JavaScript is required to view this page. 31 Mei 2011

Selasa, 31 Mei 2011

Sekda Tapin Lantik 65 Kepala Sekolah Di Tapin

RANTAU, Sekretaris Daerah Tapin, dr.Rachmadi, M,Si mengambil sumpah janji dan melantik 65 pejabat di lingkungan Pemkab Tapin, Senin (30/5) kemarin. Ke-65 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya kemarin seluruhnya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yakni para guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dari mulai SD, SMP, hingga SMU.

Ke-65 kepala sekolah yang dilantik kemarin, juga disaksikan dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Tapin, Staf Ahli Bupati Tapin, dan Kepala SKPD beserta camat di lingkungan Pemkab Tapin.

Diawal sambutannya sekda Tapin mengatakan permintaan maafnya, dimana Mewakili Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, Sekda Tapin meminta maaf, “karena kesibukan Bupati Tapin yang saat ini sedang bertugas ke luar daerah, sehingga acara pelantikan diwakilkannya, “katanya.

Dalam sambutannya Sekda Tapin, dr.Rachmadi, M,Si mengajak seluruh kepala sekolah yang baru saja dilantik untuk terus semangat dalam bertugas dan bekerja. “Apalagi sebagian besar kepala sekolah yang dilantik ini sudah PLT di tempat barunya bertugas, atau tidak jauh dari tempat awal mereka bertugas. Atau jauh sekali dari tempat tugas pertamanya, “katanya.

Itulah resiko jabatan di PNS, tugas dimana saja harus menerima baik jauh maupun dekat sekalipun. Diharapkannya, Para kepala sekolah yang dilantik mesti dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala sekolah dengan baik dengan aman dan nyaman. Artinya dapat menjalankan tugas dengan baik tidak tersangkut dengan masalah hukum, itu yang pertama yang harus dijaga. “Karena kalau tersangkut masalah hukum itu tidak menyangkut besar kecilnya dana yang dikelola. Ada juga yang dananya besar tetangkap, juga ada yang dananya kecil juga tertangkap, “katanya.

Kemudian yang kedua, adanya prestasi sekolah yang di bawahnya. Minimal angka kelulusan 100 persen. Para kepala sekolah harus menyadari tugas utamanya sebagai guru karena jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang dibebankan kepada Guru PNS yang dipandang mampu menjalankannya.

Dikatakan Sekda Tapin, Sebelumnya pelantikan bagi kepala sekolah ini dilaksanakan pada hari Jum’at (27/5) pagi kemarin. Namun karena ada sebagian kepala sekolah tertinggal dan tidak ada yang hadir, acara pelantikan ditunda ke hari Senin (30/5) kemarin. “Penundaan pelantikan karena kepala sekolah yang akan dilantik tidak lengkap. Dari pada dua atau tiga kali dilaksanakan pelantikan, lebih baik dilaksanakan sekalian saja, menunggu 1 atau 2 hari dan kumpul bersama rekan-rekan kepsek lainnya, “pungkasnya. (rull)

32 RTM dapat Sembako Dari Program PNPM Kecamatan Bakarangan

RANTAU,~ Rumah Tangga Sasaran di kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin diberikan bantuan sembako dari pihak kecamatan. Ada sekitar 32 Rumah Tangga Sasaran, mendapatkan bantuan sembako dari Program Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Bakarangan.

Camat Bakarangan, Tajuddin Noor menjelaskan di kantor Kecamaatan Bakarangan, Sabtu (28/5) kemarin, pemberian sembako kepada 32 rumah tangga sasaran dalam hal ini Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di wilayah kecamatannya merupakan bantuan yang berasal dari program PNPM yang dikelola oleh aparat kecamatan dalam usaha Simpan Pinjam Perempuan(SPP) PNPM. SPP ini merupakan salah satu kegiatan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Rumah Tangga Miskin di Bakarangan merupakan rumah tangga sasaran yang kita bantu dari hasil keuntungan dan kelebihan surplus Simpan Pinjam Perempuan. “Sisa hasil usaha itulah yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin yang ada di Desa Tangkawang Baru, kecamatan Bakarangan, “katanya.

“Bantuan tersebut kita serahkan pada Sabtu kemarin, bertempat di Aula Kecamaran Bakarangan. Bantuan tersebut dalam bentuk barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, susu, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan didaerah ini, dan juga pembangunan infrastruktur , “harapnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Bakarangan dikemas kembali oleh pihak kecamatan dalam Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Dimana tahun 2011 ini, sebagaimana diungkapkan, Ngatiman, Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Bakarangan bahwa Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin telah mengumpulkan surplus sekitar Rp 3, 2 juta. Bahkan SPP yang ada Kecamatan Bakarangan tahun ini mendapat kucuran dana sekitar Rp 1 Milliar lebih, dan bantuan tersebut digunakan untuk memberikan modal kepada masyarakat. SPP digunakan untuk memberikan bantuan permodalan bagi usaha produktif, selain terus digulirkan untuk pinjaman modal, surplus dari hasil SPP Tahun 2010 disalurkan untuk bantuan sosial bagi rumah tangga miskin sebagai wujud kepedulian kita. “Penyalurannya juga tetap dalam pengawasan kita, “kataya.

Bantuan sosial RTM ini kita kemas secara bergiliran bagi rumah tangga sasaran yang ada di desa di Kecamatan Bakarangan setiap tahunnya. Jadi setiap desa mendapatkan bantuannya secara bergiliran. Contohnya, pada surplus tahun kemaren, itu sasaran kita adalah Desa Tangkawang, dimana Rumah Tangga Miskin didesa tersebut kita beri bantuan. Juga dalam penerimaan RTM ini, itu sudah masuk kriteria yang di tetukan oleh aparatur desa, dimana pihak kecamatan bekerjasama dengan kepala Desa setempat dan pihaknya.

Untuk tahun 2011 ini, kelompok yang menerima SPP berdasarkan proposal dan telah melalui proses verifikasi yakni Desa Paul Kelompok Nurul Yaqin sebesar Rp 44 juta lebih. Desa Tangkawang Baru kelompok Cempaka Putih sebesar Rp 46 juta lebih, selanjutnya Desa Waringin Kelompok Darul Muttaqin sebesar Rp 30 Juta lebih , kemudian Desa parigi Simbar ada dua Kelompok yaitu Mawar sebesar Rp 21 juta lebih dan Arisan Sholawat sebesar Rp 28 juta lebih, serta Desa Tangkawang Lama kelompok Amanah sebesar Rp 36 juta lebih serta Desa Bakarangan kelompok Arisan Yasinan sebesar Rp 28 juta lebih dan Desa Masta kelompot Yasinan Al Fatah sebesar Rp 22 juta lebih. Setiap satu kelompok terdiri dari sepuluh orang anggota yang mana nantinya pinjaman tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Pengembalian pijaman dilakukan setiap bulan selama satu tahun di tambah dengan bunga pinjaman.

Pengguliran dana dari Program PNPM-Mp ini berlansung sejak tahun 2009 lalu, dan baru dua tahun berjalan. Selama dua tahun ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dikatakanya, “dari kelompok perempuan yang meminjam tidak ada yang terhambat 100 persen penembaliannya, “pungkasnya. (Rull)

Pimpinan Dan Pengurus Muhamadiyah Tapin DiKukuhkan

RANTAU, ~ Pimpinan beserta pengurus Muhammadiyah Kabupaten Tapin periode 2010-2015 dikukuhkan oleh pimpinan Muhamadiyah Kalsel, Taufik Safrudin, S,Pd, dan Mahdiansyah, S,Pd, wakil sekretaris pimpinan Muhammadiyah Kalsel. Pelantikan pimpinan beserta pengurus Muhammadiyah Kabupaten Tapin sekaligus juga dirangkai dengan musyawarah kerja I, bertempat di Gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Kupang, Rantau, pada Jum’at (27/5) kemarin.

Drs.Ruslan Abdul Ghani dipercaya memegang peran organisasi Muhammadiyah periode 2010-2015 sebagai pucuk pimpinan ketua Muhammadiyah Tapin. Selain itu turut serta pimpinan wilayah dan pengurus lainnya seperti H.Mahyudi Noor, S,Pd, Wakil Sekretaris, Hamdi, BN pimpinan Muhamadiyah Tapin yang juga anggota DPRD Tapin, dan juga tokoh Muhamadiyah Tapin lainnya.

Mahdiansyah, S,Pd, Wakil Sekretaris Muhammadiyah Kalsel mengucapkan selamat bagi pengurus baru Muhammadiyah Kabupaten Tapin 2010-2015 yang baru saja dikukuhkan dalam pelaksanaan pelantikan pimpinan Muhamadiyah Tapin jum’at kemarin. “Semoga amanah ini selalu dijalankan para pengurus dan menjadi sarana untuk lebih sukses dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Kita menaruh harapan besar terhadap seluruh pengurus Muhammadiyah Tapin untuk selalu aktif ditengah-tengah masyarakat luas, sehingga selalu tercipta suasana yang kondusif dan masyarakat hidup dalam kerukunan antar umat, “katanya.

Drs.Ruslan Abdul Ghani, Ketua Muhammadiyah Tapin mengatakan, “Dalam acara pelantikan yang sekaligus dirangkai dengan musyawarah kerja pimpinan Muhammadiyah 1 ini merupakan suatu awal tugas kita dalam menjalankan amanah. Diharapkan dalam pelantikan dan musyawarah kerja I yang dilaksanakan dapat menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pengurus Muhammadiyah, yang tentunya kedepannya akan banyak tantangan maupun kendala yang akan dihadapi, “katanya.

Salah satu agenda kita dalam musyawarah kerja I yang dilaksanakan kemarin adalah menyusun program kerja yang akan dilaksanakan mulai tahun ini, sekaligus juga menyusun program kerja di tahun 2011 yang tinggal 7 bulan lagi. Menurutnya, “Perencanaan yang dibentuk dalam musyawarah kerja yang dilaksanakan para pengurus Muhamadiyah Tapin merupakan bekal awal kesiapan agar didalam melangkah tidak ragu lagi, “pungkasnya. (Rull)

Harga Gabah Turun Menyusul Panen Tiba

RANTAU, ~ Harga gabah petani mengalami penurunan, menyusul musim panen tiba di Kabupaten Tapin yang diringi peningkatan pasokan gabah. Namun turunnya harga gabah dinilai tidak terlalu merugikan petani. Untuk harga jual gabah lokal jenis R42 saat ini, perkilo harga jual Rp.3.750,- dibandingkan harga jual sebelumnya Rp.4.000,- perkilo.

Penurunan harga gabah lokal untuk jenis R42 saat ini mengalami penurunan hingga 250 rupiah per kilogramnya (kg). Dimana sebelumnya masih dalam kondisi normal.

Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Tapin melalui Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Pangan, Isna Daliani menyatakan penurunan harga gabah jenis R42 ini terjadi karena telah datangnya masa panen yang hampir bersamaa dengan gabah jenis lainnya. “Gabah jenis R42 lebih dahulu di panen, sehingga para pembeli masih belum punya pilihan lain untuk membeli gabah tersebut, “katanya.

Namun setelah gabah jenis lainnya seperti padi ciherang memasuki masa panen, para pembeli akan lebih memilih gabah jenis tersebut. Akibatnya beralihlah pembeli ke jenis ciherang.

Lanjut Insani, meski gabah R42 tersebut mengalami penurunan pada kisaran harga Rp.3.750 perkilogramnya (kg). Menurutnya hal tersebut tidak merugikan petani. Karena harga tersebut di nilai masih di batas harga normal, “ tambahnya. (Rull)

Pengiriman Pahlawan Devisa Negara Asal Tapin Mengalami Penurunan

RANTAU, ~ Dari data di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapin terhitung sejak 3 tahun terakhir jumlah pahlawan devisa negara di sektor rill alias Tenaga kerja Wanita (TKW) berasal dari Kabupaten Tapin mengalami penurunan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tapin Mahyudin, jumlah TKW asal Tapin pada tahun 2009 ada sekitar 443 orang, tahun 2010 jumlahnya turun menjadi 147 orang, dan tahun 2011 terhitung pada april kemarin hanya 55 orang.
“Turunnya jumlah pengiriman Tenaga Kerja Wanita asal Tapin ini karena terjadi pemulangan tenaga kerja secara besar-besaran oleh Pemerintah Arab Saudi, yang terjadi baru-baru tadi. Pemulangan tenaga kerja Indonesia ini, termasuk TKW asal Tapin karena terdapat informasi adanya sejumlah kasus seperti maraknya penyikasaan terhadap TKW. Hal ini menyebabkan mereka mengurungkan niat untuk berangkat menjadi TKW, “katanya.

“Selain itu juga ada rencana penataan baru dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk menata ulang TKW. Dijelaskannya, umumnya mereka yang menjadi Tenaga kerja Wanita ini tujuannya ke Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, “katanya.

“Di Kabupaten Tapin ada 10 perusahaan yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tapin yang saat ini diakui telah mengantongi izin resmi dalam penyaluran TKW. Sebab kalau perusahaan tersebut tidak mengantongi izin dan dianggap illegal dalam setiap penyaluran TKW, pihak kita tidak segan-segan melaporkan ke aparat yang menangani hal itu, “tandasnya.

Bagi yang mau berangkat TKW, banyak syarat-syarat yang harus di penuhi seperti surat menyuranya, KTP, kartu Keluarga, akta Lahir dan Lain sebagainya. Adapun TKW asal Tapin umumnya rata-rata pendidikannya SD dan SMP dengan usia 21 sampai 41 tahun dan yang berangkat menjadi TKW sudah berkeluarga dan sebagaian Janda untuk gadis tidak ada, “katanya.

Mereka yang berangkat ini di kontrak selama 2 tahun, apabila sudah habis masa kontraknya bisa di perpanjang lagi. Besaran gaji yang mereka terima sebesar 800 real atau jika dihitung nilai rupiah itu sebesar Rp 2 juta perbulan.
Terbukti bagi mereka yang menjadi TKW, dapat mensejahterkan keluarganya, yakni bisa membangun rumah dari benton, sawah dan modal untuk usaha lain, “ tambanya lagi. TKW ini adalah pahlawan penyumbang devisa bagi Negara dan juga kepada daerah yang bergerak di bidang sektor riil, “ demikian Mahyudin.(Rull)

Tunjangan Aparatur Desa Belum Cair

RANTAU,~ Aparat Desa yang bertugas di desa-desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin masih menunggu tunjangan aparatur (TAP) desa dari Pemkab Tapin yang belum cair. Tunjangan yang belum cair membuat sebagian aparatur desa vakum dan tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada diantaranya mengisi waktu luang dengan memancing ikan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Tapin, H.Hamid menjelaskan, “Pemkab Tapin masih memproses pencairan dana tunjangan aparatur desa. Untuk TAP-Desa sudah disetujui Pemerintah Kabupaten Tapin, tinggal pencairannya saja lagi. Proses pencairan dana desa itu langsung ke nomor rekening bank Kepala Desa masing-masing, “katanya saat dihubungi melalui telepon selular.

Adapun jumlah dananya, tolong dikonfirmasikan lebih dahulu kepada PPKAD Tapin, karena dana langsung disalurkan ke sana. Sementara dari informasi yang didapat, desa-desa tersebut hendaknya sudah menyerahkan administrasinya ke kita (red.BPMD-Pemdes Tapin). Karena kita disini hanya mengatur dan membina aparatur desa secara administrasinya saja, “pesannya.

H.Hamid, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin belum bisa mencairkan dana tunjangan anggaran aparatur desa (TAPD) dan tengah di proses. Menurut H.Hamid, belum dicairkannya TPAD karena aparat desa pada sebagian desa belum melengkapi persyaratan administrasi pencairan tunjangan. “Tidak usah saya sebut nama-nama desanya, tapi itulah kondisinya, “katanya.

Selain itu, ada sebagian yang belum menyerahkan Rencana Anggaran Pembangunan Desa, juga ada sebagian yang belum melengkapi Rancangan Peraturan Desa sebagai persyaratan pencairan, sebab jika persyaratan administrasi tersebut belum dilengkapi, tunjangan tidak akan cair, ”pungkasnya. (Rull)

12 Desa Di Kecamatan Bakarangan Siap Jalankan APBDES

RANTAU,~ Bertolak pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dijalankan Pemkab Tapin di tahun 2011 ini, Di Kecamatan Bakarangan terdapat 12 Desa yang siap menjalankan program pemerintah dan rumah tangga desanya.

Hal tersebut diungkapkan, Camat Bakarangan, Tajuddin Noor kepada wartawan, kemarin diruang kerjanya.

Dikatakan Tajuddin, “12 Desa di kecamatannya sudah melalui seluruh tahapan, termasuk menyusun Administrasi Alokasi Dana Desa untuk menjalankan program pemerintah dan rumah tangga desanya. Bahkan Rancangan Peraturan Desa sudah dibuat, dan saat ini tengah diproses bagian Pemerintahan Desa. Sedangkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) yang dibuat seluruh Kepala Desa tengah diproses bagian Hukum Pemkab Tapin. Sekarang tinggal pencairannya saja lagi, dan sedang dalam proses. Saat ini kecamatan Bakarangan siap untuk merealisasikan program tersebut, “katanya.

Menyinggung proses pencairan dana yang akan disalurkan ke wilayah desanya. Menurut Tajudin, “Dana yang akan disalurkan per desa, itu bervariasi nilainya. Hal itu tergantung pada kebutuhan desanya masing-masing, juga mempertimbangkan dengan melihat dari berbagai segi kebutuhan desa. Misalnya melihat penduduk desanya, luas wilayahnya, dan tingkat ekonomi masyarakat desa. “katanya.

Proses pencairan dana desa itu langsung ke nomor rekening bank Kepala Desa masing-masing, pencairannya juga tidak langsung sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. Namun yang terpenting, menurut Tajuddin, Kepala Desa setiap ingin melakukan pencairan, hendaknya membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Sebab, kalau LPJ tersebut tidak dibuat tentunya kepala desa akan kesulitan dalam proses pencairan pada tahap selanjutnya, karena dana tidak bisa dicairkan. Dalam pengalokasian dana desa, pihak kecamatan terus melakukan bimbingan yang dibangun secara konsekuen. Juga saling kordinasi antara kepala desa dan pihak kecamatan. Hal ini agar didalam menjalankan program ini betul betul terserap dan benar-benar dijalankan di desanya masing-masing.
Dengan demikian penerapan program desa yang disesuaikan dengan ADD yang didapat, setidaknya pihaknya akan lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusunya untuk seluruh perangkat desa. "Dengan adanya penerapan ADD ini, setidaknya kepala desa bisa belajar bagaimana mengurus dan meproyeksikan pembangunan untuk rumah tangga desanya masing-masing. Sementara untuk pemungutan pajak pihaknya belum bisa menentukan apa yang bisa diambil dari desa, dan itu tergantung dari kepala desa masing-masing yang menentukan apa yang bisa dipungut, karena apabila ada suatu pungutan di desa harus ada payung hukumnya yakni Peraturan yang di buat kepala desa untuk bisa melakukan pemungutan, “pungkasnya. (Rull)

Perencanaan Hutan Kota Rantau

RANTAU, ~ Pembangunan Hutan Kota yang sedang dibangun Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan secara optimal. Hal itu sesuai peran keberadaan hutan kota dan manfaatnya bagi warga Tapin. Untuk itulah dirancang sebuah kawasan hutan kota di Rantau Baru, dimana Pemkab Tapin melalui Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin bekerjasama dengan Universitas ternama di Kalimantan Selatan di Banjarbaru yakni Fakultas Kehutanan UNLAM, melaksanakan penataan lingkungan yang baik, sehat juga asri di kawasan Rantau Baru.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Pekerbunan Tapin Ir Sufiannnor, kemarin kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.

Lanjut Sufian, Dalam pelaksanaan penataan lingkungan hutan kota yang baik, salah satu diantaranya adalah dengan cara menaman berbagai jenis pohon. Dimana lingkungan yang baik dan sehat itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari.

Rencana Pemerintah Daerah membangun hutan kota seluas 5,5 Hektare ini, itu di bagi dalam 7 zoning/blok. Pertama, play ground dengan luas 0,112 hektare. Kedua Arboretum II dengan luasan 0,732 hektare. Ketiga Arboretum II dengan luas 3,487 hektare. Keempat Arberetum III dengan luasan 0,179 hektare. Kelima Qutbond dengan luas 0,305 hektare. Keenam Area Parkir luas 0,305 hektare, dan Ke tujuh pembangunan Camping ground dengan luas 0,283 hektare. Sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan hutan kota, pihak proyek dapat memakai sebagai ungkapan informasi yang sangat membantu dalam mencapai tujuan hutan kota beserta fasilitas-fasilitasnya.

“Diharapkan dengan adanya perencaaan hutan kota ini, dapat lebih meningkatkan kualitas hutan kota sebagai paru paru kota Rantau menjadi lebih baik, disamping lokasi lahannya yang strategis berada di tengah kota, juga dapat di jadikan tempat belajar dan rekreasi yang menarik, “pungkasnya. (Rull)

Petugas Sosial Masyarakat Di Tapin Di Beri Pembekalan Masalah Kesos

RANTAU, ~ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Tapin dilatih untuk dapat melihat kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah lingkungan tempat tinggalnya. Sekitar 30 peserta diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Sosial Ketenagakerjaan pada Selasa (24/5) kemarin tak lain adalah untuk meningkatkan kinerja PKM dengan dibekali pendalaman materi diantaranya praktik tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tapin.

“Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dasar bagi pekerja sosial masyarakat (PSM) berlangsung selama 3 hari. Dimulai pada Selasa 24 Mei 2011, sampai dengan 27 Mei 2011 kemarin, bertempat di Aula Kantor Dinsosduknaker Tapin, dihadiri 30 peserta dari 8 kecamatan di Kabupaten Tapin, “kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Tapin, Mahyudin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial, Drs.Mahyudin, Mpd.

Lanjut Mahyudin, Sesuai foksi kita di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tapin adalah memberdayakan segala potensi yang ada sekaligus juga melaksanakan penyandang masalah kesejahteraan sosial di daerah ini. Untuk melaksanakan foksi tersebut, kita dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang juga mitra kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja. Salah satu contohnya, terdapat salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti orang cacat, lansia tak produktif berada di lingkungan mereka di kecamatan. Selanjutnya itu sudah menjadi tugas mereka untuk mendata dan menindak lanjuti. “Di lingkup kecamatan ada juga mitra kerja kita yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK). Para PSM inilah yang saling kordinasi dengan TKSK di Kecamatan dalam hal pendataan jumlah penyandang masalah sosial seperti penyandang cacat, dan juga lansia tak produktif, “katanya.

Sementara dalam rangka untuk memenuhi bekal mereka dalam bertugas, menurut Mahyudin, para PSM itu perlu dilatih. Mereka dilatih mulai dari pembekalan tingkat dasar, madya, dan pratama. “Kalau PSM di Kabupaten Tapin itu di bekali pendidikan di tingkat dasar. Mengingat masing-masing tingkatan jenjangnya, “katanya.

Dijelaskannya, terdapat tiga tingkatan diklat ini. Pertama ada tingkat dasar untuk ruang lingkup Kabupaten. Kedua ada tingkat Madya untuk ruang lingkup Provinsi. Dan Ketiga, tingkat Pratama untuk ruang lingkup pusat.

Dalam diklat dasar PSM yang dilaksanakan selama 3 hari itu dijadwalkan 2 hari para PSM diberi pembekalan materi, dan 1 hari praktik kerja lapangan di Banjarbaru. Dan terakhir diskusi tentang hasil kunjungan dan PKL di Banjarbaru, dilanjutkan dengan penutupan. Demikian Mahyudin. (Rull)