RANTAU, Pada tahun 2010 kemarin ada 4 sektor pembangunan yang terealisasi dari program PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan Tapin Utara.Diantaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana,Pendidikan, Kesehatan dan SPP. Sebagaimana diketahui tujuan program PNPM ini untuk menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat utamanya masyarakat miskin, sehingga dengan adanya pembangunan dari PNPM ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
Camat Tapin Utara Harliansyah SE, mengatakan, “realisasi Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tapin Utara, sudah selesai dilaksanakan untuk tahun 2010. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya prasarana dan prasarana umum, meliputi Rabat beton dan siring, di Desa Banua Halat Kiri, Desa Antasari, Perintis Raya, dan Kelurahan Rangda Malingkung. kemudian Bidang pendidikan berupa pelatihan menjahit di Desa Rantau Kanan dan pelatihan tata boga di Desa Banua hanyar, “katanya kepada wartawan.
“Di bidang kesehatan, berupa pembangunan gedung posyando beserta kelengkapannya, yakni di Kelurahan Kupang sebanyak 2 buah dan 1 buah di Desa Jingah Babaris, selain itu juga ada simpan pinjam perempuan (SPP) yang beroperasi di lima kelompok seperti di Rantau Kanan, Kelurahan Kupang, dan Kelurahan Rangda Malingkung. Dalam realisasi pembangunan yang didanai PNPM juga dibantu oleh warga masyarakat setempat dengan cara swadaya untuk memperlancar pembangunan tersebut, “katanya.
Fasilitator Kecamatan untuk PNPM di Kecamatan Tapin Utara, Serlia Noor, menambahkan, “proyek pembangunan tersebut merupakan program sisa tahun 2009 yang tidak terlaksana kemudian dilanjutkan di berikutnya pada tahun 2010 tadi, jadi hanya meneruskan program yang ada saja. Menurutnya semuanya telah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana apa yang di programkan, “katanya.
Dijelaskan, Selia Di tahun 2011 ini,untuk Program PNPM kita menghimpun semua kepala Desa dan Lurah se Tapin Utara, sebagai rekomendasi awal untuk arah pembangunan kedepanya,”katanya.(Rull)
Jumat, 04 Maret 2011
Pihak Kecamatan Melaksanakan Musrembang
RANTAU, Dimulai akhir Febuari 2011 ini pihak kecamatan mulai melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di wilayahnya masing-masing. 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin ini melaksanakan musrembang tingkat kecamatan guna menyusun program pembangunan yang tetap memperhatikan skala prioritas dengan tetap mengacu pada RPJMD.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Tapin, Ir.M.Yunus Aziz kepada sejumlah wartawan kemarin.
Dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan ini intinya menyusun rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatannya masing-masing. Disitu terdapat masukan, saran maupun kritik dari aparatur kecamatan yang hadir dalam musrembang. Mereka merumuskan untuk membuat dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang nantinya diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Tapin pada tahun berikutnya. Hasilnya akan menjadi bahan dalam pembahasan musrembang di tingkat kabupaten, selanjutnya dibawa ke tingkat lebih atas dari itu pada musrembang Provinsi, bahkan musrembang Nasional.
“Para pemangku kepentingan, baik itu yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa mendapatkan masukan dan saran mengenai kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan, serta menyepakati rencana kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, “katanya.
Salah seorang camat yang bertugas di wilayah kecamatan, Tajuddin menyatakan sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) diwilayahnya, dan musrembang ini merupakan tindak lanjut dari musrembang di tingkat desa. “Secara bertahap dari mulai menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa, kembali disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, “katanya.
Seraya berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan warga sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga nantinya sejumlah usulan yang terserap dari aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dengan baik. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Tapin, Ir.M.Yunus Aziz kepada sejumlah wartawan kemarin.
Dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan ini intinya menyusun rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatannya masing-masing. Disitu terdapat masukan, saran maupun kritik dari aparatur kecamatan yang hadir dalam musrembang. Mereka merumuskan untuk membuat dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang nantinya diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Tapin pada tahun berikutnya. Hasilnya akan menjadi bahan dalam pembahasan musrembang di tingkat kabupaten, selanjutnya dibawa ke tingkat lebih atas dari itu pada musrembang Provinsi, bahkan musrembang Nasional.
“Para pemangku kepentingan, baik itu yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa mendapatkan masukan dan saran mengenai kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan, serta menyepakati rencana kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, “katanya.
Salah seorang camat yang bertugas di wilayah kecamatan, Tajuddin menyatakan sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) diwilayahnya, dan musrembang ini merupakan tindak lanjut dari musrembang di tingkat desa. “Secara bertahap dari mulai menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa, kembali disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, “katanya.
Seraya berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan warga sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga nantinya sejumlah usulan yang terserap dari aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dengan baik. (Rull)
9.589 Penerima Raskin
RANTAU, Sebanyak 9.589 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 133 desa di Kabupaten Tapin bakal menerima beras untuk masyarakat miskin yang penyalurannya dilaksanakan setiap bulan sekali.
Kepala Bagian Kesra Pemkab Tapin, H.Syarkawie mengatakan di tahun 2011 ini Pemkab Tapin telah menetapkan akan menggelontorkan beras bagi warga miskin sebesar 1.726.020 kilogram. Bantaun pangan berupa beras untuk keluraga miskin (Raskin) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No/188.44/018/KUM/2011, kemudian yang ditindak lanjuti dengan di buatkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/022/KUM/2011, yang ditetapkan pada tanggal 16 februari 2011.
Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapin, kata Sarkawei, diminta kepada Camat, petugas Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah agar melaksanakan pendistribusian beras untuk keluarga miskin sesuai dengan pagu yang telah di tetapkan. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) guna untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagaian beban pada pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan.
Dalam penyalurannya tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya dimana masing-masing RTS mendapatkan jatah 15 Kilogram per RTS setiap bulannya. Harga perkilogram beras itu Rp.1.600. Pihaknya berharap agar pendistribusian raskin tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yakni Raskin yang sudah diberikan kepada RTS itu jangan sampai di jual lagi ke orang lain. Juga dari 15 kilogram perbulannya yang dibagikan kepada rumah tangga miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dengan bantuan raskin oleh pemerintah ini mereka tak membeli beras lagi ke luar sekaligus juga dapat mensejahterakan rumah tangga sasaran (RTS), demikian Syarkawie. (Rull)
Kepala Bagian Kesra Pemkab Tapin, H.Syarkawie mengatakan di tahun 2011 ini Pemkab Tapin telah menetapkan akan menggelontorkan beras bagi warga miskin sebesar 1.726.020 kilogram. Bantaun pangan berupa beras untuk keluraga miskin (Raskin) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No/188.44/018/KUM/2011, kemudian yang ditindak lanjuti dengan di buatkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/022/KUM/2011, yang ditetapkan pada tanggal 16 februari 2011.
Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapin, kata Sarkawei, diminta kepada Camat, petugas Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah agar melaksanakan pendistribusian beras untuk keluarga miskin sesuai dengan pagu yang telah di tetapkan. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) guna untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagaian beban pada pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan.
Dalam penyalurannya tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya dimana masing-masing RTS mendapatkan jatah 15 Kilogram per RTS setiap bulannya. Harga perkilogram beras itu Rp.1.600. Pihaknya berharap agar pendistribusian raskin tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yakni Raskin yang sudah diberikan kepada RTS itu jangan sampai di jual lagi ke orang lain. Juga dari 15 kilogram perbulannya yang dibagikan kepada rumah tangga miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dengan bantuan raskin oleh pemerintah ini mereka tak membeli beras lagi ke luar sekaligus juga dapat mensejahterakan rumah tangga sasaran (RTS), demikian Syarkawie. (Rull)
Kecamatan Tapin Utara Selenggarakan Musrembang
RANTAU, Kecamatan Tapin Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Pada jum’at (25/2) kemarin, bertempat di Aula Kantor kecamatan Tapin Utara. Musrembang yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi program pembangunan desa yang menjadi prioritas untuk diusulkan pada musrembang tingkat Kabupaten.
Musrembang ini mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, terutama tokoh masyarakat yang mengusulkan program-program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun ini.
Musrembang yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara, Harliasnyah, juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Tapin, seperti H.Sulaiman Noor, S,Pd, dan Hamdi,BN. Turut serta Kepala Dinas Tata Kota dan kebersihan Tapin, Rajuddin Noor, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Saiful Bahrin, dan aparatur pemerintah daerah Tapin.
Menurut, Harliansyah, Camat Tapin Utara mengatakan, “hasil pertemuan dalam musrembang tingkat kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan Jum’at kemarin, ada beberapa prioritas hasil usulan di tingkat kecamatan. Pertama pembangunan siring atau bronjong di seputar sungai Tapin dalam kawasan kecamatan Tapin Utara, karena banyak didaerah perumahaan tersebut ada diantaranya rumah atau tempat ibadah yang memerlukan pembangunan siring atau bronjong. Berikutnya, menyingkapi dari pelaksanaan maulid dan prosesi beayun anak itu yang kita usulkan adalah pembangunan siring jalan atau pembuatan drainase jalan. Selama ini di tahun 2010 itu telah dilaksanakan renovasi drainase dari dana PNPM di Desa Perintis Raya dan Lumbu Raya, selanjutnya tahun ini kita sambung renovasi drainase ke Desa Keramat dan Banua Hanyar. Selain itu juga di tahun 2011 ini, Pemkab Tapin bekerjasama dengan Kodim 1010 Rantau berencana akan melaksanakan kegiatan TMMD untuk pembuatan badan jalan dari simpang tiga Banua Halat Kiri menuju ke Kelurahan Rantau Kanan tepatnya di muka SMKN 1 Rantau, Insya Allah semoga ini dapat terlaksana amin, “katanya.
Selain di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan juga telah melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan.
Camat Bakarangan Tajudin Noor mengatakan, 12 desa yang ada di Kecamatan Bakarangan, sepakat meminta untuk dilaksanakan perbaikan ruas jalan serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut. “Perbaikan jalan itu diantaranya di jalan Desa Paul, Jalan Desa Tangkawang Baru, dan Jalan Parigi Simbar, “katanya.
“Usulan tersebut terlontar dalam Musrembang yang dilaksanakan kemarin, menyusul adanya ruas jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga terdapat pembangunan jembatan, di Desa Paul dan Desa Parigi Simbar. Sementara pembangunan drainase kita fokuskan di Desa Gadung, “katanya.
Pihaknya berharap usulan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya dapat terealisasi. Mengingat harapan serupa warga setempat, dengan adanya pembangunan tersebut sehingga warga semakin mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan demikian kemajuan dan perkembangan ekonomi lebih membaik untuk Tapin sejahtera dan menuju serambi madinah. (Rull)
Musrembang ini mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, terutama tokoh masyarakat yang mengusulkan program-program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun ini.
Musrembang yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara, Harliasnyah, juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Tapin, seperti H.Sulaiman Noor, S,Pd, dan Hamdi,BN. Turut serta Kepala Dinas Tata Kota dan kebersihan Tapin, Rajuddin Noor, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Saiful Bahrin, dan aparatur pemerintah daerah Tapin.
Menurut, Harliansyah, Camat Tapin Utara mengatakan, “hasil pertemuan dalam musrembang tingkat kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan Jum’at kemarin, ada beberapa prioritas hasil usulan di tingkat kecamatan. Pertama pembangunan siring atau bronjong di seputar sungai Tapin dalam kawasan kecamatan Tapin Utara, karena banyak didaerah perumahaan tersebut ada diantaranya rumah atau tempat ibadah yang memerlukan pembangunan siring atau bronjong. Berikutnya, menyingkapi dari pelaksanaan maulid dan prosesi beayun anak itu yang kita usulkan adalah pembangunan siring jalan atau pembuatan drainase jalan. Selama ini di tahun 2010 itu telah dilaksanakan renovasi drainase dari dana PNPM di Desa Perintis Raya dan Lumbu Raya, selanjutnya tahun ini kita sambung renovasi drainase ke Desa Keramat dan Banua Hanyar. Selain itu juga di tahun 2011 ini, Pemkab Tapin bekerjasama dengan Kodim 1010 Rantau berencana akan melaksanakan kegiatan TMMD untuk pembuatan badan jalan dari simpang tiga Banua Halat Kiri menuju ke Kelurahan Rantau Kanan tepatnya di muka SMKN 1 Rantau, Insya Allah semoga ini dapat terlaksana amin, “katanya.
Selain di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan juga telah melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan.
Camat Bakarangan Tajudin Noor mengatakan, 12 desa yang ada di Kecamatan Bakarangan, sepakat meminta untuk dilaksanakan perbaikan ruas jalan serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut. “Perbaikan jalan itu diantaranya di jalan Desa Paul, Jalan Desa Tangkawang Baru, dan Jalan Parigi Simbar, “katanya.
“Usulan tersebut terlontar dalam Musrembang yang dilaksanakan kemarin, menyusul adanya ruas jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga terdapat pembangunan jembatan, di Desa Paul dan Desa Parigi Simbar. Sementara pembangunan drainase kita fokuskan di Desa Gadung, “katanya.
Pihaknya berharap usulan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya dapat terealisasi. Mengingat harapan serupa warga setempat, dengan adanya pembangunan tersebut sehingga warga semakin mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan demikian kemajuan dan perkembangan ekonomi lebih membaik untuk Tapin sejahtera dan menuju serambi madinah. (Rull)
DAK Untuk Fisik Direalisasikan 2011
RANTAU, Terjadinya perubahan regulasi DAK 2010 pada petunjuk teknisnya, dan terjadi hampir diseluruh Kabupaten / Kota di Kalsel menjadikan rehabilitasi fisik baru akan dilaksanakan di tahun 2011 ini. Sementara realisasi penggunaan DAK 2010 itu baru digunakan untuk pengadaan alat pendidikan dan buku-buku untuk perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan, H.Akhmad Nabhani, kepada wartawan kemarin, diruang kerjanya.
Rehabilitasi fisik yang baru direalisasikan di tahun 2011 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dianggarkan sebesar Rp.9.647.337.000, dari total DAK 2010 yang besarannya mencapai Rp.15.841.210.000. Sedangkan untuk pengadaan alat pendidikan dianggarkan senilai Rp6.647.337.00. Sementara kalau di tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Tapin sudah mengetahui alokasi dana DAK, namun kami belum bisa membeberkan rincian untuk apa saja alokasi dana tersebut.
”Dalam pelaksanaan DAK di kelola oleh sekolah, persyaratannya harus melalui tender atau proses lelang untuk pembangunan fisiknya, karena ada perubahan peraturan tentang juknis pelaksanaan, ditambah lagi waktunya yang sempit sehingga terpaksa kami tidak bisa melaksanakan proses pelelangan. Sementara untuk pengadaan alat-alat pendidikan berupa alat olahraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk SD dan SMP. Begitu juga untuk buku-buku kelengkapan perpustakaan sekolah bagi SD dan SMP. Pengadaan alat-alat pendidikan dan pengadaan buku ini sudah selesai direalisasikan pada bulan Desember 2010 tadi, ”katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan, H.Akhmad Nabhani, kepada wartawan kemarin, diruang kerjanya.
Rehabilitasi fisik yang baru direalisasikan di tahun 2011 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dianggarkan sebesar Rp.9.647.337.000, dari total DAK 2010 yang besarannya mencapai Rp.15.841.210.000. Sedangkan untuk pengadaan alat pendidikan dianggarkan senilai Rp6.647.337.00. Sementara kalau di tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Tapin sudah mengetahui alokasi dana DAK, namun kami belum bisa membeberkan rincian untuk apa saja alokasi dana tersebut.
”Dalam pelaksanaan DAK di kelola oleh sekolah, persyaratannya harus melalui tender atau proses lelang untuk pembangunan fisiknya, karena ada perubahan peraturan tentang juknis pelaksanaan, ditambah lagi waktunya yang sempit sehingga terpaksa kami tidak bisa melaksanakan proses pelelangan. Sementara untuk pengadaan alat-alat pendidikan berupa alat olahraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk SD dan SMP. Begitu juga untuk buku-buku kelengkapan perpustakaan sekolah bagi SD dan SMP. Pengadaan alat-alat pendidikan dan pengadaan buku ini sudah selesai direalisasikan pada bulan Desember 2010 tadi, ”katanya. (Rull)
Bupati Tapin Saksikan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
RANTAU, Sebanyak 315 orang PNS dan CPNS di lingkungan pemkab Tapin, pada Senin (28/02) pagi kemarin diambil sumpah janjinya yang disaksikan sekaligus dipimpin langsung oleh Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tapin, bertempat di halaman kantor Bupati Tapin. Pengambilan sumpah jabatan ini dirangkai dengan penyerahan SK CPNS angkatan tahun 2009.
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP menyatakan dalam sambutannya kepada PNS yang baru saja diambil sumpah jabatannya ini untuk benar-benar bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara. Setelah diambil sumpah janji, PNS diminta untuk dapat bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara “Juga kepada BKD Tapin dalam kepengurusan CPNS minimal dalam setahun itu sudah diangkat seluruhnya, dan tidak ada lagi keterlambatan, “katanya.
Kepala BKD Tapin, Rusliansyah mengatakan, “Ada 315 orang PNS yang diambil sumpah dan janjinya, karena setiap CPNS yang sudah diangkat itu diwajibkan untuk bersumpah dan janji sebagaimana dilaksanakan Senin (28/2) pagi kemarin, “katanya.
Dari 315 PNS itu terdiri dari 131 orang golongan III, 184 orang golongan IV. Dan diantaranya sebanyak 235 CPNS diberikan SK CPNS yang diserahkan dihari itu, 3 orang diantaranya diserahkan secara simbolis. “Dengan jangka waktu 1 sampai dengan 2 hari SK CPNS sudah seluruhnya dibagikan, “katanya.
Usai pemberian SK dan penempatan tugas yang dimulai 1 Januari pengangkatanya, sesuai prosedur BKN tentang pemberian CPNS mereka diberikan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan pada 1 Maret 2011 ini (Red.Hari Ini) mereka mulai melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Demikian Rusliansyah. (Rull)
Perlu Keselarasan Antara SK Bupati Dan SK Kementerian Pertanian RI
(Dalam Hal Bantuan Dana Pada Program Usaha Agri Bisnis Perdesaan)
RANTAU, Bergulirnya dana bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Program Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) ke setiap Gapoktan tidak serempak dilakukan mengakibatkan keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan kepada PMT, jadi hal ini PMT kesulitan dalam membuat laporan secara tepat waktu kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. Selain itu juga dalam hal kurang aktif peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan perguliran dana PUAP tersebut mengakibatkan permasalahan yang krusial. Selain itu ditinjau dari segi sumber daya manusia, nampaknya perlu pembinaan dan penguatan dalam hal mengelola simpan pinjam terkait dengan masalah administrasi dan manajerial lembaga keuangan mikro, serta desa sasaran PUAP yang diputuskan dalam SK menteri Pertananian RI dinilai masih belum mengakomodir aspirasi Kabupaten. “Hal ini ditandai dengan tidak adanya keselarasan antara usulan desa penerima dari SK Bupati dengan SK yang dikeluarkan Menteri Pertanian, sehingga desa yang seharusnya menjadi proritas justru tidak termasuk dalam SK tersebut, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin.
“Memasuki tahun 2011 ini sudah kita usulkan dari 36 desa di Tapin, namun hanya 19 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan mendapat dana alokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang saat ini masih dalam proses di Kementrian Pertanian Pusat, jadi pihaknya masih menunggu SK, yang nantinya diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin. (Rull)
RANTAU, Bergulirnya dana bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Program Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) ke setiap Gapoktan tidak serempak dilakukan mengakibatkan keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan kepada PMT, jadi hal ini PMT kesulitan dalam membuat laporan secara tepat waktu kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. Selain itu juga dalam hal kurang aktif peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan perguliran dana PUAP tersebut mengakibatkan permasalahan yang krusial. Selain itu ditinjau dari segi sumber daya manusia, nampaknya perlu pembinaan dan penguatan dalam hal mengelola simpan pinjam terkait dengan masalah administrasi dan manajerial lembaga keuangan mikro, serta desa sasaran PUAP yang diputuskan dalam SK menteri Pertananian RI dinilai masih belum mengakomodir aspirasi Kabupaten. “Hal ini ditandai dengan tidak adanya keselarasan antara usulan desa penerima dari SK Bupati dengan SK yang dikeluarkan Menteri Pertanian, sehingga desa yang seharusnya menjadi proritas justru tidak termasuk dalam SK tersebut, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin.
“Memasuki tahun 2011 ini sudah kita usulkan dari 36 desa di Tapin, namun hanya 19 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan mendapat dana alokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang saat ini masih dalam proses di Kementrian Pertanian Pusat, jadi pihaknya masih menunggu SK, yang nantinya diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin. (Rull)
Perda No 04 Tahun 1994 Segera di Revisi
RANTAU, Untuk menyesuaikan kondisi tata ruang wilayah saat ini yang dinilai sejumlah fraksi di DPRD Tapin perlu dibenahi terutama Peraturan Daerah No.4 Tahun 1994 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang perlu segera direvisi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya didampingi Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ikhwanuddin, kemarin di Rantau.
Dari pengamatan anggota DPRD Tapin perlu direvisi peraturan tersebut yakni sudah banyak investor yang masuk ke Tapin, dan diantaranya banyak yang melirik suatu wilayah. Kendati tidak secara menyeluruh dan hanya di beberapa kondisi tertentu, namun peraturan tersebut dinilai perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah saat ini. Tujuannya untuk mengayomi masyarakat Tapin khususnya, kedepan agar tidak ada lagi muncul permasalahan-permasalahan, juga tidak terjadi lagi alih pungsi lahan dari apa yang sudah dipetakan. Dengan demikian, permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi, sehingga terwujud ruang aman, produktif dan berkelanjutan.
Misalnya, dijelaskan H.Rian Jaya, “Di Kecamatan Bakarangan yang sekarang banyak dilirik para investor untuk menanamkan modal investasinya pada sektor perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui di kecamatan tersebut banyak potensi daerah yang dihasilkan baik itu di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pangan. Sehingga patut diantisipasi nantinya jangan sampai di kawasan tersebut dimasuki oleh investor-investor ke lokasi tersebut untuk menguasainya “katanya.
Selain di kawasan itu, “ada juga seperti di Desa Pampain yang terkenal dengan pembibitan ikan (BBI). Dilokasi ini kalau di lihat sekarang, menurutnya sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena airnya sudah tidak bagus lagi untuk budidaya pembibitan ikan, “katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya didampingi Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ikhwanuddin, kemarin di Rantau.
Dari pengamatan anggota DPRD Tapin perlu direvisi peraturan tersebut yakni sudah banyak investor yang masuk ke Tapin, dan diantaranya banyak yang melirik suatu wilayah. Kendati tidak secara menyeluruh dan hanya di beberapa kondisi tertentu, namun peraturan tersebut dinilai perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah saat ini. Tujuannya untuk mengayomi masyarakat Tapin khususnya, kedepan agar tidak ada lagi muncul permasalahan-permasalahan, juga tidak terjadi lagi alih pungsi lahan dari apa yang sudah dipetakan. Dengan demikian, permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi, sehingga terwujud ruang aman, produktif dan berkelanjutan.
Misalnya, dijelaskan H.Rian Jaya, “Di Kecamatan Bakarangan yang sekarang banyak dilirik para investor untuk menanamkan modal investasinya pada sektor perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui di kecamatan tersebut banyak potensi daerah yang dihasilkan baik itu di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pangan. Sehingga patut diantisipasi nantinya jangan sampai di kawasan tersebut dimasuki oleh investor-investor ke lokasi tersebut untuk menguasainya “katanya.
Selain di kawasan itu, “ada juga seperti di Desa Pampain yang terkenal dengan pembibitan ikan (BBI). Dilokasi ini kalau di lihat sekarang, menurutnya sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena airnya sudah tidak bagus lagi untuk budidaya pembibitan ikan, “katanya. (Rull)
235 CPNS Ambil SK di BKD
RANTAU, Sehari setelah diambil sumpah dan janji PNS dan pemberian SK CPNS secara simbolis oleh Bupati Tapin, sebanyak 235 CPNS menerima SK kelulusan formasi pengadaan tahun 2010, Selasa (1/3) kemarin. Dari 235 CPNS tersebut terdiri 66 tenaga teknis, 71 tenaga kesehatan, dan 104 tenaga guru.
Hal tersebut diungkapkan Rusliansyah, Kepala BKD Tapin, selasa kemarin di Rantau.
Dikatakannya, “Dari 244 formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Tapin ada 9 formasi yang tidak terpenuhi, sehingga 235 orang yang dinyatakan lulus. 3 orang dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh ranking dibawahnya, “katanya.
CPNS tahun 2010 ini, di BKN Pusat terhitung mulai tanggal masuk 1 Januari 2011, kemarin dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya mereka masuk kerja dan membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas (SPMT) di lingkungan SKPD masing-masing, demikian Rusliansyah. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Rusliansyah, Kepala BKD Tapin, selasa kemarin di Rantau.
Dikatakannya, “Dari 244 formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Tapin ada 9 formasi yang tidak terpenuhi, sehingga 235 orang yang dinyatakan lulus. 3 orang dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh ranking dibawahnya, “katanya.
CPNS tahun 2010 ini, di BKN Pusat terhitung mulai tanggal masuk 1 Januari 2011, kemarin dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya mereka masuk kerja dan membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas (SPMT) di lingkungan SKPD masing-masing, demikian Rusliansyah. (Rull)
Langganan:
Postingan (Atom)
