Minggu, 13 Februari 2011
Jumat, 11 Februari 2011
Peserta Beayun Maulid Sudah Ada 2.969 Orang
RANTAU, Target sebanyak 3.000 ayunan pada prosesi beayun maulid di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin nampaknya akan terpenuhi. Pasalnya, informasi terakhir pada Senin (7/2) kemarin peserta beayun yang mendaftar sudah ada sekitar 2.969 orang, terdiri dari 1.337 anak-anak (balita) dan 1.592 dewasa.
Hal tersebut diungkapkan Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Selasa (8/2) kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua.
“Alhamdullilah antusias warga yang mengikuti beayun dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan tahun 2011 ini apa yang ditargetkan pemerintah daerah nampaknya akan tercapai dengan jumlah peserta ada 2.969. Juga tahun ini kita telah menyediakan sedikitnya tiga ayunan besar teruntuk Bupati Tapin, Gurbenur Kalsel, dan Dirjen Kementerian Pariwisata RI. Saat ini kita belum berani memastikan beliau-beliau ini ikut beayun atau tidak, namun setidaknya kita telah menyiapkan segala perlengkapannya, “katanya.
Dijelaskan Ibnu, prosesi upacara beayun mauled ini merupakan agenda tetap Pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan dibantu serta didukung masyarakat Tapin yang tetap mempertahankan nilai budaya yang bernuansa Islami, mengingat kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para datu penyebar agama Islam dahulu di Tapin untuk anak cucunya. Bahkan sejak tahun 2003 lalu kegiatan ini sudah termasuk dalam kalender 100 event tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nasional. Acara ini biasa dilaksanakan di Masjid Al Mukarammah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin Kalsel, yang dahulu disebut prosesi upacara beayun anak pada perayaan mauled Rasul Muhammad.SAW, kini seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut dan banyaknnya antusias warga yang turut ikut menjadi peserta, prosesi beayun anak tanpa dibatasi dengan umur, sehingga mereka yang dewasa juga bisa ikut serta menjadi peserta beayun.
“Data jumlah peserta yang dihimpun oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tapin sejak tahun 1997 lalu itu ada 117 ayunan, di tahun 1998 ada 125 ayunan, 1999 ada 125 ayunan, 2000 ada 265 ayunan, 2001 ada 295 ayunan, 2002 ada 245 ayunan, 2003 ada 395 ayunan, 2004 ada 533 ayunan, 2005 ada 629 ayunan, 2006 ada 734 ayunan, 2007 ada 1.055 ayunan, 2008 ada 1.557 ayunan dan masuk rekor MURI, 2009 ada 2.054 ayunan, dan tahun 2010 ada 2.790 ayunan, “ katanya.
“Dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat pesat, dan dinilai sejak tanggal 29 Januari 2011 ini tergolong luar biasa perkembangannya. Antusias masyarakat yang menjadi peserta beayun meningkat dengan rata-rata 100 orang pendaftar setiap harinya, padahal waktu pelaksanaan masih jauh hari. Tahun ini pendaftar tertua adalah Ny.Radiah desa Kalumpang dengan umur 100 tahun, dan peserta terajuh dari Jakarta dan Jawa Tengah, “katanya. (rull)
Hal tersebut diungkapkan Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Selasa (8/2) kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua.
“Alhamdullilah antusias warga yang mengikuti beayun dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan tahun 2011 ini apa yang ditargetkan pemerintah daerah nampaknya akan tercapai dengan jumlah peserta ada 2.969. Juga tahun ini kita telah menyediakan sedikitnya tiga ayunan besar teruntuk Bupati Tapin, Gurbenur Kalsel, dan Dirjen Kementerian Pariwisata RI. Saat ini kita belum berani memastikan beliau-beliau ini ikut beayun atau tidak, namun setidaknya kita telah menyiapkan segala perlengkapannya, “katanya.
Dijelaskan Ibnu, prosesi upacara beayun mauled ini merupakan agenda tetap Pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan dibantu serta didukung masyarakat Tapin yang tetap mempertahankan nilai budaya yang bernuansa Islami, mengingat kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para datu penyebar agama Islam dahulu di Tapin untuk anak cucunya. Bahkan sejak tahun 2003 lalu kegiatan ini sudah termasuk dalam kalender 100 event tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nasional. Acara ini biasa dilaksanakan di Masjid Al Mukarammah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin Kalsel, yang dahulu disebut prosesi upacara beayun anak pada perayaan mauled Rasul Muhammad.SAW, kini seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut dan banyaknnya antusias warga yang turut ikut menjadi peserta, prosesi beayun anak tanpa dibatasi dengan umur, sehingga mereka yang dewasa juga bisa ikut serta menjadi peserta beayun.
“Data jumlah peserta yang dihimpun oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tapin sejak tahun 1997 lalu itu ada 117 ayunan, di tahun 1998 ada 125 ayunan, 1999 ada 125 ayunan, 2000 ada 265 ayunan, 2001 ada 295 ayunan, 2002 ada 245 ayunan, 2003 ada 395 ayunan, 2004 ada 533 ayunan, 2005 ada 629 ayunan, 2006 ada 734 ayunan, 2007 ada 1.055 ayunan, 2008 ada 1.557 ayunan dan masuk rekor MURI, 2009 ada 2.054 ayunan, dan tahun 2010 ada 2.790 ayunan, “ katanya.
“Dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat pesat, dan dinilai sejak tanggal 29 Januari 2011 ini tergolong luar biasa perkembangannya. Antusias masyarakat yang menjadi peserta beayun meningkat dengan rata-rata 100 orang pendaftar setiap harinya, padahal waktu pelaksanaan masih jauh hari. Tahun ini pendaftar tertua adalah Ny.Radiah desa Kalumpang dengan umur 100 tahun, dan peserta terajuh dari Jakarta dan Jawa Tengah, “katanya. (rull)
Kunjungan Media ke Kantor PWI Kalsel dan Duta TV
RANTAU, Assosiasi Wartawan Tapin (Aswat) bersama wartawan Tapin TV dan Humas Pemkab Tapin kunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Kalsel, dan juga kantor Duta TV, pada Sabtu (5/2) kemarin. Kegiatan ini dalam rangka berbagi informasi bersama wartawan senior yang ada di kantor PWI Kalsel, dan juga pengetahuan pemberitaan berbasis elektrik broadcasting di Duta TV. Kunjungan bertemakan kunjungan media dan External Relation ke kantor PWI dan Duta TV tersebut disambut oleh Bendahara PWI Kalsel, Ir.Siti Nurul Setiawati, dan dua staffnya Farid dan David. Juga di Kantor Duta TV disambut dengan santun oleh General Manager Duta TV, Agung Wahono, bersama sejumlah staf dan presenter di kantor tersebut.
Kunjungan Media tersebut disponsori oleh PT.Kalimantan Prima Persada, PT.Bumi Rantau Energi, PT.Energi BatuBara Lestari, PT.Batu Gunung Mulia, dan PT.Himpunan Binuang Motor.
Dalam kunjungan tersebut ada 11 orang diantaranya 5 orang wartawan yang biasa berpos di Pressroom Pemkab Tapin, 2 orang wartawan Tapin TV, dan 1 orang staf Humas Pemkab Tapin. Selebihnya perwakilan perusahaan PT.BRE, dan PT. KPP.
Ketua Assosiasi Wartawan Tapin, Drs.HM.Baseri, mengatakan, “Kunjungan ke kantor PWI dan Duta TV ini bertujuan untuk berbagi informasi bersama wartawan di Banjarmasin, sekaligus juga mengetahui bagaimana cara kerja wartawan didalam proses pembuatan berita dengan berdialog serta tanya jawab, “katanya.
Agung Wahono, GM Duta TV mengatakan, “Setelah berubah pemilik saham dan pemilik baru di Duta TV ini, Ia merubah segmen pasar dengan criteria menengah ke atas dengan menampilkan tayangan program-program news headline, bahkan ada sedikit mengangkat budaya banjar. Hal itu agar tidak tergusur dengan televise-telivii lainya. Untuk headline, kita tayangkan berita headline setiap satu jam sekali yang ditayangkan secara langsung, “katanya. (Rull)
Kunjungan Media tersebut disponsori oleh PT.Kalimantan Prima Persada, PT.Bumi Rantau Energi, PT.Energi BatuBara Lestari, PT.Batu Gunung Mulia, dan PT.Himpunan Binuang Motor.
Dalam kunjungan tersebut ada 11 orang diantaranya 5 orang wartawan yang biasa berpos di Pressroom Pemkab Tapin, 2 orang wartawan Tapin TV, dan 1 orang staf Humas Pemkab Tapin. Selebihnya perwakilan perusahaan PT.BRE, dan PT. KPP.
Ketua Assosiasi Wartawan Tapin, Drs.HM.Baseri, mengatakan, “Kunjungan ke kantor PWI dan Duta TV ini bertujuan untuk berbagi informasi bersama wartawan di Banjarmasin, sekaligus juga mengetahui bagaimana cara kerja wartawan didalam proses pembuatan berita dengan berdialog serta tanya jawab, “katanya.
Agung Wahono, GM Duta TV mengatakan, “Setelah berubah pemilik saham dan pemilik baru di Duta TV ini, Ia merubah segmen pasar dengan criteria menengah ke atas dengan menampilkan tayangan program-program news headline, bahkan ada sedikit mengangkat budaya banjar. Hal itu agar tidak tergusur dengan televise-telivii lainya. Untuk headline, kita tayangkan berita headline setiap satu jam sekali yang ditayangkan secara langsung, “katanya. (Rull)
Tahun 2011 Alat Berat dan Kendaraan Dinas Kena Pajak
RANTAU, Sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, diantara isinya ada registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus terintegrasi dan terkoordinasi di Kantor UPPD Tapin yang dahulu bernama Samsat. Juga pada Pasal 67 UU itu dijelaskan, setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, termasuk alat berat. Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah daerah nampaknya dapat memaksimalkan penerimaan daerah melalui tambahan pungutan, salah satunya dari alat berat yang umumnya dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan didaerah ini. Begitu juga dengan kendaraan dinas milik semua instansi di pemerintah daerah, tahun ini alat berat dan kendaran dinas kena pajak.
“Tahun 2011 ini pemilik alat berat akan dikenai pajak, begitu juga bagi kendaraan dinas plat merah milik semua instansi di Pemerintah daerah. Aturan ini diterapkan di tahun 2011 ini dan mulai dilaksanakan, “kata Rusmaliani, Kepala UPPD Provinsi Kalsel wilayah Rantau, kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua diruang kerjanya.
Sementara kita sendiri masih menunggu perda daerah sebagai tindak lanjut UU tersebut, yang katanya masih di godok oleh Gurbenur Kalsel di Pemerintah Provinsi Kalsel. Sekarang hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan instruksi atasan di Provinsi Kalsel. “Kalau perda sudah disetujui, serta instruksi atasan siap melaksanakan, ya kita laksanakan diwilayah ini. Bahwa kedepan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun alat berat kita kenakan pajak, “katanya.
Kendati demikian, sejak tahun 2010 kemarin kita telah melakukan persiapan dengan melaksanakan pendataan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh badan usaha baik itu perusahaan, rental alat berat maupun lainnya. Namun sayangnya menurut pengakuan sejumlah staf di UPPD Tapin bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam hal pemberian data jumlah alat berat yang dimiliki badan usaha tersebut. Padahal ini kan amanat undang-undang yang sudah kewajiban kita taati. Diantara perusahaan juga ada yang berbaik hati dengan bekerjasama dan memberikan data kepemilikan alat berat. “Ditahun 2011 kita akan melaksanakan kembali pendataan jumlah alat berat milik perusahaan baik itu pertambangan maupun perkebunan, “katanya. (Rull)
“Tahun 2011 ini pemilik alat berat akan dikenai pajak, begitu juga bagi kendaraan dinas plat merah milik semua instansi di Pemerintah daerah. Aturan ini diterapkan di tahun 2011 ini dan mulai dilaksanakan, “kata Rusmaliani, Kepala UPPD Provinsi Kalsel wilayah Rantau, kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua diruang kerjanya.
Sementara kita sendiri masih menunggu perda daerah sebagai tindak lanjut UU tersebut, yang katanya masih di godok oleh Gurbenur Kalsel di Pemerintah Provinsi Kalsel. Sekarang hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan instruksi atasan di Provinsi Kalsel. “Kalau perda sudah disetujui, serta instruksi atasan siap melaksanakan, ya kita laksanakan diwilayah ini. Bahwa kedepan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun alat berat kita kenakan pajak, “katanya.
Kendati demikian, sejak tahun 2010 kemarin kita telah melakukan persiapan dengan melaksanakan pendataan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh badan usaha baik itu perusahaan, rental alat berat maupun lainnya. Namun sayangnya menurut pengakuan sejumlah staf di UPPD Tapin bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam hal pemberian data jumlah alat berat yang dimiliki badan usaha tersebut. Padahal ini kan amanat undang-undang yang sudah kewajiban kita taati. Diantara perusahaan juga ada yang berbaik hati dengan bekerjasama dan memberikan data kepemilikan alat berat. “Ditahun 2011 kita akan melaksanakan kembali pendataan jumlah alat berat milik perusahaan baik itu pertambangan maupun perkebunan, “katanya. (Rull)
Kamis, 10 Februari 2011
Lagi Asyik Internetan Sendal Raib diambil Orang
RANTAU, Nampaknya operator warnet di kota Rantau mesti waspada, karena ada pencuri berlaga user. Mereka mentargetkan sandal bagus dan bermerek untuk dicuri dan dijual. Sementara sebagian besar pengguna Internet sedang asyik Internetan di warnet, dan terpaksa pulang harus rela tanpa alas kaki karena sendalnya raib hilang. Gobet, pemilik warnet Geya yang kerap mendapatkan keluhan pelanggan yang melaporkan kehilangan sandal. Ia berinisiatif membuat lemari khusus untuk menempatkan sepatu sandal milik pelanggan lengkap dengan kunci selagi pelanggan sedang asyik Internetan. Selanjutnya Ia menuliskan pada selebaran, “para pelanggan warnet demi keamanan dan kenyamanan anda semua masukan sepatu sandal ke dalam lemari yang telah kami sediakan, kehilangan bukan menjadi tanggungjawab kami, ”demikian yang terlulis dalam selebaran tersebut.
Diantara pelanggan warnet yang kehilangan sandal diantaranya juga ada wartawan, menurut Anas, “dasar begundal, eh dia curi sandal milik saya selagi asyik internetan. Sudah dua kali terjadi ini, mereka nampaknya tinggalkan yang buruk dan ambil yang baik, “katanya. (Rull)
Diantara pelanggan warnet yang kehilangan sandal diantaranya juga ada wartawan, menurut Anas, “dasar begundal, eh dia curi sandal milik saya selagi asyik internetan. Sudah dua kali terjadi ini, mereka nampaknya tinggalkan yang buruk dan ambil yang baik, “katanya. (Rull)
Minggu, 06 Februari 2011
Awas Razia
RANTAU, Mengawali tahun 2011 ini, Polres Tapin pada satuan lalu lintas gencar melaksanakan operasi sekaligus menghimbau pengemudi untuk tertib berlalu lintas di kawasan tertib lalu lintas (KTL) yang ditekankan didaerah rawan kecelakaan, macet, dan sejumlah sarana sekolah.
Hal tersebut diungkapkan Kapolres Tapin, AKBP.Selamet Setiono, S,Ik melalui Kasat Lantas Polres Tapin AKP.Eko T Jahyo, Selasa (1/2) kemarin sebagaimana dikutip dari Matabanua.
Menurutnya, kita tengah gencar melaksanakan operasi sekaligus memasang himbauan yang berisikan tata tertib lalu lintas di KTL. Diantaranya dengan pemasangan banner dan baliho di 12 titik KTL tadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di daerah ini, sekaligus juga membina dan mendidik masyarakat untuk tertib lalu lintas. Dalam menjalankan fungsi KTL ini kita dibantu instansi terkait dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Pemerintah daerah. Adapun KTL yang kita ajukan ke Bupati saat ini ada perubahan, yakni kalau dulu dari Bundaran Dulang hingga Kupang, kini KTL dimulai dari Muka kediaman Bupati jalan Brigjen H.Hasan Baseri hingga ke muka RSUD.Datu Sanggul Rantau. KTL tadi kita persempit di wilayah itu dengan harapan kalau sudah membaik dan tertib, baru kita perluas kembali. “Dalam kawasan tersebut setiap harinya kita menjaring operasi lalu lintas dengan menindak pengemudi yang tidak taat aturan berlalu lintas, “katanya.
“Himbauan berupa banner dan baliho yang kita pasang di 12 titik dalam kawasan tertib lalu lintas (KTL) berisikan tata tertib berlalu lintas seperti menggunakan helm jenis SNI, memasang sabuk keselamatan, nyalakan lampu light on di siang hari, dan kelengkapan surat menyurat seperti SIM dan STNK. Juga himbauan larangan pengemudi yang tak beretika dengan SMS sambil mengendarai kendaraannya, “katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Kapolres Tapin, AKBP.Selamet Setiono, S,Ik melalui Kasat Lantas Polres Tapin AKP.Eko T Jahyo, Selasa (1/2) kemarin sebagaimana dikutip dari Matabanua.
Menurutnya, kita tengah gencar melaksanakan operasi sekaligus memasang himbauan yang berisikan tata tertib lalu lintas di KTL. Diantaranya dengan pemasangan banner dan baliho di 12 titik KTL tadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di daerah ini, sekaligus juga membina dan mendidik masyarakat untuk tertib lalu lintas. Dalam menjalankan fungsi KTL ini kita dibantu instansi terkait dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Pemerintah daerah. Adapun KTL yang kita ajukan ke Bupati saat ini ada perubahan, yakni kalau dulu dari Bundaran Dulang hingga Kupang, kini KTL dimulai dari Muka kediaman Bupati jalan Brigjen H.Hasan Baseri hingga ke muka RSUD.Datu Sanggul Rantau. KTL tadi kita persempit di wilayah itu dengan harapan kalau sudah membaik dan tertib, baru kita perluas kembali. “Dalam kawasan tersebut setiap harinya kita menjaring operasi lalu lintas dengan menindak pengemudi yang tidak taat aturan berlalu lintas, “katanya.
“Himbauan berupa banner dan baliho yang kita pasang di 12 titik dalam kawasan tertib lalu lintas (KTL) berisikan tata tertib berlalu lintas seperti menggunakan helm jenis SNI, memasang sabuk keselamatan, nyalakan lampu light on di siang hari, dan kelengkapan surat menyurat seperti SIM dan STNK. Juga himbauan larangan pengemudi yang tak beretika dengan SMS sambil mengendarai kendaraannya, “katanya. (Rull)
KUD Ikhlas Membangun Lawatan Safari Ziarah Ke Maqam Aulia
RANTAU, Usai melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Buku tahun 2010, KUD Ikhlash Membangun yang bermarkas di Perintis Raya Rantau membuka pendaftaran bagi anggota-nya untuk melaksanakan lawatan safari ziarah ke maqam para aulia di Pulau Jawa. Rencananya lawatan safari ziarah dilaksanakan usai bulan maulid ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM, sebagaimana dikutip dari Matabanua, Selasa (1/2) kemarin.
Menurutnya, setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam RAT yang dilaksanakan serta telah membawa keberhasilan dan kesuksesan sehingga KUD ini berjalan secara normal. “Ini patut disyukuri disamping dengan menyelenggarakan selamatan sekaligus juga dengan menggelar lawatan safari ke maqam para aulia di pulau jawa usai bulan maulid ini ke jawa timur sekitarnya, “katanya.
“Belum tahu lagi, apakah ke 9 wali di pulau jawa akan kita kunjungi atau tidak itu masih diproses oleh pengurus koperasi bagaimana baiknya di sana bagi anggota maupun pengurus, dan itu tengah disusun lagi, “katanya.
Selanjutnya proyeksi usaha KUD Ikhlas Membangun Perintis Raya di tahun 2011 ini tengah mengusulkan areal lahan sawit kepada investor di Tapin, dimana dikawasan seperti Baruh, itu ada sebagian lahan milik anggota KUD Ikhlash Membangun sehingga kita usulkan plasma sawit dikawasan itu kepada Investor. Demikian Arifin. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM, sebagaimana dikutip dari Matabanua, Selasa (1/2) kemarin.
Menurutnya, setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam RAT yang dilaksanakan serta telah membawa keberhasilan dan kesuksesan sehingga KUD ini berjalan secara normal. “Ini patut disyukuri disamping dengan menyelenggarakan selamatan sekaligus juga dengan menggelar lawatan safari ke maqam para aulia di pulau jawa usai bulan maulid ini ke jawa timur sekitarnya, “katanya.
“Belum tahu lagi, apakah ke 9 wali di pulau jawa akan kita kunjungi atau tidak itu masih diproses oleh pengurus koperasi bagaimana baiknya di sana bagi anggota maupun pengurus, dan itu tengah disusun lagi, “katanya.
Selanjutnya proyeksi usaha KUD Ikhlas Membangun Perintis Raya di tahun 2011 ini tengah mengusulkan areal lahan sawit kepada investor di Tapin, dimana dikawasan seperti Baruh, itu ada sebagian lahan milik anggota KUD Ikhlash Membangun sehingga kita usulkan plasma sawit dikawasan itu kepada Investor. Demikian Arifin. (Rull)
Senin, 31 Januari 2011
Prajurit TNI Renang Militer Ikut UKP
RANTAU, Berbekal kolor dan tubuh yang mantap, anggota TNI renang militer dalam rangka usul kenaikan pangkat (UKP) di kolam renang Datu Diang Bulan Bypas Rantau, pada Kamis (27/01) kemarin.
Dandim 1010 Rantau Kolonel Inf Joko Suparyoto bersama personil TNI AD di Jajaran Kodim 1010 Rantau melaksanakan renang militer yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketahanan fisik sekaligus mengasah keterampilan militer sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki anak buahnya.
“Renang militer yang dilaksanakan kemarin pagi ini dalam rangka menjaga ketahanan fisik prajurit TNI dan mengasah kemampuan dasar di setiap medan terutama air. Mengingat kawasan daerah ini banyak sekali perairan yang luas sehingga perlu dilaksanakan. Dijelaskan, Dandim, setiap prajurit TNI itu harus memiliki kemampuan dasar seperti menembak, bela diri, renang, dan menguasai medan atau kawasan, “katanya.
“Mereka mengisi kegiatan dalam minggu militer yang dilaksanakan seperti renang, jasmani kesamaptaan, lari, dan push up, “katanya.
Pada renang militer yang dilaksanakan kita mulai dengan apel (pengecekan), disusul kemudian pemanasan, dan senam. Selanjutnya renang khusus dengan gaya dada dengan jarak 50 meter standar kolam renang di Datu Diang Bulan. Terlebih saat ini prajurit yang mengikuti renang militer terbagi dua gelombang yang diikuti oleh 100 personil. Secara bergantian prajurit kita bergantian ikuti renang militer ini dengan dibagi dua gelombang, ”jadi disaat kita renang, ada anggota kita yang menjaga posko di kantor, “katanya.
Ditambahkan Kordinator Umum Pasi OPS, Kapten Inf. Khairul Bahri, Renang militer yang dilaksanakan sekaligus seleksi bagi prajurit yang akan di UKP (Usul Kenaikan Pangkat) menyusul setelah kita mendapatkan telegram dari atasan untuk menggelar seleksi UKP disetiap jenjang pendidikan. Salah satunya adalah renang militer yang sedang kita laksanakan dan menjadi program minggu militer bagi prajurit TNI di Tapin. “Para prajurit yang yang ikut UKP ini syaratnya adalah harus lulus renang militer ini dengan jarak 50 meter berdurasi minimal 1 menit 40 detik, “katanya.
Selain renang, ada point-point tersendiri seperti lari 12 menit, push up 1 menit, shutle run, full up, shit up. Jika prajurit ini lulus dalam seleksi ini mereka akan diseleksi kembali keatasan dalam UKP ini. UKP ini dilaksanakan dalam 1 tahun 2 kali, yakni 6 bulan sekali. Untuk kegiatan lari, kita melaksanakannya di lapangan 17 Mei Dwidharma Rantau. Syarat lari, para prajurit yang ikut UKP harus lari dengan jarak minimal 3.500 meter. Demikian Kapten Inf.Khairul Bahri. (Rull)
KUD Ikhlash Membangun Gelar RAT Tahun 2010
RANTAU, KUD Ikhlash Membangun menggelar Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2010 pada Kamis (27/01) kemarin di Perintis Raya Rantau. Acara dihadiri oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Tapin, Sekretaris Desa Perintis Raya, Ketua Koperasi KUD Ikhlash Membangun dan seluruh anggota koperasi.
Laporan pengurus KUD Ikhlash Membangun menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2010 sekaligus menyampaikan jumlah kepengurusan anggota dari tahun ke tahun yang kurang karena ada beberapa anggota yang meninggal dunia. Tahun 2007 jumlah anggota ada 274 orang, di tahun 2008 menjadi 270 orang, di tahun 2009 menjadi 265 orang, dan di tahun 2010 ada 268 orang. KUD Ikhlash Membangun memiliki saldo anggaran senilai Rp.2.051.641.357 dengan bidang usaha pertambangan batu bara, dan kedepan akan ditambah kembali dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan investor di Kabupaten Tapin. “Saat ini kita baru mengusulkan areal lahan perkebunan sawitnya saja, dan kedepan tidak lepas kemungkinan bahwa anggota koperasi memiliki kebun sawit sendiri, “kata Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM.
Dalam kesempatan tersebut ketua KUD Ikhlash Membangun meminta masukan, koreksi, dan pendapat dalam rapat tahunan yang digelar kemarin guna melangkah lebih baik lagi kedepannya. Di informasikan di tahun 2011 ini juga anggota koperasi akan melaksanakan tour ziarah ke luar daerah.
Ia menyampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa KUD ini dapat berjalan normal. Dilaksanakannya RAT tahun buku 2010 berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 22 yang isinya rapat anggota merupakan pemegang tertinggi dalam koperasi, dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dan juga pasal 23 yang isinya setiap koperasi itu mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama 1 tahun berjalan seperti menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan yang baru, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha. Demikian Ketua. (Rull)
Laporan pengurus KUD Ikhlash Membangun menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2010 sekaligus menyampaikan jumlah kepengurusan anggota dari tahun ke tahun yang kurang karena ada beberapa anggota yang meninggal dunia. Tahun 2007 jumlah anggota ada 274 orang, di tahun 2008 menjadi 270 orang, di tahun 2009 menjadi 265 orang, dan di tahun 2010 ada 268 orang. KUD Ikhlash Membangun memiliki saldo anggaran senilai Rp.2.051.641.357 dengan bidang usaha pertambangan batu bara, dan kedepan akan ditambah kembali dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan investor di Kabupaten Tapin. “Saat ini kita baru mengusulkan areal lahan perkebunan sawitnya saja, dan kedepan tidak lepas kemungkinan bahwa anggota koperasi memiliki kebun sawit sendiri, “kata Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM.
Dalam kesempatan tersebut ketua KUD Ikhlash Membangun meminta masukan, koreksi, dan pendapat dalam rapat tahunan yang digelar kemarin guna melangkah lebih baik lagi kedepannya. Di informasikan di tahun 2011 ini juga anggota koperasi akan melaksanakan tour ziarah ke luar daerah.
Ia menyampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa KUD ini dapat berjalan normal. Dilaksanakannya RAT tahun buku 2010 berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 22 yang isinya rapat anggota merupakan pemegang tertinggi dalam koperasi, dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dan juga pasal 23 yang isinya setiap koperasi itu mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama 1 tahun berjalan seperti menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan yang baru, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha. Demikian Ketua. (Rull)
Kamis, 27 Januari 2011
Penerimaan Pajak lampaui Target
RANTAU, Realisasi penerimaan pajak reklame dan HO (Hinder Ordonantie) atau disebut izin gangguan di kabupaten Tapin melampaui target penerimaan pada tahun 2010 kemarin. Secara presentasi izin reklame mencapai 134 persen dari nilai yang dipatok sebesar Rp.45 juta, dan HO mencapai 194 persen dari nilai yang dipatok sebesar Rp.50 juta.
Hal tersebut diungkapkan Rabinat, S,Sos Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dikutip dari MataBanua Senin (24/1) kemarin.
Menurutnya, tahun 2010 kemarin tercapai target dari 69 izin yang dilimpahkan dari 13 Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Tapin kepada kantor pelayanan perizinan terpadu. “Di tahun 2010 kemarin, rata-rata yang paling banyak penerimaan dari reklame dan HO, “katanya.
Adapun di tahun 2011 ini untuk menetapkan target itu sesuai dinas dan badan masing-masing, kita disini hanya menjalankan saja. Misalnya, seperti pajak reklame itu dari Disperindagkop dan UKM. Dimana dinas tersebut melimpahkan ke kantor pelayanan perizinan terpadu. Saat ini, volume penerimaan pajak yang masuk ke kantornya diantaranya adalah reklame, HO (Hinder Ordonantie), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDG (Tanda Daftar Gudang).
“Dalam proses perizinan kantor kita itu maksimal paling lama sekitar 14 hari, seperti HO, dan 10 hari untuk proses perizinan HO biasa, “katanya.
Sementara Kepala Disperindagkop Tapin, Drs.Abdul Hadi didampingi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Tajudin T mengatakan, “kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak reklame 2010, penyumbang terbesar adalah inbox, spanduk, baliho, dan billboard dengan presentasi sekitar 134 persen, “katanya.
Tajuddin mengatakan perolehan pajak reklame kontribusinya secara presentasi sekitar 134 persen. Dan itu juga sudah 2 tahun terakhir dalam hal kepengawasan izin reklame tidak ada kerjasama. Artinya Satpol PP yang leading sektor kepengawasan reklame ini dinilai kurang kordinasi dengan kita. Padahal hal itu dinilai penting, sebab didalam melaksanakan aksi penertiban itu minimal harus ada data tenggang waktu reklame. “Di kota Rantau banyak reklame yang sudah habis massa kontraknya dan dianjurkan untuk melepas dan mencopot reklame yang dipasang, namun kenyataannya masih ada, atau dianjurkan sipemasang iklan untuk izin memperpanjang massa waktu izin reklame, “katanya.
Semestinya Satpol PP memiliki inisiatif untuk mencari data mana reklame yang massa berlakunya telah habis, dan juga kawasan dilarang memasang iklan dibeberapa kawasan. Misalnya seperti didepan masjid Agung Humasa Rantau, dan Masjid Baiturahmah Rantau, dilokasi tersebut dilarang memasang spanduk melintang, dan kalau ada itu satpol PP yang leading sektor dalam kepengawasan izin reklame patut melepasnya. Bukannya bupati telah berpesan agar satpol pp proaktif. (rull)
Hal tersebut diungkapkan Rabinat, S,Sos Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dikutip dari MataBanua Senin (24/1) kemarin.
Menurutnya, tahun 2010 kemarin tercapai target dari 69 izin yang dilimpahkan dari 13 Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Tapin kepada kantor pelayanan perizinan terpadu. “Di tahun 2010 kemarin, rata-rata yang paling banyak penerimaan dari reklame dan HO, “katanya.
Adapun di tahun 2011 ini untuk menetapkan target itu sesuai dinas dan badan masing-masing, kita disini hanya menjalankan saja. Misalnya, seperti pajak reklame itu dari Disperindagkop dan UKM. Dimana dinas tersebut melimpahkan ke kantor pelayanan perizinan terpadu. Saat ini, volume penerimaan pajak yang masuk ke kantornya diantaranya adalah reklame, HO (Hinder Ordonantie), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDG (Tanda Daftar Gudang).
“Dalam proses perizinan kantor kita itu maksimal paling lama sekitar 14 hari, seperti HO, dan 10 hari untuk proses perizinan HO biasa, “katanya.
Sementara Kepala Disperindagkop Tapin, Drs.Abdul Hadi didampingi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Tajudin T mengatakan, “kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak reklame 2010, penyumbang terbesar adalah inbox, spanduk, baliho, dan billboard dengan presentasi sekitar 134 persen, “katanya.
Tajuddin mengatakan perolehan pajak reklame kontribusinya secara presentasi sekitar 134 persen. Dan itu juga sudah 2 tahun terakhir dalam hal kepengawasan izin reklame tidak ada kerjasama. Artinya Satpol PP yang leading sektor kepengawasan reklame ini dinilai kurang kordinasi dengan kita. Padahal hal itu dinilai penting, sebab didalam melaksanakan aksi penertiban itu minimal harus ada data tenggang waktu reklame. “Di kota Rantau banyak reklame yang sudah habis massa kontraknya dan dianjurkan untuk melepas dan mencopot reklame yang dipasang, namun kenyataannya masih ada, atau dianjurkan sipemasang iklan untuk izin memperpanjang massa waktu izin reklame, “katanya.
Semestinya Satpol PP memiliki inisiatif untuk mencari data mana reklame yang massa berlakunya telah habis, dan juga kawasan dilarang memasang iklan dibeberapa kawasan. Misalnya seperti didepan masjid Agung Humasa Rantau, dan Masjid Baiturahmah Rantau, dilokasi tersebut dilarang memasang spanduk melintang, dan kalau ada itu satpol PP yang leading sektor dalam kepengawasan izin reklame patut melepasnya. Bukannya bupati telah berpesan agar satpol pp proaktif. (rull)
Jumat, 21 Januari 2011
2011 Kantor Sekretariat Daerah Dibangun
RANTAU, Tahun 2011 Pemkab Tapin akan membangun kantor sekretariat daerah dikawasan Rantau Baru sebagai pengganti kantor Bupati Tapin yang ditempati saat ini. Hal itu mengingat kantor Bupati Tapin saat ini adalah bangunan 20 tahun lalu, sehingga direncanakan pembangunan kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru.
“Perencanaan pembangunan kantor sekretariat daerah sudah selesai, lahan sudah tersedia dan pembebasan lahan sudah dilaksanakan, tinggal melaksanakan pembangunannya lagi. Jika dananya tersedia dan mendukung pembangunan kantor sekretariat daerah. Pada tahun 2011 ini Pemkab Tapin kembali akan melanjutkan pembangunan di kawasan cepat tumbuh. Diantaranya di kawasan Rantau Baru. Di tahun 2011 akan berlangsung proyek besar di kawasan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan kantor sekretariat daerah Pemkab Tapin yang lokasi pembangunannya berada didekat danau Rantau Baru. Dilanjutkan kembali dengan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang sama “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, Kamis (20/1) kemarin.
Kantor Bupati Tapin saat ini adalah kantor sederhana karena bangunan 20 tahun yang lalu. Dari informasi yang diperoleh sejumlah toilet di kantor tersebut ada yang rusak dan tersumbat bahkan pernah juga keran air tak mengalir. Rencana Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang ingin membangun kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru memang patut diacungi jempol, karena Bupati ingin seluruh pegawai di kantor tersebut merasa nyaman dan tenang bekerja. Juga terhadap tamu-tamu yang suatu saat melaksanakan kunjungan kerja ke Tapin tentunya akan merasa lebih nyaman.
Sementara disisi lain, Kepala Bappeda Tapin, Ir.Yunus Aziz menambahkan, “Perencanaan dan pengembangan pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin akan terus dilaksanakan. Diantaranya, di Rantau Baru terdapat masjid Raya Nurul Falah Rantau beserta Menaranya, Pembangunan Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pasar Keraton, Pembangunan Danau, Pembangunan Pondok Pesantren di kawasan Islamic Centre, Hutan Kota. Menyusul di tahun 2011 segera di bangun diantaranya kantor Sekretariat Pemkab Tapin di kawasan itu, Ruang Terbuka Hijau, dan juga Kantor DPRD Tapin, “ujarnya kepada MataBanua kemarin.
Seperti yang terlihat saat ini, dikatakan Yunus, Pembangunan masjid Raya Nurul Falah Rantau sudah selesai dibangun. Dari mulai pembangunan masjid, menara hingga halamannya. Kedepan Pemkab Tapin juga akan menambahkan kembali fasilitas masjid dengan mengerjakan pagar masjid tersebut, kegiatan itu juga dibarengi dengan pengerjaan pagar dilokasi berbeda dalam satu kawasan seperti di RSUD.Datu Sanggul Rantau. Sebagaimana diketahui, katanya “Icon Menara dan Masjid Raya Nurul Falah Rantau ini sudah diakui keberadaannya sampai keseluruh penjuru dunia. Pasalnya, document masjid Raya Nurul Falah baik itu dalam bentuk visual maupun data digital yang menggambarkan keberadaan masjid dan menaranya di Kabupaten Tapin, menurutnya sudah banyak terpublikasi di jejaring sosial seperti facebook, twiter bahkan sampai search enggine di Internet. Banyak warga Tapin dimana-mana yang menayangkan itu, “katanya kemarin.
Kemudian di kawasan Binuang Baru, dikatakan Yunus, “Di tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan berupa jalan lingkar Binuang dikawasan itu. Begitu juga di Margasari Baru, juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan, “katanya.
Sementara Dinas PU telah mengerjakan pembangunan jalan lingkar Binuang di Kecamatan Binuang dengan menyedot anggaran dari APBN melalui Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah sebesar 10 Miliar.
Ir.Gt.Noorzaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan , pengerjaan jalan lingkar Binuang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Diantaranya Rantau Baru, Binuang Baru, dan Margasari Baru. Pembangunan jalan di tiga kawasan tersebut bersumber dari APBN dibantu dengan APBD guna menunjang penguatan infrastruktur dan prasarana daerah di Tapin. Seperti pembangunan jalan lingkar Binuang, pembangunan jalan di kawasan Rantau Baru, dan pembangunan jalan yang diusulkan oleh masyarakat.
“Jalan Lingkar Binuang yang menyedot anggaran sebesar Rp.10 Miliar , dari total dana yang didapatkan sebesar Rp.19,340 miliar dari Program dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah. Saat ini jalan lingkar Binuang sudah tahap pembebasan lahan dari kepemilikan warga masyarakat sebanyak 63 KK pemilik lahan yang ukurannya bervariasi. Pembangunan jalan dengan panjang jalan sepanjang 3000 meter dan lebar jalan 30 meter, diantara panjang jalan tersebut sudah dilaksanakan Dinas PU Tapin, “katanya.(Rull)
“Perencanaan pembangunan kantor sekretariat daerah sudah selesai, lahan sudah tersedia dan pembebasan lahan sudah dilaksanakan, tinggal melaksanakan pembangunannya lagi. Jika dananya tersedia dan mendukung pembangunan kantor sekretariat daerah. Pada tahun 2011 ini Pemkab Tapin kembali akan melanjutkan pembangunan di kawasan cepat tumbuh. Diantaranya di kawasan Rantau Baru. Di tahun 2011 akan berlangsung proyek besar di kawasan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan kantor sekretariat daerah Pemkab Tapin yang lokasi pembangunannya berada didekat danau Rantau Baru. Dilanjutkan kembali dengan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang sama “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, Kamis (20/1) kemarin.
Kantor Bupati Tapin saat ini adalah kantor sederhana karena bangunan 20 tahun yang lalu. Dari informasi yang diperoleh sejumlah toilet di kantor tersebut ada yang rusak dan tersumbat bahkan pernah juga keran air tak mengalir. Rencana Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang ingin membangun kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru memang patut diacungi jempol, karena Bupati ingin seluruh pegawai di kantor tersebut merasa nyaman dan tenang bekerja. Juga terhadap tamu-tamu yang suatu saat melaksanakan kunjungan kerja ke Tapin tentunya akan merasa lebih nyaman.
Sementara disisi lain, Kepala Bappeda Tapin, Ir.Yunus Aziz menambahkan, “Perencanaan dan pengembangan pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin akan terus dilaksanakan. Diantaranya, di Rantau Baru terdapat masjid Raya Nurul Falah Rantau beserta Menaranya, Pembangunan Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pasar Keraton, Pembangunan Danau, Pembangunan Pondok Pesantren di kawasan Islamic Centre, Hutan Kota. Menyusul di tahun 2011 segera di bangun diantaranya kantor Sekretariat Pemkab Tapin di kawasan itu, Ruang Terbuka Hijau, dan juga Kantor DPRD Tapin, “ujarnya kepada MataBanua kemarin.
Seperti yang terlihat saat ini, dikatakan Yunus, Pembangunan masjid Raya Nurul Falah Rantau sudah selesai dibangun. Dari mulai pembangunan masjid, menara hingga halamannya. Kedepan Pemkab Tapin juga akan menambahkan kembali fasilitas masjid dengan mengerjakan pagar masjid tersebut, kegiatan itu juga dibarengi dengan pengerjaan pagar dilokasi berbeda dalam satu kawasan seperti di RSUD.Datu Sanggul Rantau. Sebagaimana diketahui, katanya “Icon Menara dan Masjid Raya Nurul Falah Rantau ini sudah diakui keberadaannya sampai keseluruh penjuru dunia. Pasalnya, document masjid Raya Nurul Falah baik itu dalam bentuk visual maupun data digital yang menggambarkan keberadaan masjid dan menaranya di Kabupaten Tapin, menurutnya sudah banyak terpublikasi di jejaring sosial seperti facebook, twiter bahkan sampai search enggine di Internet. Banyak warga Tapin dimana-mana yang menayangkan itu, “katanya kemarin.
Kemudian di kawasan Binuang Baru, dikatakan Yunus, “Di tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan berupa jalan lingkar Binuang dikawasan itu. Begitu juga di Margasari Baru, juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan, “katanya.
Sementara Dinas PU telah mengerjakan pembangunan jalan lingkar Binuang di Kecamatan Binuang dengan menyedot anggaran dari APBN melalui Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah sebesar 10 Miliar.
Ir.Gt.Noorzaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan , pengerjaan jalan lingkar Binuang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Diantaranya Rantau Baru, Binuang Baru, dan Margasari Baru. Pembangunan jalan di tiga kawasan tersebut bersumber dari APBN dibantu dengan APBD guna menunjang penguatan infrastruktur dan prasarana daerah di Tapin. Seperti pembangunan jalan lingkar Binuang, pembangunan jalan di kawasan Rantau Baru, dan pembangunan jalan yang diusulkan oleh masyarakat.
“Jalan Lingkar Binuang yang menyedot anggaran sebesar Rp.10 Miliar , dari total dana yang didapatkan sebesar Rp.19,340 miliar dari Program dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah. Saat ini jalan lingkar Binuang sudah tahap pembebasan lahan dari kepemilikan warga masyarakat sebanyak 63 KK pemilik lahan yang ukurannya bervariasi. Pembangunan jalan dengan panjang jalan sepanjang 3000 meter dan lebar jalan 30 meter, diantara panjang jalan tersebut sudah dilaksanakan Dinas PU Tapin, “katanya.(Rull)
12 Pejabat Muara Enim Prov.Sumsel Kunjungi Tapin
RANTAU, Bupati Tapin beserta pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Tapin menyambut kedatangan rombongan pejabat dari Pemkab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (20/1) kemarin bertempat di Aula Kabinet kantor Bupati Tapin. Kedatangan rombongan pejabat Muara Enim Sumsel tersebut dalam rangka kunjungan kerja. Adapun maksud dan tujuan Pemkab Muara Enim mengunjungi Kabupaten Tapin untuk studi banding proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin.
Rombongan tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemkab Muara Enim Provinsi Sumsel diwakili oleh beberapa instansi di SKPD Muara Enim. Diantaranya Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Serco. Kedatangan mereka ke Tapin di sambut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, dan juga Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan SKPD Pemkab Tapin. Dalam agenda kunjungan kerja tersebut masing-masing menyampaikan program unggulan dan potensi daerahnya masing-masing seperti galian tambang batu bara, kaolin, minyak gas bumi, methana, dan lain sebagainya. Namun inti yang ingin diketahui pejabat di Pemkab Muara Enim adalah proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin. Rombongan pejabat Muara Enim berdialog bersama Bupati Tapin, dan kepala SKPD di Pemkab Tapin. (Rull)
Rombongan tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemkab Muara Enim Provinsi Sumsel diwakili oleh beberapa instansi di SKPD Muara Enim. Diantaranya Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Serco. Kedatangan mereka ke Tapin di sambut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, dan juga Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan SKPD Pemkab Tapin. Dalam agenda kunjungan kerja tersebut masing-masing menyampaikan program unggulan dan potensi daerahnya masing-masing seperti galian tambang batu bara, kaolin, minyak gas bumi, methana, dan lain sebagainya. Namun inti yang ingin diketahui pejabat di Pemkab Muara Enim adalah proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin. Rombongan pejabat Muara Enim berdialog bersama Bupati Tapin, dan kepala SKPD di Pemkab Tapin. (Rull)
RSUD.Datu Sanggul Rantau Membutuhkan Bidan dan Perawat
( Dokter Spesialis Bertambah 1 Orang )
RANTAU, RSUD.Datu Sanggul Rantau yang semakin megah ini berdiri ditengah-tengah pusat kota Rantau. Seiring dengan selesainya pembangunan RSUD.Datu Sanggul Rantau di tahun 2011 ini, kini mereka membutuhkan tenaga perawat bidan guna membantu pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Hal itu diungkapkan NoorInfansyah, Direktur RSUD.Datu Sanggul Rantau kepada MataBanua Selasa (18/1) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, kita masih kekurangan tenaga perawat dan bidan karena di tahun 2011 ini kita akan buka dan fungsikan beberapa ruangan yang baru selesai dibangun tahun lalu. Diantaranya ruang ICU, ruang perawatan anak, ruang instalasi, dan kamar mayat. “Beberapa peralatan medis juga sudah datang dan telah disiapkan ditambah dengan dibukanya beberapa ruang di rumah sakit tersebut yang sudah banyak selesai. Dan itu dibutuhkan tenaga perawat dan bidan, karena yang ada saat ini masih dinilai kurang, “katanya.
Disisi lain, baru-baru ini kita juga kedatangan seorang dokter spesialis beberapa minggu kemarin. Sehingga bertambahlah jumlah dokter spesialis di Tapin menjadi 6 orang. Ke-6 orang dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Tapin terdiri dari 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 1 orang dokter spesialis anak, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis patologi klinik, dan 1 orang dokter bedah umum.
Mereka kontrak kerja dengan Pemerintah daerah Tapin dalam jangka waktu 1 tahun, difasilitasi satu buah rumah dinas, kendaraan dinas, dan insentif yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Tapin.
Selain itu guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pemkab Tapin juga telah memfasilitasi pendidikan bagi dokter yang ada di Tapin untuk kuliah menempuh jenjang spesialis. Sebanyak 7 orang dokter sedang studi di universitas ternama di Indonesia. Dari 7 dokter tersebut, 3 orang diantaranya adalah dokter umum, sehingga kita kekurangan dokter umum sekarang. Namun kondisi demikian sudah disikapi dengan menempatkan dokter umum di puskesmas untuk bertugas di RSUD.Datu Sanggul Rantau.
Ditambahkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, “sejumlah dokter yang sedang menempuh jenjang spesialis tersebut itu diberi beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. 3 orang diantaranya adalah dokter umum di RSUD.Datu Sanggul Rantau, nantinya setelah mereka lulus akan ditempatkan di RSUD.Datu Sanggul Rantau, “katanya. (Rull)
RANTAU, RSUD.Datu Sanggul Rantau yang semakin megah ini berdiri ditengah-tengah pusat kota Rantau. Seiring dengan selesainya pembangunan RSUD.Datu Sanggul Rantau di tahun 2011 ini, kini mereka membutuhkan tenaga perawat bidan guna membantu pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Hal itu diungkapkan NoorInfansyah, Direktur RSUD.Datu Sanggul Rantau kepada MataBanua Selasa (18/1) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, kita masih kekurangan tenaga perawat dan bidan karena di tahun 2011 ini kita akan buka dan fungsikan beberapa ruangan yang baru selesai dibangun tahun lalu. Diantaranya ruang ICU, ruang perawatan anak, ruang instalasi, dan kamar mayat. “Beberapa peralatan medis juga sudah datang dan telah disiapkan ditambah dengan dibukanya beberapa ruang di rumah sakit tersebut yang sudah banyak selesai. Dan itu dibutuhkan tenaga perawat dan bidan, karena yang ada saat ini masih dinilai kurang, “katanya.
Disisi lain, baru-baru ini kita juga kedatangan seorang dokter spesialis beberapa minggu kemarin. Sehingga bertambahlah jumlah dokter spesialis di Tapin menjadi 6 orang. Ke-6 orang dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Tapin terdiri dari 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 1 orang dokter spesialis anak, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis patologi klinik, dan 1 orang dokter bedah umum.
Mereka kontrak kerja dengan Pemerintah daerah Tapin dalam jangka waktu 1 tahun, difasilitasi satu buah rumah dinas, kendaraan dinas, dan insentif yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Tapin.
Selain itu guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pemkab Tapin juga telah memfasilitasi pendidikan bagi dokter yang ada di Tapin untuk kuliah menempuh jenjang spesialis. Sebanyak 7 orang dokter sedang studi di universitas ternama di Indonesia. Dari 7 dokter tersebut, 3 orang diantaranya adalah dokter umum, sehingga kita kekurangan dokter umum sekarang. Namun kondisi demikian sudah disikapi dengan menempatkan dokter umum di puskesmas untuk bertugas di RSUD.Datu Sanggul Rantau.
Ditambahkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, “sejumlah dokter yang sedang menempuh jenjang spesialis tersebut itu diberi beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. 3 orang diantaranya adalah dokter umum di RSUD.Datu Sanggul Rantau, nantinya setelah mereka lulus akan ditempatkan di RSUD.Datu Sanggul Rantau, “katanya. (Rull)
15 Ribu Ekor Sapi di Tapin
RANTAU, Kebutuhan sapi potong di Kabupaten Tapin menjelang bulan Maulid terpenuhi. Ketersediaan sapi potong di kabupaten Tapin saat ini yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan daerah ini jumlahnya mencapai 15 ribu ekor pertahun. Sehingga di Tapin stok sapi potong menjelang maulid terpenuhi.
Hal itu diungkapkan Bastian, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, didampingi Kasi Perbibitan Ternak, Jarmani, S,PT kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/01) kemarin.
Dalam upaya meningkatkan populasi sapi di daerah ini lantas dibangunlah Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di Kabupaten Tapin, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan (IB) ternak sapi didaerah ini. Dijelaskan Bastian, Ternak ada tiga golongan, pertama ternak besar, kedua ternak kecil, dan ketiga aneka perternakan. Juga Inseminasi Buatan (IB) ini macam-macam, namun untuk saat ini kita hanya bisa melayani IB ternak besar atau ternak sapi kepada perternak di Tapin.
Di Kabupaten Tapin ada 8 ULIB yang tersebar dibeberapa kecamatan, dan ditempatkan di kantong-kantong ternak terutama daerah padat ternak sapi seperti Kecamatan Bungur, Binuang, Hatungun, Tapin Utara, Piani, dan Salam Babaris.
Seperti di Hatungun salah satunya, di Hatungun ada 3 ULIB yang tersebar dikawasan itu, juga di Hatungun populasi ternak di nilai sangat tinggi. Selain itu juga luasan dan jangkauan lahan ternak sangat luas sehingga tak cukup kalau hanya ditempatkan hanya 1 ULIB saja. Karena bahan yang disuntikan dan dibawa oleh petugas IB berupa semen beku mampu bertahan dengan durasi waktu yang ditentukan, juga jangkauan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga dibangunlah 3 ULIB di daerah Hatungun guna memudahkan petugas IB.
1 ULIB ini dihuni oleh 1 orang petugas inseminator yang telah mendapatkan pendidikan khusus inseminator diluar daerah seperti pulau Jawa dan telah mengantongi sertifikasi bagus. Mereka bertugas mengawinkan sapi pada waktu-waktu yang ditentukan yakni disaat sapi dilanda birahi dan minta kawin. Misalnya, ketika perternak mengetahui gejala-gejala sapi minta kawin, langsung perternak itu menghubungi petugas Inseminator yang berkantor di ULIB terdekat dengan imbalan Rp.50 ribu perkali mengawinkan. Sapi-sapi tersebut dikeroyok dikawinkan agar berkembang biak sehingga populasi sapi meningkat.
Dalam mengawinkan sapi, pemilik sapi atau perternak lebih dahulu menghubungi dan minta dilayani petugas IB yang dihubungi melalui sistem telepon selular. “Setelah mengetahui tanda-tanda yang diberitahu oleh pemilik atau peternak sapi akan gejala-gejala sapi minta kawin, selanjutnya petugas IB langsung menuju lokasi perternakan yang lengkap dengan bawaan alat-alat medis selayaknya bidan sapi. Alat-alat tersebut seperti gunting, termos, straw, dan alat suntik, “katanya.
Straw ini dimasukan dalam termos yang berisi air atau disebut semen beku, selanjutnya dimasukan dalam suntikan, yang selanjutnya disuntikan ke didubur sapi yang sedang minta kawin. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda gejala sapi minta kawin itu dari dahulu kita menerapkan pola A3 atau disebut Abu, Abeng, Anget. Disini perternak atau pemilik sapi diminta untuk waspada mengawasi sapinya, apakah sapi sedang dilanda birahi atau tidak. Kalau Sapi sedang dilanda birahi biasanya dubur sapi berwarna merah, dan hangat saat dipegang. Juga waktu demikian sayang kalau terlewatkan, sebab birahi sapi beda dengan manusia. Kalau sapi setelah dilanda birahi itu nanti dengan jangka waktu 21 hari kedepan baru minta kawin lagi. Dan hanya pada waktu birahi diam potensi sapi bisa berkembang biak. Demikian Bastian. (rull)
Hal itu diungkapkan Bastian, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, didampingi Kasi Perbibitan Ternak, Jarmani, S,PT kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/01) kemarin.
Dalam upaya meningkatkan populasi sapi di daerah ini lantas dibangunlah Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di Kabupaten Tapin, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan (IB) ternak sapi didaerah ini. Dijelaskan Bastian, Ternak ada tiga golongan, pertama ternak besar, kedua ternak kecil, dan ketiga aneka perternakan. Juga Inseminasi Buatan (IB) ini macam-macam, namun untuk saat ini kita hanya bisa melayani IB ternak besar atau ternak sapi kepada perternak di Tapin.
Di Kabupaten Tapin ada 8 ULIB yang tersebar dibeberapa kecamatan, dan ditempatkan di kantong-kantong ternak terutama daerah padat ternak sapi seperti Kecamatan Bungur, Binuang, Hatungun, Tapin Utara, Piani, dan Salam Babaris.
Seperti di Hatungun salah satunya, di Hatungun ada 3 ULIB yang tersebar dikawasan itu, juga di Hatungun populasi ternak di nilai sangat tinggi. Selain itu juga luasan dan jangkauan lahan ternak sangat luas sehingga tak cukup kalau hanya ditempatkan hanya 1 ULIB saja. Karena bahan yang disuntikan dan dibawa oleh petugas IB berupa semen beku mampu bertahan dengan durasi waktu yang ditentukan, juga jangkauan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga dibangunlah 3 ULIB di daerah Hatungun guna memudahkan petugas IB.
1 ULIB ini dihuni oleh 1 orang petugas inseminator yang telah mendapatkan pendidikan khusus inseminator diluar daerah seperti pulau Jawa dan telah mengantongi sertifikasi bagus. Mereka bertugas mengawinkan sapi pada waktu-waktu yang ditentukan yakni disaat sapi dilanda birahi dan minta kawin. Misalnya, ketika perternak mengetahui gejala-gejala sapi minta kawin, langsung perternak itu menghubungi petugas Inseminator yang berkantor di ULIB terdekat dengan imbalan Rp.50 ribu perkali mengawinkan. Sapi-sapi tersebut dikeroyok dikawinkan agar berkembang biak sehingga populasi sapi meningkat.
Dalam mengawinkan sapi, pemilik sapi atau perternak lebih dahulu menghubungi dan minta dilayani petugas IB yang dihubungi melalui sistem telepon selular. “Setelah mengetahui tanda-tanda yang diberitahu oleh pemilik atau peternak sapi akan gejala-gejala sapi minta kawin, selanjutnya petugas IB langsung menuju lokasi perternakan yang lengkap dengan bawaan alat-alat medis selayaknya bidan sapi. Alat-alat tersebut seperti gunting, termos, straw, dan alat suntik, “katanya.
Straw ini dimasukan dalam termos yang berisi air atau disebut semen beku, selanjutnya dimasukan dalam suntikan, yang selanjutnya disuntikan ke didubur sapi yang sedang minta kawin. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda gejala sapi minta kawin itu dari dahulu kita menerapkan pola A3 atau disebut Abu, Abeng, Anget. Disini perternak atau pemilik sapi diminta untuk waspada mengawasi sapinya, apakah sapi sedang dilanda birahi atau tidak. Kalau Sapi sedang dilanda birahi biasanya dubur sapi berwarna merah, dan hangat saat dipegang. Juga waktu demikian sayang kalau terlewatkan, sebab birahi sapi beda dengan manusia. Kalau sapi setelah dilanda birahi itu nanti dengan jangka waktu 21 hari kedepan baru minta kawin lagi. Dan hanya pada waktu birahi diam potensi sapi bisa berkembang biak. Demikian Bastian. (rull)
Kamis, 20 Januari 2011
Jalan Pikuk Yang Rusak Mulai Di Perbaiki
RANTAU, Jalan di Pikuk Baramban Kecamatan Piani yang rusak beberapa waktu lalu akhirnya pada Sabtu (16/01) kemarin mulai diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sebelumnya pada sabtu kemarin badan jalan yang terlihat rusak kini terlihat rata. Juga dilokasi tersebut telah dipenuhi bahan material dan urukan tanah merah sebagai tanda dimulainya perbaikan jalan.
Kaspuanwar, guru SMP di Miawa Kecamatan Piani mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Tapin yang telah memperbaiki jalan yang rusak.
Menurutnya, “Dengan diperbaiki jalan di Pikuk ini, kami khususnya guru-guru yang mengajar di daerah Piani sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang mulai memperbaiki jalan yang rusak itu. Karena sebelumnya tidak hanya kami saja yang kesulitan melintasi jalan itu, bahkan warga lainnya pun bernasib sama, “katanya.
Semoga semakin cepat diperbaiki semakin baik, lanjut Anwar, karena saat ini masih tahap pengurukan badan jalan dengan tanah. Sehingga sedikit kuatir kalau hujan mengguyur tentunya jalan akan nampak licin. Untuk itu semoga cepat diuruk dengan kerikil agar badan jalan tidak licin. Seraya berharap semoga jalan ini diperbaiki secara permanen, bila perlu dicor beton, katanya.
Diceritakan Kaspuanwar, akibat jalan rusak banyak orang tergelincir jatuh karena jalan licin dan berlubang. Bahkan ada guru yang tak bisa melalui jalan tersebut sehingga Ia terpaksa izin tak mengajar, kata Guru yang bertugas di daerah Piani ini.
Ternyata menjadi guru didaerah pegunungan itu tak mudah. Kaspuanwar harus gigih melintasi bukit dan jalan berlubang setiap harinya. Sisi kanan dan kiri hanya terlihat hutan yang senyap dan tak jarang areal pegunungan dan bukit galian tambang yang dipenuhi emas hitam. Jalan itu terus menanjak dan tak datar, ditambah banyak lubang berbentuk kubangan air sehingga harus hati-hati saat melintasinya. Ternyata tak hanya Ia saja yang merasakan ini, sejumlah aparatur pemerintah seperti PNS yang bertugas dikawasan itu juga bernasib sama, dan mereka harus gigih melintasi jalan itu setiap harinya demi tugas dan amanat yang diemban. Bayangkan jika seorang guru harus melintasi jalan berjarak sekitar 54 Km setiap harinya dengan kondisi jalan yang rusak. Ia pulang pergi dari kota Rantau menuju daerah Miawa Kecamatan Piani untuk mendidik murid-murid disana. Umar Bakri dengan sepeda untanya pun pasti sedih jika melihat kondisi demikian.
Sementara Andra salah seorang pedagang yang setiap harinya ke Miawa mengatakan kepada rekan kerjanya yang juga pedagang sayur. Jangan bawa telur saat melintasi jalan ini kalau tak mau merugi. Pasalnya, telur bisa pecah sebelum dijual ke Miawa yang memang tujuan tempat ia menawarkan dagangannya.
Kalau pedagang seperti saya yang biasa membawa dagangan setiap melintas jalan itu harus menurunkan beban bawaan seperti telur, dan barang yang bisa pecah dibawah dan menaikan terlebih dahulu kendaraan sekedar melintas jalan rusak bergelombang dan menanjak itu. Selanjutnya barang yang kita turunkan ditaruh dibawah kita ambil kembali dengan berjalan kaki. “Ya cukup letih kami, tapi mau bagaimana lagi. Kalau dipaksakan dan tergelincir tentunya bukan dapat untung dari dagangan kami justru malah rugi. Ya terpaksa kita turunkan dulu satu persatu dagangan kami dari kendaraan, lalu kita ambil dengan berjalan kaki, “katanya. (rull)
Panitia Lokal Beayun Maulid Mulai Beraktifitas
(Pendaftaran Peserta Beayun Maulid Sudah 200 lebih)
RANTAU, Akhir tahun 2010 kemarin, warga masyarakat sekitar kawasan Masjid Keramat Al Mukarammah Banua Halat didampingi perwakilan dari Pemerintah Daerah Tapin seperti Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Tapin menggelar rapat penetapan panitia lokal di Rantau pada tanggal 31 Desember 2010 kemarin. Dalam rapat tersebut, panitia pelaksana lokal beayun maulid ditetapkan sekaligus menetapkan hari pelaksana. Hari pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal 15 Febuari 2011 nanti.
Hal itu diungkapkan, Kepala Disporabudpar Tapin, Drs.Arifin Noor melalui Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Kesenian dan Kebudayaan, kepada wartawan, kemarin diruang kerjanya.
Rapat akan terus dilaksanakan, katanya, pertama kali dilaksanakan akhir tahun kemarin yakni pada 24 Desember 2010. Dalam rapat tersebut panitia lokal dibentuk, disusul kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 panitia lokal ditetapkan. Selanjutnya panitia lokal yang sudah ditetapkan dalam rapat mulai melaksanakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan beauyun di bulan Rabiul awal atau di kenal sebagai bulan Maulid di Masjid Keramat Banua Halat Kecamatan Tapin Utara.
Pendaftaraan peserta beayun maulid di Masjid Keramat Al Mukarrammah Banua Halat sudah di buka panitia pelaksana lokal, dan terakhir di informasikan pada sabtu kemarin, pendaftar beayun sudah ada 200 orang lebih. Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan. Panitia pelaksana menargetkan peserta beayun maulid tahun 2011 ini sekitar 3.000 orang. Karena animo masyarakat terhadap kegiatan yang tergolong sakral ini sangat tinggi, sehingga dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat. Data terakhir di tahun 2010 kemarin, target kita saat itu sebanyak 2.500 orang, dan ternyata melebihi target dengan peserta berjumlah menjadi 2.791 orang.
Untuk tempat dan biaya pendaftaran masih seperti tahun lalu, yakni di muka masjid tersebut. Adapun untuk biaya pendaftaran peserta beayun, pendaftar dikenai tarif biaya Rp.50 ribu. Menurutnya tariff biaya pendaftaran tersebut Rp.35 ribu disalurkan untuk masjid, dan Rp.15 ribu disalurkan untuk kelengkapan sesaji. “Itu biaya pengganti untuk pinduduk, menurut adat banjar artinya penggantian 1 biji gula merah, 1 liter beras, 1 batang jarum, dan kelengkapan sesaji lainnya. Termasuk kemenyan. Sedangkan untuk syaratnya masih seperti tahun lalu, yakni kain (tapih) bahalai, tali, 3 sarung, 3 lembar selendang, tali ayunan 7 meter, “katanya.
Perayaan beayun maulid di tahun 2011 ini, menurut Ibnu, Pemerintah Daerah Tapin sudah memfasilitasi untuk turut mensukseskan kegiatan yang telah menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Pasalnya, perayaan maulid di Kabupaten Tapin Kalsel sudah tercatat dalam 100 Visit Indonesia Year, atau di kenal sebagai daerah yang memiliki wisata religiousnya yang memiliki keunikan dan ciri khas. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhatikan salah satu asset budaya yang ada dengan memfasilitasi event tahunan yang digelar warga Tapin khususnya warga Banua Halat. Selain itu, Pemda Tapin sudah memfasilitasi agar perayaan tersebut berlangsung lancar. Diantaranya pembenahan jalan sudah tertata, lahan parkir untuk pengunjung sudah siap digunakan. Selanjutnya persiapan keamanan seperti anggota polres Tapin, anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan Tapin dan Bakosiskom. Juga Tagana Tapin, BPK, dan Tim Medis, katanya.
Tradisi upacara beayun di masjid Keramat Al Mukarahmah Banua Halat yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal di Kabupaten Tapin. Kata Ibnu, “Masyarakat Tapin khususnya warga desa Banua Halat kental dengan pemahaman agamanya. Upacara meayun merupakan sebuah gambaran kecintaan dari masyarakat Tapin khususnya warga desa banua Halat kepada junjungannya Nabi Muhammad Rasullulah SAW. Dikarenakan pada tanggal 12 Rabiul Awal sejarah mencatat sebuah peristiwa besar terjadi, dan di kenal dengan hari kelahiran Rasullulah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, dan juga Hijrahnya rasullulah dari kota Mekkah ke kota Madinah sekaligus wafatnya Rasullulah Muhammad SAW, “katanya. (rull)
RANTAU, Akhir tahun 2010 kemarin, warga masyarakat sekitar kawasan Masjid Keramat Al Mukarammah Banua Halat didampingi perwakilan dari Pemerintah Daerah Tapin seperti Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Tapin menggelar rapat penetapan panitia lokal di Rantau pada tanggal 31 Desember 2010 kemarin. Dalam rapat tersebut, panitia pelaksana lokal beayun maulid ditetapkan sekaligus menetapkan hari pelaksana. Hari pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal 15 Febuari 2011 nanti.
Hal itu diungkapkan, Kepala Disporabudpar Tapin, Drs.Arifin Noor melalui Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Kesenian dan Kebudayaan, kepada wartawan, kemarin diruang kerjanya.
Rapat akan terus dilaksanakan, katanya, pertama kali dilaksanakan akhir tahun kemarin yakni pada 24 Desember 2010. Dalam rapat tersebut panitia lokal dibentuk, disusul kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 panitia lokal ditetapkan. Selanjutnya panitia lokal yang sudah ditetapkan dalam rapat mulai melaksanakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan beauyun di bulan Rabiul awal atau di kenal sebagai bulan Maulid di Masjid Keramat Banua Halat Kecamatan Tapin Utara.
Pendaftaraan peserta beayun maulid di Masjid Keramat Al Mukarrammah Banua Halat sudah di buka panitia pelaksana lokal, dan terakhir di informasikan pada sabtu kemarin, pendaftar beayun sudah ada 200 orang lebih. Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan. Panitia pelaksana menargetkan peserta beayun maulid tahun 2011 ini sekitar 3.000 orang. Karena animo masyarakat terhadap kegiatan yang tergolong sakral ini sangat tinggi, sehingga dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat. Data terakhir di tahun 2010 kemarin, target kita saat itu sebanyak 2.500 orang, dan ternyata melebihi target dengan peserta berjumlah menjadi 2.791 orang.
Untuk tempat dan biaya pendaftaran masih seperti tahun lalu, yakni di muka masjid tersebut. Adapun untuk biaya pendaftaran peserta beayun, pendaftar dikenai tarif biaya Rp.50 ribu. Menurutnya tariff biaya pendaftaran tersebut Rp.35 ribu disalurkan untuk masjid, dan Rp.15 ribu disalurkan untuk kelengkapan sesaji. “Itu biaya pengganti untuk pinduduk, menurut adat banjar artinya penggantian 1 biji gula merah, 1 liter beras, 1 batang jarum, dan kelengkapan sesaji lainnya. Termasuk kemenyan. Sedangkan untuk syaratnya masih seperti tahun lalu, yakni kain (tapih) bahalai, tali, 3 sarung, 3 lembar selendang, tali ayunan 7 meter, “katanya.
Perayaan beayun maulid di tahun 2011 ini, menurut Ibnu, Pemerintah Daerah Tapin sudah memfasilitasi untuk turut mensukseskan kegiatan yang telah menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Pasalnya, perayaan maulid di Kabupaten Tapin Kalsel sudah tercatat dalam 100 Visit Indonesia Year, atau di kenal sebagai daerah yang memiliki wisata religiousnya yang memiliki keunikan dan ciri khas. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhatikan salah satu asset budaya yang ada dengan memfasilitasi event tahunan yang digelar warga Tapin khususnya warga Banua Halat. Selain itu, Pemda Tapin sudah memfasilitasi agar perayaan tersebut berlangsung lancar. Diantaranya pembenahan jalan sudah tertata, lahan parkir untuk pengunjung sudah siap digunakan. Selanjutnya persiapan keamanan seperti anggota polres Tapin, anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan Tapin dan Bakosiskom. Juga Tagana Tapin, BPK, dan Tim Medis, katanya.
Tradisi upacara beayun di masjid Keramat Al Mukarahmah Banua Halat yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal di Kabupaten Tapin. Kata Ibnu, “Masyarakat Tapin khususnya warga desa Banua Halat kental dengan pemahaman agamanya. Upacara meayun merupakan sebuah gambaran kecintaan dari masyarakat Tapin khususnya warga desa banua Halat kepada junjungannya Nabi Muhammad Rasullulah SAW. Dikarenakan pada tanggal 12 Rabiul Awal sejarah mencatat sebuah peristiwa besar terjadi, dan di kenal dengan hari kelahiran Rasullulah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, dan juga Hijrahnya rasullulah dari kota Mekkah ke kota Madinah sekaligus wafatnya Rasullulah Muhammad SAW, “katanya. (rull)
Dinkes Tapin Pantau DBD Dengan 2 Basis
RANTAU, Awal tahun 2011 ini warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit demam berdarah (DBD). Karena menurut dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin bahwa DBD sering terjadi di bulan Januari hingga dua bulan ke depan. Dinas kesehatan setempat tengah melakukan pengamatan serius terhadap penyakit DBD ini sebagai langkah antisipasi terhadap pengembangan penyakit ini. Ada dua pola pengamatan yang diterapkan pihaknya. Pertama pengamatan berbasis masyarakat, dan pengamatan berbasis rumah sakit.
Hal itu diungkapkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin kepada wartawan kemarin.
Pengamatan berbasis rumah sakit, kata Kusudiarto, Dinas Kesehatan pro aktif dalam mengumpulkan informasi ataupun laporan data apabila ada pasien yang positif terkena DBD dari rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Tapin. Begitu juga dengan pola pengamatan berbasis masyarakat, kita selalu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penyakit DBD ini.
Penyakit DBD ini berasal dari nyamuk jenis aedis aegpty yang senang dan suka bersarang di air jernih. Ia lebih sering bersarang pada air jernih di penampungan air, kaleng kosong berisi air, ban bekas yang berisi air, potongan bambu. Jenis nyamuk ini berbeda dengan nyamuk pada umumnya, karena nyamuk aedis aegpty menggigit pada pagi hingga sore hari, dan tidak kontak dengan tanah secara langsung.
Jika seseorang terkena gigitannya, biasanya gejala awal timbul bintik merah dikulit, selanjutnya badan panas (demam), hingga kalau sampai farah bisa muntah darah hingga meninggal dunia. Adapun gejala-gejala DBD ini diantaranya seseorang mendadak panas selama 2-7 hari, nyeri pada ulu hati, badan lemah dan lesu, timbul bintik merah. Terkadang pasien itu dapat muntah darah dan mimisan. Adapun pertolongan pertama yang perlu kita lakukan terhadap penderita DBD adalah beri minum air putih sebanyak mungkin, lalu kompres panas agar reda lalu beri obat penurun panas. Selanjutnya segera bawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk memberantas sekaligus pencegahan virus DBD selain dengan memutus mata rantai penularan dengan melakukan pemberantasan dengan cara 3 M, yakni menutup tempat tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara berkala dan menimbun barang barang bekas yang potensial tergenang air.
“Untuk itu warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit DBD ini, dan tetap melaksanakan pola hidup sehat karena pola hidup sehat jauh lebih efektif untuk meminimalisir terjangkit DBD. Tahun 2010 kemarin, sekitar 34 kasus DBD terjadi di Kabupaten Tapin. Dari 34 kasus tersebut yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara, “katanya.
Ditambahkan Humam Arifin, Kabid Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P2P1) pada Dinas Kesehatan Tapin. Menurutnya, “Warga Tapin yang terkena virus DBD ini adalah mutasi. Mereka tergigit nyamuk diluar daerah, dan membawanya ke Tapin, “katanya. (rull)
Hal itu diungkapkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin kepada wartawan kemarin.
Pengamatan berbasis rumah sakit, kata Kusudiarto, Dinas Kesehatan pro aktif dalam mengumpulkan informasi ataupun laporan data apabila ada pasien yang positif terkena DBD dari rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Tapin. Begitu juga dengan pola pengamatan berbasis masyarakat, kita selalu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penyakit DBD ini.
Penyakit DBD ini berasal dari nyamuk jenis aedis aegpty yang senang dan suka bersarang di air jernih. Ia lebih sering bersarang pada air jernih di penampungan air, kaleng kosong berisi air, ban bekas yang berisi air, potongan bambu. Jenis nyamuk ini berbeda dengan nyamuk pada umumnya, karena nyamuk aedis aegpty menggigit pada pagi hingga sore hari, dan tidak kontak dengan tanah secara langsung.
Jika seseorang terkena gigitannya, biasanya gejala awal timbul bintik merah dikulit, selanjutnya badan panas (demam), hingga kalau sampai farah bisa muntah darah hingga meninggal dunia. Adapun gejala-gejala DBD ini diantaranya seseorang mendadak panas selama 2-7 hari, nyeri pada ulu hati, badan lemah dan lesu, timbul bintik merah. Terkadang pasien itu dapat muntah darah dan mimisan. Adapun pertolongan pertama yang perlu kita lakukan terhadap penderita DBD adalah beri minum air putih sebanyak mungkin, lalu kompres panas agar reda lalu beri obat penurun panas. Selanjutnya segera bawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk memberantas sekaligus pencegahan virus DBD selain dengan memutus mata rantai penularan dengan melakukan pemberantasan dengan cara 3 M, yakni menutup tempat tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara berkala dan menimbun barang barang bekas yang potensial tergenang air.
“Untuk itu warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit DBD ini, dan tetap melaksanakan pola hidup sehat karena pola hidup sehat jauh lebih efektif untuk meminimalisir terjangkit DBD. Tahun 2010 kemarin, sekitar 34 kasus DBD terjadi di Kabupaten Tapin. Dari 34 kasus tersebut yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara, “katanya.
Ditambahkan Humam Arifin, Kabid Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P2P1) pada Dinas Kesehatan Tapin. Menurutnya, “Warga Tapin yang terkena virus DBD ini adalah mutasi. Mereka tergigit nyamuk diluar daerah, dan membawanya ke Tapin, “katanya. (rull)
Senin, 17 Januari 2011
Sukseskan Program Nasional e-KTP
RANTAU, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil kini tengah bersiap dan berbenah dalam mempersiapkan tugas nasional yakni penerapan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang diberlakukan secara nasional paling lambat 2012 mendatang.
“Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus mensukseskan program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang sudah ditetapkan target waktu oleh Pemerintah Daerah bahwa di tahun 2012 mendatang harus sudah terlaksana, “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2010 kemarin sudah mulai melaksanakan pendataan penduduk, dan di tahun 2011 ini kita telah siapkan perangkat keras(hardware) dan perangkat lunaknya (Software). Juga kantor bagi Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang bertempat di jalan Perintis Raya, atau tepatnya di samping taman Sirang Pitu. Hingga di tahun 2012 seluruh warga Tapin menggunakan elektronik KTP.
Elektronik KTP ini akan diberikan kepada warga masyarakat Tapin secara cuma-cuma tanpa harus ada pungutan dari pihak Disdukcapil. Diharapkan Bupati Tapin, “Jadi jangan ada pungutan cuma-cuma itu, karena itu merupakan tugas nasional yang harus kita selesaikan, “pungkasnya. (Rull)
“Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus mensukseskan program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang sudah ditetapkan target waktu oleh Pemerintah Daerah bahwa di tahun 2012 mendatang harus sudah terlaksana, “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2010 kemarin sudah mulai melaksanakan pendataan penduduk, dan di tahun 2011 ini kita telah siapkan perangkat keras(hardware) dan perangkat lunaknya (Software). Juga kantor bagi Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang bertempat di jalan Perintis Raya, atau tepatnya di samping taman Sirang Pitu. Hingga di tahun 2012 seluruh warga Tapin menggunakan elektronik KTP.
Elektronik KTP ini akan diberikan kepada warga masyarakat Tapin secara cuma-cuma tanpa harus ada pungutan dari pihak Disdukcapil. Diharapkan Bupati Tapin, “Jadi jangan ada pungutan cuma-cuma itu, karena itu merupakan tugas nasional yang harus kita selesaikan, “pungkasnya. (Rull)
Petani di CLS-CLU tunggu 2 Sampai 3 Bulan Lagi Baru Tanam Ulang
RANTAU, Tanaman padi yang ditanam oleh petani di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam banjir. Akibatnya areal persawahaan gagal tanam, sehingga petani terpaksa melakukan tanam ulang. Namun saat ini untuk menanam ulang itu belum bisa dilakukan, karena air dikawasan itu masih tinggi. Sehingga petani harus menunggu dua atau tiga bulan lagi untuk menanam ulang. Sebab diperkirakan dibulan itu air dkawasan itu akan turun dan tidak tinggi lagi.
Hal itu diungkapkan H Saiful Anwar, kemarin kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.
Ia menyatakan sekitar 15 ribu hektar sawah di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam air yang tinggi sehingga petani di kawasan tersebut gagal tanam. Dengan cuaca saat ini yang tergolong ekstrim karena tahun ini hampir tidak ada kemaraunya sehingga menimbulkan genangan air di lahan sawah petani. Untuk itu petani diminta bersabar menunggu air dikawasan itu surut dan tidak tinggi lagi, dan itu diperkirakan antara dua tiga bulan lagi baru petani bisa melaksanakan tanam ulang. Saat ini masih belum bisa karena lahan petani di dua kecamatan itu masih terendam air yang cukup tinggi. Demikian Saiful Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapin. (rull)
Hal itu diungkapkan H Saiful Anwar, kemarin kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.
Ia menyatakan sekitar 15 ribu hektar sawah di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam air yang tinggi sehingga petani di kawasan tersebut gagal tanam. Dengan cuaca saat ini yang tergolong ekstrim karena tahun ini hampir tidak ada kemaraunya sehingga menimbulkan genangan air di lahan sawah petani. Untuk itu petani diminta bersabar menunggu air dikawasan itu surut dan tidak tinggi lagi, dan itu diperkirakan antara dua tiga bulan lagi baru petani bisa melaksanakan tanam ulang. Saat ini masih belum bisa karena lahan petani di dua kecamatan itu masih terendam air yang cukup tinggi. Demikian Saiful Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapin. (rull)
Sabtu, 15 Januari 2011
Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Tapin Akui Tunggakan LUEP
RANTAU, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, Rusnadi, mengakui masih banyaknya tunggakan dana Lembaga Ekonomi Usaha Perdesaan (LUEP) yang dipinjamkan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di tahun 2010 yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman.
Bantuan dana LUEP yang diberikan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di Tapin itu ada dua sumber dana. Pertama dari APBD Tapin, dan kedua dari provinsi Kalsel. Dari APBD Tapin tahun 2010, dana LUEP yang kita salurkan kepada 11 pengusul dan penerima LUEP itu senilai 1.048.080.000, namun yang baru dikembalikan baru Rp.922.680.000. “Kita sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2010 kemarin, dan baru dikembalikan sekitar 88 persen saja. Dari 11 orang pengusul dan penerima dana LUEP tadi ada 3 orang diantaranya yang masih belum mengembalikan dana LUEP tersebut, selebihnya sudah melunasi. Alasan 3 orang pengusul dan penerima LUEP yang belum melunasi menyatakan gabah yang dibeli dari dana LUEP masih ada, dan disimpan dalam gudang tapi belum dijual. Alasan lainnya gabah sudah di jual tapi belum di bayar orang, artinya dihutang, “kata Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, kemarin diruang kerjanya.
Tahun anggaran 2011 ini, kita mengajukan kembali dana LUEP senilai Rp.1,5 miliar dari APBD Pemkab Tapin yang masih menunggu ketukan palu di DPRD Tapin. Sementara bagi 3 orang pengusul dan penerima dana LUEP yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman LUEP tahun 2010 kita akan berikan sanksi. Sanksi tersebut berupa tidak akan di berikan lagi dana bantuan LUEP di tahun 2011, sementara 8 orang diantaranya yang sudah melunasi kita usulkan kembali untuk mendapatkan bantuan dana LUEP di tahun 2011 ini, “katanya.
Sementara kalau dari APBD Provinsi, dana LUEP yang kita salurkan ke 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 itu senilai Rp.1.729.200.000. Dimana saat itu pengambilannya dananya melalui dua tahap. Tahap pertama itu Rp.1.557.600.000, dan di tahap kedua itu senilai Rp.171.600.000. “Karena dibagi dua tahap, pada tahap pertama kita cairkan sedangkan pada tahap kedua kami tidak cairkan. Sehingga yang terserap bagi 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 dari APBD Provinsi itu hanya Rp.1.557.600.000 saja, sedangkan sisanya Rp.171.600.000 kita tidak cairkan alias tidak kita ambil di Provinsi, “katanya.
“Dari dana yang terserap kepada 9 pengusul dan penerima LUEP itu yang baru dikembalikan dana LUEP dipresentasikan baru sekitar 40 persen saja. Tapi saat ini kami masih terus menagih dan tahap penagihan pengembalian seluruh dana LUEP tersebut. Dan jika diantara pengusul dan penerima dana LUEP masih belum bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut kita akan serahkan kepada pihak penyelenggara pelelangan, “katanya.
Mereka yang mengajukan pinjaman dana LUEP dengan jangka waktu setahun harus dapat mengembalikan. Dan juga untuk mendapatkan dana bantuan dari LUEP itu, mereka terlebih dahulu mengajukan usulan ke kita dengan jaminan berupa anggunan. Jika dananya berasal dari APBD Tapin, sementara kalau dananya bersumber dari provinsi Kalsel, itu harus melalui rekomendasi Bupati Tapin di samping anggunan sebagai persyaratan perolehan dana LUEP.
Tujuannya bantuan dana LUEP ini adalah untuk membantu para petani yang menjual hasil panen setelah musimnya. Biasanya saat panen itu, harga beras dan gabah itu turun. Untuk menyingkapi permasalahan itu, Pemerintah memberikan bantuan dana LUEP kepada pengusul dan penerima LUEP. “Mereka inilah dengan bantuan dana LUEP, lantas membeli harga gabah petani. Juga diwajibkan membeli harga gabah petani diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “katanya. (Rull)
Bantuan dana LUEP yang diberikan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di Tapin itu ada dua sumber dana. Pertama dari APBD Tapin, dan kedua dari provinsi Kalsel. Dari APBD Tapin tahun 2010, dana LUEP yang kita salurkan kepada 11 pengusul dan penerima LUEP itu senilai 1.048.080.000, namun yang baru dikembalikan baru Rp.922.680.000. “Kita sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2010 kemarin, dan baru dikembalikan sekitar 88 persen saja. Dari 11 orang pengusul dan penerima dana LUEP tadi ada 3 orang diantaranya yang masih belum mengembalikan dana LUEP tersebut, selebihnya sudah melunasi. Alasan 3 orang pengusul dan penerima LUEP yang belum melunasi menyatakan gabah yang dibeli dari dana LUEP masih ada, dan disimpan dalam gudang tapi belum dijual. Alasan lainnya gabah sudah di jual tapi belum di bayar orang, artinya dihutang, “kata Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, kemarin diruang kerjanya.
Tahun anggaran 2011 ini, kita mengajukan kembali dana LUEP senilai Rp.1,5 miliar dari APBD Pemkab Tapin yang masih menunggu ketukan palu di DPRD Tapin. Sementara bagi 3 orang pengusul dan penerima dana LUEP yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman LUEP tahun 2010 kita akan berikan sanksi. Sanksi tersebut berupa tidak akan di berikan lagi dana bantuan LUEP di tahun 2011, sementara 8 orang diantaranya yang sudah melunasi kita usulkan kembali untuk mendapatkan bantuan dana LUEP di tahun 2011 ini, “katanya.
Sementara kalau dari APBD Provinsi, dana LUEP yang kita salurkan ke 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 itu senilai Rp.1.729.200.000. Dimana saat itu pengambilannya dananya melalui dua tahap. Tahap pertama itu Rp.1.557.600.000, dan di tahap kedua itu senilai Rp.171.600.000. “Karena dibagi dua tahap, pada tahap pertama kita cairkan sedangkan pada tahap kedua kami tidak cairkan. Sehingga yang terserap bagi 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 dari APBD Provinsi itu hanya Rp.1.557.600.000 saja, sedangkan sisanya Rp.171.600.000 kita tidak cairkan alias tidak kita ambil di Provinsi, “katanya.
“Dari dana yang terserap kepada 9 pengusul dan penerima LUEP itu yang baru dikembalikan dana LUEP dipresentasikan baru sekitar 40 persen saja. Tapi saat ini kami masih terus menagih dan tahap penagihan pengembalian seluruh dana LUEP tersebut. Dan jika diantara pengusul dan penerima dana LUEP masih belum bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut kita akan serahkan kepada pihak penyelenggara pelelangan, “katanya.
Mereka yang mengajukan pinjaman dana LUEP dengan jangka waktu setahun harus dapat mengembalikan. Dan juga untuk mendapatkan dana bantuan dari LUEP itu, mereka terlebih dahulu mengajukan usulan ke kita dengan jaminan berupa anggunan. Jika dananya berasal dari APBD Tapin, sementara kalau dananya bersumber dari provinsi Kalsel, itu harus melalui rekomendasi Bupati Tapin di samping anggunan sebagai persyaratan perolehan dana LUEP.
Tujuannya bantuan dana LUEP ini adalah untuk membantu para petani yang menjual hasil panen setelah musimnya. Biasanya saat panen itu, harga beras dan gabah itu turun. Untuk menyingkapi permasalahan itu, Pemerintah memberikan bantuan dana LUEP kepada pengusul dan penerima LUEP. “Mereka inilah dengan bantuan dana LUEP, lantas membeli harga gabah petani. Juga diwajibkan membeli harga gabah petani diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “katanya. (Rull)
Langganan:
Postingan (Atom)
