RANTAU, Puncak Hari Pers Nasional Daerah (HPND) Kabupaten Tapin 2011 dihadiri oleh Wakil Gurbenur Kalsel, H.Rudi Resnawan dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat pada Kamis (14/04) kemarin bertempat di Gedung Sultan Kuning Rantau. Selain itu juga dihadiri oleh Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan Ketua PWI Kalsel, Drs.Fathur Rahman dan sejumlah wartawan media cetak maupun elektronik se-Kalimantan Selatan. Puncak acara Hari Pers Nasional Daerah 2011 di Kabupaten Tapin juga dirangkai dengan pemberian beberapa penghargaan kepada Bupati Tapin berupa PIN Emas dari PWI yang diserahkan oleh sekjen PWI pusat secara simbolis kemarin.
Bupati Tapin, Drs.H.Idis Nurdin Halidi MAP menyampaikan beberapa kata dalam sambutannya terhadap para undangan disela Ia memberikan sambutan terhadap para tamu yang hadir di bumi Serambi Madinah. “Bakantan binatang langka yang menawan, Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan wartawan, “katanya mengawali sambutannya. Dilanjutkan kembali, “Datu Sanggul Datu Nuraya, Datu Suban guru Mereka, Bila kalian senang semua, Kami tuan rumah jadi gembira, “ujarnya kembali.
Menurutnya, ditahun 2011 ini Kabupaten Tapin dipercaya menjadi tuan rumah untuk perayaan Hari Pers Nasional Daerah (HPND) 2011 yang sekaligus dirangkai dengan HUT PWI Kalsel ke 65. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini tentunya sangat banyak manfaat yang diterima Pemerintah Daerah Tapin. Salah satunya Kabupaten Tapin dikunjungi oleh tokoh-tokoh Pers berkaliber Nasional. Dimana menurutnya, “kunjungan para jurnalis Nasional tersebut Kabupaten Tapin akan lebih terkenal. Selain itu manfaat lainnya adalah dengan diadakannya workshop atau pelatihan jurnalis bagi para pelajar dan seluruh SKPD tentunya akan membuka wawasan mereka di bidang jurnalis, “katanya.
Acara puncak kegiatan Hari Pers Nasional Daerah 2011 ini juga dihibur dengan atraksi kesenian daerah seperti kuda gepang, wayang orang, musik panting salawat, dan pameran foto hasil bidikan fotografer media cetak. Ditengah kegiatan tersebut, wakil gurbenur kalsel bersama sekjan PWI dan Ketua PWI Kalsel turut berperan dalam tokoh pewayangan dengan jingkrak-jingkrak kaku dan tak jelas. Kontan buat tamu undangan sedikit tertawa lepas. Namun lain halnya Janderi, ketua kelompok pewayangan asli Tapin yang bermukim di Lawahan Kecamatan Tapin Selatan ini berpantul dihadapan para pejabat terkait kondisi jalan di desanya yang tergolong rusak dan belum beraspal. “Kami minta tolong terhadap bapak ibu pejabat pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi daerah kami. Terutama pada jalan menuju desa kami itu belum diaspal, “katanya.
Acara puncak HPND 2011 yang berlangsung kemarin juga dirangkai dengan pemberian bantuan berupa buku dan mobil pintar bagi perpustakaan di kecamatan yang diserahkan oleh wakil gurbenur Kalsel, Rudy Resnawan didampingi Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP terhadap Kepala Desa, dan pelajar prestasi yang unggul dalam pelatihan jurnalis kemarin. (Rull)
Jumat, 15 April 2011
Pemkab Tapin Terapkan LPSE
(Sosialisasi LPSE e-Proc)
RANTAU, Usai dilaksanakan peresmian LPSE oleh Bupati Tapin dan Ketua DPRD Tapin di Pendopo Balahendang Rantau, Selasa (12/04) kemarin. Acara peresmian LPSE ini juga dirangkai sosialisasi mengenai LPSE oleh Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc,DFT,APU , Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
Para peserta dapat berpartisipasi dalam forum diskusi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement dan LPSE.
Menurut Profesor, penerapan LPSE atau e-procurement menjadi kebutuhan penting dalam mengwujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, disamping itu banyak keuntungan lainnya baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia biaya dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi, konsolidasi dan biaya cetak dokumen. Sehingga penyedia dapat memiliki ruang untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa. Dari sisi pengguna, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.
Sebagaimana di ungkapkan, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc, “Sistem E-Proc dan LPSE dapat menghapus kongkalikong oknum-oknum terkait, bersih dari KKN. Dan juga tercipta iklim persaingan yang sehat. Jika dibandingkan sebelum menggunakan LPSE, seorang pengguna untuk dapat tender lelang ada yang menerapkan sistem pemberian amplop lebih dahulu dengan imbalan menangkan tender lelang. Dengan e-Proc, semua itu dikatakan tidak akan ada lagi, yang ada justru hantu di dunia maya seperti kuntilanak dan para dedemit lainnya, “katanya.
Di Kalsel sudah ada 3 daerah yang telah menerapkan LPSE diantaranya Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. “Sejauh ini setelah kedua daerah seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menerapkan program LPSE, alhamdulilah sampai saat ini belum ada masalah yang terjadi, “katanya.
LPSE ini ditampilkan online di Internet (International Network) melalui sebuah media berbasis website yang di kelola pemerintah setempat melalui Bappeda Tapin bekerjasama dengan developer IT terkemuka. Situs LPSE itu beralamatkan di http://lpse.tapinkab.go.id.(Rull)
RANTAU, Usai dilaksanakan peresmian LPSE oleh Bupati Tapin dan Ketua DPRD Tapin di Pendopo Balahendang Rantau, Selasa (12/04) kemarin. Acara peresmian LPSE ini juga dirangkai sosialisasi mengenai LPSE oleh Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc,DFT,APU , Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
Para peserta dapat berpartisipasi dalam forum diskusi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement dan LPSE.
Menurut Profesor, penerapan LPSE atau e-procurement menjadi kebutuhan penting dalam mengwujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, disamping itu banyak keuntungan lainnya baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia biaya dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi, konsolidasi dan biaya cetak dokumen. Sehingga penyedia dapat memiliki ruang untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa. Dari sisi pengguna, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.
Sebagaimana di ungkapkan, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Prof.Ir.Himawan Adinegero, M,Sc, “Sistem E-Proc dan LPSE dapat menghapus kongkalikong oknum-oknum terkait, bersih dari KKN. Dan juga tercipta iklim persaingan yang sehat. Jika dibandingkan sebelum menggunakan LPSE, seorang pengguna untuk dapat tender lelang ada yang menerapkan sistem pemberian amplop lebih dahulu dengan imbalan menangkan tender lelang. Dengan e-Proc, semua itu dikatakan tidak akan ada lagi, yang ada justru hantu di dunia maya seperti kuntilanak dan para dedemit lainnya, “katanya.
Di Kalsel sudah ada 3 daerah yang telah menerapkan LPSE diantaranya Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. “Sejauh ini setelah kedua daerah seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menerapkan program LPSE, alhamdulilah sampai saat ini belum ada masalah yang terjadi, “katanya.
LPSE ini ditampilkan online di Internet (International Network) melalui sebuah media berbasis website yang di kelola pemerintah setempat melalui Bappeda Tapin bekerjasama dengan developer IT terkemuka. Situs LPSE itu beralamatkan di http://lpse.tapinkab.go.id.(Rull)
Langganan:
Postingan (Atom)
