RANTAU, Dimulai akhir Febuari 2011 ini pihak kecamatan mulai melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di wilayahnya masing-masing. 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin ini melaksanakan musrembang tingkat kecamatan guna menyusun program pembangunan yang tetap memperhatikan skala prioritas dengan tetap mengacu pada RPJMD.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Tapin, Ir.M.Yunus Aziz kepada sejumlah wartawan kemarin.
Dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan ini intinya menyusun rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatannya masing-masing. Disitu terdapat masukan, saran maupun kritik dari aparatur kecamatan yang hadir dalam musrembang. Mereka merumuskan untuk membuat dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang nantinya diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Tapin pada tahun berikutnya. Hasilnya akan menjadi bahan dalam pembahasan musrembang di tingkat kabupaten, selanjutnya dibawa ke tingkat lebih atas dari itu pada musrembang Provinsi, bahkan musrembang Nasional.
“Para pemangku kepentingan, baik itu yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa mendapatkan masukan dan saran mengenai kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan, serta menyepakati rencana kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, “katanya.
Salah seorang camat yang bertugas di wilayah kecamatan, Tajuddin menyatakan sudah melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) diwilayahnya, dan musrembang ini merupakan tindak lanjut dari musrembang di tingkat desa. “Secara bertahap dari mulai menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa, kembali disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, “katanya.
Seraya berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan warga sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga nantinya sejumlah usulan yang terserap dari aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dengan baik. (Rull)
Jumat, 04 Maret 2011
9.589 Penerima Raskin
RANTAU, Sebanyak 9.589 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 133 desa di Kabupaten Tapin bakal menerima beras untuk masyarakat miskin yang penyalurannya dilaksanakan setiap bulan sekali.
Kepala Bagian Kesra Pemkab Tapin, H.Syarkawie mengatakan di tahun 2011 ini Pemkab Tapin telah menetapkan akan menggelontorkan beras bagi warga miskin sebesar 1.726.020 kilogram. Bantaun pangan berupa beras untuk keluraga miskin (Raskin) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No/188.44/018/KUM/2011, kemudian yang ditindak lanjuti dengan di buatkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/022/KUM/2011, yang ditetapkan pada tanggal 16 februari 2011.
Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapin, kata Sarkawei, diminta kepada Camat, petugas Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah agar melaksanakan pendistribusian beras untuk keluarga miskin sesuai dengan pagu yang telah di tetapkan. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) guna untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagaian beban pada pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan.
Dalam penyalurannya tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya dimana masing-masing RTS mendapatkan jatah 15 Kilogram per RTS setiap bulannya. Harga perkilogram beras itu Rp.1.600. Pihaknya berharap agar pendistribusian raskin tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yakni Raskin yang sudah diberikan kepada RTS itu jangan sampai di jual lagi ke orang lain. Juga dari 15 kilogram perbulannya yang dibagikan kepada rumah tangga miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dengan bantuan raskin oleh pemerintah ini mereka tak membeli beras lagi ke luar sekaligus juga dapat mensejahterakan rumah tangga sasaran (RTS), demikian Syarkawie. (Rull)
Kepala Bagian Kesra Pemkab Tapin, H.Syarkawie mengatakan di tahun 2011 ini Pemkab Tapin telah menetapkan akan menggelontorkan beras bagi warga miskin sebesar 1.726.020 kilogram. Bantaun pangan berupa beras untuk keluraga miskin (Raskin) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No/188.44/018/KUM/2011, kemudian yang ditindak lanjuti dengan di buatkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/022/KUM/2011, yang ditetapkan pada tanggal 16 februari 2011.
Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tapin, kata Sarkawei, diminta kepada Camat, petugas Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah agar melaksanakan pendistribusian beras untuk keluarga miskin sesuai dengan pagu yang telah di tetapkan. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) guna untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagaian beban pada pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan.
Dalam penyalurannya tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya dimana masing-masing RTS mendapatkan jatah 15 Kilogram per RTS setiap bulannya. Harga perkilogram beras itu Rp.1.600. Pihaknya berharap agar pendistribusian raskin tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yakni Raskin yang sudah diberikan kepada RTS itu jangan sampai di jual lagi ke orang lain. Juga dari 15 kilogram perbulannya yang dibagikan kepada rumah tangga miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dengan bantuan raskin oleh pemerintah ini mereka tak membeli beras lagi ke luar sekaligus juga dapat mensejahterakan rumah tangga sasaran (RTS), demikian Syarkawie. (Rull)
Kecamatan Tapin Utara Selenggarakan Musrembang
RANTAU, Kecamatan Tapin Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Pada jum’at (25/2) kemarin, bertempat di Aula Kantor kecamatan Tapin Utara. Musrembang yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi program pembangunan desa yang menjadi prioritas untuk diusulkan pada musrembang tingkat Kabupaten.
Musrembang ini mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, terutama tokoh masyarakat yang mengusulkan program-program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun ini.
Musrembang yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara, Harliasnyah, juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Tapin, seperti H.Sulaiman Noor, S,Pd, dan Hamdi,BN. Turut serta Kepala Dinas Tata Kota dan kebersihan Tapin, Rajuddin Noor, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Saiful Bahrin, dan aparatur pemerintah daerah Tapin.
Menurut, Harliansyah, Camat Tapin Utara mengatakan, “hasil pertemuan dalam musrembang tingkat kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan Jum’at kemarin, ada beberapa prioritas hasil usulan di tingkat kecamatan. Pertama pembangunan siring atau bronjong di seputar sungai Tapin dalam kawasan kecamatan Tapin Utara, karena banyak didaerah perumahaan tersebut ada diantaranya rumah atau tempat ibadah yang memerlukan pembangunan siring atau bronjong. Berikutnya, menyingkapi dari pelaksanaan maulid dan prosesi beayun anak itu yang kita usulkan adalah pembangunan siring jalan atau pembuatan drainase jalan. Selama ini di tahun 2010 itu telah dilaksanakan renovasi drainase dari dana PNPM di Desa Perintis Raya dan Lumbu Raya, selanjutnya tahun ini kita sambung renovasi drainase ke Desa Keramat dan Banua Hanyar. Selain itu juga di tahun 2011 ini, Pemkab Tapin bekerjasama dengan Kodim 1010 Rantau berencana akan melaksanakan kegiatan TMMD untuk pembuatan badan jalan dari simpang tiga Banua Halat Kiri menuju ke Kelurahan Rantau Kanan tepatnya di muka SMKN 1 Rantau, Insya Allah semoga ini dapat terlaksana amin, “katanya.
Selain di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan juga telah melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan.
Camat Bakarangan Tajudin Noor mengatakan, 12 desa yang ada di Kecamatan Bakarangan, sepakat meminta untuk dilaksanakan perbaikan ruas jalan serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut. “Perbaikan jalan itu diantaranya di jalan Desa Paul, Jalan Desa Tangkawang Baru, dan Jalan Parigi Simbar, “katanya.
“Usulan tersebut terlontar dalam Musrembang yang dilaksanakan kemarin, menyusul adanya ruas jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga terdapat pembangunan jembatan, di Desa Paul dan Desa Parigi Simbar. Sementara pembangunan drainase kita fokuskan di Desa Gadung, “katanya.
Pihaknya berharap usulan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya dapat terealisasi. Mengingat harapan serupa warga setempat, dengan adanya pembangunan tersebut sehingga warga semakin mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan demikian kemajuan dan perkembangan ekonomi lebih membaik untuk Tapin sejahtera dan menuju serambi madinah. (Rull)
Musrembang ini mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, terutama tokoh masyarakat yang mengusulkan program-program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun ini.
Musrembang yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara, Harliasnyah, juga dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Tapin, seperti H.Sulaiman Noor, S,Pd, dan Hamdi,BN. Turut serta Kepala Dinas Tata Kota dan kebersihan Tapin, Rajuddin Noor, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Saiful Bahrin, dan aparatur pemerintah daerah Tapin.
Menurut, Harliansyah, Camat Tapin Utara mengatakan, “hasil pertemuan dalam musrembang tingkat kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan Jum’at kemarin, ada beberapa prioritas hasil usulan di tingkat kecamatan. Pertama pembangunan siring atau bronjong di seputar sungai Tapin dalam kawasan kecamatan Tapin Utara, karena banyak didaerah perumahaan tersebut ada diantaranya rumah atau tempat ibadah yang memerlukan pembangunan siring atau bronjong. Berikutnya, menyingkapi dari pelaksanaan maulid dan prosesi beayun anak itu yang kita usulkan adalah pembangunan siring jalan atau pembuatan drainase jalan. Selama ini di tahun 2010 itu telah dilaksanakan renovasi drainase dari dana PNPM di Desa Perintis Raya dan Lumbu Raya, selanjutnya tahun ini kita sambung renovasi drainase ke Desa Keramat dan Banua Hanyar. Selain itu juga di tahun 2011 ini, Pemkab Tapin bekerjasama dengan Kodim 1010 Rantau berencana akan melaksanakan kegiatan TMMD untuk pembuatan badan jalan dari simpang tiga Banua Halat Kiri menuju ke Kelurahan Rantau Kanan tepatnya di muka SMKN 1 Rantau, Insya Allah semoga ini dapat terlaksana amin, “katanya.
Selain di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan juga telah melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan.
Camat Bakarangan Tajudin Noor mengatakan, 12 desa yang ada di Kecamatan Bakarangan, sepakat meminta untuk dilaksanakan perbaikan ruas jalan serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut. “Perbaikan jalan itu diantaranya di jalan Desa Paul, Jalan Desa Tangkawang Baru, dan Jalan Parigi Simbar, “katanya.
“Usulan tersebut terlontar dalam Musrembang yang dilaksanakan kemarin, menyusul adanya ruas jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu juga terdapat pembangunan jembatan, di Desa Paul dan Desa Parigi Simbar. Sementara pembangunan drainase kita fokuskan di Desa Gadung, “katanya.
Pihaknya berharap usulan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya dapat terealisasi. Mengingat harapan serupa warga setempat, dengan adanya pembangunan tersebut sehingga warga semakin mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan demikian kemajuan dan perkembangan ekonomi lebih membaik untuk Tapin sejahtera dan menuju serambi madinah. (Rull)
DAK Untuk Fisik Direalisasikan 2011
RANTAU, Terjadinya perubahan regulasi DAK 2010 pada petunjuk teknisnya, dan terjadi hampir diseluruh Kabupaten / Kota di Kalsel menjadikan rehabilitasi fisik baru akan dilaksanakan di tahun 2011 ini. Sementara realisasi penggunaan DAK 2010 itu baru digunakan untuk pengadaan alat pendidikan dan buku-buku untuk perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan, H.Akhmad Nabhani, kepada wartawan kemarin, diruang kerjanya.
Rehabilitasi fisik yang baru direalisasikan di tahun 2011 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dianggarkan sebesar Rp.9.647.337.000, dari total DAK 2010 yang besarannya mencapai Rp.15.841.210.000. Sedangkan untuk pengadaan alat pendidikan dianggarkan senilai Rp6.647.337.00. Sementara kalau di tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Tapin sudah mengetahui alokasi dana DAK, namun kami belum bisa membeberkan rincian untuk apa saja alokasi dana tersebut.
”Dalam pelaksanaan DAK di kelola oleh sekolah, persyaratannya harus melalui tender atau proses lelang untuk pembangunan fisiknya, karena ada perubahan peraturan tentang juknis pelaksanaan, ditambah lagi waktunya yang sempit sehingga terpaksa kami tidak bisa melaksanakan proses pelelangan. Sementara untuk pengadaan alat-alat pendidikan berupa alat olahraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk SD dan SMP. Begitu juga untuk buku-buku kelengkapan perpustakaan sekolah bagi SD dan SMP. Pengadaan alat-alat pendidikan dan pengadaan buku ini sudah selesai direalisasikan pada bulan Desember 2010 tadi, ”katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan, H.Akhmad Nabhani, kepada wartawan kemarin, diruang kerjanya.
Rehabilitasi fisik yang baru direalisasikan di tahun 2011 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dianggarkan sebesar Rp.9.647.337.000, dari total DAK 2010 yang besarannya mencapai Rp.15.841.210.000. Sedangkan untuk pengadaan alat pendidikan dianggarkan senilai Rp6.647.337.00. Sementara kalau di tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Tapin sudah mengetahui alokasi dana DAK, namun kami belum bisa membeberkan rincian untuk apa saja alokasi dana tersebut.
”Dalam pelaksanaan DAK di kelola oleh sekolah, persyaratannya harus melalui tender atau proses lelang untuk pembangunan fisiknya, karena ada perubahan peraturan tentang juknis pelaksanaan, ditambah lagi waktunya yang sempit sehingga terpaksa kami tidak bisa melaksanakan proses pelelangan. Sementara untuk pengadaan alat-alat pendidikan berupa alat olahraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk SD dan SMP. Begitu juga untuk buku-buku kelengkapan perpustakaan sekolah bagi SD dan SMP. Pengadaan alat-alat pendidikan dan pengadaan buku ini sudah selesai direalisasikan pada bulan Desember 2010 tadi, ”katanya. (Rull)
Bupati Tapin Saksikan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
RANTAU, Sebanyak 315 orang PNS dan CPNS di lingkungan pemkab Tapin, pada Senin (28/02) pagi kemarin diambil sumpah janjinya yang disaksikan sekaligus dipimpin langsung oleh Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tapin, bertempat di halaman kantor Bupati Tapin. Pengambilan sumpah jabatan ini dirangkai dengan penyerahan SK CPNS angkatan tahun 2009.
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP menyatakan dalam sambutannya kepada PNS yang baru saja diambil sumpah jabatannya ini untuk benar-benar bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara. Setelah diambil sumpah janji, PNS diminta untuk dapat bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara “Juga kepada BKD Tapin dalam kepengurusan CPNS minimal dalam setahun itu sudah diangkat seluruhnya, dan tidak ada lagi keterlambatan, “katanya.
Kepala BKD Tapin, Rusliansyah mengatakan, “Ada 315 orang PNS yang diambil sumpah dan janjinya, karena setiap CPNS yang sudah diangkat itu diwajibkan untuk bersumpah dan janji sebagaimana dilaksanakan Senin (28/2) pagi kemarin, “katanya.
Dari 315 PNS itu terdiri dari 131 orang golongan III, 184 orang golongan IV. Dan diantaranya sebanyak 235 CPNS diberikan SK CPNS yang diserahkan dihari itu, 3 orang diantaranya diserahkan secara simbolis. “Dengan jangka waktu 1 sampai dengan 2 hari SK CPNS sudah seluruhnya dibagikan, “katanya.
Usai pemberian SK dan penempatan tugas yang dimulai 1 Januari pengangkatanya, sesuai prosedur BKN tentang pemberian CPNS mereka diberikan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan pada 1 Maret 2011 ini (Red.Hari Ini) mereka mulai melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Demikian Rusliansyah. (Rull)
Perlu Keselarasan Antara SK Bupati Dan SK Kementerian Pertanian RI
(Dalam Hal Bantuan Dana Pada Program Usaha Agri Bisnis Perdesaan)
RANTAU, Bergulirnya dana bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Program Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) ke setiap Gapoktan tidak serempak dilakukan mengakibatkan keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan kepada PMT, jadi hal ini PMT kesulitan dalam membuat laporan secara tepat waktu kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. Selain itu juga dalam hal kurang aktif peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan perguliran dana PUAP tersebut mengakibatkan permasalahan yang krusial. Selain itu ditinjau dari segi sumber daya manusia, nampaknya perlu pembinaan dan penguatan dalam hal mengelola simpan pinjam terkait dengan masalah administrasi dan manajerial lembaga keuangan mikro, serta desa sasaran PUAP yang diputuskan dalam SK menteri Pertananian RI dinilai masih belum mengakomodir aspirasi Kabupaten. “Hal ini ditandai dengan tidak adanya keselarasan antara usulan desa penerima dari SK Bupati dengan SK yang dikeluarkan Menteri Pertanian, sehingga desa yang seharusnya menjadi proritas justru tidak termasuk dalam SK tersebut, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin.
“Memasuki tahun 2011 ini sudah kita usulkan dari 36 desa di Tapin, namun hanya 19 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan mendapat dana alokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang saat ini masih dalam proses di Kementrian Pertanian Pusat, jadi pihaknya masih menunggu SK, yang nantinya diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin. (Rull)
RANTAU, Bergulirnya dana bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Program Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) ke setiap Gapoktan tidak serempak dilakukan mengakibatkan keterlambatan, terutama dalam pembuatan laporan kepada PMT, jadi hal ini PMT kesulitan dalam membuat laporan secara tepat waktu kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. Selain itu juga dalam hal kurang aktif peran penyuluh pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan perguliran dana PUAP tersebut mengakibatkan permasalahan yang krusial. Selain itu ditinjau dari segi sumber daya manusia, nampaknya perlu pembinaan dan penguatan dalam hal mengelola simpan pinjam terkait dengan masalah administrasi dan manajerial lembaga keuangan mikro, serta desa sasaran PUAP yang diputuskan dalam SK menteri Pertananian RI dinilai masih belum mengakomodir aspirasi Kabupaten. “Hal ini ditandai dengan tidak adanya keselarasan antara usulan desa penerima dari SK Bupati dengan SK yang dikeluarkan Menteri Pertanian, sehingga desa yang seharusnya menjadi proritas justru tidak termasuk dalam SK tersebut, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin.
“Memasuki tahun 2011 ini sudah kita usulkan dari 36 desa di Tapin, namun hanya 19 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan mendapat dana alokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang saat ini masih dalam proses di Kementrian Pertanian Pusat, jadi pihaknya masih menunggu SK, yang nantinya diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro, “kata Aliansyah anggota Tim teknis PUAP Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tapin. (Rull)
Perda No 04 Tahun 1994 Segera di Revisi
RANTAU, Untuk menyesuaikan kondisi tata ruang wilayah saat ini yang dinilai sejumlah fraksi di DPRD Tapin perlu dibenahi terutama Peraturan Daerah No.4 Tahun 1994 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang perlu segera direvisi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya didampingi Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ikhwanuddin, kemarin di Rantau.
Dari pengamatan anggota DPRD Tapin perlu direvisi peraturan tersebut yakni sudah banyak investor yang masuk ke Tapin, dan diantaranya banyak yang melirik suatu wilayah. Kendati tidak secara menyeluruh dan hanya di beberapa kondisi tertentu, namun peraturan tersebut dinilai perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah saat ini. Tujuannya untuk mengayomi masyarakat Tapin khususnya, kedepan agar tidak ada lagi muncul permasalahan-permasalahan, juga tidak terjadi lagi alih pungsi lahan dari apa yang sudah dipetakan. Dengan demikian, permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi, sehingga terwujud ruang aman, produktif dan berkelanjutan.
Misalnya, dijelaskan H.Rian Jaya, “Di Kecamatan Bakarangan yang sekarang banyak dilirik para investor untuk menanamkan modal investasinya pada sektor perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui di kecamatan tersebut banyak potensi daerah yang dihasilkan baik itu di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pangan. Sehingga patut diantisipasi nantinya jangan sampai di kawasan tersebut dimasuki oleh investor-investor ke lokasi tersebut untuk menguasainya “katanya.
Selain di kawasan itu, “ada juga seperti di Desa Pampain yang terkenal dengan pembibitan ikan (BBI). Dilokasi ini kalau di lihat sekarang, menurutnya sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena airnya sudah tidak bagus lagi untuk budidaya pembibitan ikan, “katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin H Rian Jaya didampingi Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ikhwanuddin, kemarin di Rantau.
Dari pengamatan anggota DPRD Tapin perlu direvisi peraturan tersebut yakni sudah banyak investor yang masuk ke Tapin, dan diantaranya banyak yang melirik suatu wilayah. Kendati tidak secara menyeluruh dan hanya di beberapa kondisi tertentu, namun peraturan tersebut dinilai perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah saat ini. Tujuannya untuk mengayomi masyarakat Tapin khususnya, kedepan agar tidak ada lagi muncul permasalahan-permasalahan, juga tidak terjadi lagi alih pungsi lahan dari apa yang sudah dipetakan. Dengan demikian, permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi, sehingga terwujud ruang aman, produktif dan berkelanjutan.
Misalnya, dijelaskan H.Rian Jaya, “Di Kecamatan Bakarangan yang sekarang banyak dilirik para investor untuk menanamkan modal investasinya pada sektor perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui di kecamatan tersebut banyak potensi daerah yang dihasilkan baik itu di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pangan. Sehingga patut diantisipasi nantinya jangan sampai di kawasan tersebut dimasuki oleh investor-investor ke lokasi tersebut untuk menguasainya “katanya.
Selain di kawasan itu, “ada juga seperti di Desa Pampain yang terkenal dengan pembibitan ikan (BBI). Dilokasi ini kalau di lihat sekarang, menurutnya sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena airnya sudah tidak bagus lagi untuk budidaya pembibitan ikan, “katanya. (Rull)
235 CPNS Ambil SK di BKD
RANTAU, Sehari setelah diambil sumpah dan janji PNS dan pemberian SK CPNS secara simbolis oleh Bupati Tapin, sebanyak 235 CPNS menerima SK kelulusan formasi pengadaan tahun 2010, Selasa (1/3) kemarin. Dari 235 CPNS tersebut terdiri 66 tenaga teknis, 71 tenaga kesehatan, dan 104 tenaga guru.
Hal tersebut diungkapkan Rusliansyah, Kepala BKD Tapin, selasa kemarin di Rantau.
Dikatakannya, “Dari 244 formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Tapin ada 9 formasi yang tidak terpenuhi, sehingga 235 orang yang dinyatakan lulus. 3 orang dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh ranking dibawahnya, “katanya.
CPNS tahun 2010 ini, di BKN Pusat terhitung mulai tanggal masuk 1 Januari 2011, kemarin dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya mereka masuk kerja dan membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas (SPMT) di lingkungan SKPD masing-masing, demikian Rusliansyah. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Rusliansyah, Kepala BKD Tapin, selasa kemarin di Rantau.
Dikatakannya, “Dari 244 formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Tapin ada 9 formasi yang tidak terpenuhi, sehingga 235 orang yang dinyatakan lulus. 3 orang dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh ranking dibawahnya, “katanya.
CPNS tahun 2010 ini, di BKN Pusat terhitung mulai tanggal masuk 1 Januari 2011, kemarin dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya mereka masuk kerja dan membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas (SPMT) di lingkungan SKPD masing-masing, demikian Rusliansyah. (Rull)
Jumat, 25 Februari 2011
Penilaian UN Tahun 2011 Akan Berbeda di bandingkan Tahun Sebelumnya
RANTAU, Dinas Pendidikan Tapin menyatakan untuk UN di tahun 2011 ini bukanlah satu-satunya penentu kelulusan siswa. Melainkan tahun ini kelulusan juga ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Dan sekolah patut dicermati kejujurannya dalam memberikan nilai terhadap siswa karena tahun ini sekolah menentukan kelulusan siswa sekitar 40 persen. Perbandingan nilai presentasi kelulusan hasil UN tahun 2011 ini, dengan presentasi hasil nilai UN sekitar 60 persen dan nilai sekolah 40 persen, termasuk penilaian guru, penilaian raport, penilaian ujian sekolah yang dilaksanakan. Ke 40 persen tersebut nilai yang diperoleh siswa selama 3 tahun belajar.
Hal tersebut diungkapkan, Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, Senin (21/2) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, UN tahun 2010-2011 berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2009-2010 yang rencananya untuk tingkat SLTA dilaksanakan pada April 2011 mendatang akan berlangsung serentak secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2010 ini terdapat 4 kriteria siswa yang dinilai dapat lulus dalam pelaksanaan UN mendatang. Pertama, menyelesaikan program mata pelajaran. Kedua, Memiliki akhlak mulia yang baik. Ketiga, lulus ujian sekolah dengan bobot presentasi untuk hasil ujian sekolah serta penilain guru 40 persen. Keempat, mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan nanti. Kriteria siswa dapat lulus UN tahun 2011 ini dengan standar nilai minial 5,5 persen . Nilai tersebut diperoleh dari nilai yang tergabung antara hasil UN dan hasil nilai sekolah. Presentasinya nilai UN 60 persen dan hasil nilai ujian sekolah termasuk penilaian guru dan raport itu 40 persen. Nilai 40 persen tersebut nilai rata-rata yang diperoleh selama siswa belajar selama 3 tahun dari mulai hasil ujian sekolah, nilai rapor untuk setiap mata pelajaran diluar yang tidak di UN-kan.
“Jadi perjuangan siswa selama tiga tahun dinilai dan menentukan kelulusan, kalau pelaksanaan UN sebelumnya kan tidak seperti itu karena semua tergantung hanya pada nilai UN saja, sehingga usaha siswa selama 3 tahun belajar disekolah dan dinilai guru tanpa dinilai hingga terkesan sia-sia, “katanya.
Adapun peserta UN tahun 2011 di Kabupaten Tapin ini untuk tingkat SLTA itu ada sekitar 1.666 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP itu ada 2.098 siswa. “Untuk pelaksanaan UN buat SMP sederajat kami belum berani berkomentar hal itu, “katanya.
Standar kelulusan tahun sebelumnya, untuk SMP, MTS dan sederajat kita memperoleh nilai presentasi 7,52 persen. Dan mendapatkan perinngkat ke 3 se-Kalsel. Adapun untuk SMA sederajat presentasi nilainnya mencapai 7,06 persen dan mendapatkan peringkat ke 6 se Kalsel. Demikian Kabidikmen didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen di Dinas Pendidikan Tapin. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan, Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, Senin (21/2) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, UN tahun 2010-2011 berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2009-2010 yang rencananya untuk tingkat SLTA dilaksanakan pada April 2011 mendatang akan berlangsung serentak secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2010 ini terdapat 4 kriteria siswa yang dinilai dapat lulus dalam pelaksanaan UN mendatang. Pertama, menyelesaikan program mata pelajaran. Kedua, Memiliki akhlak mulia yang baik. Ketiga, lulus ujian sekolah dengan bobot presentasi untuk hasil ujian sekolah serta penilain guru 40 persen. Keempat, mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan nanti. Kriteria siswa dapat lulus UN tahun 2011 ini dengan standar nilai minial 5,5 persen . Nilai tersebut diperoleh dari nilai yang tergabung antara hasil UN dan hasil nilai sekolah. Presentasinya nilai UN 60 persen dan hasil nilai ujian sekolah termasuk penilaian guru dan raport itu 40 persen. Nilai 40 persen tersebut nilai rata-rata yang diperoleh selama siswa belajar selama 3 tahun dari mulai hasil ujian sekolah, nilai rapor untuk setiap mata pelajaran diluar yang tidak di UN-kan.
“Jadi perjuangan siswa selama tiga tahun dinilai dan menentukan kelulusan, kalau pelaksanaan UN sebelumnya kan tidak seperti itu karena semua tergantung hanya pada nilai UN saja, sehingga usaha siswa selama 3 tahun belajar disekolah dan dinilai guru tanpa dinilai hingga terkesan sia-sia, “katanya.
Adapun peserta UN tahun 2011 di Kabupaten Tapin ini untuk tingkat SLTA itu ada sekitar 1.666 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP itu ada 2.098 siswa. “Untuk pelaksanaan UN buat SMP sederajat kami belum berani berkomentar hal itu, “katanya.
Standar kelulusan tahun sebelumnya, untuk SMP, MTS dan sederajat kita memperoleh nilai presentasi 7,52 persen. Dan mendapatkan perinngkat ke 3 se-Kalsel. Adapun untuk SMA sederajat presentasi nilainnya mencapai 7,06 persen dan mendapatkan peringkat ke 6 se Kalsel. Demikian Kabidikmen didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen di Dinas Pendidikan Tapin. (Rull)
UU No.53 Tahun 2010 PNS Diminta Disiplin Bekerja
RANTAU, Mendasari peraturan UU Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diantaranya di dalamnya berisikan jika dalam setahun PNS tidak hadir selama 46 hari, PNS tersebut terancam dipecat. Bahkan bisa dipecat secara tidak hormat jika selama 46 hari dalam setahun tersebut tidak ada kabar dari si PNS tersebut. Selain itu juga peraturan tersebut mengatur jadwal PNS kapan waktu kerja dan kapan waktu pulang kerja, bahkan kapan waktunya istirahat. Jika PNS terlihat pada saat jam kerja keluyuran di pasar, tempat umum selain kantor atau duduk-duduk di warung mereka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 53 tahun 2010.
“Peraturan yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2010 tahun lalu telah di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama PNS di SKPD Pemkab Tapin, dimana pada saat itu Badan Kepegawaian Provinsi Kalsel yang turun langsung memberikan materi soal seputar peraturan yang baru tersebut, “ungkap Zainal Abidin, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Kedudukan Hukum dan kesejahteraan Pegawai, Di Badan Kepegawaian Daerah Tapin, Senin (21/2) kemarin.
Peraturan Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010 adalah peraturan pengganti PP Nomor 33 tahun 1980 yang isinya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tak lepas kemungkinan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, lantas BKD bakal membentuk tim guna melaksanakan sidak PNS, jika kedapatan PNS yang terlihat keluyuran dipasar, jalan dan duduk diwarung pada jam kerja, mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan tersebut.
Saat ini ada 4 orang PNS yang dipecat secara tidak terhormat, seperti 1 orang tersandung kasus perkosaan anak, 1 orang kasus tanah, dan 2 orang tersandung kasus ketidakhadiran. Pada undang-undang yang baru ini, seorang PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi itu dipertegas undang-undang pasti di pecat. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, katanya.
Bupati Tapin Imbau PNS agar Taat Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP berkali-kali mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin agar lebih berhati-hati didalam bekerja, dan disiplin serta taat pada peraturan undang-undang. “Kenalilah dan taati peraturan di setiap pekerjaan yang dilakoni. Karena bukan jamannya lagi sekarang bekerja menurut kebiasaan. Hendaknya bekerja selalu bedasarkan dan berlandaskan peraturan, apalagi peraturan sekarang bersifat dinamis, dalam setahun dapat berubah-ubah, “kata Bupati Tapin Drs.Idis Nurdin Halidi M,AP memberi saran kepada rekan-rekan PNS.
“Untuk itu, Seluruh PNS di Tapin, hendaknya jangan pernah berhenti memahami dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan. Mengetahui peraturan tentunya bekal diri ibarat rem, hal itu berguna agar tak tergelincir ke ronah hukum nanti. Juga apabila di dalam setiap pekerjaan, PNS kerap terkendala di karenakan tak mengerti, hendaknya jangan malu bertanya kepada rekan atau orang yang lebih mengerti terhadap perihal itu. Atau bila perlu tanya langsung keatasan, “katanya.
Bupati juga mengimbau seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin untuk sholat di lingkungan terdekat ketika istirahat siang, ketika sirene kantor berbunyi. Dengan sholat dan menghadiri tausiah awal bulan bagi para PNS yang telah dijadikan agenda rutin pemerintah daerah diharapkan akan membentuk mental dan kesadaran sekaligus membentuk kedisiplinan bagi pegawai itu sendiri, sehingga kinerja yang baik dan taat pada aturan bagi PNS dilingkungan Kabupaten Tapin akan tumbuh. Demikian Bupati. (Rull)
“Peraturan yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2010 tahun lalu telah di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama PNS di SKPD Pemkab Tapin, dimana pada saat itu Badan Kepegawaian Provinsi Kalsel yang turun langsung memberikan materi soal seputar peraturan yang baru tersebut, “ungkap Zainal Abidin, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Kedudukan Hukum dan kesejahteraan Pegawai, Di Badan Kepegawaian Daerah Tapin, Senin (21/2) kemarin.
Peraturan Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010 adalah peraturan pengganti PP Nomor 33 tahun 1980 yang isinya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tak lepas kemungkinan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, lantas BKD bakal membentuk tim guna melaksanakan sidak PNS, jika kedapatan PNS yang terlihat keluyuran dipasar, jalan dan duduk diwarung pada jam kerja, mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan tersebut.
Saat ini ada 4 orang PNS yang dipecat secara tidak terhormat, seperti 1 orang tersandung kasus perkosaan anak, 1 orang kasus tanah, dan 2 orang tersandung kasus ketidakhadiran. Pada undang-undang yang baru ini, seorang PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi itu dipertegas undang-undang pasti di pecat. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, katanya.
Bupati Tapin Imbau PNS agar Taat Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan
Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP berkali-kali mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin agar lebih berhati-hati didalam bekerja, dan disiplin serta taat pada peraturan undang-undang. “Kenalilah dan taati peraturan di setiap pekerjaan yang dilakoni. Karena bukan jamannya lagi sekarang bekerja menurut kebiasaan. Hendaknya bekerja selalu bedasarkan dan berlandaskan peraturan, apalagi peraturan sekarang bersifat dinamis, dalam setahun dapat berubah-ubah, “kata Bupati Tapin Drs.Idis Nurdin Halidi M,AP memberi saran kepada rekan-rekan PNS.
“Untuk itu, Seluruh PNS di Tapin, hendaknya jangan pernah berhenti memahami dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan. Mengetahui peraturan tentunya bekal diri ibarat rem, hal itu berguna agar tak tergelincir ke ronah hukum nanti. Juga apabila di dalam setiap pekerjaan, PNS kerap terkendala di karenakan tak mengerti, hendaknya jangan malu bertanya kepada rekan atau orang yang lebih mengerti terhadap perihal itu. Atau bila perlu tanya langsung keatasan, “katanya.
Bupati juga mengimbau seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemkab Tapin untuk sholat di lingkungan terdekat ketika istirahat siang, ketika sirene kantor berbunyi. Dengan sholat dan menghadiri tausiah awal bulan bagi para PNS yang telah dijadikan agenda rutin pemerintah daerah diharapkan akan membentuk mental dan kesadaran sekaligus membentuk kedisiplinan bagi pegawai itu sendiri, sehingga kinerja yang baik dan taat pada aturan bagi PNS dilingkungan Kabupaten Tapin akan tumbuh. Demikian Bupati. (Rull)
Dinas Pendidikan Imbau 3 Komponen Pelaksana UN 2011
RANTAU, Dinas Pendidikan Tapin, HM.Akhmad Nabhani telah mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Tapin dalam mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional yang akan diselenggarakan pada bulan April 2011 nanti. Selain mengimbau kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang di UN-kan, kita juga mengimbau kepada orang tua murid dan siswa yang mengikuti UN di tahun 2011 ini.
Menurut Akhmad Nabhani, Kepala Dinas Pendidikan Tapin telah kita mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Tapin dan guru mata pelajaran yang di UN-kan agar mempersiapkan matapelajaran untuk lebih dioptimalkan. “Kalau bisa sebelum di UN-kan, pembelajaran yang di UN-kan itu kepada siswa-siswi disetiap sekolah sudah selesai semuanya, “katanya.
“Kedua kami juga mengimbau kepada orang tua siswa agar selalu memonitoring dan memberikan arahan kepada siswa supaya belajar lebih giat dan optimal sehingga didalam menghadapi UN di tahun 2011 ini merasa siap dan mendapatkan kemudahan didalam melaksanakan UN nanti. Ketiga imbauan terhadap siswa agar mempersiapkan diri pada UN di tahun 2011 ini, sehingga hasil UN dapat lebih baik. Terutama rajin-rajinlah belajar, menambah jam pelajaran. Ketiga komponen tersebut seperti orang tua, guru, kepala sekolah, dan siswa sudah kita sampaikan jauh hari sebelumnya, “katanya.
Ditambahkan Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, kemarin.
Menurutnya, para siswa yang melaksanakan UN disamping rajin belajar juga siswa harus beribadah dan berdoa. “Sebelum pelaksanaan UN, kita juga seperti tahun sebelumnya melaksanakan solat hajat berjamaah di masjid raya Nurul Falah Rantau, dan itu telah menjadi agenda rutin kita setiap menjelang pelaksanaan UN, sehingga siswa di dalam menghadapi UN merasa tenang dan damai, “katanya.
Selain itu di tahun ini, kita juga mulai memprogramkan bagi setiap sekolah dan kepala sekolah berprestasi dalam UN tahun 2011, mereka yang berhasil mendapatkan bobot nilai yang tinggi bakal diberangkatkan keluar daerah untuk melaksanakan tour studi ke sekolah-sekolah yang elit dan berprestasi di luar daerah Kalimantan. Demikian Dikmen.(Rull)
Menurut Akhmad Nabhani, Kepala Dinas Pendidikan Tapin telah kita mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Tapin dan guru mata pelajaran yang di UN-kan agar mempersiapkan matapelajaran untuk lebih dioptimalkan. “Kalau bisa sebelum di UN-kan, pembelajaran yang di UN-kan itu kepada siswa-siswi disetiap sekolah sudah selesai semuanya, “katanya.
“Kedua kami juga mengimbau kepada orang tua siswa agar selalu memonitoring dan memberikan arahan kepada siswa supaya belajar lebih giat dan optimal sehingga didalam menghadapi UN di tahun 2011 ini merasa siap dan mendapatkan kemudahan didalam melaksanakan UN nanti. Ketiga imbauan terhadap siswa agar mempersiapkan diri pada UN di tahun 2011 ini, sehingga hasil UN dapat lebih baik. Terutama rajin-rajinlah belajar, menambah jam pelajaran. Ketiga komponen tersebut seperti orang tua, guru, kepala sekolah, dan siswa sudah kita sampaikan jauh hari sebelumnya, “katanya.
Ditambahkan Ny.Hj.Paramitha Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin didampingi Kasi Pembelajaran pada Dikmen, M,Sarifudin, kemarin.
Menurutnya, para siswa yang melaksanakan UN disamping rajin belajar juga siswa harus beribadah dan berdoa. “Sebelum pelaksanaan UN, kita juga seperti tahun sebelumnya melaksanakan solat hajat berjamaah di masjid raya Nurul Falah Rantau, dan itu telah menjadi agenda rutin kita setiap menjelang pelaksanaan UN, sehingga siswa di dalam menghadapi UN merasa tenang dan damai, “katanya.
Selain itu di tahun ini, kita juga mulai memprogramkan bagi setiap sekolah dan kepala sekolah berprestasi dalam UN tahun 2011, mereka yang berhasil mendapatkan bobot nilai yang tinggi bakal diberangkatkan keluar daerah untuk melaksanakan tour studi ke sekolah-sekolah yang elit dan berprestasi di luar daerah Kalimantan. Demikian Dikmen.(Rull)
Peserta KB Tahun 2010 Tercapai
RANTAU, Data dari Badan Keluarga Berencana Tapin mencatat pencapaian peserta KB baru di tahun 2010 kemarin mencapai 5.210 akseptor atau 93,39 persen dari target pencapaian KB baru sekitar 5.957 akseptor di Kabupaten Tapin. Pencapaian tahun 2010 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Ir.Raumayanti melalui Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi, Hidayat, Selasa (22/2) kemarin diruang kerjanya.
Program KB di tahun 2010 kemarin dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian jumlah peserta KB Baru yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan. “Rata-rata yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan itu ada 124 orang akseptor yang dibawa oleh masing-masing penyuluh KB, “katanya.
Penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu langkah untuk memproteksi dari kehamilan bagi pasangan usia subur. Dari 7 metode penggunaan KB, nampaknya pil dan suntikan paling banyak digunakan oleh peserta KB di Tapin. Data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Tapin mencatat pengguna KB jenis Pil itu ada 14.229 orang, dan 10.823 melalui suntikan.
7 Metode KB tadi terdiri dari IUD dengan 2 jenisnya berupa spiral dan kontrasepsi, disusul MOP (Metode Operasi Pria), Metode Operasi Wanita (MOW), Implant, Suntikan, Pil, dan Kondom. Selain itu ada juga diantaranya peserta KB pria di Kabupaten Tapin, dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin kontribusi peserta KB pria yang turut ikut dalam program pemerintah ini berada diantaranya Binuang 13 orang, Tapin Tengah 3 orang, Tapin Utara 2 orang, Bakarangan 2 orang, dan Salam Babaris 3 orang. Demikian Hidayat. (rull)
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Ir.Raumayanti melalui Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi, Hidayat, Selasa (22/2) kemarin diruang kerjanya.
Program KB di tahun 2010 kemarin dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian jumlah peserta KB Baru yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan. “Rata-rata yang dibawa oleh penyuluh KB dilapangan itu ada 124 orang akseptor yang dibawa oleh masing-masing penyuluh KB, “katanya.
Penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu langkah untuk memproteksi dari kehamilan bagi pasangan usia subur. Dari 7 metode penggunaan KB, nampaknya pil dan suntikan paling banyak digunakan oleh peserta KB di Tapin. Data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Tapin mencatat pengguna KB jenis Pil itu ada 14.229 orang, dan 10.823 melalui suntikan.
7 Metode KB tadi terdiri dari IUD dengan 2 jenisnya berupa spiral dan kontrasepsi, disusul MOP (Metode Operasi Pria), Metode Operasi Wanita (MOW), Implant, Suntikan, Pil, dan Kondom. Selain itu ada juga diantaranya peserta KB pria di Kabupaten Tapin, dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin kontribusi peserta KB pria yang turut ikut dalam program pemerintah ini berada diantaranya Binuang 13 orang, Tapin Tengah 3 orang, Tapin Utara 2 orang, Bakarangan 2 orang, dan Salam Babaris 3 orang. Demikian Hidayat. (rull)
2011 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin Fokus di Karet
RANTAU, Tahun 2011 ini, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Tapin melalui alokasi dana dari APBD Pemkab Tapin maupun APBN, akan diarahkan dan di fokuskan pada sektor perkebunan karet. Mengingat di tahun 2011 ini kita memiliki terobosan baru yang ingin meningkatkan kualitas mutu karet di Kabupaten Tapin.
Hal tersebut diungkapkan Sufian Noor, Kepala dinas Perhutanan dan perkebunan Tapin, Selasa (22/2) kemarin.
Tahun 2011 ini kita akan gencar melaksanakan sosialisasi terhadap petani karet di Kabupaten Tapin terkait meningkatkan mutu kualitas karet di daerah ini. “Untuk perihal tanam menanam karet, saya rasa petani karet sudah banyak mengerti. Namun dalam pengolahan mutu kualitas karet saya rasa masih perlu di tingkatkan kembali, dan diberikan penyuluhan melalui sosialisasi yang rencananya akan kita laksanakan, “katanya.
“Kita akan fokus kesana di tahun 2011 ini, hal ini mengingat lahan karet di Tapin sampai saat ini ada sekitar 18.000 hektar lahan di Tapin yang di tanami karet, terutama di kawasan atas. Dengan potensi lahan seluas 18.000 hektar tersebut, kita melakukan terobosan dengan meningkatkan mutu kualitas karet di Tapin ke depannya, “katanya.
Diharapkan juga ada investor yang berani masuk ke Kabupaten Tapin untuk membangun pabrik karet. Memang selama ini belum ada pabrik karet di Tapin, hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap harga karet di petani. Alasan demikian karena selama ini petani dalam menjual karet itu melalui tengkulak atau pihak ketiga, dan tengkulak tadi menjual kembali di pabrik karet yang ada diluar daerah Tapin. Sehingga harga karet petani tadi rendah jika dibandingkan dengan harga karet petani di luar daerah Tapin. Untuk itu dengan adanya investor yang berani masuk ke Tapin dan membangun pabrik karet di daerah ini secara tidak langsung akan mendekatkan pembeli dari perusahaan atau pemilik pabrik karet tersebut dengan petani karet di Tapin, sehingga harga petani karet tentunya akan lebih tinggi yang transaksinya tanpa melalui pihak ketiga atau tengkulak. Secara tidak langsung terobosan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para petani karet tadi, demikian Sufian Noor. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Sufian Noor, Kepala dinas Perhutanan dan perkebunan Tapin, Selasa (22/2) kemarin.
Tahun 2011 ini kita akan gencar melaksanakan sosialisasi terhadap petani karet di Kabupaten Tapin terkait meningkatkan mutu kualitas karet di daerah ini. “Untuk perihal tanam menanam karet, saya rasa petani karet sudah banyak mengerti. Namun dalam pengolahan mutu kualitas karet saya rasa masih perlu di tingkatkan kembali, dan diberikan penyuluhan melalui sosialisasi yang rencananya akan kita laksanakan, “katanya.
“Kita akan fokus kesana di tahun 2011 ini, hal ini mengingat lahan karet di Tapin sampai saat ini ada sekitar 18.000 hektar lahan di Tapin yang di tanami karet, terutama di kawasan atas. Dengan potensi lahan seluas 18.000 hektar tersebut, kita melakukan terobosan dengan meningkatkan mutu kualitas karet di Tapin ke depannya, “katanya.
Diharapkan juga ada investor yang berani masuk ke Kabupaten Tapin untuk membangun pabrik karet. Memang selama ini belum ada pabrik karet di Tapin, hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap harga karet di petani. Alasan demikian karena selama ini petani dalam menjual karet itu melalui tengkulak atau pihak ketiga, dan tengkulak tadi menjual kembali di pabrik karet yang ada diluar daerah Tapin. Sehingga harga karet petani tadi rendah jika dibandingkan dengan harga karet petani di luar daerah Tapin. Untuk itu dengan adanya investor yang berani masuk ke Tapin dan membangun pabrik karet di daerah ini secara tidak langsung akan mendekatkan pembeli dari perusahaan atau pemilik pabrik karet tersebut dengan petani karet di Tapin, sehingga harga petani karet tentunya akan lebih tinggi yang transaksinya tanpa melalui pihak ketiga atau tengkulak. Secara tidak langsung terobosan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para petani karet tadi, demikian Sufian Noor. (Rull)
Selasa, 22 Februari 2011
Terjebak Pada Kerumunan Massa
RANTAU, Terjebak dikerumunan massa yang menghadiri pelaksanaan beayun di desa Banua Halat beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PU, Sekretaris PU, dan Kabag Penanaman Modal hanya bisa berdiri di luar panggung. Panggung yang secara khusus diperuntukan bagi para muspida dan undangan secara khusus ditempatkan. “Bagaimana saya mau masuk karena ribuan orang berdesak-desakan berjalan, jadi kami hanya bisa berdiri disini dan tak masuk ke panggung bersama pejabat lainnya, “kata H.Masraniansyah, Sekretaris Dinas PU Tapin kepada MataBanua kemarin saat pelaksanaan.
Kegiatan beayun mauled di desa Banua Halat itu berlangsung sangat meriah, dan dihadiri ribuan pengunjung dari dalam dan luar daerah Tapin. Mereka sengaja datang untuk mengikuti pelaksanaan prosesi beayun. Mereka datang dengan membawa harapan agar tujuan yang dikehendakinya dapat tercapai dengan menghadiri prosesi beayun, terutama saat asrakal maulid dibacakan. Sebab pada saat asrakal maulid itu dimana doa sangat mustajab.
Sementara disisi lain, Fraksi Amanat Pembangunan, PAN menyatakan pendapatnya terkait pelaksanaan maulid di Kabupaten Tapin terutama dari segi aspek budaya beayun mauled yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurut, H.Nasrullah, “Dalam upaya mengwujudkan kabupaten Tapin menjadi kota religious, fraksi PAN di DPRD Tapin menyambut baik dan mendukungnya, diantaranya dengan diselenggarakan kegiatan beayun setiap tahunnya, dan juga semakin bertambahnya peserta dari tahun ke tahun. Namun fraksi PAN berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar tujuan yang di kehendaki dapat tercapai bukan sebaliknya masyarakat yang hadir justru menggosok gosokan uang ketiang guru dengan tujuan mendapat untung dan rezeki, hal ini menurutnya dikuatirkan akan menjadi kesyirikan massal, “katanya.
Sementara salah seorang yang hadir dalam majlis mauled di Banua Halat, Julak Iyus, mengatakan, “Bulan maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, SAW, dimana pada bulan tersebut seluruh rahmat, cinta dan kasih sayang Allah tercurah terhadap Nabi dan ummatnya. Mahkluk hidup dialam semesta berzikir menyambut pemimpin mereka yang membawa dan membimbing dengan cinta kasih sayang. Tradisi beayun merupakan warisan datu kita setiap bulan Rabiul awal, dan warga pada umumnya jamaah majelis Rasulullah menggelar maulidan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau, dulu beayun adalah anak-anak, sebagaimana diketahui sosok anak-anak polos, ketika anak itu diayun si anak mendapatkan curahan asuhan berupa cinta, kasih sayang dari sang ibu. Begitupun dengan Nabi Muhammad, SAW baik ia masih dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, saat itu Allah membentangkan curahan asuhan berupa cinta, rahmat, dan kasih sayang terhadap beliau, “katanya.
Sementara dilain tempat demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, warga gelar selamatan dan bergontong royong menyambut bulan maulid di daerah ini. Seperti di Perintis Raya Rantau, warga sembelih tiga ekor sapi untuk dikonsumsi dalam satu acara maulidan yang dilaksanakan pada Sabtu (19/02) kemarin.
“Bersama keluarga dan jiran tetangga sehari sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut bergontong royong menyembelih sapi yang tujuannya untuk dikonsumsi oleh jamaah rasululah yang menggelar maulidan. Sapi tersebut diperoleh dari kumpulan warga setiap bulannya yang menyumbang secara sukarela, dan hasilnya dinikmati bersama, “kata Anang, warga Perintis Raya. (Rull)
Kegiatan beayun mauled di desa Banua Halat itu berlangsung sangat meriah, dan dihadiri ribuan pengunjung dari dalam dan luar daerah Tapin. Mereka sengaja datang untuk mengikuti pelaksanaan prosesi beayun. Mereka datang dengan membawa harapan agar tujuan yang dikehendakinya dapat tercapai dengan menghadiri prosesi beayun, terutama saat asrakal maulid dibacakan. Sebab pada saat asrakal maulid itu dimana doa sangat mustajab.
Sementara disisi lain, Fraksi Amanat Pembangunan, PAN menyatakan pendapatnya terkait pelaksanaan maulid di Kabupaten Tapin terutama dari segi aspek budaya beayun mauled yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurut, H.Nasrullah, “Dalam upaya mengwujudkan kabupaten Tapin menjadi kota religious, fraksi PAN di DPRD Tapin menyambut baik dan mendukungnya, diantaranya dengan diselenggarakan kegiatan beayun setiap tahunnya, dan juga semakin bertambahnya peserta dari tahun ke tahun. Namun fraksi PAN berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar tujuan yang di kehendaki dapat tercapai bukan sebaliknya masyarakat yang hadir justru menggosok gosokan uang ketiang guru dengan tujuan mendapat untung dan rezeki, hal ini menurutnya dikuatirkan akan menjadi kesyirikan massal, “katanya.
Sementara salah seorang yang hadir dalam majlis mauled di Banua Halat, Julak Iyus, mengatakan, “Bulan maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, SAW, dimana pada bulan tersebut seluruh rahmat, cinta dan kasih sayang Allah tercurah terhadap Nabi dan ummatnya. Mahkluk hidup dialam semesta berzikir menyambut pemimpin mereka yang membawa dan membimbing dengan cinta kasih sayang. Tradisi beayun merupakan warisan datu kita setiap bulan Rabiul awal, dan warga pada umumnya jamaah majelis Rasulullah menggelar maulidan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau, dulu beayun adalah anak-anak, sebagaimana diketahui sosok anak-anak polos, ketika anak itu diayun si anak mendapatkan curahan asuhan berupa cinta, kasih sayang dari sang ibu. Begitupun dengan Nabi Muhammad, SAW baik ia masih dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, saat itu Allah membentangkan curahan asuhan berupa cinta, rahmat, dan kasih sayang terhadap beliau, “katanya.
Sementara dilain tempat demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, warga gelar selamatan dan bergontong royong menyambut bulan maulid di daerah ini. Seperti di Perintis Raya Rantau, warga sembelih tiga ekor sapi untuk dikonsumsi dalam satu acara maulidan yang dilaksanakan pada Sabtu (19/02) kemarin.
“Bersama keluarga dan jiran tetangga sehari sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut bergontong royong menyembelih sapi yang tujuannya untuk dikonsumsi oleh jamaah rasululah yang menggelar maulidan. Sapi tersebut diperoleh dari kumpulan warga setiap bulannya yang menyumbang secara sukarela, dan hasilnya dinikmati bersama, “kata Anang, warga Perintis Raya. (Rull)
Fraksi di DPRD Tapin Sorot Penyampaian KUA dan PPAS Yang Telat
RANTAU, Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP mewakili Pemerintah Daerah Tapin meminta maaf atas keterlambatan pengajuan KUA dan PPAS serta RAPBD ke DPRD Tapin. Hal itu menyusul setelah sejumlah fraksi menyoroti keterlambatan Pemerintah Daerah Tapin dalam hal pengajuan KUA dan PPAS ke DPRD Tapin dengan berpedoman Permendagri No.37 tahun 2010.
Menurut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dalam rapat paripurna, Kamis kemarin dalam agenda pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Tapin terhadap APBD tahun anggaran 2011, “Selama pembahasan rancangan anggaran APBD 2011, pihaknya mencatat dan sangat memperhatikan butir-butir masukan, saran-saran baik itu yang disampaikan melalui jenjang rapat dewan maupun rapat komisi-komisi dengan eksekutif bahkan dalam rapat tim anggaran eksekutif dengan badan anggaran legislatif, termasuk pendapat akhir fraksi-fraksi yang menyorotkan keterlambatan KUA dan PPAS. Menyingkapi keterlambatan demikian, Bupati Tapin berharap dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan kedepan Pemerintah Daerah Tapin akan menyusun jadwal. Hal itu sebagaimana Bupati Tapin meminta SKPD terkait untuk menyusun jadwal penyusunan Draft KUA, dan PPAS sebelum waktu yang ditetapkan. Sehingga kedepan pengajuan KUA dan PPAS tidak mengalami keterlambatan lagi, “katanya.
Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS ini mendapatkan sorotan dari beberapa fraksi dalam pendapat akhir yang dilaksanakan kamis kemarin. Diantaranya PDI-Perjuangan, melalui juru bicaranya Safriansyah Agus, menurutnya, “Yang mesti dicermati bersama adalah siklus anggaran, untuk APBD 2011 kita terlambat membahasnya. Hal ini diawali lantaran penyampaian KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD pada tanggal 29 November 2010, dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2011 disampaikan tanggal 31 Januari 2011, semestinya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat 1 Permendagri Nomor 59 tahun 2007, “katanya.
Begitu juga fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, M.Fadeli, “Fraksi Golkar memberikan saran kepada pemerintah daerah agar dalam hal pengajuan KUA dan PPAS serta RAPBD ke DPRD berpedoman Permendagri No.37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, “katanya.
Begitu juga, Fraksi Demokrat Sejahtera, melalui juru bicaranya Hj,Hardiyanti, S,Sos, “Fraksi kami menilai dalam pembahasan APBD Tapin 2011, pemerintah daerah perlu melakukan koreksi dan berbenah diri, dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, bukan hanya slogan dan retorika belaka, khususnya yang berkenan dengan ketepatan waktu dalam hal tahapan-tahapan proses APBD ini, semoga kedepan tidak terulang lagi, “katanya.
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya H.Sulaiman Noor menyatakan, “dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudah seyogyanya pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD secara cepat, tepat dan terarah sesuai ketentuan dari Permendagri nomor 59 tahun 2007 dalam pasal 87, yang berisikan diantaranya rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, “katanya. (Rull)
Menurut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dalam rapat paripurna, Kamis kemarin dalam agenda pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Tapin terhadap APBD tahun anggaran 2011, “Selama pembahasan rancangan anggaran APBD 2011, pihaknya mencatat dan sangat memperhatikan butir-butir masukan, saran-saran baik itu yang disampaikan melalui jenjang rapat dewan maupun rapat komisi-komisi dengan eksekutif bahkan dalam rapat tim anggaran eksekutif dengan badan anggaran legislatif, termasuk pendapat akhir fraksi-fraksi yang menyorotkan keterlambatan KUA dan PPAS. Menyingkapi keterlambatan demikian, Bupati Tapin berharap dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan kedepan Pemerintah Daerah Tapin akan menyusun jadwal. Hal itu sebagaimana Bupati Tapin meminta SKPD terkait untuk menyusun jadwal penyusunan Draft KUA, dan PPAS sebelum waktu yang ditetapkan. Sehingga kedepan pengajuan KUA dan PPAS tidak mengalami keterlambatan lagi, “katanya.
Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS ini mendapatkan sorotan dari beberapa fraksi dalam pendapat akhir yang dilaksanakan kamis kemarin. Diantaranya PDI-Perjuangan, melalui juru bicaranya Safriansyah Agus, menurutnya, “Yang mesti dicermati bersama adalah siklus anggaran, untuk APBD 2011 kita terlambat membahasnya. Hal ini diawali lantaran penyampaian KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD pada tanggal 29 November 2010, dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2011 disampaikan tanggal 31 Januari 2011, semestinya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat 1 Permendagri Nomor 59 tahun 2007, “katanya.
Begitu juga fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, M.Fadeli, “Fraksi Golkar memberikan saran kepada pemerintah daerah agar dalam hal pengajuan KUA dan PPAS serta RAPBD ke DPRD berpedoman Permendagri No.37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, “katanya.
Begitu juga, Fraksi Demokrat Sejahtera, melalui juru bicaranya Hj,Hardiyanti, S,Sos, “Fraksi kami menilai dalam pembahasan APBD Tapin 2011, pemerintah daerah perlu melakukan koreksi dan berbenah diri, dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, bukan hanya slogan dan retorika belaka, khususnya yang berkenan dengan ketepatan waktu dalam hal tahapan-tahapan proses APBD ini, semoga kedepan tidak terulang lagi, “katanya.
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya H.Sulaiman Noor menyatakan, “dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudah seyogyanya pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD secara cepat, tepat dan terarah sesuai ketentuan dari Permendagri nomor 59 tahun 2007 dalam pasal 87, yang berisikan diantaranya rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, “katanya. (Rull)
Senin, 14 Februari 2011
Proporsi Makanan Rumah Tangga di Tapin Ikan Segar
RANTAU, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, Bastian Noor kepada MataBanua menyatakan, “Proporsi terbesar belanja makanan rumah tangga di Kabupaten Tapin adalah untuk membeli ikan segar, dalam sehari terdapat 8 buah mobil box jenis kap terbuka itu setiap harinya menjual ikan di pasar Rantau itu habis setiap harinya. Jadi dalam sehari itulah ikan yang dikonsumsi warga Tapin, “katanya.
Hal senada dengan data di BPS Tapin, bahwasanya data total pengeluaran makanan, proporsi terbesar belanja makanan rumah tangga adalah untuk membeli ikan segar sebesar 16,14 persen. Hal ini karena pola makan masyarakat Tapin yang cenderung untuk mengkonsumsi ikan.
Oleh karena itu, Dinas Perternakan dan Perikanan Tapin di tahun 2011 ini terus meningkatkan salah satu potensi perikanan di Kabupaten Tapin ini. Diantaranya dengan meningkatkan pola pengembangan budidaya kolam dan keramba ikan.
Tahun 2011 ini, Disnakan Tapin memiliki dana alokasi khusus (Dak) 2011 dari Pemerintah pusat yang rencananya dana itu akan diarahkan ke sektor perikanan seperti pembangunan keramba apung bagi pertenak ikan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan seperti di Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Linuh, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan, pembinaan usaha dan pemasaran perikanan seperti keramba jaring apung, pengembangan fasilitas perikanan BBI Linuh di Kabupaten Tapin, Pengadaan pengawasan ikan dan perbaikan serta renovasi kolam ikan masyarakat, katanya.
Kabupaten Tapin memiliki potensi perikanan yang besar, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan berbagai pola pengembangan. Diantaranya pengembangan budidaya kolam, dan pengembangan budidaya keramba. Salah satunya yang terkenal didaerah ini adalah Balai Benih Ikan (BBI) di desa Linuh kecamatan Bungur. Lokasi BBI ini tepat berada disamping irigasi Linuh, di BBI ini kapasitas 15 juta bibit anak ikan berbagai jenis ditampung dalam keramba dan kolam. Berbagai jenis ikan yang ada di lokasi tersebut seperti ikan nila, ikan patin siam, gurami, nila gip, baung, jelawat, gabus dan ikan mas.
Sementara pembesarannya bibit ikan itu adanya di desa Masta Kecamatan Bakarangan kabupaten Tapin. Budidaya keramba ikan yang semakin hari semakin berkembang meningkat ini di kelola secara swadaya oleh masyarakat Desa masta. “Mereka ambil bibit ikan di BBI Linuh, dan membesarkan ikan di Keramba hingga panen tiba, “katanya.
Setiap penen ikan mereka menjualnya kepasar. Bahkan mereka sudah memiliki pangsa pasar sampai keluar daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Saat ini sudah berdiri sekitar 350 keramba lebih, dengan hasil minimal 2,5 ton. Dalam jangka waktu 40 hari petani ini dapat menghasilkan sekitar 40 ton ikan. Dan juga untuk benih ikan, kita sudah berhasil memproduksi ikan sebanyak 25 juta bibit benih dari jenis ikan mas dan nila. Sejumlah produksi ikan yang terdapat di Tapin rata-rata berkualitas baik dibandingkan di daerah lain. Dimana banyak pembeli-pembeli ikan dari luar daerah lebih memilih mengambil produksi ikan di Kabupaten Tapin. Pasalnya, disamping harga yang terjangkau tentunya memiliki kualitas produksi ikan yang baik. Kedepan, lanjut Bastian, kita akan dan terus membina mereka. Terutama dalam hal panen raya. Diharapkan petani bisa serentak memanen ikan secara bersama-sama. Demikian Bastian. (Rull)
Hal senada dengan data di BPS Tapin, bahwasanya data total pengeluaran makanan, proporsi terbesar belanja makanan rumah tangga adalah untuk membeli ikan segar sebesar 16,14 persen. Hal ini karena pola makan masyarakat Tapin yang cenderung untuk mengkonsumsi ikan.
Oleh karena itu, Dinas Perternakan dan Perikanan Tapin di tahun 2011 ini terus meningkatkan salah satu potensi perikanan di Kabupaten Tapin ini. Diantaranya dengan meningkatkan pola pengembangan budidaya kolam dan keramba ikan.
Tahun 2011 ini, Disnakan Tapin memiliki dana alokasi khusus (Dak) 2011 dari Pemerintah pusat yang rencananya dana itu akan diarahkan ke sektor perikanan seperti pembangunan keramba apung bagi pertenak ikan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan seperti di Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Linuh, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan, pembinaan usaha dan pemasaran perikanan seperti keramba jaring apung, pengembangan fasilitas perikanan BBI Linuh di Kabupaten Tapin, Pengadaan pengawasan ikan dan perbaikan serta renovasi kolam ikan masyarakat, katanya.
Kabupaten Tapin memiliki potensi perikanan yang besar, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan berbagai pola pengembangan. Diantaranya pengembangan budidaya kolam, dan pengembangan budidaya keramba. Salah satunya yang terkenal didaerah ini adalah Balai Benih Ikan (BBI) di desa Linuh kecamatan Bungur. Lokasi BBI ini tepat berada disamping irigasi Linuh, di BBI ini kapasitas 15 juta bibit anak ikan berbagai jenis ditampung dalam keramba dan kolam. Berbagai jenis ikan yang ada di lokasi tersebut seperti ikan nila, ikan patin siam, gurami, nila gip, baung, jelawat, gabus dan ikan mas.
Sementara pembesarannya bibit ikan itu adanya di desa Masta Kecamatan Bakarangan kabupaten Tapin. Budidaya keramba ikan yang semakin hari semakin berkembang meningkat ini di kelola secara swadaya oleh masyarakat Desa masta. “Mereka ambil bibit ikan di BBI Linuh, dan membesarkan ikan di Keramba hingga panen tiba, “katanya.
Setiap penen ikan mereka menjualnya kepasar. Bahkan mereka sudah memiliki pangsa pasar sampai keluar daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Saat ini sudah berdiri sekitar 350 keramba lebih, dengan hasil minimal 2,5 ton. Dalam jangka waktu 40 hari petani ini dapat menghasilkan sekitar 40 ton ikan. Dan juga untuk benih ikan, kita sudah berhasil memproduksi ikan sebanyak 25 juta bibit benih dari jenis ikan mas dan nila. Sejumlah produksi ikan yang terdapat di Tapin rata-rata berkualitas baik dibandingkan di daerah lain. Dimana banyak pembeli-pembeli ikan dari luar daerah lebih memilih mengambil produksi ikan di Kabupaten Tapin. Pasalnya, disamping harga yang terjangkau tentunya memiliki kualitas produksi ikan yang baik. Kedepan, lanjut Bastian, kita akan dan terus membina mereka. Terutama dalam hal panen raya. Diharapkan petani bisa serentak memanen ikan secara bersama-sama. Demikian Bastian. (Rull)
Minggu, 13 Februari 2011
Jumat, 11 Februari 2011
Peserta Beayun Maulid Sudah Ada 2.969 Orang
RANTAU, Target sebanyak 3.000 ayunan pada prosesi beayun maulid di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin nampaknya akan terpenuhi. Pasalnya, informasi terakhir pada Senin (7/2) kemarin peserta beayun yang mendaftar sudah ada sekitar 2.969 orang, terdiri dari 1.337 anak-anak (balita) dan 1.592 dewasa.
Hal tersebut diungkapkan Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Selasa (8/2) kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua.
“Alhamdullilah antusias warga yang mengikuti beayun dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan tahun 2011 ini apa yang ditargetkan pemerintah daerah nampaknya akan tercapai dengan jumlah peserta ada 2.969. Juga tahun ini kita telah menyediakan sedikitnya tiga ayunan besar teruntuk Bupati Tapin, Gurbenur Kalsel, dan Dirjen Kementerian Pariwisata RI. Saat ini kita belum berani memastikan beliau-beliau ini ikut beayun atau tidak, namun setidaknya kita telah menyiapkan segala perlengkapannya, “katanya.
Dijelaskan Ibnu, prosesi upacara beayun mauled ini merupakan agenda tetap Pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan dibantu serta didukung masyarakat Tapin yang tetap mempertahankan nilai budaya yang bernuansa Islami, mengingat kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para datu penyebar agama Islam dahulu di Tapin untuk anak cucunya. Bahkan sejak tahun 2003 lalu kegiatan ini sudah termasuk dalam kalender 100 event tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nasional. Acara ini biasa dilaksanakan di Masjid Al Mukarammah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin Kalsel, yang dahulu disebut prosesi upacara beayun anak pada perayaan mauled Rasul Muhammad.SAW, kini seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut dan banyaknnya antusias warga yang turut ikut menjadi peserta, prosesi beayun anak tanpa dibatasi dengan umur, sehingga mereka yang dewasa juga bisa ikut serta menjadi peserta beayun.
“Data jumlah peserta yang dihimpun oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tapin sejak tahun 1997 lalu itu ada 117 ayunan, di tahun 1998 ada 125 ayunan, 1999 ada 125 ayunan, 2000 ada 265 ayunan, 2001 ada 295 ayunan, 2002 ada 245 ayunan, 2003 ada 395 ayunan, 2004 ada 533 ayunan, 2005 ada 629 ayunan, 2006 ada 734 ayunan, 2007 ada 1.055 ayunan, 2008 ada 1.557 ayunan dan masuk rekor MURI, 2009 ada 2.054 ayunan, dan tahun 2010 ada 2.790 ayunan, “ katanya.
“Dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat pesat, dan dinilai sejak tanggal 29 Januari 2011 ini tergolong luar biasa perkembangannya. Antusias masyarakat yang menjadi peserta beayun meningkat dengan rata-rata 100 orang pendaftar setiap harinya, padahal waktu pelaksanaan masih jauh hari. Tahun ini pendaftar tertua adalah Ny.Radiah desa Kalumpang dengan umur 100 tahun, dan peserta terajuh dari Jakarta dan Jawa Tengah, “katanya. (rull)
Hal tersebut diungkapkan Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Selasa (8/2) kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua.
“Alhamdullilah antusias warga yang mengikuti beayun dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan tahun 2011 ini apa yang ditargetkan pemerintah daerah nampaknya akan tercapai dengan jumlah peserta ada 2.969. Juga tahun ini kita telah menyediakan sedikitnya tiga ayunan besar teruntuk Bupati Tapin, Gurbenur Kalsel, dan Dirjen Kementerian Pariwisata RI. Saat ini kita belum berani memastikan beliau-beliau ini ikut beayun atau tidak, namun setidaknya kita telah menyiapkan segala perlengkapannya, “katanya.
Dijelaskan Ibnu, prosesi upacara beayun mauled ini merupakan agenda tetap Pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan dibantu serta didukung masyarakat Tapin yang tetap mempertahankan nilai budaya yang bernuansa Islami, mengingat kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para datu penyebar agama Islam dahulu di Tapin untuk anak cucunya. Bahkan sejak tahun 2003 lalu kegiatan ini sudah termasuk dalam kalender 100 event tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nasional. Acara ini biasa dilaksanakan di Masjid Al Mukarammah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin Kalsel, yang dahulu disebut prosesi upacara beayun anak pada perayaan mauled Rasul Muhammad.SAW, kini seiring dengan berkembangnya kegiatan tersebut dan banyaknnya antusias warga yang turut ikut menjadi peserta, prosesi beayun anak tanpa dibatasi dengan umur, sehingga mereka yang dewasa juga bisa ikut serta menjadi peserta beayun.
“Data jumlah peserta yang dihimpun oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tapin sejak tahun 1997 lalu itu ada 117 ayunan, di tahun 1998 ada 125 ayunan, 1999 ada 125 ayunan, 2000 ada 265 ayunan, 2001 ada 295 ayunan, 2002 ada 245 ayunan, 2003 ada 395 ayunan, 2004 ada 533 ayunan, 2005 ada 629 ayunan, 2006 ada 734 ayunan, 2007 ada 1.055 ayunan, 2008 ada 1.557 ayunan dan masuk rekor MURI, 2009 ada 2.054 ayunan, dan tahun 2010 ada 2.790 ayunan, “ katanya.
“Dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat pesat, dan dinilai sejak tanggal 29 Januari 2011 ini tergolong luar biasa perkembangannya. Antusias masyarakat yang menjadi peserta beayun meningkat dengan rata-rata 100 orang pendaftar setiap harinya, padahal waktu pelaksanaan masih jauh hari. Tahun ini pendaftar tertua adalah Ny.Radiah desa Kalumpang dengan umur 100 tahun, dan peserta terajuh dari Jakarta dan Jawa Tengah, “katanya. (rull)
Kunjungan Media ke Kantor PWI Kalsel dan Duta TV
RANTAU, Assosiasi Wartawan Tapin (Aswat) bersama wartawan Tapin TV dan Humas Pemkab Tapin kunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Kalsel, dan juga kantor Duta TV, pada Sabtu (5/2) kemarin. Kegiatan ini dalam rangka berbagi informasi bersama wartawan senior yang ada di kantor PWI Kalsel, dan juga pengetahuan pemberitaan berbasis elektrik broadcasting di Duta TV. Kunjungan bertemakan kunjungan media dan External Relation ke kantor PWI dan Duta TV tersebut disambut oleh Bendahara PWI Kalsel, Ir.Siti Nurul Setiawati, dan dua staffnya Farid dan David. Juga di Kantor Duta TV disambut dengan santun oleh General Manager Duta TV, Agung Wahono, bersama sejumlah staf dan presenter di kantor tersebut.
Kunjungan Media tersebut disponsori oleh PT.Kalimantan Prima Persada, PT.Bumi Rantau Energi, PT.Energi BatuBara Lestari, PT.Batu Gunung Mulia, dan PT.Himpunan Binuang Motor.
Dalam kunjungan tersebut ada 11 orang diantaranya 5 orang wartawan yang biasa berpos di Pressroom Pemkab Tapin, 2 orang wartawan Tapin TV, dan 1 orang staf Humas Pemkab Tapin. Selebihnya perwakilan perusahaan PT.BRE, dan PT. KPP.
Ketua Assosiasi Wartawan Tapin, Drs.HM.Baseri, mengatakan, “Kunjungan ke kantor PWI dan Duta TV ini bertujuan untuk berbagi informasi bersama wartawan di Banjarmasin, sekaligus juga mengetahui bagaimana cara kerja wartawan didalam proses pembuatan berita dengan berdialog serta tanya jawab, “katanya.
Agung Wahono, GM Duta TV mengatakan, “Setelah berubah pemilik saham dan pemilik baru di Duta TV ini, Ia merubah segmen pasar dengan criteria menengah ke atas dengan menampilkan tayangan program-program news headline, bahkan ada sedikit mengangkat budaya banjar. Hal itu agar tidak tergusur dengan televise-telivii lainya. Untuk headline, kita tayangkan berita headline setiap satu jam sekali yang ditayangkan secara langsung, “katanya. (Rull)
Kunjungan Media tersebut disponsori oleh PT.Kalimantan Prima Persada, PT.Bumi Rantau Energi, PT.Energi BatuBara Lestari, PT.Batu Gunung Mulia, dan PT.Himpunan Binuang Motor.
Dalam kunjungan tersebut ada 11 orang diantaranya 5 orang wartawan yang biasa berpos di Pressroom Pemkab Tapin, 2 orang wartawan Tapin TV, dan 1 orang staf Humas Pemkab Tapin. Selebihnya perwakilan perusahaan PT.BRE, dan PT. KPP.
Ketua Assosiasi Wartawan Tapin, Drs.HM.Baseri, mengatakan, “Kunjungan ke kantor PWI dan Duta TV ini bertujuan untuk berbagi informasi bersama wartawan di Banjarmasin, sekaligus juga mengetahui bagaimana cara kerja wartawan didalam proses pembuatan berita dengan berdialog serta tanya jawab, “katanya.
Agung Wahono, GM Duta TV mengatakan, “Setelah berubah pemilik saham dan pemilik baru di Duta TV ini, Ia merubah segmen pasar dengan criteria menengah ke atas dengan menampilkan tayangan program-program news headline, bahkan ada sedikit mengangkat budaya banjar. Hal itu agar tidak tergusur dengan televise-telivii lainya. Untuk headline, kita tayangkan berita headline setiap satu jam sekali yang ditayangkan secara langsung, “katanya. (Rull)
Tahun 2011 Alat Berat dan Kendaraan Dinas Kena Pajak
RANTAU, Sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, diantara isinya ada registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus terintegrasi dan terkoordinasi di Kantor UPPD Tapin yang dahulu bernama Samsat. Juga pada Pasal 67 UU itu dijelaskan, setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, termasuk alat berat. Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah daerah nampaknya dapat memaksimalkan penerimaan daerah melalui tambahan pungutan, salah satunya dari alat berat yang umumnya dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan didaerah ini. Begitu juga dengan kendaraan dinas milik semua instansi di pemerintah daerah, tahun ini alat berat dan kendaran dinas kena pajak.
“Tahun 2011 ini pemilik alat berat akan dikenai pajak, begitu juga bagi kendaraan dinas plat merah milik semua instansi di Pemerintah daerah. Aturan ini diterapkan di tahun 2011 ini dan mulai dilaksanakan, “kata Rusmaliani, Kepala UPPD Provinsi Kalsel wilayah Rantau, kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua diruang kerjanya.
Sementara kita sendiri masih menunggu perda daerah sebagai tindak lanjut UU tersebut, yang katanya masih di godok oleh Gurbenur Kalsel di Pemerintah Provinsi Kalsel. Sekarang hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan instruksi atasan di Provinsi Kalsel. “Kalau perda sudah disetujui, serta instruksi atasan siap melaksanakan, ya kita laksanakan diwilayah ini. Bahwa kedepan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun alat berat kita kenakan pajak, “katanya.
Kendati demikian, sejak tahun 2010 kemarin kita telah melakukan persiapan dengan melaksanakan pendataan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh badan usaha baik itu perusahaan, rental alat berat maupun lainnya. Namun sayangnya menurut pengakuan sejumlah staf di UPPD Tapin bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam hal pemberian data jumlah alat berat yang dimiliki badan usaha tersebut. Padahal ini kan amanat undang-undang yang sudah kewajiban kita taati. Diantara perusahaan juga ada yang berbaik hati dengan bekerjasama dan memberikan data kepemilikan alat berat. “Ditahun 2011 kita akan melaksanakan kembali pendataan jumlah alat berat milik perusahaan baik itu pertambangan maupun perkebunan, “katanya. (Rull)
“Tahun 2011 ini pemilik alat berat akan dikenai pajak, begitu juga bagi kendaraan dinas plat merah milik semua instansi di Pemerintah daerah. Aturan ini diterapkan di tahun 2011 ini dan mulai dilaksanakan, “kata Rusmaliani, Kepala UPPD Provinsi Kalsel wilayah Rantau, kemarin sebagaimana dikutip dari MataBanua diruang kerjanya.
Sementara kita sendiri masih menunggu perda daerah sebagai tindak lanjut UU tersebut, yang katanya masih di godok oleh Gurbenur Kalsel di Pemerintah Provinsi Kalsel. Sekarang hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan instruksi atasan di Provinsi Kalsel. “Kalau perda sudah disetujui, serta instruksi atasan siap melaksanakan, ya kita laksanakan diwilayah ini. Bahwa kedepan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun alat berat kita kenakan pajak, “katanya.
Kendati demikian, sejak tahun 2010 kemarin kita telah melakukan persiapan dengan melaksanakan pendataan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh badan usaha baik itu perusahaan, rental alat berat maupun lainnya. Namun sayangnya menurut pengakuan sejumlah staf di UPPD Tapin bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam hal pemberian data jumlah alat berat yang dimiliki badan usaha tersebut. Padahal ini kan amanat undang-undang yang sudah kewajiban kita taati. Diantara perusahaan juga ada yang berbaik hati dengan bekerjasama dan memberikan data kepemilikan alat berat. “Ditahun 2011 kita akan melaksanakan kembali pendataan jumlah alat berat milik perusahaan baik itu pertambangan maupun perkebunan, “katanya. (Rull)
Kamis, 10 Februari 2011
Lagi Asyik Internetan Sendal Raib diambil Orang
RANTAU, Nampaknya operator warnet di kota Rantau mesti waspada, karena ada pencuri berlaga user. Mereka mentargetkan sandal bagus dan bermerek untuk dicuri dan dijual. Sementara sebagian besar pengguna Internet sedang asyik Internetan di warnet, dan terpaksa pulang harus rela tanpa alas kaki karena sendalnya raib hilang. Gobet, pemilik warnet Geya yang kerap mendapatkan keluhan pelanggan yang melaporkan kehilangan sandal. Ia berinisiatif membuat lemari khusus untuk menempatkan sepatu sandal milik pelanggan lengkap dengan kunci selagi pelanggan sedang asyik Internetan. Selanjutnya Ia menuliskan pada selebaran, “para pelanggan warnet demi keamanan dan kenyamanan anda semua masukan sepatu sandal ke dalam lemari yang telah kami sediakan, kehilangan bukan menjadi tanggungjawab kami, ”demikian yang terlulis dalam selebaran tersebut.
Diantara pelanggan warnet yang kehilangan sandal diantaranya juga ada wartawan, menurut Anas, “dasar begundal, eh dia curi sandal milik saya selagi asyik internetan. Sudah dua kali terjadi ini, mereka nampaknya tinggalkan yang buruk dan ambil yang baik, “katanya. (Rull)
Diantara pelanggan warnet yang kehilangan sandal diantaranya juga ada wartawan, menurut Anas, “dasar begundal, eh dia curi sandal milik saya selagi asyik internetan. Sudah dua kali terjadi ini, mereka nampaknya tinggalkan yang buruk dan ambil yang baik, “katanya. (Rull)
Minggu, 06 Februari 2011
Awas Razia
RANTAU, Mengawali tahun 2011 ini, Polres Tapin pada satuan lalu lintas gencar melaksanakan operasi sekaligus menghimbau pengemudi untuk tertib berlalu lintas di kawasan tertib lalu lintas (KTL) yang ditekankan didaerah rawan kecelakaan, macet, dan sejumlah sarana sekolah.
Hal tersebut diungkapkan Kapolres Tapin, AKBP.Selamet Setiono, S,Ik melalui Kasat Lantas Polres Tapin AKP.Eko T Jahyo, Selasa (1/2) kemarin sebagaimana dikutip dari Matabanua.
Menurutnya, kita tengah gencar melaksanakan operasi sekaligus memasang himbauan yang berisikan tata tertib lalu lintas di KTL. Diantaranya dengan pemasangan banner dan baliho di 12 titik KTL tadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di daerah ini, sekaligus juga membina dan mendidik masyarakat untuk tertib lalu lintas. Dalam menjalankan fungsi KTL ini kita dibantu instansi terkait dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Pemerintah daerah. Adapun KTL yang kita ajukan ke Bupati saat ini ada perubahan, yakni kalau dulu dari Bundaran Dulang hingga Kupang, kini KTL dimulai dari Muka kediaman Bupati jalan Brigjen H.Hasan Baseri hingga ke muka RSUD.Datu Sanggul Rantau. KTL tadi kita persempit di wilayah itu dengan harapan kalau sudah membaik dan tertib, baru kita perluas kembali. “Dalam kawasan tersebut setiap harinya kita menjaring operasi lalu lintas dengan menindak pengemudi yang tidak taat aturan berlalu lintas, “katanya.
“Himbauan berupa banner dan baliho yang kita pasang di 12 titik dalam kawasan tertib lalu lintas (KTL) berisikan tata tertib berlalu lintas seperti menggunakan helm jenis SNI, memasang sabuk keselamatan, nyalakan lampu light on di siang hari, dan kelengkapan surat menyurat seperti SIM dan STNK. Juga himbauan larangan pengemudi yang tak beretika dengan SMS sambil mengendarai kendaraannya, “katanya. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Kapolres Tapin, AKBP.Selamet Setiono, S,Ik melalui Kasat Lantas Polres Tapin AKP.Eko T Jahyo, Selasa (1/2) kemarin sebagaimana dikutip dari Matabanua.
Menurutnya, kita tengah gencar melaksanakan operasi sekaligus memasang himbauan yang berisikan tata tertib lalu lintas di KTL. Diantaranya dengan pemasangan banner dan baliho di 12 titik KTL tadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di daerah ini, sekaligus juga membina dan mendidik masyarakat untuk tertib lalu lintas. Dalam menjalankan fungsi KTL ini kita dibantu instansi terkait dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Pemerintah daerah. Adapun KTL yang kita ajukan ke Bupati saat ini ada perubahan, yakni kalau dulu dari Bundaran Dulang hingga Kupang, kini KTL dimulai dari Muka kediaman Bupati jalan Brigjen H.Hasan Baseri hingga ke muka RSUD.Datu Sanggul Rantau. KTL tadi kita persempit di wilayah itu dengan harapan kalau sudah membaik dan tertib, baru kita perluas kembali. “Dalam kawasan tersebut setiap harinya kita menjaring operasi lalu lintas dengan menindak pengemudi yang tidak taat aturan berlalu lintas, “katanya.
“Himbauan berupa banner dan baliho yang kita pasang di 12 titik dalam kawasan tertib lalu lintas (KTL) berisikan tata tertib berlalu lintas seperti menggunakan helm jenis SNI, memasang sabuk keselamatan, nyalakan lampu light on di siang hari, dan kelengkapan surat menyurat seperti SIM dan STNK. Juga himbauan larangan pengemudi yang tak beretika dengan SMS sambil mengendarai kendaraannya, “katanya. (Rull)
KUD Ikhlas Membangun Lawatan Safari Ziarah Ke Maqam Aulia
RANTAU, Usai melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Buku tahun 2010, KUD Ikhlash Membangun yang bermarkas di Perintis Raya Rantau membuka pendaftaran bagi anggota-nya untuk melaksanakan lawatan safari ziarah ke maqam para aulia di Pulau Jawa. Rencananya lawatan safari ziarah dilaksanakan usai bulan maulid ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM, sebagaimana dikutip dari Matabanua, Selasa (1/2) kemarin.
Menurutnya, setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam RAT yang dilaksanakan serta telah membawa keberhasilan dan kesuksesan sehingga KUD ini berjalan secara normal. “Ini patut disyukuri disamping dengan menyelenggarakan selamatan sekaligus juga dengan menggelar lawatan safari ke maqam para aulia di pulau jawa usai bulan maulid ini ke jawa timur sekitarnya, “katanya.
“Belum tahu lagi, apakah ke 9 wali di pulau jawa akan kita kunjungi atau tidak itu masih diproses oleh pengurus koperasi bagaimana baiknya di sana bagi anggota maupun pengurus, dan itu tengah disusun lagi, “katanya.
Selanjutnya proyeksi usaha KUD Ikhlas Membangun Perintis Raya di tahun 2011 ini tengah mengusulkan areal lahan sawit kepada investor di Tapin, dimana dikawasan seperti Baruh, itu ada sebagian lahan milik anggota KUD Ikhlash Membangun sehingga kita usulkan plasma sawit dikawasan itu kepada Investor. Demikian Arifin. (Rull)
Hal tersebut diungkapkan Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM, sebagaimana dikutip dari Matabanua, Selasa (1/2) kemarin.
Menurutnya, setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam RAT yang dilaksanakan serta telah membawa keberhasilan dan kesuksesan sehingga KUD ini berjalan secara normal. “Ini patut disyukuri disamping dengan menyelenggarakan selamatan sekaligus juga dengan menggelar lawatan safari ke maqam para aulia di pulau jawa usai bulan maulid ini ke jawa timur sekitarnya, “katanya.
“Belum tahu lagi, apakah ke 9 wali di pulau jawa akan kita kunjungi atau tidak itu masih diproses oleh pengurus koperasi bagaimana baiknya di sana bagi anggota maupun pengurus, dan itu tengah disusun lagi, “katanya.
Selanjutnya proyeksi usaha KUD Ikhlas Membangun Perintis Raya di tahun 2011 ini tengah mengusulkan areal lahan sawit kepada investor di Tapin, dimana dikawasan seperti Baruh, itu ada sebagian lahan milik anggota KUD Ikhlash Membangun sehingga kita usulkan plasma sawit dikawasan itu kepada Investor. Demikian Arifin. (Rull)
Senin, 31 Januari 2011
Prajurit TNI Renang Militer Ikut UKP
RANTAU, Berbekal kolor dan tubuh yang mantap, anggota TNI renang militer dalam rangka usul kenaikan pangkat (UKP) di kolam renang Datu Diang Bulan Bypas Rantau, pada Kamis (27/01) kemarin.
Dandim 1010 Rantau Kolonel Inf Joko Suparyoto bersama personil TNI AD di Jajaran Kodim 1010 Rantau melaksanakan renang militer yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketahanan fisik sekaligus mengasah keterampilan militer sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki anak buahnya.
“Renang militer yang dilaksanakan kemarin pagi ini dalam rangka menjaga ketahanan fisik prajurit TNI dan mengasah kemampuan dasar di setiap medan terutama air. Mengingat kawasan daerah ini banyak sekali perairan yang luas sehingga perlu dilaksanakan. Dijelaskan, Dandim, setiap prajurit TNI itu harus memiliki kemampuan dasar seperti menembak, bela diri, renang, dan menguasai medan atau kawasan, “katanya.
“Mereka mengisi kegiatan dalam minggu militer yang dilaksanakan seperti renang, jasmani kesamaptaan, lari, dan push up, “katanya.
Pada renang militer yang dilaksanakan kita mulai dengan apel (pengecekan), disusul kemudian pemanasan, dan senam. Selanjutnya renang khusus dengan gaya dada dengan jarak 50 meter standar kolam renang di Datu Diang Bulan. Terlebih saat ini prajurit yang mengikuti renang militer terbagi dua gelombang yang diikuti oleh 100 personil. Secara bergantian prajurit kita bergantian ikuti renang militer ini dengan dibagi dua gelombang, ”jadi disaat kita renang, ada anggota kita yang menjaga posko di kantor, “katanya.
Ditambahkan Kordinator Umum Pasi OPS, Kapten Inf. Khairul Bahri, Renang militer yang dilaksanakan sekaligus seleksi bagi prajurit yang akan di UKP (Usul Kenaikan Pangkat) menyusul setelah kita mendapatkan telegram dari atasan untuk menggelar seleksi UKP disetiap jenjang pendidikan. Salah satunya adalah renang militer yang sedang kita laksanakan dan menjadi program minggu militer bagi prajurit TNI di Tapin. “Para prajurit yang yang ikut UKP ini syaratnya adalah harus lulus renang militer ini dengan jarak 50 meter berdurasi minimal 1 menit 40 detik, “katanya.
Selain renang, ada point-point tersendiri seperti lari 12 menit, push up 1 menit, shutle run, full up, shit up. Jika prajurit ini lulus dalam seleksi ini mereka akan diseleksi kembali keatasan dalam UKP ini. UKP ini dilaksanakan dalam 1 tahun 2 kali, yakni 6 bulan sekali. Untuk kegiatan lari, kita melaksanakannya di lapangan 17 Mei Dwidharma Rantau. Syarat lari, para prajurit yang ikut UKP harus lari dengan jarak minimal 3.500 meter. Demikian Kapten Inf.Khairul Bahri. (Rull)
KUD Ikhlash Membangun Gelar RAT Tahun 2010
RANTAU, KUD Ikhlash Membangun menggelar Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2010 pada Kamis (27/01) kemarin di Perintis Raya Rantau. Acara dihadiri oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Tapin, Sekretaris Desa Perintis Raya, Ketua Koperasi KUD Ikhlash Membangun dan seluruh anggota koperasi.
Laporan pengurus KUD Ikhlash Membangun menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2010 sekaligus menyampaikan jumlah kepengurusan anggota dari tahun ke tahun yang kurang karena ada beberapa anggota yang meninggal dunia. Tahun 2007 jumlah anggota ada 274 orang, di tahun 2008 menjadi 270 orang, di tahun 2009 menjadi 265 orang, dan di tahun 2010 ada 268 orang. KUD Ikhlash Membangun memiliki saldo anggaran senilai Rp.2.051.641.357 dengan bidang usaha pertambangan batu bara, dan kedepan akan ditambah kembali dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan investor di Kabupaten Tapin. “Saat ini kita baru mengusulkan areal lahan perkebunan sawitnya saja, dan kedepan tidak lepas kemungkinan bahwa anggota koperasi memiliki kebun sawit sendiri, “kata Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM.
Dalam kesempatan tersebut ketua KUD Ikhlash Membangun meminta masukan, koreksi, dan pendapat dalam rapat tahunan yang digelar kemarin guna melangkah lebih baik lagi kedepannya. Di informasikan di tahun 2011 ini juga anggota koperasi akan melaksanakan tour ziarah ke luar daerah.
Ia menyampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa KUD ini dapat berjalan normal. Dilaksanakannya RAT tahun buku 2010 berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 22 yang isinya rapat anggota merupakan pemegang tertinggi dalam koperasi, dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dan juga pasal 23 yang isinya setiap koperasi itu mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama 1 tahun berjalan seperti menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan yang baru, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha. Demikian Ketua. (Rull)
Laporan pengurus KUD Ikhlash Membangun menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2010 sekaligus menyampaikan jumlah kepengurusan anggota dari tahun ke tahun yang kurang karena ada beberapa anggota yang meninggal dunia. Tahun 2007 jumlah anggota ada 274 orang, di tahun 2008 menjadi 270 orang, di tahun 2009 menjadi 265 orang, dan di tahun 2010 ada 268 orang. KUD Ikhlash Membangun memiliki saldo anggaran senilai Rp.2.051.641.357 dengan bidang usaha pertambangan batu bara, dan kedepan akan ditambah kembali dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan investor di Kabupaten Tapin. “Saat ini kita baru mengusulkan areal lahan perkebunan sawitnya saja, dan kedepan tidak lepas kemungkinan bahwa anggota koperasi memiliki kebun sawit sendiri, “kata Ketua KUD Ikhlash Membangun, Drs.HM.Arifin Arpan, MM.
Dalam kesempatan tersebut ketua KUD Ikhlash Membangun meminta masukan, koreksi, dan pendapat dalam rapat tahunan yang digelar kemarin guna melangkah lebih baik lagi kedepannya. Di informasikan di tahun 2011 ini juga anggota koperasi akan melaksanakan tour ziarah ke luar daerah.
Ia menyampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa KUD ini dapat berjalan normal. Dilaksanakannya RAT tahun buku 2010 berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 22 yang isinya rapat anggota merupakan pemegang tertinggi dalam koperasi, dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dan juga pasal 23 yang isinya setiap koperasi itu mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama 1 tahun berjalan seperti menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan yang baru, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha. Demikian Ketua. (Rull)
Kamis, 27 Januari 2011
Penerimaan Pajak lampaui Target
RANTAU, Realisasi penerimaan pajak reklame dan HO (Hinder Ordonantie) atau disebut izin gangguan di kabupaten Tapin melampaui target penerimaan pada tahun 2010 kemarin. Secara presentasi izin reklame mencapai 134 persen dari nilai yang dipatok sebesar Rp.45 juta, dan HO mencapai 194 persen dari nilai yang dipatok sebesar Rp.50 juta.
Hal tersebut diungkapkan Rabinat, S,Sos Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dikutip dari MataBanua Senin (24/1) kemarin.
Menurutnya, tahun 2010 kemarin tercapai target dari 69 izin yang dilimpahkan dari 13 Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Tapin kepada kantor pelayanan perizinan terpadu. “Di tahun 2010 kemarin, rata-rata yang paling banyak penerimaan dari reklame dan HO, “katanya.
Adapun di tahun 2011 ini untuk menetapkan target itu sesuai dinas dan badan masing-masing, kita disini hanya menjalankan saja. Misalnya, seperti pajak reklame itu dari Disperindagkop dan UKM. Dimana dinas tersebut melimpahkan ke kantor pelayanan perizinan terpadu. Saat ini, volume penerimaan pajak yang masuk ke kantornya diantaranya adalah reklame, HO (Hinder Ordonantie), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDG (Tanda Daftar Gudang).
“Dalam proses perizinan kantor kita itu maksimal paling lama sekitar 14 hari, seperti HO, dan 10 hari untuk proses perizinan HO biasa, “katanya.
Sementara Kepala Disperindagkop Tapin, Drs.Abdul Hadi didampingi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Tajudin T mengatakan, “kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak reklame 2010, penyumbang terbesar adalah inbox, spanduk, baliho, dan billboard dengan presentasi sekitar 134 persen, “katanya.
Tajuddin mengatakan perolehan pajak reklame kontribusinya secara presentasi sekitar 134 persen. Dan itu juga sudah 2 tahun terakhir dalam hal kepengawasan izin reklame tidak ada kerjasama. Artinya Satpol PP yang leading sektor kepengawasan reklame ini dinilai kurang kordinasi dengan kita. Padahal hal itu dinilai penting, sebab didalam melaksanakan aksi penertiban itu minimal harus ada data tenggang waktu reklame. “Di kota Rantau banyak reklame yang sudah habis massa kontraknya dan dianjurkan untuk melepas dan mencopot reklame yang dipasang, namun kenyataannya masih ada, atau dianjurkan sipemasang iklan untuk izin memperpanjang massa waktu izin reklame, “katanya.
Semestinya Satpol PP memiliki inisiatif untuk mencari data mana reklame yang massa berlakunya telah habis, dan juga kawasan dilarang memasang iklan dibeberapa kawasan. Misalnya seperti didepan masjid Agung Humasa Rantau, dan Masjid Baiturahmah Rantau, dilokasi tersebut dilarang memasang spanduk melintang, dan kalau ada itu satpol PP yang leading sektor dalam kepengawasan izin reklame patut melepasnya. Bukannya bupati telah berpesan agar satpol pp proaktif. (rull)
Hal tersebut diungkapkan Rabinat, S,Sos Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dikutip dari MataBanua Senin (24/1) kemarin.
Menurutnya, tahun 2010 kemarin tercapai target dari 69 izin yang dilimpahkan dari 13 Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Tapin kepada kantor pelayanan perizinan terpadu. “Di tahun 2010 kemarin, rata-rata yang paling banyak penerimaan dari reklame dan HO, “katanya.
Adapun di tahun 2011 ini untuk menetapkan target itu sesuai dinas dan badan masing-masing, kita disini hanya menjalankan saja. Misalnya, seperti pajak reklame itu dari Disperindagkop dan UKM. Dimana dinas tersebut melimpahkan ke kantor pelayanan perizinan terpadu. Saat ini, volume penerimaan pajak yang masuk ke kantornya diantaranya adalah reklame, HO (Hinder Ordonantie), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDG (Tanda Daftar Gudang).
“Dalam proses perizinan kantor kita itu maksimal paling lama sekitar 14 hari, seperti HO, dan 10 hari untuk proses perizinan HO biasa, “katanya.
Sementara Kepala Disperindagkop Tapin, Drs.Abdul Hadi didampingi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Tajudin T mengatakan, “kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak reklame 2010, penyumbang terbesar adalah inbox, spanduk, baliho, dan billboard dengan presentasi sekitar 134 persen, “katanya.
Tajuddin mengatakan perolehan pajak reklame kontribusinya secara presentasi sekitar 134 persen. Dan itu juga sudah 2 tahun terakhir dalam hal kepengawasan izin reklame tidak ada kerjasama. Artinya Satpol PP yang leading sektor kepengawasan reklame ini dinilai kurang kordinasi dengan kita. Padahal hal itu dinilai penting, sebab didalam melaksanakan aksi penertiban itu minimal harus ada data tenggang waktu reklame. “Di kota Rantau banyak reklame yang sudah habis massa kontraknya dan dianjurkan untuk melepas dan mencopot reklame yang dipasang, namun kenyataannya masih ada, atau dianjurkan sipemasang iklan untuk izin memperpanjang massa waktu izin reklame, “katanya.
Semestinya Satpol PP memiliki inisiatif untuk mencari data mana reklame yang massa berlakunya telah habis, dan juga kawasan dilarang memasang iklan dibeberapa kawasan. Misalnya seperti didepan masjid Agung Humasa Rantau, dan Masjid Baiturahmah Rantau, dilokasi tersebut dilarang memasang spanduk melintang, dan kalau ada itu satpol PP yang leading sektor dalam kepengawasan izin reklame patut melepasnya. Bukannya bupati telah berpesan agar satpol pp proaktif. (rull)
Jumat, 21 Januari 2011
2011 Kantor Sekretariat Daerah Dibangun
RANTAU, Tahun 2011 Pemkab Tapin akan membangun kantor sekretariat daerah dikawasan Rantau Baru sebagai pengganti kantor Bupati Tapin yang ditempati saat ini. Hal itu mengingat kantor Bupati Tapin saat ini adalah bangunan 20 tahun lalu, sehingga direncanakan pembangunan kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru.
“Perencanaan pembangunan kantor sekretariat daerah sudah selesai, lahan sudah tersedia dan pembebasan lahan sudah dilaksanakan, tinggal melaksanakan pembangunannya lagi. Jika dananya tersedia dan mendukung pembangunan kantor sekretariat daerah. Pada tahun 2011 ini Pemkab Tapin kembali akan melanjutkan pembangunan di kawasan cepat tumbuh. Diantaranya di kawasan Rantau Baru. Di tahun 2011 akan berlangsung proyek besar di kawasan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan kantor sekretariat daerah Pemkab Tapin yang lokasi pembangunannya berada didekat danau Rantau Baru. Dilanjutkan kembali dengan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang sama “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, Kamis (20/1) kemarin.
Kantor Bupati Tapin saat ini adalah kantor sederhana karena bangunan 20 tahun yang lalu. Dari informasi yang diperoleh sejumlah toilet di kantor tersebut ada yang rusak dan tersumbat bahkan pernah juga keran air tak mengalir. Rencana Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang ingin membangun kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru memang patut diacungi jempol, karena Bupati ingin seluruh pegawai di kantor tersebut merasa nyaman dan tenang bekerja. Juga terhadap tamu-tamu yang suatu saat melaksanakan kunjungan kerja ke Tapin tentunya akan merasa lebih nyaman.
Sementara disisi lain, Kepala Bappeda Tapin, Ir.Yunus Aziz menambahkan, “Perencanaan dan pengembangan pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin akan terus dilaksanakan. Diantaranya, di Rantau Baru terdapat masjid Raya Nurul Falah Rantau beserta Menaranya, Pembangunan Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pasar Keraton, Pembangunan Danau, Pembangunan Pondok Pesantren di kawasan Islamic Centre, Hutan Kota. Menyusul di tahun 2011 segera di bangun diantaranya kantor Sekretariat Pemkab Tapin di kawasan itu, Ruang Terbuka Hijau, dan juga Kantor DPRD Tapin, “ujarnya kepada MataBanua kemarin.
Seperti yang terlihat saat ini, dikatakan Yunus, Pembangunan masjid Raya Nurul Falah Rantau sudah selesai dibangun. Dari mulai pembangunan masjid, menara hingga halamannya. Kedepan Pemkab Tapin juga akan menambahkan kembali fasilitas masjid dengan mengerjakan pagar masjid tersebut, kegiatan itu juga dibarengi dengan pengerjaan pagar dilokasi berbeda dalam satu kawasan seperti di RSUD.Datu Sanggul Rantau. Sebagaimana diketahui, katanya “Icon Menara dan Masjid Raya Nurul Falah Rantau ini sudah diakui keberadaannya sampai keseluruh penjuru dunia. Pasalnya, document masjid Raya Nurul Falah baik itu dalam bentuk visual maupun data digital yang menggambarkan keberadaan masjid dan menaranya di Kabupaten Tapin, menurutnya sudah banyak terpublikasi di jejaring sosial seperti facebook, twiter bahkan sampai search enggine di Internet. Banyak warga Tapin dimana-mana yang menayangkan itu, “katanya kemarin.
Kemudian di kawasan Binuang Baru, dikatakan Yunus, “Di tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan berupa jalan lingkar Binuang dikawasan itu. Begitu juga di Margasari Baru, juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan, “katanya.
Sementara Dinas PU telah mengerjakan pembangunan jalan lingkar Binuang di Kecamatan Binuang dengan menyedot anggaran dari APBN melalui Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah sebesar 10 Miliar.
Ir.Gt.Noorzaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan , pengerjaan jalan lingkar Binuang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Diantaranya Rantau Baru, Binuang Baru, dan Margasari Baru. Pembangunan jalan di tiga kawasan tersebut bersumber dari APBN dibantu dengan APBD guna menunjang penguatan infrastruktur dan prasarana daerah di Tapin. Seperti pembangunan jalan lingkar Binuang, pembangunan jalan di kawasan Rantau Baru, dan pembangunan jalan yang diusulkan oleh masyarakat.
“Jalan Lingkar Binuang yang menyedot anggaran sebesar Rp.10 Miliar , dari total dana yang didapatkan sebesar Rp.19,340 miliar dari Program dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah. Saat ini jalan lingkar Binuang sudah tahap pembebasan lahan dari kepemilikan warga masyarakat sebanyak 63 KK pemilik lahan yang ukurannya bervariasi. Pembangunan jalan dengan panjang jalan sepanjang 3000 meter dan lebar jalan 30 meter, diantara panjang jalan tersebut sudah dilaksanakan Dinas PU Tapin, “katanya.(Rull)
“Perencanaan pembangunan kantor sekretariat daerah sudah selesai, lahan sudah tersedia dan pembebasan lahan sudah dilaksanakan, tinggal melaksanakan pembangunannya lagi. Jika dananya tersedia dan mendukung pembangunan kantor sekretariat daerah. Pada tahun 2011 ini Pemkab Tapin kembali akan melanjutkan pembangunan di kawasan cepat tumbuh. Diantaranya di kawasan Rantau Baru. Di tahun 2011 akan berlangsung proyek besar di kawasan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan kantor sekretariat daerah Pemkab Tapin yang lokasi pembangunannya berada didekat danau Rantau Baru. Dilanjutkan kembali dengan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang sama “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, Kamis (20/1) kemarin.
Kantor Bupati Tapin saat ini adalah kantor sederhana karena bangunan 20 tahun yang lalu. Dari informasi yang diperoleh sejumlah toilet di kantor tersebut ada yang rusak dan tersumbat bahkan pernah juga keran air tak mengalir. Rencana Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP yang ingin membangun kantor sekretariat daerah di kawasan Rantau Baru memang patut diacungi jempol, karena Bupati ingin seluruh pegawai di kantor tersebut merasa nyaman dan tenang bekerja. Juga terhadap tamu-tamu yang suatu saat melaksanakan kunjungan kerja ke Tapin tentunya akan merasa lebih nyaman.
Sementara disisi lain, Kepala Bappeda Tapin, Ir.Yunus Aziz menambahkan, “Perencanaan dan pengembangan pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin akan terus dilaksanakan. Diantaranya, di Rantau Baru terdapat masjid Raya Nurul Falah Rantau beserta Menaranya, Pembangunan Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pasar Keraton, Pembangunan Danau, Pembangunan Pondok Pesantren di kawasan Islamic Centre, Hutan Kota. Menyusul di tahun 2011 segera di bangun diantaranya kantor Sekretariat Pemkab Tapin di kawasan itu, Ruang Terbuka Hijau, dan juga Kantor DPRD Tapin, “ujarnya kepada MataBanua kemarin.
Seperti yang terlihat saat ini, dikatakan Yunus, Pembangunan masjid Raya Nurul Falah Rantau sudah selesai dibangun. Dari mulai pembangunan masjid, menara hingga halamannya. Kedepan Pemkab Tapin juga akan menambahkan kembali fasilitas masjid dengan mengerjakan pagar masjid tersebut, kegiatan itu juga dibarengi dengan pengerjaan pagar dilokasi berbeda dalam satu kawasan seperti di RSUD.Datu Sanggul Rantau. Sebagaimana diketahui, katanya “Icon Menara dan Masjid Raya Nurul Falah Rantau ini sudah diakui keberadaannya sampai keseluruh penjuru dunia. Pasalnya, document masjid Raya Nurul Falah baik itu dalam bentuk visual maupun data digital yang menggambarkan keberadaan masjid dan menaranya di Kabupaten Tapin, menurutnya sudah banyak terpublikasi di jejaring sosial seperti facebook, twiter bahkan sampai search enggine di Internet. Banyak warga Tapin dimana-mana yang menayangkan itu, “katanya kemarin.
Kemudian di kawasan Binuang Baru, dikatakan Yunus, “Di tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan berupa jalan lingkar Binuang dikawasan itu. Begitu juga di Margasari Baru, juga sudah melaksanakan aktifitas pembangunan, “katanya.
Sementara Dinas PU telah mengerjakan pembangunan jalan lingkar Binuang di Kecamatan Binuang dengan menyedot anggaran dari APBN melalui Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah sebesar 10 Miliar.
Ir.Gt.Noorzaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan , pengerjaan jalan lingkar Binuang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tiga kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Tapin. Diantaranya Rantau Baru, Binuang Baru, dan Margasari Baru. Pembangunan jalan di tiga kawasan tersebut bersumber dari APBN dibantu dengan APBD guna menunjang penguatan infrastruktur dan prasarana daerah di Tapin. Seperti pembangunan jalan lingkar Binuang, pembangunan jalan di kawasan Rantau Baru, dan pembangunan jalan yang diusulkan oleh masyarakat.
“Jalan Lingkar Binuang yang menyedot anggaran sebesar Rp.10 Miliar , dari total dana yang didapatkan sebesar Rp.19,340 miliar dari Program dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah. Saat ini jalan lingkar Binuang sudah tahap pembebasan lahan dari kepemilikan warga masyarakat sebanyak 63 KK pemilik lahan yang ukurannya bervariasi. Pembangunan jalan dengan panjang jalan sepanjang 3000 meter dan lebar jalan 30 meter, diantara panjang jalan tersebut sudah dilaksanakan Dinas PU Tapin, “katanya.(Rull)
12 Pejabat Muara Enim Prov.Sumsel Kunjungi Tapin
RANTAU, Bupati Tapin beserta pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Tapin menyambut kedatangan rombongan pejabat dari Pemkab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (20/1) kemarin bertempat di Aula Kabinet kantor Bupati Tapin. Kedatangan rombongan pejabat Muara Enim Sumsel tersebut dalam rangka kunjungan kerja. Adapun maksud dan tujuan Pemkab Muara Enim mengunjungi Kabupaten Tapin untuk studi banding proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin.
Rombongan tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemkab Muara Enim Provinsi Sumsel diwakili oleh beberapa instansi di SKPD Muara Enim. Diantaranya Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Serco. Kedatangan mereka ke Tapin di sambut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, dan juga Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan SKPD Pemkab Tapin. Dalam agenda kunjungan kerja tersebut masing-masing menyampaikan program unggulan dan potensi daerahnya masing-masing seperti galian tambang batu bara, kaolin, minyak gas bumi, methana, dan lain sebagainya. Namun inti yang ingin diketahui pejabat di Pemkab Muara Enim adalah proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin. Rombongan pejabat Muara Enim berdialog bersama Bupati Tapin, dan kepala SKPD di Pemkab Tapin. (Rull)
Rombongan tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemkab Muara Enim Provinsi Sumsel diwakili oleh beberapa instansi di SKPD Muara Enim. Diantaranya Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Serco. Kedatangan mereka ke Tapin di sambut Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, dan juga Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan SKPD Pemkab Tapin. Dalam agenda kunjungan kerja tersebut masing-masing menyampaikan program unggulan dan potensi daerahnya masing-masing seperti galian tambang batu bara, kaolin, minyak gas bumi, methana, dan lain sebagainya. Namun inti yang ingin diketahui pejabat di Pemkab Muara Enim adalah proses perizinan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara yang ada di Kabupaten Tapin. Rombongan pejabat Muara Enim berdialog bersama Bupati Tapin, dan kepala SKPD di Pemkab Tapin. (Rull)
RSUD.Datu Sanggul Rantau Membutuhkan Bidan dan Perawat
( Dokter Spesialis Bertambah 1 Orang )
RANTAU, RSUD.Datu Sanggul Rantau yang semakin megah ini berdiri ditengah-tengah pusat kota Rantau. Seiring dengan selesainya pembangunan RSUD.Datu Sanggul Rantau di tahun 2011 ini, kini mereka membutuhkan tenaga perawat bidan guna membantu pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Hal itu diungkapkan NoorInfansyah, Direktur RSUD.Datu Sanggul Rantau kepada MataBanua Selasa (18/1) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, kita masih kekurangan tenaga perawat dan bidan karena di tahun 2011 ini kita akan buka dan fungsikan beberapa ruangan yang baru selesai dibangun tahun lalu. Diantaranya ruang ICU, ruang perawatan anak, ruang instalasi, dan kamar mayat. “Beberapa peralatan medis juga sudah datang dan telah disiapkan ditambah dengan dibukanya beberapa ruang di rumah sakit tersebut yang sudah banyak selesai. Dan itu dibutuhkan tenaga perawat dan bidan, karena yang ada saat ini masih dinilai kurang, “katanya.
Disisi lain, baru-baru ini kita juga kedatangan seorang dokter spesialis beberapa minggu kemarin. Sehingga bertambahlah jumlah dokter spesialis di Tapin menjadi 6 orang. Ke-6 orang dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Tapin terdiri dari 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 1 orang dokter spesialis anak, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis patologi klinik, dan 1 orang dokter bedah umum.
Mereka kontrak kerja dengan Pemerintah daerah Tapin dalam jangka waktu 1 tahun, difasilitasi satu buah rumah dinas, kendaraan dinas, dan insentif yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Tapin.
Selain itu guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pemkab Tapin juga telah memfasilitasi pendidikan bagi dokter yang ada di Tapin untuk kuliah menempuh jenjang spesialis. Sebanyak 7 orang dokter sedang studi di universitas ternama di Indonesia. Dari 7 dokter tersebut, 3 orang diantaranya adalah dokter umum, sehingga kita kekurangan dokter umum sekarang. Namun kondisi demikian sudah disikapi dengan menempatkan dokter umum di puskesmas untuk bertugas di RSUD.Datu Sanggul Rantau.
Ditambahkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, “sejumlah dokter yang sedang menempuh jenjang spesialis tersebut itu diberi beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. 3 orang diantaranya adalah dokter umum di RSUD.Datu Sanggul Rantau, nantinya setelah mereka lulus akan ditempatkan di RSUD.Datu Sanggul Rantau, “katanya. (Rull)
RANTAU, RSUD.Datu Sanggul Rantau yang semakin megah ini berdiri ditengah-tengah pusat kota Rantau. Seiring dengan selesainya pembangunan RSUD.Datu Sanggul Rantau di tahun 2011 ini, kini mereka membutuhkan tenaga perawat bidan guna membantu pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Hal itu diungkapkan NoorInfansyah, Direktur RSUD.Datu Sanggul Rantau kepada MataBanua Selasa (18/1) kemarin diruang kerjanya.
Menurutnya, kita masih kekurangan tenaga perawat dan bidan karena di tahun 2011 ini kita akan buka dan fungsikan beberapa ruangan yang baru selesai dibangun tahun lalu. Diantaranya ruang ICU, ruang perawatan anak, ruang instalasi, dan kamar mayat. “Beberapa peralatan medis juga sudah datang dan telah disiapkan ditambah dengan dibukanya beberapa ruang di rumah sakit tersebut yang sudah banyak selesai. Dan itu dibutuhkan tenaga perawat dan bidan, karena yang ada saat ini masih dinilai kurang, “katanya.
Disisi lain, baru-baru ini kita juga kedatangan seorang dokter spesialis beberapa minggu kemarin. Sehingga bertambahlah jumlah dokter spesialis di Tapin menjadi 6 orang. Ke-6 orang dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Tapin terdiri dari 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 1 orang dokter spesialis anak, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis patologi klinik, dan 1 orang dokter bedah umum.
Mereka kontrak kerja dengan Pemerintah daerah Tapin dalam jangka waktu 1 tahun, difasilitasi satu buah rumah dinas, kendaraan dinas, dan insentif yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Tapin.
Selain itu guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, Pemkab Tapin juga telah memfasilitasi pendidikan bagi dokter yang ada di Tapin untuk kuliah menempuh jenjang spesialis. Sebanyak 7 orang dokter sedang studi di universitas ternama di Indonesia. Dari 7 dokter tersebut, 3 orang diantaranya adalah dokter umum, sehingga kita kekurangan dokter umum sekarang. Namun kondisi demikian sudah disikapi dengan menempatkan dokter umum di puskesmas untuk bertugas di RSUD.Datu Sanggul Rantau.
Ditambahkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, “sejumlah dokter yang sedang menempuh jenjang spesialis tersebut itu diberi beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. 3 orang diantaranya adalah dokter umum di RSUD.Datu Sanggul Rantau, nantinya setelah mereka lulus akan ditempatkan di RSUD.Datu Sanggul Rantau, “katanya. (Rull)
15 Ribu Ekor Sapi di Tapin
RANTAU, Kebutuhan sapi potong di Kabupaten Tapin menjelang bulan Maulid terpenuhi. Ketersediaan sapi potong di kabupaten Tapin saat ini yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan daerah ini jumlahnya mencapai 15 ribu ekor pertahun. Sehingga di Tapin stok sapi potong menjelang maulid terpenuhi.
Hal itu diungkapkan Bastian, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, didampingi Kasi Perbibitan Ternak, Jarmani, S,PT kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/01) kemarin.
Dalam upaya meningkatkan populasi sapi di daerah ini lantas dibangunlah Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di Kabupaten Tapin, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan (IB) ternak sapi didaerah ini. Dijelaskan Bastian, Ternak ada tiga golongan, pertama ternak besar, kedua ternak kecil, dan ketiga aneka perternakan. Juga Inseminasi Buatan (IB) ini macam-macam, namun untuk saat ini kita hanya bisa melayani IB ternak besar atau ternak sapi kepada perternak di Tapin.
Di Kabupaten Tapin ada 8 ULIB yang tersebar dibeberapa kecamatan, dan ditempatkan di kantong-kantong ternak terutama daerah padat ternak sapi seperti Kecamatan Bungur, Binuang, Hatungun, Tapin Utara, Piani, dan Salam Babaris.
Seperti di Hatungun salah satunya, di Hatungun ada 3 ULIB yang tersebar dikawasan itu, juga di Hatungun populasi ternak di nilai sangat tinggi. Selain itu juga luasan dan jangkauan lahan ternak sangat luas sehingga tak cukup kalau hanya ditempatkan hanya 1 ULIB saja. Karena bahan yang disuntikan dan dibawa oleh petugas IB berupa semen beku mampu bertahan dengan durasi waktu yang ditentukan, juga jangkauan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga dibangunlah 3 ULIB di daerah Hatungun guna memudahkan petugas IB.
1 ULIB ini dihuni oleh 1 orang petugas inseminator yang telah mendapatkan pendidikan khusus inseminator diluar daerah seperti pulau Jawa dan telah mengantongi sertifikasi bagus. Mereka bertugas mengawinkan sapi pada waktu-waktu yang ditentukan yakni disaat sapi dilanda birahi dan minta kawin. Misalnya, ketika perternak mengetahui gejala-gejala sapi minta kawin, langsung perternak itu menghubungi petugas Inseminator yang berkantor di ULIB terdekat dengan imbalan Rp.50 ribu perkali mengawinkan. Sapi-sapi tersebut dikeroyok dikawinkan agar berkembang biak sehingga populasi sapi meningkat.
Dalam mengawinkan sapi, pemilik sapi atau perternak lebih dahulu menghubungi dan minta dilayani petugas IB yang dihubungi melalui sistem telepon selular. “Setelah mengetahui tanda-tanda yang diberitahu oleh pemilik atau peternak sapi akan gejala-gejala sapi minta kawin, selanjutnya petugas IB langsung menuju lokasi perternakan yang lengkap dengan bawaan alat-alat medis selayaknya bidan sapi. Alat-alat tersebut seperti gunting, termos, straw, dan alat suntik, “katanya.
Straw ini dimasukan dalam termos yang berisi air atau disebut semen beku, selanjutnya dimasukan dalam suntikan, yang selanjutnya disuntikan ke didubur sapi yang sedang minta kawin. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda gejala sapi minta kawin itu dari dahulu kita menerapkan pola A3 atau disebut Abu, Abeng, Anget. Disini perternak atau pemilik sapi diminta untuk waspada mengawasi sapinya, apakah sapi sedang dilanda birahi atau tidak. Kalau Sapi sedang dilanda birahi biasanya dubur sapi berwarna merah, dan hangat saat dipegang. Juga waktu demikian sayang kalau terlewatkan, sebab birahi sapi beda dengan manusia. Kalau sapi setelah dilanda birahi itu nanti dengan jangka waktu 21 hari kedepan baru minta kawin lagi. Dan hanya pada waktu birahi diam potensi sapi bisa berkembang biak. Demikian Bastian. (rull)
Hal itu diungkapkan Bastian, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, didampingi Kasi Perbibitan Ternak, Jarmani, S,PT kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/01) kemarin.
Dalam upaya meningkatkan populasi sapi di daerah ini lantas dibangunlah Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di Kabupaten Tapin, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan (IB) ternak sapi didaerah ini. Dijelaskan Bastian, Ternak ada tiga golongan, pertama ternak besar, kedua ternak kecil, dan ketiga aneka perternakan. Juga Inseminasi Buatan (IB) ini macam-macam, namun untuk saat ini kita hanya bisa melayani IB ternak besar atau ternak sapi kepada perternak di Tapin.
Di Kabupaten Tapin ada 8 ULIB yang tersebar dibeberapa kecamatan, dan ditempatkan di kantong-kantong ternak terutama daerah padat ternak sapi seperti Kecamatan Bungur, Binuang, Hatungun, Tapin Utara, Piani, dan Salam Babaris.
Seperti di Hatungun salah satunya, di Hatungun ada 3 ULIB yang tersebar dikawasan itu, juga di Hatungun populasi ternak di nilai sangat tinggi. Selain itu juga luasan dan jangkauan lahan ternak sangat luas sehingga tak cukup kalau hanya ditempatkan hanya 1 ULIB saja. Karena bahan yang disuntikan dan dibawa oleh petugas IB berupa semen beku mampu bertahan dengan durasi waktu yang ditentukan, juga jangkauan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga dibangunlah 3 ULIB di daerah Hatungun guna memudahkan petugas IB.
1 ULIB ini dihuni oleh 1 orang petugas inseminator yang telah mendapatkan pendidikan khusus inseminator diluar daerah seperti pulau Jawa dan telah mengantongi sertifikasi bagus. Mereka bertugas mengawinkan sapi pada waktu-waktu yang ditentukan yakni disaat sapi dilanda birahi dan minta kawin. Misalnya, ketika perternak mengetahui gejala-gejala sapi minta kawin, langsung perternak itu menghubungi petugas Inseminator yang berkantor di ULIB terdekat dengan imbalan Rp.50 ribu perkali mengawinkan. Sapi-sapi tersebut dikeroyok dikawinkan agar berkembang biak sehingga populasi sapi meningkat.
Dalam mengawinkan sapi, pemilik sapi atau perternak lebih dahulu menghubungi dan minta dilayani petugas IB yang dihubungi melalui sistem telepon selular. “Setelah mengetahui tanda-tanda yang diberitahu oleh pemilik atau peternak sapi akan gejala-gejala sapi minta kawin, selanjutnya petugas IB langsung menuju lokasi perternakan yang lengkap dengan bawaan alat-alat medis selayaknya bidan sapi. Alat-alat tersebut seperti gunting, termos, straw, dan alat suntik, “katanya.
Straw ini dimasukan dalam termos yang berisi air atau disebut semen beku, selanjutnya dimasukan dalam suntikan, yang selanjutnya disuntikan ke didubur sapi yang sedang minta kawin. Adapun untuk mengetahui tanda-tanda gejala sapi minta kawin itu dari dahulu kita menerapkan pola A3 atau disebut Abu, Abeng, Anget. Disini perternak atau pemilik sapi diminta untuk waspada mengawasi sapinya, apakah sapi sedang dilanda birahi atau tidak. Kalau Sapi sedang dilanda birahi biasanya dubur sapi berwarna merah, dan hangat saat dipegang. Juga waktu demikian sayang kalau terlewatkan, sebab birahi sapi beda dengan manusia. Kalau sapi setelah dilanda birahi itu nanti dengan jangka waktu 21 hari kedepan baru minta kawin lagi. Dan hanya pada waktu birahi diam potensi sapi bisa berkembang biak. Demikian Bastian. (rull)
Kamis, 20 Januari 2011
Jalan Pikuk Yang Rusak Mulai Di Perbaiki
RANTAU, Jalan di Pikuk Baramban Kecamatan Piani yang rusak beberapa waktu lalu akhirnya pada Sabtu (16/01) kemarin mulai diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sebelumnya pada sabtu kemarin badan jalan yang terlihat rusak kini terlihat rata. Juga dilokasi tersebut telah dipenuhi bahan material dan urukan tanah merah sebagai tanda dimulainya perbaikan jalan.
Kaspuanwar, guru SMP di Miawa Kecamatan Piani mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Tapin yang telah memperbaiki jalan yang rusak.
Menurutnya, “Dengan diperbaiki jalan di Pikuk ini, kami khususnya guru-guru yang mengajar di daerah Piani sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang mulai memperbaiki jalan yang rusak itu. Karena sebelumnya tidak hanya kami saja yang kesulitan melintasi jalan itu, bahkan warga lainnya pun bernasib sama, “katanya.
Semoga semakin cepat diperbaiki semakin baik, lanjut Anwar, karena saat ini masih tahap pengurukan badan jalan dengan tanah. Sehingga sedikit kuatir kalau hujan mengguyur tentunya jalan akan nampak licin. Untuk itu semoga cepat diuruk dengan kerikil agar badan jalan tidak licin. Seraya berharap semoga jalan ini diperbaiki secara permanen, bila perlu dicor beton, katanya.
Diceritakan Kaspuanwar, akibat jalan rusak banyak orang tergelincir jatuh karena jalan licin dan berlubang. Bahkan ada guru yang tak bisa melalui jalan tersebut sehingga Ia terpaksa izin tak mengajar, kata Guru yang bertugas di daerah Piani ini.
Ternyata menjadi guru didaerah pegunungan itu tak mudah. Kaspuanwar harus gigih melintasi bukit dan jalan berlubang setiap harinya. Sisi kanan dan kiri hanya terlihat hutan yang senyap dan tak jarang areal pegunungan dan bukit galian tambang yang dipenuhi emas hitam. Jalan itu terus menanjak dan tak datar, ditambah banyak lubang berbentuk kubangan air sehingga harus hati-hati saat melintasinya. Ternyata tak hanya Ia saja yang merasakan ini, sejumlah aparatur pemerintah seperti PNS yang bertugas dikawasan itu juga bernasib sama, dan mereka harus gigih melintasi jalan itu setiap harinya demi tugas dan amanat yang diemban. Bayangkan jika seorang guru harus melintasi jalan berjarak sekitar 54 Km setiap harinya dengan kondisi jalan yang rusak. Ia pulang pergi dari kota Rantau menuju daerah Miawa Kecamatan Piani untuk mendidik murid-murid disana. Umar Bakri dengan sepeda untanya pun pasti sedih jika melihat kondisi demikian.
Sementara Andra salah seorang pedagang yang setiap harinya ke Miawa mengatakan kepada rekan kerjanya yang juga pedagang sayur. Jangan bawa telur saat melintasi jalan ini kalau tak mau merugi. Pasalnya, telur bisa pecah sebelum dijual ke Miawa yang memang tujuan tempat ia menawarkan dagangannya.
Kalau pedagang seperti saya yang biasa membawa dagangan setiap melintas jalan itu harus menurunkan beban bawaan seperti telur, dan barang yang bisa pecah dibawah dan menaikan terlebih dahulu kendaraan sekedar melintas jalan rusak bergelombang dan menanjak itu. Selanjutnya barang yang kita turunkan ditaruh dibawah kita ambil kembali dengan berjalan kaki. “Ya cukup letih kami, tapi mau bagaimana lagi. Kalau dipaksakan dan tergelincir tentunya bukan dapat untung dari dagangan kami justru malah rugi. Ya terpaksa kita turunkan dulu satu persatu dagangan kami dari kendaraan, lalu kita ambil dengan berjalan kaki, “katanya. (rull)
Panitia Lokal Beayun Maulid Mulai Beraktifitas
(Pendaftaran Peserta Beayun Maulid Sudah 200 lebih)
RANTAU, Akhir tahun 2010 kemarin, warga masyarakat sekitar kawasan Masjid Keramat Al Mukarammah Banua Halat didampingi perwakilan dari Pemerintah Daerah Tapin seperti Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Tapin menggelar rapat penetapan panitia lokal di Rantau pada tanggal 31 Desember 2010 kemarin. Dalam rapat tersebut, panitia pelaksana lokal beayun maulid ditetapkan sekaligus menetapkan hari pelaksana. Hari pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal 15 Febuari 2011 nanti.
Hal itu diungkapkan, Kepala Disporabudpar Tapin, Drs.Arifin Noor melalui Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Kesenian dan Kebudayaan, kepada wartawan, kemarin diruang kerjanya.
Rapat akan terus dilaksanakan, katanya, pertama kali dilaksanakan akhir tahun kemarin yakni pada 24 Desember 2010. Dalam rapat tersebut panitia lokal dibentuk, disusul kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 panitia lokal ditetapkan. Selanjutnya panitia lokal yang sudah ditetapkan dalam rapat mulai melaksanakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan beauyun di bulan Rabiul awal atau di kenal sebagai bulan Maulid di Masjid Keramat Banua Halat Kecamatan Tapin Utara.
Pendaftaraan peserta beayun maulid di Masjid Keramat Al Mukarrammah Banua Halat sudah di buka panitia pelaksana lokal, dan terakhir di informasikan pada sabtu kemarin, pendaftar beayun sudah ada 200 orang lebih. Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan. Panitia pelaksana menargetkan peserta beayun maulid tahun 2011 ini sekitar 3.000 orang. Karena animo masyarakat terhadap kegiatan yang tergolong sakral ini sangat tinggi, sehingga dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat. Data terakhir di tahun 2010 kemarin, target kita saat itu sebanyak 2.500 orang, dan ternyata melebihi target dengan peserta berjumlah menjadi 2.791 orang.
Untuk tempat dan biaya pendaftaran masih seperti tahun lalu, yakni di muka masjid tersebut. Adapun untuk biaya pendaftaran peserta beayun, pendaftar dikenai tarif biaya Rp.50 ribu. Menurutnya tariff biaya pendaftaran tersebut Rp.35 ribu disalurkan untuk masjid, dan Rp.15 ribu disalurkan untuk kelengkapan sesaji. “Itu biaya pengganti untuk pinduduk, menurut adat banjar artinya penggantian 1 biji gula merah, 1 liter beras, 1 batang jarum, dan kelengkapan sesaji lainnya. Termasuk kemenyan. Sedangkan untuk syaratnya masih seperti tahun lalu, yakni kain (tapih) bahalai, tali, 3 sarung, 3 lembar selendang, tali ayunan 7 meter, “katanya.
Perayaan beayun maulid di tahun 2011 ini, menurut Ibnu, Pemerintah Daerah Tapin sudah memfasilitasi untuk turut mensukseskan kegiatan yang telah menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Pasalnya, perayaan maulid di Kabupaten Tapin Kalsel sudah tercatat dalam 100 Visit Indonesia Year, atau di kenal sebagai daerah yang memiliki wisata religiousnya yang memiliki keunikan dan ciri khas. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhatikan salah satu asset budaya yang ada dengan memfasilitasi event tahunan yang digelar warga Tapin khususnya warga Banua Halat. Selain itu, Pemda Tapin sudah memfasilitasi agar perayaan tersebut berlangsung lancar. Diantaranya pembenahan jalan sudah tertata, lahan parkir untuk pengunjung sudah siap digunakan. Selanjutnya persiapan keamanan seperti anggota polres Tapin, anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan Tapin dan Bakosiskom. Juga Tagana Tapin, BPK, dan Tim Medis, katanya.
Tradisi upacara beayun di masjid Keramat Al Mukarahmah Banua Halat yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal di Kabupaten Tapin. Kata Ibnu, “Masyarakat Tapin khususnya warga desa Banua Halat kental dengan pemahaman agamanya. Upacara meayun merupakan sebuah gambaran kecintaan dari masyarakat Tapin khususnya warga desa banua Halat kepada junjungannya Nabi Muhammad Rasullulah SAW. Dikarenakan pada tanggal 12 Rabiul Awal sejarah mencatat sebuah peristiwa besar terjadi, dan di kenal dengan hari kelahiran Rasullulah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, dan juga Hijrahnya rasullulah dari kota Mekkah ke kota Madinah sekaligus wafatnya Rasullulah Muhammad SAW, “katanya. (rull)
RANTAU, Akhir tahun 2010 kemarin, warga masyarakat sekitar kawasan Masjid Keramat Al Mukarammah Banua Halat didampingi perwakilan dari Pemerintah Daerah Tapin seperti Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Tapin menggelar rapat penetapan panitia lokal di Rantau pada tanggal 31 Desember 2010 kemarin. Dalam rapat tersebut, panitia pelaksana lokal beayun maulid ditetapkan sekaligus menetapkan hari pelaksana. Hari pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal 15 Febuari 2011 nanti.
Hal itu diungkapkan, Kepala Disporabudpar Tapin, Drs.Arifin Noor melalui Ibnu Mas’ud, Kepala Bidang Kesenian dan Kebudayaan, kepada wartawan, kemarin diruang kerjanya.
Rapat akan terus dilaksanakan, katanya, pertama kali dilaksanakan akhir tahun kemarin yakni pada 24 Desember 2010. Dalam rapat tersebut panitia lokal dibentuk, disusul kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 panitia lokal ditetapkan. Selanjutnya panitia lokal yang sudah ditetapkan dalam rapat mulai melaksanakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan beauyun di bulan Rabiul awal atau di kenal sebagai bulan Maulid di Masjid Keramat Banua Halat Kecamatan Tapin Utara.
Pendaftaraan peserta beayun maulid di Masjid Keramat Al Mukarrammah Banua Halat sudah di buka panitia pelaksana lokal, dan terakhir di informasikan pada sabtu kemarin, pendaftar beayun sudah ada 200 orang lebih. Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan. Panitia pelaksana menargetkan peserta beayun maulid tahun 2011 ini sekitar 3.000 orang. Karena animo masyarakat terhadap kegiatan yang tergolong sakral ini sangat tinggi, sehingga dari tahun ke tahun peserta beayun semakin meningkat. Data terakhir di tahun 2010 kemarin, target kita saat itu sebanyak 2.500 orang, dan ternyata melebihi target dengan peserta berjumlah menjadi 2.791 orang.
Untuk tempat dan biaya pendaftaran masih seperti tahun lalu, yakni di muka masjid tersebut. Adapun untuk biaya pendaftaran peserta beayun, pendaftar dikenai tarif biaya Rp.50 ribu. Menurutnya tariff biaya pendaftaran tersebut Rp.35 ribu disalurkan untuk masjid, dan Rp.15 ribu disalurkan untuk kelengkapan sesaji. “Itu biaya pengganti untuk pinduduk, menurut adat banjar artinya penggantian 1 biji gula merah, 1 liter beras, 1 batang jarum, dan kelengkapan sesaji lainnya. Termasuk kemenyan. Sedangkan untuk syaratnya masih seperti tahun lalu, yakni kain (tapih) bahalai, tali, 3 sarung, 3 lembar selendang, tali ayunan 7 meter, “katanya.
Perayaan beayun maulid di tahun 2011 ini, menurut Ibnu, Pemerintah Daerah Tapin sudah memfasilitasi untuk turut mensukseskan kegiatan yang telah menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Pasalnya, perayaan maulid di Kabupaten Tapin Kalsel sudah tercatat dalam 100 Visit Indonesia Year, atau di kenal sebagai daerah yang memiliki wisata religiousnya yang memiliki keunikan dan ciri khas. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memperhatikan salah satu asset budaya yang ada dengan memfasilitasi event tahunan yang digelar warga Tapin khususnya warga Banua Halat. Selain itu, Pemda Tapin sudah memfasilitasi agar perayaan tersebut berlangsung lancar. Diantaranya pembenahan jalan sudah tertata, lahan parkir untuk pengunjung sudah siap digunakan. Selanjutnya persiapan keamanan seperti anggota polres Tapin, anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan Tapin dan Bakosiskom. Juga Tagana Tapin, BPK, dan Tim Medis, katanya.
Tradisi upacara beayun di masjid Keramat Al Mukarahmah Banua Halat yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal di Kabupaten Tapin. Kata Ibnu, “Masyarakat Tapin khususnya warga desa Banua Halat kental dengan pemahaman agamanya. Upacara meayun merupakan sebuah gambaran kecintaan dari masyarakat Tapin khususnya warga desa banua Halat kepada junjungannya Nabi Muhammad Rasullulah SAW. Dikarenakan pada tanggal 12 Rabiul Awal sejarah mencatat sebuah peristiwa besar terjadi, dan di kenal dengan hari kelahiran Rasullulah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, dan juga Hijrahnya rasullulah dari kota Mekkah ke kota Madinah sekaligus wafatnya Rasullulah Muhammad SAW, “katanya. (rull)
Dinkes Tapin Pantau DBD Dengan 2 Basis
RANTAU, Awal tahun 2011 ini warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit demam berdarah (DBD). Karena menurut dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin bahwa DBD sering terjadi di bulan Januari hingga dua bulan ke depan. Dinas kesehatan setempat tengah melakukan pengamatan serius terhadap penyakit DBD ini sebagai langkah antisipasi terhadap pengembangan penyakit ini. Ada dua pola pengamatan yang diterapkan pihaknya. Pertama pengamatan berbasis masyarakat, dan pengamatan berbasis rumah sakit.
Hal itu diungkapkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin kepada wartawan kemarin.
Pengamatan berbasis rumah sakit, kata Kusudiarto, Dinas Kesehatan pro aktif dalam mengumpulkan informasi ataupun laporan data apabila ada pasien yang positif terkena DBD dari rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Tapin. Begitu juga dengan pola pengamatan berbasis masyarakat, kita selalu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penyakit DBD ini.
Penyakit DBD ini berasal dari nyamuk jenis aedis aegpty yang senang dan suka bersarang di air jernih. Ia lebih sering bersarang pada air jernih di penampungan air, kaleng kosong berisi air, ban bekas yang berisi air, potongan bambu. Jenis nyamuk ini berbeda dengan nyamuk pada umumnya, karena nyamuk aedis aegpty menggigit pada pagi hingga sore hari, dan tidak kontak dengan tanah secara langsung.
Jika seseorang terkena gigitannya, biasanya gejala awal timbul bintik merah dikulit, selanjutnya badan panas (demam), hingga kalau sampai farah bisa muntah darah hingga meninggal dunia. Adapun gejala-gejala DBD ini diantaranya seseorang mendadak panas selama 2-7 hari, nyeri pada ulu hati, badan lemah dan lesu, timbul bintik merah. Terkadang pasien itu dapat muntah darah dan mimisan. Adapun pertolongan pertama yang perlu kita lakukan terhadap penderita DBD adalah beri minum air putih sebanyak mungkin, lalu kompres panas agar reda lalu beri obat penurun panas. Selanjutnya segera bawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk memberantas sekaligus pencegahan virus DBD selain dengan memutus mata rantai penularan dengan melakukan pemberantasan dengan cara 3 M, yakni menutup tempat tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara berkala dan menimbun barang barang bekas yang potensial tergenang air.
“Untuk itu warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit DBD ini, dan tetap melaksanakan pola hidup sehat karena pola hidup sehat jauh lebih efektif untuk meminimalisir terjangkit DBD. Tahun 2010 kemarin, sekitar 34 kasus DBD terjadi di Kabupaten Tapin. Dari 34 kasus tersebut yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara, “katanya.
Ditambahkan Humam Arifin, Kabid Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P2P1) pada Dinas Kesehatan Tapin. Menurutnya, “Warga Tapin yang terkena virus DBD ini adalah mutasi. Mereka tergigit nyamuk diluar daerah, dan membawanya ke Tapin, “katanya. (rull)
Hal itu diungkapkan dr.Kusudiarto, Kepala Dinas Kesehatan Tapin kepada wartawan kemarin.
Pengamatan berbasis rumah sakit, kata Kusudiarto, Dinas Kesehatan pro aktif dalam mengumpulkan informasi ataupun laporan data apabila ada pasien yang positif terkena DBD dari rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Tapin. Begitu juga dengan pola pengamatan berbasis masyarakat, kita selalu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penyakit DBD ini.
Penyakit DBD ini berasal dari nyamuk jenis aedis aegpty yang senang dan suka bersarang di air jernih. Ia lebih sering bersarang pada air jernih di penampungan air, kaleng kosong berisi air, ban bekas yang berisi air, potongan bambu. Jenis nyamuk ini berbeda dengan nyamuk pada umumnya, karena nyamuk aedis aegpty menggigit pada pagi hingga sore hari, dan tidak kontak dengan tanah secara langsung.
Jika seseorang terkena gigitannya, biasanya gejala awal timbul bintik merah dikulit, selanjutnya badan panas (demam), hingga kalau sampai farah bisa muntah darah hingga meninggal dunia. Adapun gejala-gejala DBD ini diantaranya seseorang mendadak panas selama 2-7 hari, nyeri pada ulu hati, badan lemah dan lesu, timbul bintik merah. Terkadang pasien itu dapat muntah darah dan mimisan. Adapun pertolongan pertama yang perlu kita lakukan terhadap penderita DBD adalah beri minum air putih sebanyak mungkin, lalu kompres panas agar reda lalu beri obat penurun panas. Selanjutnya segera bawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk memberantas sekaligus pencegahan virus DBD selain dengan memutus mata rantai penularan dengan melakukan pemberantasan dengan cara 3 M, yakni menutup tempat tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara berkala dan menimbun barang barang bekas yang potensial tergenang air.
“Untuk itu warga Tapin diminta waspada terhadap penyakit DBD ini, dan tetap melaksanakan pola hidup sehat karena pola hidup sehat jauh lebih efektif untuk meminimalisir terjangkit DBD. Tahun 2010 kemarin, sekitar 34 kasus DBD terjadi di Kabupaten Tapin. Dari 34 kasus tersebut yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara, “katanya.
Ditambahkan Humam Arifin, Kabid Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P2P1) pada Dinas Kesehatan Tapin. Menurutnya, “Warga Tapin yang terkena virus DBD ini adalah mutasi. Mereka tergigit nyamuk diluar daerah, dan membawanya ke Tapin, “katanya. (rull)
Senin, 17 Januari 2011
Sukseskan Program Nasional e-KTP
RANTAU, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil kini tengah bersiap dan berbenah dalam mempersiapkan tugas nasional yakni penerapan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang diberlakukan secara nasional paling lambat 2012 mendatang.
“Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus mensukseskan program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang sudah ditetapkan target waktu oleh Pemerintah Daerah bahwa di tahun 2012 mendatang harus sudah terlaksana, “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2010 kemarin sudah mulai melaksanakan pendataan penduduk, dan di tahun 2011 ini kita telah siapkan perangkat keras(hardware) dan perangkat lunaknya (Software). Juga kantor bagi Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang bertempat di jalan Perintis Raya, atau tepatnya di samping taman Sirang Pitu. Hingga di tahun 2012 seluruh warga Tapin menggunakan elektronik KTP.
Elektronik KTP ini akan diberikan kepada warga masyarakat Tapin secara cuma-cuma tanpa harus ada pungutan dari pihak Disdukcapil. Diharapkan Bupati Tapin, “Jadi jangan ada pungutan cuma-cuma itu, karena itu merupakan tugas nasional yang harus kita selesaikan, “pungkasnya. (Rull)
“Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus mensukseskan program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang sudah ditetapkan target waktu oleh Pemerintah Daerah bahwa di tahun 2012 mendatang harus sudah terlaksana, “kata Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP, kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2010 kemarin sudah mulai melaksanakan pendataan penduduk, dan di tahun 2011 ini kita telah siapkan perangkat keras(hardware) dan perangkat lunaknya (Software). Juga kantor bagi Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang bertempat di jalan Perintis Raya, atau tepatnya di samping taman Sirang Pitu. Hingga di tahun 2012 seluruh warga Tapin menggunakan elektronik KTP.
Elektronik KTP ini akan diberikan kepada warga masyarakat Tapin secara cuma-cuma tanpa harus ada pungutan dari pihak Disdukcapil. Diharapkan Bupati Tapin, “Jadi jangan ada pungutan cuma-cuma itu, karena itu merupakan tugas nasional yang harus kita selesaikan, “pungkasnya. (Rull)
Petani di CLS-CLU tunggu 2 Sampai 3 Bulan Lagi Baru Tanam Ulang
RANTAU, Tanaman padi yang ditanam oleh petani di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam banjir. Akibatnya areal persawahaan gagal tanam, sehingga petani terpaksa melakukan tanam ulang. Namun saat ini untuk menanam ulang itu belum bisa dilakukan, karena air dikawasan itu masih tinggi. Sehingga petani harus menunggu dua atau tiga bulan lagi untuk menanam ulang. Sebab diperkirakan dibulan itu air dkawasan itu akan turun dan tidak tinggi lagi.
Hal itu diungkapkan H Saiful Anwar, kemarin kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.
Ia menyatakan sekitar 15 ribu hektar sawah di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam air yang tinggi sehingga petani di kawasan tersebut gagal tanam. Dengan cuaca saat ini yang tergolong ekstrim karena tahun ini hampir tidak ada kemaraunya sehingga menimbulkan genangan air di lahan sawah petani. Untuk itu petani diminta bersabar menunggu air dikawasan itu surut dan tidak tinggi lagi, dan itu diperkirakan antara dua tiga bulan lagi baru petani bisa melaksanakan tanam ulang. Saat ini masih belum bisa karena lahan petani di dua kecamatan itu masih terendam air yang cukup tinggi. Demikian Saiful Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapin. (rull)
Hal itu diungkapkan H Saiful Anwar, kemarin kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.
Ia menyatakan sekitar 15 ribu hektar sawah di kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan terendam air yang tinggi sehingga petani di kawasan tersebut gagal tanam. Dengan cuaca saat ini yang tergolong ekstrim karena tahun ini hampir tidak ada kemaraunya sehingga menimbulkan genangan air di lahan sawah petani. Untuk itu petani diminta bersabar menunggu air dikawasan itu surut dan tidak tinggi lagi, dan itu diperkirakan antara dua tiga bulan lagi baru petani bisa melaksanakan tanam ulang. Saat ini masih belum bisa karena lahan petani di dua kecamatan itu masih terendam air yang cukup tinggi. Demikian Saiful Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapin. (rull)
Sabtu, 15 Januari 2011
Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Tapin Akui Tunggakan LUEP
RANTAU, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, Rusnadi, mengakui masih banyaknya tunggakan dana Lembaga Ekonomi Usaha Perdesaan (LUEP) yang dipinjamkan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di tahun 2010 yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman.
Bantuan dana LUEP yang diberikan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di Tapin itu ada dua sumber dana. Pertama dari APBD Tapin, dan kedua dari provinsi Kalsel. Dari APBD Tapin tahun 2010, dana LUEP yang kita salurkan kepada 11 pengusul dan penerima LUEP itu senilai 1.048.080.000, namun yang baru dikembalikan baru Rp.922.680.000. “Kita sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2010 kemarin, dan baru dikembalikan sekitar 88 persen saja. Dari 11 orang pengusul dan penerima dana LUEP tadi ada 3 orang diantaranya yang masih belum mengembalikan dana LUEP tersebut, selebihnya sudah melunasi. Alasan 3 orang pengusul dan penerima LUEP yang belum melunasi menyatakan gabah yang dibeli dari dana LUEP masih ada, dan disimpan dalam gudang tapi belum dijual. Alasan lainnya gabah sudah di jual tapi belum di bayar orang, artinya dihutang, “kata Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, kemarin diruang kerjanya.
Tahun anggaran 2011 ini, kita mengajukan kembali dana LUEP senilai Rp.1,5 miliar dari APBD Pemkab Tapin yang masih menunggu ketukan palu di DPRD Tapin. Sementara bagi 3 orang pengusul dan penerima dana LUEP yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman LUEP tahun 2010 kita akan berikan sanksi. Sanksi tersebut berupa tidak akan di berikan lagi dana bantuan LUEP di tahun 2011, sementara 8 orang diantaranya yang sudah melunasi kita usulkan kembali untuk mendapatkan bantuan dana LUEP di tahun 2011 ini, “katanya.
Sementara kalau dari APBD Provinsi, dana LUEP yang kita salurkan ke 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 itu senilai Rp.1.729.200.000. Dimana saat itu pengambilannya dananya melalui dua tahap. Tahap pertama itu Rp.1.557.600.000, dan di tahap kedua itu senilai Rp.171.600.000. “Karena dibagi dua tahap, pada tahap pertama kita cairkan sedangkan pada tahap kedua kami tidak cairkan. Sehingga yang terserap bagi 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 dari APBD Provinsi itu hanya Rp.1.557.600.000 saja, sedangkan sisanya Rp.171.600.000 kita tidak cairkan alias tidak kita ambil di Provinsi, “katanya.
“Dari dana yang terserap kepada 9 pengusul dan penerima LUEP itu yang baru dikembalikan dana LUEP dipresentasikan baru sekitar 40 persen saja. Tapi saat ini kami masih terus menagih dan tahap penagihan pengembalian seluruh dana LUEP tersebut. Dan jika diantara pengusul dan penerima dana LUEP masih belum bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut kita akan serahkan kepada pihak penyelenggara pelelangan, “katanya.
Mereka yang mengajukan pinjaman dana LUEP dengan jangka waktu setahun harus dapat mengembalikan. Dan juga untuk mendapatkan dana bantuan dari LUEP itu, mereka terlebih dahulu mengajukan usulan ke kita dengan jaminan berupa anggunan. Jika dananya berasal dari APBD Tapin, sementara kalau dananya bersumber dari provinsi Kalsel, itu harus melalui rekomendasi Bupati Tapin di samping anggunan sebagai persyaratan perolehan dana LUEP.
Tujuannya bantuan dana LUEP ini adalah untuk membantu para petani yang menjual hasil panen setelah musimnya. Biasanya saat panen itu, harga beras dan gabah itu turun. Untuk menyingkapi permasalahan itu, Pemerintah memberikan bantuan dana LUEP kepada pengusul dan penerima LUEP. “Mereka inilah dengan bantuan dana LUEP, lantas membeli harga gabah petani. Juga diwajibkan membeli harga gabah petani diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “katanya. (Rull)
Bantuan dana LUEP yang diberikan kepada pengusul dan penerima dana LUEP di Tapin itu ada dua sumber dana. Pertama dari APBD Tapin, dan kedua dari provinsi Kalsel. Dari APBD Tapin tahun 2010, dana LUEP yang kita salurkan kepada 11 pengusul dan penerima LUEP itu senilai 1.048.080.000, namun yang baru dikembalikan baru Rp.922.680.000. “Kita sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2010 kemarin, dan baru dikembalikan sekitar 88 persen saja. Dari 11 orang pengusul dan penerima dana LUEP tadi ada 3 orang diantaranya yang masih belum mengembalikan dana LUEP tersebut, selebihnya sudah melunasi. Alasan 3 orang pengusul dan penerima LUEP yang belum melunasi menyatakan gabah yang dibeli dari dana LUEP masih ada, dan disimpan dalam gudang tapi belum dijual. Alasan lainnya gabah sudah di jual tapi belum di bayar orang, artinya dihutang, “kata Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tapin, kemarin diruang kerjanya.
Tahun anggaran 2011 ini, kita mengajukan kembali dana LUEP senilai Rp.1,5 miliar dari APBD Pemkab Tapin yang masih menunggu ketukan palu di DPRD Tapin. Sementara bagi 3 orang pengusul dan penerima dana LUEP yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh dana pinjaman LUEP tahun 2010 kita akan berikan sanksi. Sanksi tersebut berupa tidak akan di berikan lagi dana bantuan LUEP di tahun 2011, sementara 8 orang diantaranya yang sudah melunasi kita usulkan kembali untuk mendapatkan bantuan dana LUEP di tahun 2011 ini, “katanya.
Sementara kalau dari APBD Provinsi, dana LUEP yang kita salurkan ke 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 itu senilai Rp.1.729.200.000. Dimana saat itu pengambilannya dananya melalui dua tahap. Tahap pertama itu Rp.1.557.600.000, dan di tahap kedua itu senilai Rp.171.600.000. “Karena dibagi dua tahap, pada tahap pertama kita cairkan sedangkan pada tahap kedua kami tidak cairkan. Sehingga yang terserap bagi 9 pengusul dan penerima LUEP tahun 2010 dari APBD Provinsi itu hanya Rp.1.557.600.000 saja, sedangkan sisanya Rp.171.600.000 kita tidak cairkan alias tidak kita ambil di Provinsi, “katanya.
“Dari dana yang terserap kepada 9 pengusul dan penerima LUEP itu yang baru dikembalikan dana LUEP dipresentasikan baru sekitar 40 persen saja. Tapi saat ini kami masih terus menagih dan tahap penagihan pengembalian seluruh dana LUEP tersebut. Dan jika diantara pengusul dan penerima dana LUEP masih belum bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut kita akan serahkan kepada pihak penyelenggara pelelangan, “katanya.
Mereka yang mengajukan pinjaman dana LUEP dengan jangka waktu setahun harus dapat mengembalikan. Dan juga untuk mendapatkan dana bantuan dari LUEP itu, mereka terlebih dahulu mengajukan usulan ke kita dengan jaminan berupa anggunan. Jika dananya berasal dari APBD Tapin, sementara kalau dananya bersumber dari provinsi Kalsel, itu harus melalui rekomendasi Bupati Tapin di samping anggunan sebagai persyaratan perolehan dana LUEP.
Tujuannya bantuan dana LUEP ini adalah untuk membantu para petani yang menjual hasil panen setelah musimnya. Biasanya saat panen itu, harga beras dan gabah itu turun. Untuk menyingkapi permasalahan itu, Pemerintah memberikan bantuan dana LUEP kepada pengusul dan penerima LUEP. “Mereka inilah dengan bantuan dana LUEP, lantas membeli harga gabah petani. Juga diwajibkan membeli harga gabah petani diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “katanya. (Rull)
Camat Harus Tinggal Di Rumah Dinas Wilayah Kerjanya
RANTAU, Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP menghimbau kepada para camat yang ada di Kabupaten Tapin untuk menempati rumah dinas camat, dan juga camat harus bertempat tinggal di wilayah kecamatannya masing-masing.
Katanya, “camat memiliki wilayah, dan juga tangan bupati untuk melayani masyarakat di perdesaan maupun dikelurahan. Seraya berharap camat harus bertempat tinggal diwilayah kecamatannya, lebih khusus lagi camat harus mendiami rumah dinas camat. Tolong dicatat, kemudian bagian pengawasan di minta untuk keliling ke 12 kecamatan dan memantau apakah camat tinggal di wilayahnya masing-masing atau tidak, “katanya
Apalagi kita telah memiliki rumah dinas camat yang setiap tahunnya ada perbaikan dan renovasi dari pemerintah daerah, karena dananya memang ada. Hal ini sangat penting agar tidak mubazir, di bangunkan rumah agar ditempati. Bupati tak ingin lagi mendengar ada camat yang tidak bertempat tinggal di wilayah kecamatannya. Karena masih ada laporan yang masuk ke Bupati bahwa ada camat di kabupaten Tapin yang tidak tinggal diwilayah kecamatannya.
Menurutnya sangat penting, karena kalau terdapat masyarakat yang ingin berurusan, meminta bantuan dan berkonsultasi kepada camat sementara camatnya tidak ada di tempat wilayahnya bekerja itu bisa mengecewakan masyarakat. Untuk itu diminta agar camat tinggal di wilayahnya masing-masing.
Juga tugas camat tahun 2011 ini akan semakin besar lagi pekerjaannya terutama dalam pembinaan warga masyarakat di wilayah kerjanya. Karena tahun ini pemerintahan desa wajib mengelola APBD desanya sendiri. “sekarang wajib sesuai peraturan perundang-undangan, “katanya.
Kita juga sudah melatih aparatur desa bagaimana cara untuk memproses, mengolah, dan mempertanggungjawabkan APBD desanya. “Memang berat dilaksanakan, oleh karena itu perlu dibantu dan dibimbing, karena amanah dari peraturan perundang-undangan itu harus dan diwajibkan. Untuk itu saya berharap kepada para camat, ini tugas khusus untuk melakukan pembinaan-pembinaan, jangan sampai mereka ini salah. Kalau administrasi saja yang salah itu masih bisa diperbaiki. Namun kalau penyalahgunaan keuangannya itu melanggar hukum, dan itu jangan sampai terjadi. Untuk itu camat diminta untuk membantu mereka, “katanya. (Rull)
Katanya, “camat memiliki wilayah, dan juga tangan bupati untuk melayani masyarakat di perdesaan maupun dikelurahan. Seraya berharap camat harus bertempat tinggal diwilayah kecamatannya, lebih khusus lagi camat harus mendiami rumah dinas camat. Tolong dicatat, kemudian bagian pengawasan di minta untuk keliling ke 12 kecamatan dan memantau apakah camat tinggal di wilayahnya masing-masing atau tidak, “katanya
Apalagi kita telah memiliki rumah dinas camat yang setiap tahunnya ada perbaikan dan renovasi dari pemerintah daerah, karena dananya memang ada. Hal ini sangat penting agar tidak mubazir, di bangunkan rumah agar ditempati. Bupati tak ingin lagi mendengar ada camat yang tidak bertempat tinggal di wilayah kecamatannya. Karena masih ada laporan yang masuk ke Bupati bahwa ada camat di kabupaten Tapin yang tidak tinggal diwilayah kecamatannya.
Menurutnya sangat penting, karena kalau terdapat masyarakat yang ingin berurusan, meminta bantuan dan berkonsultasi kepada camat sementara camatnya tidak ada di tempat wilayahnya bekerja itu bisa mengecewakan masyarakat. Untuk itu diminta agar camat tinggal di wilayahnya masing-masing.
Juga tugas camat tahun 2011 ini akan semakin besar lagi pekerjaannya terutama dalam pembinaan warga masyarakat di wilayah kerjanya. Karena tahun ini pemerintahan desa wajib mengelola APBD desanya sendiri. “sekarang wajib sesuai peraturan perundang-undangan, “katanya.
Kita juga sudah melatih aparatur desa bagaimana cara untuk memproses, mengolah, dan mempertanggungjawabkan APBD desanya. “Memang berat dilaksanakan, oleh karena itu perlu dibantu dan dibimbing, karena amanah dari peraturan perundang-undangan itu harus dan diwajibkan. Untuk itu saya berharap kepada para camat, ini tugas khusus untuk melakukan pembinaan-pembinaan, jangan sampai mereka ini salah. Kalau administrasi saja yang salah itu masih bisa diperbaiki. Namun kalau penyalahgunaan keuangannya itu melanggar hukum, dan itu jangan sampai terjadi. Untuk itu camat diminta untuk membantu mereka, “katanya. (Rull)
Harga Kebutuhan Pokok dan sayur di Pasar Rantau Masih Tinggi
RANTAU, Memasuki awal tahun 2011 di bulan januari beberapa harga kebutuhan pokok masih tinggi. Di pasar tradisional yang ada di daerah ini seperti pasar Rantau, Margasari, dan Binuang, harga kebutuhan pokok semenjak bulan Desember 2010 kemarin seperti gula masih mengalami kenaikan Rp.1.000 sampai dengan Rp.2.000 perkilo dengan harga perkilo Rp.12.000.
Begitu juga dengan sembako lainnya seperti beras masih tetap bertahan dengan harga Rp.11.000 per liter untuk jenis beras siam mutiara. Semenjak akhir desember 2010 kemarin harga beras jenis siam unus mutiara mengalami kenaikan harga sekitar Rp.1.000 sampai dengan Rp.2.000 perliter.
Untuk golongan sayur yang mengalami kenaikan yakni cabai merah lokal yang naik. Harga cabe rawit lokal Rp.60.000 perkilo dari sebelumnya Rp.50.000 perkilo. Begitupun dengan tomat yang berkisar Rp.17.000 perkilo dari sebelumnya Rp.10.000 perkilo. Dan harga bawang merah naik dikisaran harga Rp.28.000 dari sebelumnya Rp.25.000 perkilo.
Umi, pedagang gula di pasar Rantau mengatakan harga gula memang masih mahal menyusul ada penangkapan dan penahanan gula rapinasi di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kenaikan harga gula terjadi sejak 3 bulan lalu sekitar bulan november 2010 kemarin. “Biasanya kami menjual gula yang warnanya putih bersih dan itu laris sekali dipasaran. Kini kami menjual gula yang warnanya tidak terlalu putih, dan menurutnya saat ini tidak terlalu laris di pasaran, “katanya.
Juga Ijai, pedagang beras di pasar Rantau mengatakan harga beras naik karena ini memasuki musim tanam, dan petani mulai menggiling gabah atau menjualnya untuk modal tanam padi selanjutnya. Kenaikan harga beras justru berkah bagi para petani, katanya, karena dengan menjual hasil panennya tahun lalu lantas dapat dibuat modal untuk tanam padi selanjutnya.
Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tapin juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah Tapin melalui dinas perdagangan industri koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
Mereka mengungkapkan, harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan sayur mayur masih mengalami kenaikan.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Tapin, Abdul Hadi, mengatakan, “harga kebutuhan pokok naik namun sifatnya sementara. Kenaikan harga disebabkan lantaran cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, “katanya didampingi Kabid Perdagangan dan Industri, H.Jayadi, kemarin.
Ditambahkan Jayadi, kenaikan harga Sembako dimulai awal Desember kemarin. Sesuai hasil pantauan tim kita ke Pasar Tradisional di Tapin setiap satu minggu sekali, membenarkan harga kebutuhan pokok masih bertahan dnegan kisaran harga yang tinggi. Harga beras jenis siam unus mutiara naik sekitar Rp.1.000 hingga Rp.2.000, per liter, dengan kisaran harga Rp.11.000 per liter. Dibandingkan bulan November kemarin yang kisaran harga Rp.9.000 perliter. Sementara untuk harga gula naik sekitar Rp.1.000 hingga Rp.2.000 perkilo, dengan harga dikisaran Rp.11.500 perkilo. Kalau bulan November kemarin harga Rp.10.500 perkilonya.
Sementara untuk harga sayur mayur juga turut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Harga bawang merah naik dikisaran harga Rp.28.000 dari sebelumnya Rp.25.000 perkilo. Juga harga cabe rawit lokal yang naik sekitar Rp.60.000 perkilo dari sebelumnya Rp.50.000 perkilo. Begitupun dengan tomat yang berkisar Rp.17.000 perkilo dari sebelumnya Rp.10.000 perkilo, katanya.
“Kenaikan harga diakibatkan lantaran cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Diantaranya untuk sayur mayur yang didatangkan dari luar pulau Kalimantan seperti pulau jawa. Menurutnya kenaikan harga lantaran diakibatkan sebagian lahan petani terkena letusan merapi, dan juga ombak yang tinggi, “katanya.
“Sedangkan untuk produk lokal seperti beras memang diakui ada kenaikan harga lantaran cuaca tak menentu akhir-akhir ini. Misalnya petani yang ingin menjemur benih tak leluasa karena kerap kali hujan.” Demikian Abdul Hadi didampingi Jayadi. (Rull)
Begitu juga dengan sembako lainnya seperti beras masih tetap bertahan dengan harga Rp.11.000 per liter untuk jenis beras siam mutiara. Semenjak akhir desember 2010 kemarin harga beras jenis siam unus mutiara mengalami kenaikan harga sekitar Rp.1.000 sampai dengan Rp.2.000 perliter.
Untuk golongan sayur yang mengalami kenaikan yakni cabai merah lokal yang naik. Harga cabe rawit lokal Rp.60.000 perkilo dari sebelumnya Rp.50.000 perkilo. Begitupun dengan tomat yang berkisar Rp.17.000 perkilo dari sebelumnya Rp.10.000 perkilo. Dan harga bawang merah naik dikisaran harga Rp.28.000 dari sebelumnya Rp.25.000 perkilo.
Umi, pedagang gula di pasar Rantau mengatakan harga gula memang masih mahal menyusul ada penangkapan dan penahanan gula rapinasi di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kenaikan harga gula terjadi sejak 3 bulan lalu sekitar bulan november 2010 kemarin. “Biasanya kami menjual gula yang warnanya putih bersih dan itu laris sekali dipasaran. Kini kami menjual gula yang warnanya tidak terlalu putih, dan menurutnya saat ini tidak terlalu laris di pasaran, “katanya.
Juga Ijai, pedagang beras di pasar Rantau mengatakan harga beras naik karena ini memasuki musim tanam, dan petani mulai menggiling gabah atau menjualnya untuk modal tanam padi selanjutnya. Kenaikan harga beras justru berkah bagi para petani, katanya, karena dengan menjual hasil panennya tahun lalu lantas dapat dibuat modal untuk tanam padi selanjutnya.
Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tapin juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah Tapin melalui dinas perdagangan industri koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
Mereka mengungkapkan, harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan sayur mayur masih mengalami kenaikan.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Tapin, Abdul Hadi, mengatakan, “harga kebutuhan pokok naik namun sifatnya sementara. Kenaikan harga disebabkan lantaran cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, “katanya didampingi Kabid Perdagangan dan Industri, H.Jayadi, kemarin.
Ditambahkan Jayadi, kenaikan harga Sembako dimulai awal Desember kemarin. Sesuai hasil pantauan tim kita ke Pasar Tradisional di Tapin setiap satu minggu sekali, membenarkan harga kebutuhan pokok masih bertahan dnegan kisaran harga yang tinggi. Harga beras jenis siam unus mutiara naik sekitar Rp.1.000 hingga Rp.2.000, per liter, dengan kisaran harga Rp.11.000 per liter. Dibandingkan bulan November kemarin yang kisaran harga Rp.9.000 perliter. Sementara untuk harga gula naik sekitar Rp.1.000 hingga Rp.2.000 perkilo, dengan harga dikisaran Rp.11.500 perkilo. Kalau bulan November kemarin harga Rp.10.500 perkilonya.
Sementara untuk harga sayur mayur juga turut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Harga bawang merah naik dikisaran harga Rp.28.000 dari sebelumnya Rp.25.000 perkilo. Juga harga cabe rawit lokal yang naik sekitar Rp.60.000 perkilo dari sebelumnya Rp.50.000 perkilo. Begitupun dengan tomat yang berkisar Rp.17.000 perkilo dari sebelumnya Rp.10.000 perkilo, katanya.
“Kenaikan harga diakibatkan lantaran cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Diantaranya untuk sayur mayur yang didatangkan dari luar pulau Kalimantan seperti pulau jawa. Menurutnya kenaikan harga lantaran diakibatkan sebagian lahan petani terkena letusan merapi, dan juga ombak yang tinggi, “katanya.
“Sedangkan untuk produk lokal seperti beras memang diakui ada kenaikan harga lantaran cuaca tak menentu akhir-akhir ini. Misalnya petani yang ingin menjemur benih tak leluasa karena kerap kali hujan.” Demikian Abdul Hadi didampingi Jayadi. (Rull)
Harga Beras Mahal Namun Stok Beras Masih Mencukupi
RANTAU, Badan Ketahanan Pangan dan penyuluh Pertanian Tapin menyatakan, Beras mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar-pasar tradisional di Tapin awal bulan Desember lalu. Kendati harga beras naik justru ketersedian stok beras di Kabupaten Tapin masih di kategorikan cukup, bahkan ketersedian dan konsumsi bahan pangan dari tanaman pangan di kabupaten Tapin sebagian besar surplus.
Dari data di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Tapin, produksi pangan pada komoditas beras dari mulai bulan Januari hingga Desember defisit surplus mencapai 108,925 ton pertahun. Dengan ketersediaan stok beras lokal mencapai 128,893 ton.
Ir.H.Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PP didampingi Kabid Ketersediaan Distribusi Kerawanan Pangan, Aji Budiono kemarin mengatakan, secara makro ketersediaan bahan pangan strategis yang bersumber dari tanaman pangan di Kabupaten Tapin tahun 2009 sebagian besar surplus. Dan ketersediaan stokberas lokal masih mencukupi. Di Kabupaten ada beberapa kecamatan yang menjadi sentra padi, diantaranya kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Utara, dan Candi Laras Selatan, katanya kemarin.
Terkait adanya kenaikan harga beras akhir-akhir ini, kata Rusnadi didampingi kabid-kabidnya lantaran musim yang berpengaruh. Namun stok pangan beras lokal di Tapin selalu surplus dan tersedia. Penjualan beras lokal di Tapin ini bahkan sudah ada sampai ke Kalimantan Tengah, dan daerah-daerah lain.
“Kalau di Margasari banyak petani menjualnya ke Banjarmasin ketimbang ke Rantau sendiri. Sebab disamping ongkos yang irit dan jarak ke Banjarmasin tidaklah terlalu jauh, harganya pun jauh berbeda. Dinilai harga beras bisa lebih mahal di jual ke Banjarmasin ketimbang didaerahnya sendiri, sehingga di daerah itu lebih memilih menjual berasnya ke Banjarmasin, “katanya. (Rull)
Dari data di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Tapin, produksi pangan pada komoditas beras dari mulai bulan Januari hingga Desember defisit surplus mencapai 108,925 ton pertahun. Dengan ketersediaan stok beras lokal mencapai 128,893 ton.
Ir.H.Rusnadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PP didampingi Kabid Ketersediaan Distribusi Kerawanan Pangan, Aji Budiono kemarin mengatakan, secara makro ketersediaan bahan pangan strategis yang bersumber dari tanaman pangan di Kabupaten Tapin tahun 2009 sebagian besar surplus. Dan ketersediaan stokberas lokal masih mencukupi. Di Kabupaten ada beberapa kecamatan yang menjadi sentra padi, diantaranya kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Utara, dan Candi Laras Selatan, katanya kemarin.
Terkait adanya kenaikan harga beras akhir-akhir ini, kata Rusnadi didampingi kabid-kabidnya lantaran musim yang berpengaruh. Namun stok pangan beras lokal di Tapin selalu surplus dan tersedia. Penjualan beras lokal di Tapin ini bahkan sudah ada sampai ke Kalimantan Tengah, dan daerah-daerah lain.
“Kalau di Margasari banyak petani menjualnya ke Banjarmasin ketimbang ke Rantau sendiri. Sebab disamping ongkos yang irit dan jarak ke Banjarmasin tidaklah terlalu jauh, harganya pun jauh berbeda. Dinilai harga beras bisa lebih mahal di jual ke Banjarmasin ketimbang didaerahnya sendiri, sehingga di daerah itu lebih memilih menjual berasnya ke Banjarmasin, “katanya. (Rull)
Jumat, 07 Januari 2011
Jalan DiGunung Pikuk Baramban Rusak

RANTAU, Akses jalan di kecamatan Piani rusak parah. Jalan bergelombang menanjak curam lokasinya tepat berada di Gunung Pikuk Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Kalsel. Selain itu, tanah di kanan kiri di nilai labil dan berjurang, dan terbukti sudah dua kali semenjak musim hujan terjadi longsor, bahkan sudah dua tiang listrik PLN roboh turut terbenam karena longsor melanda kawasan itu.
Kondisi jalan yang buruk dan hampir keseluruhan badan jalan yang di aspal terkelupas membuat warga Desa Miawa dan Kariaman Kecamatan Piani merasa kesulitan melintasi jalan tersebut. Sehingga kalau musim penghujan, jalan tersebut sangat sulit sekali dilalui. Mereka harus extra hati-hati, karena jalan licin berlubang dan menanjak curam ditambah samping kanan kiri jurang.
Jalan di Gunung Pikuk merupakan jalan utama bagi masyarakat Desa Miawa dan Kariaman ke atas, karena jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya bagi masyarakat jika ingin berpergian ke kota Rantau, dan juga untuk mengangkut hasil bumi.
H.Masyraniansyah, SP, Sekretaris Dinas PU Tapin membenarkan kondisi jalan yang menghubungkan kawasan Miawa di Gunung Pikuk rusak. “Cuaca hujan yang terus mengguyur mengakibatkan badan jalan di Pikuk longsor dan rusak sehingga cukup sulit dilalui pengguna jalan. Dan longsor terjadi sudah dua kali, dan Dinas PU Kabupaten Tapin sudah meninjau lokasi kawasan itu, dan tengah menyiapkan pembenahan badan jalan, “katanya sebagaimana dikutip dari media nasional MataBanua.
Sementara, beberapa warga Tapin yang hari-harinya melalui jalan itu mengaku kesulitan saat melalui jalan tersebut. Terutama di gunung Pikuk, apabila hujan mengguyur dipastikan kami tak bisa melalui jalan tersebut. Itu longsor, dan berlubak membuat kubangan air yang besar. Pemerintah Daerah diminta perhatiannya untuk segera memperbaiki, mengingat itu satu-satunya akses jalan menuju kawasan Miawa di Piani. (rull)
Jumat, 24 Desember 2010
Pejabat Tapin Lomba Masak Ikan
RANTAU, Peringatan hari Ibu dirayakan oleh semua kalangan sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih mereka terhadap figur seorang Ibu, termasuk Pejabat di lingkungan Pemkab Tapin. Seolah tak mau ketinggalan momment penting untuk mengenang bahwa seluruh manusia di bumi ini pernah tinggal di alam rahim. Pejabat di Tapin ini merayakan Hari Ibu dengan lomba memasak ikan.
“Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang digelar oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, yang sekaligus dirangkai dengan peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-38. Pejabat di Pemkab Tapin seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi Umum Pemkab Tapin turut berpartisipasi memeriahkan Hari Ibu yang dilaksanakan dengan lomba memasak Ikan, “kata Raumayanti, Panitia Pelaksana kegiatan, kemarin.
Uniknya, perlombaan memasak ini hanya di ikuti oleh peserta seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Pemkab Tapin. Mereka adu kreasi dalam lomba memasak kemarin, dari mulai mengelola ikan sampai dengan menyajikannya di tempat hidangan.
“Pesertanya ada 25 orang pejabat di Pemkab Tapin, dan lomba dibagi dua session, karena di session pertama ada diantara pejabat yang terlambat datang. Sehingga peserta diberi kesempatan oleh panitia untuk mengikuti lomba memasak di session kedua dengan durasi 30 menit, “katanya.
Kegiatan tersebut bertempat di halaman kantor Bupati Tapin pada Rabu (22/12) kemarin. Sementara yang menjadi juri masak dalam acara lomba tersebut adalah Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan Ketua TP-PKK Kabupaten Tapin, Ny.Hj.Elin Idis Nurdin Halidi, SH.
Bupati Tapin bersama Ketua TP-PKK Tapin mencicipi satu persatu masakan yang dimasak oleh kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati. “Wah cukup sulit menilainya sambil mencicipi satu persatu masakan yang terhidang, “ungkapnya disela menilai.
Sementara salah satu peserta lomba masak, Sukarman, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Tapin, mengatakan, “Besar juga ikan yang saya panggang di lomba ini. Dan ini termasuk rekor, karena saya memasak ikan kakap lokal sebesar 2 Kilo Gram, lebih 3 Ons, “pungkasnya. (Rull)
“Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang digelar oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, yang sekaligus dirangkai dengan peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-38. Pejabat di Pemkab Tapin seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi Umum Pemkab Tapin turut berpartisipasi memeriahkan Hari Ibu yang dilaksanakan dengan lomba memasak Ikan, “kata Raumayanti, Panitia Pelaksana kegiatan, kemarin.
Uniknya, perlombaan memasak ini hanya di ikuti oleh peserta seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Pemkab Tapin. Mereka adu kreasi dalam lomba memasak kemarin, dari mulai mengelola ikan sampai dengan menyajikannya di tempat hidangan.
“Pesertanya ada 25 orang pejabat di Pemkab Tapin, dan lomba dibagi dua session, karena di session pertama ada diantara pejabat yang terlambat datang. Sehingga peserta diberi kesempatan oleh panitia untuk mengikuti lomba memasak di session kedua dengan durasi 30 menit, “katanya.
Kegiatan tersebut bertempat di halaman kantor Bupati Tapin pada Rabu (22/12) kemarin. Sementara yang menjadi juri masak dalam acara lomba tersebut adalah Bupati Tapin, Drs.Idis Nurdin Halidi, MAP dan Ketua TP-PKK Kabupaten Tapin, Ny.Hj.Elin Idis Nurdin Halidi, SH.
Bupati Tapin bersama Ketua TP-PKK Tapin mencicipi satu persatu masakan yang dimasak oleh kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati. “Wah cukup sulit menilainya sambil mencicipi satu persatu masakan yang terhidang, “ungkapnya disela menilai.
Sementara salah satu peserta lomba masak, Sukarman, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Tapin, mengatakan, “Besar juga ikan yang saya panggang di lomba ini. Dan ini termasuk rekor, karena saya memasak ikan kakap lokal sebesar 2 Kilo Gram, lebih 3 Ons, “pungkasnya. (Rull)
Langganan:
Postingan (Atom)

