kasih sayang dari sang ibu. Begitupun dengan Nabi Muhammad, SAW baik ia masih dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, saat itu Allah membentangkan curahan asuhan berupa cinta, rahmat, dan kasih sayang terhadap beliau, “katanya.

Sementara dilain tempat demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, warga gelar selamatan dan bergontong royong menyambut bulan maulid di daerah ini. Seperti di Perintis Raya Rantau, warga sembelih tiga ekor sapi untuk dikonsumsi dalam satu acara maulidan yang dilaksanakan pada Sabtu (19/02) kemarin.

“Bersama keluarga dan jiran tetangga sehari sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut bergontong royong menyembelih sapi yang tujuannya untuk dikonsumsi oleh jamaah rasululah yang menggelar maulidan. Sapi tersebut diperoleh dari kumpulan warga setiap bulannya yang menyumbang secara sukarela, dan hasilnya dinikmati bersama, “kata Anang, warga Perintis Raya. (Rull)

Fraksi di DPRD Tapin Sorot Penyampaian KUA dan PPAS Yang Telat

RANTAU, Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP mewakili Pemerintah Daerah Tapin meminta maaf atas keterlambatan pengajuan KUA dan PPAS serta RAPBD ke DPRD Tapin. Hal itu menyusul setelah sejumlah fraksi menyoroti keterlambatan Pemerintah Daerah Tapin dalam hal pengajuan KUA dan PPAS ke DPRD Tapin dengan berpedoman Permendagri No.37 tahun 2010.

Menurut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dalam rapat paripurna, Kamis kemarin dalam agenda pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Tapin terhadap APBD tahun anggaran 2011, “Selama pembahasan rancangan anggaran APBD 2011, pihaknya mencatat dan sangat memperhatikan butir-butir masukan, saran-saran baik itu yang disampaikan melalui jenjang rapat dewan maupun rapat komisi-komisi dengan eksekutif bahkan dalam rapat tim anggaran eksekutif dengan badan anggaran legislatif, termasuk pendapat akhir fraksi-fraksi yang menyorotkan keterlambatan KUA dan PPAS. Menyingkapi keterlambatan demikian, Bupati Tapin berharap dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan kedepan Pemerintah Daerah Tapin akan menyusun jadwal. Hal itu sebagaimana Bupati Tapin meminta SKPD terkait untuk menyusun jadwal penyusunan Draft KUA, dan PPAS sebelum waktu yang ditetapkan. Sehingga kedepan pengajuan KUA dan PPAS tidak mengalami keterlambatan lagi, “katanya.

Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS ini mendapatkan sorotan dari beberapa fraksi dalam pendapat akhir yang dilaksanakan kamis kemarin. Diantaranya PDI-Perjuangan, melalui juru bicaranya Safriansyah Agus, menurutnya, “Yang mesti dicermati bersama adalah siklus anggaran, untuk APBD 2011 kita terlambat membahasnya. Hal ini diawali lantaran penyampaian KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD pada tanggal 29 November 2010, dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2011 disampaikan tanggal 31 Januari 2011, semestinya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat 1 Permendagri Nomor 59 tahun 2007, “katanya.

Begitu juga fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, M.Fadeli, “Fraksi Golkar memberikan saran kepada pemerintah daerah agar dalam hal pengajuan KUA dan PPAS serta RAPBD ke DPRD berpedoman Permendagri No.37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, “katanya.

Begitu juga, Fraksi Demokrat Sejahtera, melalui juru bicaranya Hj,Hardiyanti, S,Sos, “Fraksi kami menilai dalam pembahasan APBD Tapin 2011, pemerintah daerah perlu melakukan koreksi dan berbenah diri, dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, bukan hanya slogan dan retorika belaka, khususnya yang berkenan dengan ketepatan waktu dalam hal tahapan-tahapan proses APBD ini, semoga kedepan tidak terulang lagi, “katanya.

Fraksi PKB, melalui juru bicaranya H.Sulaiman Noor menyatakan, “dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudah seyogyanya pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD secara cepat, tepat dan terarah sesuai ketentuan dari Permendagri nomor 59 tahun 2007 dalam pasal 87, yang berisikan diantaranya rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, “katanya. (Rull)

Proporsi Makanan Rumah Tangga di Tapin Ikan Segar

RANTAU, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, Bastian Noor kepada MataBanua menyatakan, “Proporsi terbesar belanja makanan rumah tangga di Kabupaten Tapin adalah untuk membeli ikan segar, dalam sehari terdapat 8 buah mobil box jenis kap terbuka itu setiap harinya menjual ikan di pasar Rantau itu habis setiap harinya. Jadi dalam sehari itulah ikan yang dikonsumsi warga Tapin, “katanya.
Hal senada dengan data di BPS Tapin, bahwasanya data total pengeluaran makanan, proporsi terbesar belanja makanan rumah tangga adalah untuk membeli ikan segar sebesar 16,14 persen. Hal ini karena pola makan masyarakat Tapin yang cenderung untuk mengkonsumsi ikan.

Oleh karena itu, Dinas Perternakan dan Perikanan Tapin di tahun 2011 ini terus meningkatkan salah satu potensi perikanan di Kabupaten Tapin ini. Diantaranya dengan meningkatkan pola pengembangan budidaya kolam dan keramba ikan.
Tahun 2011 ini, Disnakan Tapin memiliki dana alokasi khusus (Dak) 2011 dari Pemerintah pusat yang rencananya dana itu akan diarahkan ke sektor perikanan seperti pembangunan keramba apung bagi pertenak ikan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan seperti di Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Linuh, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan, pembinaan usaha dan pemasaran perikanan seperti keramba jaring apung, pengembangan fasilitas perikanan BBI Linuh di Kabupaten Tapin, Pengadaan pengawasan ikan dan perbaikan serta renovasi kolam ikan masyarakat, katanya.

Kabupaten Tapin memiliki potensi perikanan yang besar, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan berbagai pola pengembangan. Diantaranya pengembangan budidaya kolam, dan pengembangan budidaya keramba. Salah satunya yang terkenal didaerah ini adalah Balai Benih Ikan (BBI) di desa Linuh kecamatan Bungur. Lokasi BBI ini tepat berada disamping irigasi Linuh, di BBI ini kapasitas 15 juta bibit anak ikan berbagai jenis ditampung dalam keramba dan kolam. Berbagai jenis ikan yang ada di lokasi tersebut seperti ikan nila, ikan patin siam, gurami, nila gip, baung, jelawat, gabus dan ikan mas.

Sementara pembesarannya bibit ikan itu adanya di desa Masta Kecamatan Bakarangan kabupaten Tapin. Budidaya keramba ikan yang semakin hari semakin berkembang meningkat ini di kelola secara swadaya oleh masyarakat Desa masta. “Mereka ambil bibit ikan di BBI Linuh, dan membesarkan ikan di Keramba hingga panen tiba, “katanya.

Setiap penen ikan mereka menjualnya kepasar. Bahkan mereka sudah memiliki pangsa pasar sampai keluar daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Saat ini sudah berdiri sekitar 350 keramba lebih, dengan hasil minimal 2,5 ton. Dalam jangka waktu 40 hari petani ini dapat menghasilkan sekitar 40 ton ikan. Dan juga untuk benih ikan, kita sudah berhasil memproduksi ikan sebanyak 25 juta bibit benih dari jenis ikan mas dan nila. Sejumlah produksi ikan yang terdapat di Tapin rata-rata berkualitas baik dibandingkan di daerah lain. Dimana banyak pembeli-pembeli ikan dari luar daerah lebih memilih mengambil produksi ikan di Kabupaten Tapin. Pasalnya, disamping harga yang terjangkau tentunya memiliki kualitas produksi ikan yang baik. Kedepan, lanjut Bastian, kita akan dan terus membina mereka. Terutama dalam hal panen raya. Diharapkan petani bisa serentak memanen ikan secara bersama-sama. Demikian Bastian. (Rull)

Toko Online

Peserta Beayun Maulid Sudah Ada 2.969 Orang

RANTAU, Target sebanyak 3.000 ayunan pada prosesi beayun maulid di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin nampaknya akan terpenuhi. Pasalnya, informasi terakhir pada Senin (7/2) kemarin peserta beayun yang mendaftar sudah ada sekitar 2.969 orang, terdiri dari 1.337 anak-anak (balita) dan 1.592 dewasa.

Hal tersebut diungkapkan Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Selasa (8/2) kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua.

“Alhamdullilah antusias warga yang mengikuti beayun dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan tahun 2011 ini apa yang ditargetkan pemerintah daerah nampaknya akan tercapai dengan jumlah peserta ada 2.969. Juga tahun ini kita telah menyediakan sedikitnya tiga ayunan besar teruntuk Bupati Tapin, Gurbenur Kalsel, dan Dirjen Kementerian Pariwisata RI. Saat ini kita belum berani memastikan beliau-beliau ini ikut beayun atau tidak, namun setidaknya kita telah menyiapkan segala perlengkapannya, “katanya.

Dijelaskan Ibnu, prosesi upacara beayun mauled ini merupakan agenda tetap Pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan dibantu serta didukung masyarakat Tapin yang tetap mempertahankan nilai budaya yang bernuansa Islami, mengingat kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para datu penyebar agama Islam dahulu di Tapin untuk anak cucunya. Bahkan sejak tahun 2003 lalu kegiatan ini sudah termasuk dalam kalender 100 event tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nasional. Acara ini biasa dilaksanakan di Masjid Al Mukarammah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin Kalsel, yang dahulu disebut prosesi upacara beayun anak pada perayaan mauled Rasul Muhammad.SAW, kini seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut dan banyaknnya antusias warga yang turut ikut menjadi peserta, prosesi beayun anak tanpa dibatasi dengan umur, sehingga mereka yang dewasa juga bisa ikut serta menjadi peserta beayun.

“Data jumlah peserta yang dihimpun oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tapin sejak tahun 1997 lalu itu ada 117 ayunan, di tahun 1998 ada 125 ayunan, 1999 ada 125 ayunan, 2000 ada 265 ayunan, 2001 ada 295 ayunan, 2002 ada 245 ayunan, 2003 ada 395 ayunan, 2004 ada 533 ayunan, 2005 ada 629 ayunan, 2006 ada 734 ayunan, 2007 ada 1.055 ayunan, 2008 ada 1.557 ayunan dan masuk rekor MURI, 2009 ada 2.054 ayunan, dan tahun 2010 ada 2.790 ayunan, “ katanya.

“Dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat pesat, dan dinilai sejak tanggal 29 Januari 2011 ini tergolong luar biasa perkembangannya. Antusias masyarakat yang menjadi peserta beayun meningkat dengan rata-rata 100 orang pendaftar setiap harinya, padahal waktu pelaksanaan masih jauh hari. Tahun ini pendaftar tertua adalah Ny.Radiah desa Kalumpang dengan umur 100 tahun, dan peserta terajuh dari Jakarta dan Jawa Tengah, “katanya. (rull)

Kunjungan Media ke Kantor PWI Kalsel dan Duta TV

RANTAU, Assosiasi Wartawan Tapin (Aswat) bersama wartawan Tapin TV dan Humas Pemkab Tapin kunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Kalsel, dan juga kantor Duta TV, pada Sabtu (5/2) kemarin. Kegiatan ini dalam rangka berbagi informasi bersama wartawan senior yang ada di kantor PWI Kalsel, dan juga pengetahuan pemberitaan berbasis elektrik broadcasting di Duta TV. Kunjungan bertemakan kunjungan media dan External Relation ke kantor PWI dan Duta TV tersebut disambut oleh Bendahara PWI Kalsel, Ir.Siti Nurul Setiawati, dan dua staffnya Farid dan David. Juga di Kantor Duta TV disambut dengan santun oleh General Manager Duta TV, Agung Wahono, bersama sejumlah staf dan presenter di kantor tersebut.
Kunjungan Media tersebut disponsori oleh PT.Kalimantan Prima Persada, PT.Bumi Rantau Energi, PT.Energi BatuBara Lestari, PT.Batu Gunung Mulia, dan PT.Himpunan Binuang Motor.

Dalam kunjungan tersebut ada 11 orang diantaranya 5 orang wartawan yang biasa berpos di Pressroom Pemkab Tapin, 2 orang wartawan Tapin TV, dan 1 orang staf Humas Pemkab Tapin. Selebihnya perwakilan perusahaan PT.BRE, dan PT. KPP.

Ketua Assosiasi Wartawan Tapin, Drs.HM.Baseri, mengatakan, “Kunjungan ke kantor PWI dan Duta TV ini bertujuan untuk berbagi informasi bersama wartawan di Banjarmasin, sekaligus juga mengetahui bagaimana cara kerja wartawan didalam proses pembuatan berita dengan berdialog serta tanya jawab, “katanya.

Agung Wahono, GM Duta TV mengatakan, “Setelah berubah pemilik saham dan pemilik baru di Duta TV ini, Ia merubah segmen pasar dengan criteria menengah ke atas dengan menampilkan tayangan program-program news headline, bahkan ada sedikit mengangkat budaya banjar. Hal itu agar tidak tergusur dengan televise-telivii lainya. Untuk headline, kita tayangkan berita headline setiap satu jam sekali yang ditayangkan secara langsung, “katanya. (Rull)

Tahun 2011 Alat Berat dan Kendaraan Dinas Kena Pajak

RANTAU, Sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, diantara isinya ada registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus terintegrasi dan terkoordinasi di Kantor UPPD Tapin yang dahulu bernama Samsat. Juga pada Pasal 67 UU itu dijelaskan, setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, termasuk alat berat. Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah daerah nampaknya dapat memaksimalkan penerimaan daerah melalui tambahan pungutan, salah satunya dari alat berat yang umumnya dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan didaerah ini. Begitu juga dengan kendaraan dinas milik semua instansi di pemerintah daerah, tahun ini alat berat dan kendaran dinas kena pajak.

“Tahun 2011 ini pemilik alat berat akan dikenai pajak, begitu juga bagi kendaraan dinas plat merah milik semua instansi di Pemerintah daerah. Aturan ini diterapkan di tahun 2011 ini dan mulai dilaksanakan, “kata Rusmaliani, Kepala UPPD Provinsi Kalsel wilayah Rantau, kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua diruang kerjanya.

Sementara kita sendiri masih menunggu perda daerah sebagai tindak lanjut UU tersebut, yang katanya masih di godok oleh Gurbenur Kalsel di Pemerintah Provinsi Kalsel. Sekarang hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan instruksi atasan di Provinsi Kalsel. “Kalau perda sudah disetujui, serta instruksi atasan siap melaksanakan, ya kita laksanakan diwilayah ini. Bahwa kedepan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun alat berat kita kenakan pajak, “katanya.
Kendati demikian, sejak tahun 2010 kemarin kita telah melakukan persiapan dengan melaksanakan pendataan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh badan usaha baik itu perusahaan, rental alat berat maupun lainnya. Namun sayangnya menurut pengakuan sejumlah staf di UPPD Tapin bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam hal pemberian data jumlah alat berat yang dimiliki badan usaha tersebut. Padahal ini kan amanat undang-undang yang sudah kewajiban kita taati. Diantara perusahaan juga ada yang berbaik hati dengan bekerjasama dan memberikan data kepemilikan alat berat. “Ditahun 2011 kita akan melaksanakan kembali pendataan jumlah alat berat milik perusahaan baik itu pertambangan maupun perkebunan, “katanya. (Rull)